JAKARTA — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak memicu pro dan kontra di masyarakat. Di tengah aksi unjuk rasa yang marak terjadi menolak kenaikan harga BBM, Jokowi memposting foto berisi dukungan atas kebijakannya di akun Facebook miliknya.

Foto yang dipajang di akun Facebook miliknya, menampilkan gambar anak-anak yang diduga berawal dari wilayah Indonesia Timur berdiri di depan bangunan yang terbuat dari papan dan ijuk. Dalam foto itu, terdapat caption bertuliskan:

“Kakak, jangan marah BBM naik, kami juga ingin punya sekolah bagus berdinding tembok berlantai keramik, kami juga ingin punya perpustakaan yang bukunya lengkap. Terimakasih atas ‘Dua Ribu’nya, kak 🙂“.

Foto itu diposting oleh Jokowi, pada Minggu (23/11) pagi. Presiden Joko Widodo pun menuliskan komentar dalam postingan itu, ia mengatakan bahwa gambar tersebut semakin membuatnya yakin jika pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.

“Gambar ini saya dapatkan dari Media Sosial yang beredar di tengah perdebatan BBM, saya belum tahu siapa pertama yang mengunggah, namun gambar ini bagi saya adalah gambaran yang paling tepat untuk penyesuaian harga BBM dan bagaimana mengalihkannya,” katanya.

Jokowi menjelaskan, bahwa Indonesia bukan lagi negara penghasil BBM. Sebab sudah tidak ada lagi sumber-sumber baru sumur minyak yang ditemukan, sementara cadangan minyak yang dimiliki Indonesia terus menipis.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM kita harus membeli dari luar negeri, kebijakan subsidi BBM adalah warisan kebijakan “Politik Logistik” yang di satu sisi menciptakan harga-harga murah namun tidak produktif,” tulisnya.

Selain membuat tidak produktif, politik logistik menurut Jokowi juga membuat negara harus berhutang yang amat besar. Hutang yang besar akan membebani anggaran negara di kemudian hari, sehingga anggaran tidak leluasa ditanamkan ke dalam hal-hal yang produktif. Akibatnya anggaran negara habis untuk biaya belanja rutin dan membayar hutang baik bunga dan pokok hutang.

“Saya tidak ingin Indonesia terjebak dalam pola anggaran seperti itu. Keuangan kita harus berdaulat. Dengan keuangan yang berdaulat dan tidak terjebak hutang, kita bisa memperbaiki pendidikan anak-anak bangsa kita, memperbaiki kesehatan publik mulai dari Posyandu, Puskesmas sampai Rumah Sakit besar milik Negara,” tulisnya.

Jokowi menegaskan akan mengubah paradigma Politik Anggaran pada pemerintahannya, dimana sebagian besar kekayaan negara digunakan ke sektor-sektor produktif dan sektor pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perhatian pada kesejahteraan keluarga.

“Memang kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga sehingga daya beli masyarakat menurun, tapi ini pengorbanan kita, daripada negara berhutang, lebih baik negara ini mulai belajar menjalani politik-ekonomi Berdikari, dan ini dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

“Pendidikan murah, Kesehatan Murah, Transportasi Umum murah dan pelayanan publik yang serba cepat adalah tujuan bersama, bila ini terjadi maka perekonomian tumbuh cepat, rakyat bisa tambah sejahtera tapi ini proses, dan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, kita harus sabar menjalani….” tulisnya.(republika)

detikriau.org – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. Untuk angkutan umum , kenaikan maksimal 10% dari tarif sebelum kenaikan harga BBM.

“Untuk kereta api, kenaikannya tidak banyak, bervariasi. Ada yang Rp2.000, ada yang Rp13.000 untuk jarak jauh. Untuk kapal laut kelas ekonomi, tidak akan ada kenaikan tarif,” kata Jonan sebagaimana dilansir BBC, Selasa (18/11).

Polemik kenaikan harga BBM dan korelasinya terhadap tarif angkutan umum mendapat sorotan dari Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha.

Menurutnya, pemerintah semestinya memberi subsidi kepada angkutan umum mengingat transportasi akan berdampak langsung kepada harga-harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

“Dengan memberi fasilitas yang lebih layak untuk angkutan dan segala subsidi yang berkaitan dengan transportasi umum, itu tentunya akan dapat meredam dampak langsung kenaikan harga BBM serta meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Kadek. (dro)

JAKARTA — Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.

“SBY tidak mengerjakan PR-nya,” kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Hendrawan mengatakan pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda,” ujarnya.

PDIP sebenarnya tidak menolak kenaikan harga BBM. Asalkan kenaikan dilakukan dengan terlebih dulu memenuhi tiga aspek prakondisi: pertama, efisiensi produksi dan distribusi tata niaga minyak dan gas, kedua diversifikasi dan konversi energi, ketiga menguatkan program perlindungan sosial ke masyarakat.

Persoalannya, tiga aspek tersebut tidak terlebih dulu dilaksanakan pemerintah. Hendrawan mengatakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan upaya realisasi tiga aspek prakondisi yang diinginkan PDIP. “Ini ketiganya dikerjakan berbarengan dengan kenaikan (BBM bersubsidi),” ujarnya.

