TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh petugas Puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengimplementasikan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif secara berkesinambungan.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Penendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen Msi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Matzen, untuk mencapai Kabupaten Inhil yang sehat, dimana penduduknya hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan, maka seluruh desa atau kelurahan perlu diwujudkan menjadi Desa atau Kelurahan Sehat.

“Untuk menjadi Desa atau Kelurahan Sehat, maka seluruh desa dan kelurahan terlebih dahulu harus dikembangkan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif,” tutur Matzen.

Dijelaskan Matzen, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini sudah menjadi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan untuk seluruh daerah.

Oleh karena itu, dukungan semua pihak harus berjalan sesuai dengan harapan khususnya petugas Puskesmas, bidan di desa dan petugas lintas sektor lainnya juga perlu mendorong terbentuknya Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Kendati pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini menjadi tanggung jawab dari pimpinan dan perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, namun keberhasilannya tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari petugas Puskesmas dan bidan di desa, yang merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan hingga desa dan kelurahan.

“Untuk itu, diharapkan petugas Puskesmas dapat mengimplementasikan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini dengan baik dan maksimal,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melantik secara resmi sebanyak 68 Penjabat Kepala Desa dari 19 Kecamatan se-Kabupaten Inhil di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (1/6/2015) sore.

Pada pelantikan ini, tampak dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan serta seluruh kepala SKPD dan camat di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati mengatakan dalam sambutannya seharusnya pelantikan ini diikuti sebantak 96 penjabat Kepala Desa, namun 25 Kades lainnya sudah menjabat sebagai PNS, 2 diantaranya lagi masih menunggu proses penjabatan dan 1 orang penjabat sedang berhalangan.

Sebab itulah katanya, hanya ada 68 orang yang dilantik hari itu. Bupati juga memberi motivasi kepada seluruh penjabat yang dilantik untuk bersemangat dalam bekerja menjelang waktu pemilihan kepala desa definitif sebanyak 96 desa pada awal November mendatang.

Apalagi, keberadaan Kepala Desa ini sangat menentukan pembangunan desa dan sangat bertanggung jawab terhadap program unggulan Pemkab Inhil yakni Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Selain itu, juga bisa sebagai wadah mengayomi masyarakat desa.

“Karena itulah saya katakan tugas sebagai Kepala Desa ini sangat berat, karena langsung bekerja di lapangan. Melalui kesempatan ini, saya sampaikan betapa pentingnya kepala desa disuatu daerah itu, oleh sebab itu laksanakanlah tugas sebagaimana mestinya,” tutur Wardan.

Ia juga menyampaikan, tugas seorang Penjabat Kepala Desa itu tidak ada bedanya dengan Kepala Desa yang berstatus definitif. Apalagi jika telah menandatangi Fakta Integritas, maka juga akan terikat dengan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah terkait pemerintah desa.

“Jadi, tidak ada alasan lagi kalau jabatannya hanya penjabat sementara, melainkan sama halnya dengan jabatan definitif, apapun persoalannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil Yulizal saat dikonfirmasi menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan persiapan pada pemilihan Kepala Desa secara serentak pada awak bulan November mendatang, yakni sebanyak 96 Desa dari 19 Kecamatan selain kecamatan Tembilahan.

“Dalam hal ini, kami berharap bantuan dari pemerintah desa maupun kecamatan agar pelaksanaan pemilihan serentak nantinya terselenggara dengan sukses dan lancar,” ujarnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie melakukan pertemuan bersama Kadinkes Provinsi Riau, H Andra Sjafrik MKes, di ruang rapat pimpinan Kantor Dinkes Riau, Senin (1/6/2015).

Kedatangan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) PPSDK Dinkes Inhil, Rahmi Indrasuri ini bertujuan meminta penjelasan teknis, terkait dengan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, berupa ambulance air, ambulance desa roda tiga dan tenaga PTT untuk Puskesmas di Kabupaten Inhil.

“Kita juga mensinkronkan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi dan inovasi yang dibutuhkan sebagai dukungan dari Pemprov terhadap pelayanan kesehatan di Inhil,” tutur Alvi.

Selain itu, lanjut Alvi, pihaknya juga membahas berbagai persoalan yang menyangkut tentang alat-alat kesehatan bagi Pustu, seperti yang sudah diusulkan ke Pemprov Riau tahun anggaran 2016.

