TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tawaran yang disampaikan Bupati Inhil, Indra M Adnan Kepada Petani terkait anjloknya harga kelapa Inhil menuai kritikan. Petani menilai apa yang disampaikan Bupati bukan sebuah solusi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Petani Kelapa Hibrida di tiga Kecamatan (Kelompok 9), Mahyudin kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya. Ahad (11/11). Menurut Mahyudin, Usulan agar petani menggalakkan Industri rumah tangga dengan membuat Gula merah dan Minyak pada akhirnya akan bernasib sama dengan perumpamaan bisnis HP china yang dicontohkan.

“Saya agak kecewa dengan pernyataan Bupati kemaren. Masak iya kelapa disamakan dengan hp china, ini namanya bukan solusi. Apalagi dengan menyuruh petani untuk bikin gula merah dan minyak. Kalau semua petani mau bikin gula merah dan minyak apa pemda mau nampung?”Kritik Mahyudin mengomentari pernyataan Bupati usai mengunjungi stand pameran MTQ ke 42 Inhil, di Desa Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, kemarin.

Ditambahkan Mahyudin, Jika semua petani bikin gula merah dan minyak, dikonotasikan dengan bisnis hp china yang disampaikan Bupati, sama artinya nantinya gula merah dan minyak akan menjadi murah juga karena kebanjiran dipasaran dan kembali akan senasib dengan hp china. “Kasihan petani” Pungkas Mahyudin.

Sebelumnya, Usai mengunjungi stand pameran MTQ ke-42 di Kec Gaung, Bupati mengaku prihatin dengan kondisi harga kelapa yang terjadi saat ini. Menurut Bupati kondisi ini semata disebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia.

Bupati mencontohkan seperti jual beli handpone (HP), kalau Negara Cina banyak memproduksi HP maka secara otomatis pula harganya akan murah. Sebab, barangnya terdapat dimana-mana hingga kepenjuru dunia. Kondisi seperti ini menurut Bupati menjadi gambaran produksi kelapa saat ini yang banjir dipasaran sehingga harga anjlok.

Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan atau menurunkan harga kelapa. Namun, salah satu solusi adalah membuat industri-industri kecil rumah tangga. Seperti membuat gula merah dan minyak goreng kelapa.“Inilah yang harus dilakukan sekarang. Semua berjalan, sambil menunggu harga kelapa membaik kembali,” saran Bupati.

Tidak ada satu pihakpun di Dunia ini, kata Indra yang meninginkan turunnya harga kelapa, terlebih Pemerintah apalagi pedagang, sebab, secara otomatis jikalau harga kelapa naik dan mahal, mereka juga akan menjual mahal. Lalu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat.

“Saya rasa kita tidak perlu ribut apalagi saling menyalahkan. Karena, semua diantara kita adalah pekerja yang menginginkan hal yang terbaik. Mari kita duduk bersama, berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ajak Bupati saat itu. (dr/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Indra Mukclis Adnan, mengaku prihatin dengan kondisi harga perkelapaan saat ini. Dirinya mengatakan penyebabnya adalah krisis ekonomi dunia yang mempengaruhi harga kelapa di Inhil.

“Terus terang sebagai penyedia bahan baku kelapa, dengan kondisi seperti ini kita sangat prihatin,” ungkap Indra, usai mengunjungi stand pameran MTQ ke 42 Inhil, di Desa Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, akhir pekan kemarin.

Dari hal itu, dia mencontohkan seperti jual belih handpone (HP)kalau Negara Cina banyak memproduksi HP maka secara otomatis pula harganya akan murah. Sebab, barangnya terdapat dimana-mana hingga kepenjuru dunia. Oleh karenanya, dengan demikian, krisis dunia seperti saat ini sangat mempengaruhi harga kelapa, lalu semua merasa terpuruk.

Lanjutnya, Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan atau menurunkan harga kelapa. Namun, salah satu solusi adalah membuat industri-industri kecil rumah tangga. Seperti membuat gula merah dan minyak goreng kelapa.“Inilah yang harus dilakukan sekarang. Semua berjalan, sambil menunggu harga kelapa membaik kembali,” saranya.

