Tembilahan, detikriau.org – Keberadaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dinilai penting di tengah kondisi perkoperasian, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang cenderung stagnan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan peran PPKL terhadap badan usaha koperasi.

Keberadaan koperasi sebagai sebuah badan usaha diyakini mampu mendorong perekonomian masyarakat. Begitu pula dengan PPKL sebagai pendamping koperasi yang dapat dijadikan sarana pembinaan agar koperasi tersebut dapat bertahan di tengah gencarnya persaingan.

Oleh karenanya, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto seusai mengikuti dialog bersama PPKL di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil mengatakan, kehadiran PPKL yang berperan penting terhadap tumbuh – kembangnya koperasi mesti terus dijaga.

Menurut Pjs Bupati, salah satu upaya untuk menjaga eksistensi peran PPKL dapat ditempuh melalui jalinan komunikasi. Sehingga, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dapat mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi PPKL.

“Hari ini, dengan dilaksanakannya dialog bersama PPKL, kami selaku Pemerintah Daerah telah dapat mengindentifikasi kendala, hambatan yang dihadapi PPKL. Sebelumnya, bahkan keberadaan PPKL di setiap Kecamatan hanya sedikit dari kami yang tahu,” ujar Pjs Bupati, usai dialog bersama PPKL, Tembilahan, Minggu (18/3/2018).

Kedepan, dikatakan Pj Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tinggal mencarikan solusi atas kendala – kendala yang dihadapi oleh para PPKL.

“Bagaimana perumusan kebijakan saja lagi terkait pemecahan masalah yang dinilai cukup menghambat kinerja operasional PPKL di Kecamatan. Hasil dialog akan dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan,” tandas Pjs Bupati./diskominfops_inhil/adv/Am

Pekanbaru (detikriau.org) Rabu (15/4/2015) malam, Pemerintah Kabupaten Inhil yang di wakili Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Tengku Edy Efrizal di dampingi Kepala BAPPEDA, menghadiri malam ramah tamah dengan Direktur Operasi PLN luar Jawa-Bali Amir Rosidin serta Jajaran. Kegiatan ini turut di hadiri Plt GUBRI Drs. Arsyadjuliandy Rachman, Wakil Mentri Keuangan RI Mardiasmo, Deputi Bappenas RI, DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri RI serta Perwakln dari Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau, yang di laksanakan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau Jl.Ponegoro, Pekanbaru. 

Usai mengikuti Malam ramah tamah Direktur Operasi PLN, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Inhil, Ir.T.Edy Afrizal mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati dengan Direktur PLN Pusat beberapa waktu lalu. Pertemuan malam ini membahas akan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Inhil. Karena, sistem listrik yang ada di Kabupaten Inhil masih terisolasi, sehingga memerlukan pembangunan jaringan interkoneksi. Dengan adanya sistem jaringan  interkoneksi itu maka wilayah Kabupaten Inhil akan di aliri listri ± 600 Mw.

Dalam waktu dekat ini akan dibangun beberapa tower yang terletak di beberapa titik di Kabupaten Inhil. (adv pemkab/rlsHumas)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015 bertempat di Aula kantor Bappeda Inhil, Tembilahan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor dan kepala bagian SKPD yang ada diolingkungan Pemkab Inhil, selasa (3/3)

Dalam amarannya, Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus siap untuk menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan masyarakat. Pemeritnah juga harus mampu untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

“disamping semua itu kita juga mempunyai beberapa program prioritas diantaranya Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dalam rangka mempercepat pembangunan Inhil Kedepannya.” Sampaikan Wabup.

Adapun Pelaksanaan Rapat Forum SKPD di lingkungan Pemkab Inhil TH 2015 bertujuan untuk Mensinkronkan usulan kegiatan Kecamatan dari hasil reses Anggota DPRD Inhil TH 2014 dengan rancangan Kerja SKPD. Kemudian menetapkan Program Kegiatan Prioritas yang akan di muat dalam Rencana Kerja SKPD serta menyekapati pagu indikatif usulan TH 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Inhil dan rencana Strategis SKPD TH 2013-2018.

Rapat Forum SKPD yang di taja oleh BAPPEDA Kabupaten Inhil ini di laksanakan selama 3 hari kerja dan diikuti oleh seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Dinas serta RSUD se Kabupaten Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)