“Intinya, kita sangat mengharapkan bantuan yang maksimal dan tepat sasaran dari Pemprov Riau dalam upata meningkatkan pelayanan kesehatan di Negeri Seribu Parit,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadinkes Riau, H Andra Sjafrik menyatakan sangat menyambut baik dan akan segera merespon berbagai persoalan yang dibahas saat itu seperti melengkapi dokumen-dokumen sebelum pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi secara langsung.

“Ini dimaksudkan agar apa yang telah diusulkan tepat dan sesuai sehingga dalam pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak menemukan berbagai kendala dan hambatan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menginstruksikan kepada seluruh tenaga medis, untuk terus memotivasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga kesehatan pribadi, keluarga lingkungan sekitarnya.

“Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, atau bisa juga ketika masyarakat lagi kumpul-kumpul kita ikut gabung, dan memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Alvi kepada detikriau.org usai melakukan pembinaan tenaga medis, di UPT Puskesmas Kecamatan Concong, kemarin.

Diakui Alvi, memang permasalahan di bidang pelayanan kesehatan ini akan tetap selalu ada. Apalagi jika melihat kondisi geografis Negeri Seribu Parit ini, yang sebagian besarnua terdiri dari wilayah perairan dan rawa-rawa.

“Namun, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, serta terus menerus mencari solusi guna perbaikan ke depan, tentu kita bisa menjadi pelaku kesehatan yang diterima oleh masyarakat,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, kerja keras tenaga kesehatan dan paramedis dapat terus disupport, sehingga tidak berdiri sendiri.

“Pesan saya kepada seluruh tenaga kesehatan, agar selalu sabar dalam menghadapi pasien, berikan mereka (pasien, red) pelayanan yang terbaik dan maksimal, sehingga apa yang telah diamanahkan kepada kita ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.(adi/adv)

SELATPANJANG (detikriau.org) – 96 Kepala Desa se Kabupaten Meranti ikuti kegiatan Bimtek tajaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD). Pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula Afifa, Selatpanjang ini menghadirkan Rektor IPDN Jatinangor Dr. Suhajar Dewantoro, selasa (19/5) sore kemaren.

Dalam pemaparannya, Dr. Suhajar Dewantoro menjelaskan bahwa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, keberhasilan pemerintahan dibuktikan dengan keberhasilan pemimpin daerah dalam mensejahterakan masyarakat, bukan hanya dilihat dari sesuatu yang monumental.

Pemerintah harus dapat memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun suatu daerah. Tugas kepala desa sesuai amanah UU adalah melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat. ” aartinya tugas pemerintah jangan lari dari tujuan dasar negara ini,” Terangnya.

Sementaraitu, peran dari Kades sebagai pengelola desa bertindak sebagai pengambil keputusan didesa dan harus bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.

Sebagai Kades harus bisa berada didepan, menjadi motivator masyarakat, karena Kades merupakan ujung tombok pemerintahan disuatu Negara terutama berperan dalam mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah. Selain itu Kepala Desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Dalam kegiatan tersebut, Para Kades diberikan pembekalan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program pendapatan desa, diharapkan melalui Bimtek tersebut, para Kades mendapat pemahaman tentang penyelenggaran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. Selain itu meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, dengan narasumber, Rektor IPDN Dr. H. Suhajar Dewantoro dan Direktur Program Pasca Sarjana IPDN ini juga dohadiri oleh Sekda Drs. Iqaruddin, Kepala BPM-PD Meranti Drs. Ikhwani, Asisten III Sekdakab, Kadis, Kaban, Kabag dijajaran Pemkab Meranti, serta Para Kades Se-Kabupaten Meranti.(eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menekankan kepada seluruh tenaga medis di jajarannya tentang pentingnya melakukan pendataan masyarakat secara valid dan akurat.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh program pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan maksimal.

“Kita tentunya sangat berharap seluruh program yang telah dan akan kita laksanakan nantinya tepat sasaran sehingga apa yang ingin kita capai dari program-program tersebut bisa terwujud,” tutur Alvi saat berbincang kepada detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, sangat dibutuhkan pendataan yang valid dan akurat, khususnya tentang kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

Apalagi, jika melihat kondisi Negeri Seribu Parit ini, yang terdiri dari wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan, seperti Kecamatan Tanah Merah, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan beberapa daerah lainnya, sehingga sangat dibutuhkan aparatur yang memang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Selain untuk pelaksanaan program kesehatan, data ini juga bisa digunakan untuk bidanh-bidang lainnya. Karena itu, saya tegaskan kepada seluruh tenaga kesehatan, jangan asal-asalan dalam membuat data dan laporan,” pungkasnya.(adi/adv)