Tidak ada satu pihakpun di Dunia ini, kata Indra yang meninginkan turunnya harga kelapa, terlebih Pemerintah apalagi pedagang, sebab, secara otomatis jikalau harga kelapa naik dan mahal, mereka juga akan menjual mahal. Lalu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat.

“Saya rasa kita tidak perlu ribut apalagi saling menyalahkan. Karena, semua diantara kita adalah pekerja yang meninginkan hal yang terbaik. Mari kita duduk bersama, berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ajak Bupati.(dro/*1)
<a style=”color:#8b0000;font-size:18px;text-decoration:blink;”>Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku</a>

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir menyebutkan bahwa salah satu point dalam kontrak politik mereka, Bupati kedepan harus memiliki komitmen yang jelas untuk mengangkat harkat petani kelapa Inhil.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi saat ditemui di Kantor DPRD Inhil, Kamis (1/11). Menurut Dani, DPC PKB Inhil juga menekankan agar calon pemimpin hari ini jangan ada hubungan dengan “pengusaha-pengusaha kelapa seperti Sambu atau yang lainnya” jika mereka memiliki hubungan khusus  apalagi ada bau-bau seperti bahasa yang banyak beredar saat ini diluaran, saat mereka terpilih sebagai pemimpin, tentunya akan menyulitkan dirinya untuk mengeluarkan kebijakan secara tegas. “Kita tidak ingin ini terjadi. makanya ini menjadi salah satu syarat yang kita mintakan kepada Bakal Calon yang akan memintakan dukungan kepada kita agar mampu berbuat lebih banyak memperbaiki tataniaga kelapa ini,” Tegas Dani M Nursalam

Saat ini menurut Dani, cukup banyak perusahaan yang bergerak sebagai penampung hasil produksi petani kelapa. Tetapi nyatanya juga tidak bisa memberikan perubahan yang positif terhadap kehidupan masyarakat petani.

Bahkan Dani menilai Pemerintah cenderung begitu mudah percaya dengan alasan pembenaran yang disampaikan pihak perusahaan. Jika perusahaan menerangkan adanya penurunan harga kelapa dipasaran dunia diiringi dengan penurunan harga beli kelapa petani, Pemerintah percaya saja. ”tentunya aneh. Masak pemerintah hanya diam, menerima dan percaya begitu saja sebelum mendapatkan informasi yang jelas akan kebenarannya?. Jika Pemkab tidak mampu untuk mengecek kebenaran harga itu, bukankah ada pemrintah provinsi dan Pusat yang masih bisa dimintai bantuan untuk mengakses hal itu? tapi selama ini, hal itu tidak pernah dilakukan.”Ujar Dani.

Dengan kondisi terpuruknya harga kelapa saat ini, menurut Dani pemerintah harus bergerak cepat dan tepat untuk mencari jalan keluar terbaik. Menurut hematnya, pemerintah harus berpikir bagaimana bisa membuat perusahaan daerah yang memang khusus menangani persoalan kelapa dan tentunya dikelola oleh orang-orang yang benar-benar professional dan bukan hanya didasari kedekatan dengan penguasa.

Dalam kesempatan ini Dani juga menjawab akan banyaknya desakan masyarakat untuk mencabut izin operasional PT. Pulau Sambu, Dani menilai bisa saja jika memang berdasarkan fakta keberadaan perusahaan ini tidak memberikan kontribusi yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani kelapa. “Kenapa tidak, kalau memang benar, tentunya pemerintah perlu mengkaji ulang keberadaan mereka termasuk PT.Pulau Sambu sendiri,” Pungkas Dani. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat lanjutan petani kelapa hibrida pola Pir Trans tiga Kecamatan dengan pihak PT. Sambu Group yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menemui jalan buntu. Dengan berbagai dalih, perusahaan tetap berkeberatan untuk menerima hasil kajian tim Rumusan Harga Kelapa Fakultas Pertanian UNRI.

