TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo menghadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (8/3/2016).

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri Wakil Bupati dan Walikota serta Ketua Tim Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan (TKPK) se-Riau.

Wakil Bupati Inhil menyampaikan bahwa ada beberapa peramasalahan yang dihadapai masyarakat miskin yang ada di Wilayah Kabupaten Inhil, salah satu diantaranya adalah masalah ekonomi.

“Mengingat masyarakat Inhil sebagian besar merupakan petani yang perlu dukungan infrastruktur di samping hasil produksi yang di dapatkan tidak seberapa serta masalah pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Khususnya di Inhil masih terdapat beberapa target yang belum tercapai,” ungkap Rosman Malomo.

Perlu diketahui, sampai saat ini Badan Statistik Provinsi Riau dalam rilisnya menyatakan bahwa tingkat Kemiskinan di Riau Per Maret 2015 sebesar 531,39 ribu jiwa, jika dibandingkan Maret 2014 hanya sebesar 499,89 ribu jiwa. Artinya, tahun ini menujukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 20 persen. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Wakil Ketua DPRD Inhil, H Muslimin mengatakan, terkait dengan pembahasan KUA PPAS yang sedang dilakukan, Dewan telah membentuk lima tim yang masing-masingnya beranggotan 8 – 9 orang untuk langsung turun kelapangan guna melakukan pemeriksaan atas program yang diusulkan di dalam KUA PPAS.

“Kita telah turunkan tim kelapangan bersama-sama dengan SKPD terkait untuk mengecek secara langsung. Hal ini untuk memastikan apakah program yang diusulkan oleh SKPD tersebut sudah benar-benar menjadi prioritas atau tidak,” kata politisi Partai Bintang Repormasi (PBR) saat ditemui dikantor DPRD Inhil, Kamis, (12/1).

Hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evalusi dewan dalam pembahasan selanjutnya, termasuk pembahasan RAPBD Inhil 2012 ini. Selama ini melalui kegiatan Musrenbang yang setiap tahunnya diselenggarakan jelas ditujukan untuk menyerap secara langsung program prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan reses yang dilakukan setiap anggota pada dapilnya masing-masing juga banayk menyerap aspirasi masyarakat.

“makanya kita sangat berharap program yang diusulkan oleh masing-masing SKPD memang berdasarkan hasil Musrenbang yang nantinya akan kita sharing dengan hasil reses yang dilaksanakan. Sehingga APBD yang dihasilkan memang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat kita,” jelasnya.

Masih menurutnya, sesuai dengan Rancangan Program Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Inhil, sector-sektor yang menjadi fokus menyangkut dengan tiga hal yakni pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur. Oleh sebab itu, meskinya usulan program yang disampaiakan oleh pihak eksekutif harus bersentuhan dengan tiga sektor tersebut.

“RPJM adalah acuan kita dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di Inhil. Oleh sebab itu, kita harus mengacu kesana, sehingga sasaran yang ingin kita capai bisa terwujud,” pungkasnya. (Suf)