PDIP memperkirakan kenaikan BBM bersubsidi akan memberi dampak inflasi antara dua sampai tiga persen. Namun Hendrawan optimistis program “kartu sakti” Jokowi bisa membantu masyarakat mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurutnya meski tiga aspek prakondisi menaikan BBM bersubsidi diabaikan Jokowi, PDIP tetap mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan kawal terus. Kami mendukung,” katanya.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara solar dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7500/liter.

detikriau.org – Harga minyak mentah dunia saat ini menyentuh titik terendah selama empat tahun terakhir tetapi penurunan tersebut belum sampai ke tangan konsumen.

Minyak Brent Laut Utara, yang dijadikan salah satu patokan internasional turun menjadi US$70 per barel. Satu pekan lalu harga tercatat US$82 per barel. Tren penurunan sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Juni lalu harga minyak sekitar US$115 per barel.

Ini seharusnya menjadi angin segar bagi konsumen yang mengandalkan bahan bakar minyak. Di Inggris, pengendara pun berharap bisa mencicipi kue itu. Kenyataannya, penurunan harga belum dibagi dengan konsumen secara sepadan.

Ketika harga minyak mentah masih tinggi Juni lalu, bensin di SPBU di Inggris dijual rata-rata £1,31 atau sekitar Rp25.000 per liter. Sekarang harga rata-rata £1,24 per liter. Bila disandingkan, harga minyak mentah sudah turun sekitar 25% tetapi harga eceran baru turun sekitar 6%.

‘Keengganan’ melimpahkan bonus penurunan harga minyak juga berlaku pada harga solar, dari harga £1,36 atau sekitar Rp26.000 menjadi £1,28 sekitar Rp24.000 per liter.

Lewat kelompok-kelompok penekan, konsumen mendesak pemerintah segera turun tangan untuk memaksa perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menurunkan harga minyak eceren. Dan sejumlah pejabat terkait pun sudah meminta operator pom bensin untuk menurunkan harga.
Tapi urusan tidak semudah itu. Pasalnya, sebagian harga eceran minyak ditetapkan atas dasar beban pajak juga. Ada pajak pertambahan nilai dan pajak minyak. Jadi bila pajak-pajak tersebut dihapus atau diturunkan maka harga minyak eceran mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia.

Kata sejumlah konsumen di media Inggris, begitu harga sudah tinggi akan sulit untuk turun.

Konsumen di Indonesia juga sedang menunggu-nunggu perubahan harga minyak. Kapan sejatinya mereka akan membayar kenaikan harga minyak bersubsidi?

Setelah pemerintahan pimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencabut subsidi minyak di akhir kekuasaannya, maka langkah tidak populer ini berada di pundak pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Seperti disebutkan pemerintah, pencabutan subsidi BBM adalah keniscayaan demi menjaga kesehatan keuangan negara dan kelanjutan pembangunan. Semula kenaikan bahan bakar minyak (BBM) direncanakan bulan ini atau setidaknya sebelum akhir tahun.

Tetapi apakah langkah tersebut akan dilakukan tatkala harga minyak dunia turun seperti sekarang? Bila tidak di masa sekarang, beban subsidi membengkak dan tertunda lagi pengalokasian dana untuk pembangunan infrastuktur, misalnya.

Di Inggris maupun di Indonesia, konsumen lah yang mungkin paling terpukul. Di Inggris, mereka belum menikmati penurunan harga minyak sebagaimana mestinya, sedangkan di Indonesia mereka sudah menanggung dampak kemungkinan kenaikan BBM setelah harga-harga kebutuhan naik, seperti harga cabai.(BBC)

JAKARTA — Pro kontra rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintahan Joko Widodo terus berlanjut. Sejumlah alasan dikemukakan sebagai dasar penolakan atau penerimaan atas rencana tersebut.

Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenaikan harga BBM disertai dengan tren meningkatnya harga minyak mentah dunia. Tren kenaikan ini juga terjadi pada harga minyak Indonesia (ICP) dari posisi 80 an dolar AS per barel menjadi hampir 100 dolar AS.

Dari Pusat Data Republika, harga minyak mentah ICP pada Mei 2013 sebesar 99,01 per barel. Ini terjadi sebulan sebelum menteri ESDM Jero Wacik mengumumkan kenaikan harga BBM.

Pada Juni, harga minyak mentah ICP mencapai 99,97 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh angka psikologis 100 dolar per barel. Perdagangan rata-rata selama sebulan akhirnya ditutup pada angka 99,97 dolar AS.

Harga minyak terus meroket pada bulan-bulan berikutnya pada 2013 hingga menyentuh angka 109 dolar AS per barel. Jelang akhir 2013, harga minyak dunia ditutup pada angka 106 dolar AS per barel.

Menurut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), pada periode Januari hingga Juni 2013 terjadi lonjakan permintaan minyak yang tinggi. Dampaknya, harga minyak mentah pun ikut terdorong menjulang.

Asumsi harga minyak pada APBN Perubahan 2013 naik dari 100 dolar AS per barel menjadi 108 dolar AS. Pada usulan APBN 2013, pemerintah mematok harga minyak hanya 100 dolar AS, namun seiring perubahan pada tingkat pasar, asumsi harga minyak pun dinaikkan. (rol)