Pantauan jalannya rapat, Manajemen Sambu Group yang dipimpin langsung oleh Mr. Tay Chiatung (Putra Mahkota kerajaan Sambu Group, Tay Juhana yang lebih dikenal dengan Mr. T) didampingi beberapa orang manajer tetap bersikukuh bahwa rumusan harga kelapa UNRI belum mengakomodir berbagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.

Perusahaan menyebutkan, biaya tersebut termasuk diantaranya biaya overhead, biaya pengembangan termasuk berbagai biaya-biaya yang dituntut oleh pemerintah seperti CSR. “ini yang menyebabkan kita tetap menolak menerima pemberlakuan harga hasil rumusan tim UNRI tersebut,” Kilah Mr. Tay Chiatung.

Apa yang disampaikan oleh Tay Chiatung langsung mendapat sanggahan dari ketua Tim 9, Mahyudin. Menurutnya, dalam rumusan harga UNRI tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan biaya tetapi sifatnya konstanta. Semua biaya dalam rumusan UNRI itu sudah tertuang. Ia meminta semua pihak memahami dengan betul hasil rumusan itu. Namun ia mengakui bahwa memang pembebanan hasil kajian UNRI secara rumusan berbeda dengan SK 628 yang langsung melakukan pemotongan biaya.

‘Betul pihak perusahaan pernah menyampaikan keberatan ini kepada kami, tapi kan seharusnya kepada Tim, silahkan sampaikan point-point keberatan perusahaan itu dimana? Tolong dijabarkan dengan tegas. Sekali lagi, rumusan harga UNRI sudah mencakup semua biaya. Kami nilai apa yang menjadi hasil kajian Universitas yang cukup bonafid di RIAU dengan pakar bertitel Profesor bukan hanya sekedar kajian tanpa dasar yang jelas. ” Bantah Mahyudin.

Asisiten II Setdakab Inhil, sekaligus Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Harga Kelapa Kab. Inhil juga meminta agar pihak perusahaan lebih mempertegas dimana letak keberatan yang mereka maksudkan”tolong ini diperjelas. Jika tidak didapatkan satu kesepakatan, saya nilai persoalan ini tidak akan ada titik temu, jadi tolong rinci apa yang menjadi keberatan perusahaan,” Pinta Syafrinal Hedy.

Sampai akhir jalan pertemuan yang juga masih dinilai pihak petani tanpa adanya keputusan yang jelas, pihak perusahaan masih tidak bersedia merinci apa yang menjadi keberatan mereka secara jelas.

Sikap tidak kooperatif pihak perusahaan ini sempat membuat Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi yang ikut menghadiri pertemuan itu  berang. Junaidi dengan tegas mengambil sebuah keputusan bahwa Dewan saat itu juga memerintahkan satker terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan Inhil untuk segera meneruskan hasil kajian rumusan harga kelapa UNRI tersebut kepihak Kementrian di Jakarta.” Hari ini juga saya minta Dishub untuk segera tindaklanjuti hasil kajian Tim UNRI tersebut dan sampaikan ke Kementrian di Jakarta. Jika perusahaan berkeberatan, silahkan sampaikan kepada pihak kementrian nantinya. Kita nilai persoalan ini harus diselesaikan dengan segera.”Tegas Junaidi sambil meminta semua pihak benar-benar memahami bahwa persoalan kelapa adalah menyangkut nasib dan kemakmuran masyarakat Inhil dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

Karena tidak ada titik temu, Asisten II Setdakab Inhil yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyatakan pertemuan dihentikan dan Pemkab Inhil akan menindaklanjuti persoalan dalam satu langkah yang nantinya akan dirumuskan bersama pihak DPRD Inhil dan Masyarakat petani kelapa.

Pertemuan ini disamping dihadiri Tim Pemkab Inhil, pihak petani, manajemen perusahaan, beberapa stack holder terkait juga tampak dihadiri Anggota DPRD Inhil dari Komisi II yang dipimpin langsung oleh ketua komisi, Junaidi dan beberapa orang anggota, Herwanissitas, Edy Hariyanto dan Agus Salim. (dro/*0)