Pekanbaru (detikriau.org) – Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT membuka kegiatan rakor RT/RW/LPM se Kota Pekanbaru. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru ini dihadiri oleh Seluruh Pejabat di lingkungan Kota Pekanbaru dan Camat Kota Pekanbaru. Senin (3/11/2014)

Dalam Pidato Singkatnya Walikota mengatakan bahwa RT/RW/LPM adalah ujung tombak pemerintahan kota yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Ia berharap dengan adanya rakor ini dapat lebih meningkatkan peranserta RT/RW/LPM terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Walikota juga berkesempatan menyampaikan ekspose pembangunan kota Pekanbaru menuju kota Metropolitan yang Madani. Saat ini dikatakanya, kita berada pada era Transparansi,Demokrasi dan Globalisasi. Oleh karena itu tidak dapat di pungkiri apa yang dikerjakan akan menjadi sorotan dan perhatian banyak pihak terutama Masyarakat.

“Saya berharap RT dan RW dalam posisi ujung tombak pelayanan, dapat membantu dan mendukung Program-Program Pemerintah terutama dalam memberikan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.” Sampaikan Firdaus.

Diakhir kalimatnya, Walikota mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh agar ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil BUpati Inhil, H Rosman malomo membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di Aula kantor Bappeda, kamis (16/10/2014). Turut hadir dalam kegiatan itu kepala SKPD beserta undangan lainnya.

Dalam Sambutan Wakil Bupati menyampaikan bahwa menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Agenda tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supermasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat.

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance) adalah aparatur penyelengara birokrasi.

“Dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.” Ujar Wabup

Ditambahkan orang nomor dua di pemkab inhil ini, hasil evaluasi Pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang I 2008–2009, disebutkan kondisi kinerja birokrasi jauh dari harapan dan belum berjalan sesuai tuntutan masyarakat. Selanjutnya, reformasi birokrasi gelombang II membutuhkan suatu Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi baik di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya.

Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut 8 (delapan) aspek perubahan, yaitu aspek Organisasi, Tatalaksana, Sumberdaya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Aparatur.

“Secara umum dari ke delapan program area perubahan tersebut sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, hanya saja polanya belum sepenuhnya mengarah kepada format yang telah digariskan.” Disebutkan Wabup

Wabup menegaskan kepada seluruh stake holders dan lebih khusus lagi kepada Tim Reformasi Birokrasi yang sudah ditunjuk untuk bersungguh-sungguh mendukung dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang sudah digariskan oleh pemerintah tersebut, dan kepada tim yang ditunjuk, untuk segera menghimpun berbagai bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2014–2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. (rul/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Melaksanakan pembangunan dibidang pertanian, harus mengacu kepada empat Program Pokok Pembangunan Pertanian dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya berkaitan dengan potensi, kondisi agro-ekosistem dan latar belakang sosial-budaya masyarakat. 

Empat program pokok pembangunan pertanian, yang disebut dengan “Empat Sukses Pembangunan Pertanian”, yakni pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; kemudian peningkatan diversifikasi pangan; Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan kesejahteraan petani.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam amrannya saat membuka kegiatan pertemuan teknis penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan se kab Inhil. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BP2KP Inhil ini dilaksanakan di gedung Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, rabu (15/10/2014)

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki lembaga penyuluh tersendiri yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Melalui lembaga penyuluhan ini diharapkan akan dapat dilakukan revitalisasi penyuluhan yang mencakup revitalisasi bidang kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan di Kabupaten Indragiri Hilir

“saya minta dalam penyusunan Program Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dilakukan setiap tahun dapat dikoordinasi dan diintegritasi dengan baik sehingga seluruh kegiatan penyuluh yang direncanakan benar-benar secara efektif dapat menunjang menyukseskan pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir.”Pesan Wabup

Kepada para Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, serta seluruh peserta pertemuan ini Wabup eminta untuk terus meningkatkan semangat kerja, memahami dengan seksama tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing, serta harus mengenali juga tugas dan fungsi mitra kerja agar dapat mengkoordinasi tugas-tugas dengan pihak lain yang terkait sehingga pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat sukses.” Tandas Wabup. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tingkatkan SDM, Disdik Inhil menggelar pelatihan manajemen pengelolaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Senin (13/10).

Kegiatan melalui Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) itu diikuti sebanyak 50 peserta dari tenaga pendidik penyelenggara PAUD se-Inhil. Kegiatana diatas langsung dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan Inhil, Ahmad Ramani, yang bertindak mewakili Kepala Dinasnya.

“Kita akan memberikan pemahaman tentang manageman pengelolaan lembaga PAUD. Karena PAUD ini sangat erat hubunganya dengan dengan masyarakat hingga tingkat paling bawah,” Sampaikan Ramani dalam sambutannya

Dirambahkan mantan Camat keritang ini, kegiatan itu dihrapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan para pengelola dan menyiapakan tenaga pengelola PAUD trampil.

Sementara itu Ketua Panitia, Hj Rosmawati, menyebutkan salah satu tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan PAUD agar dapat mengarahkan pendidik dengan benar. Pasalnya,  pendidikan merupakan ujung tombak dalam memajukan daerah.

“Melalui pendidikan kita mampu melahirkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas dan berkarakter,” tutupnya.(dro/*1).