TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) hanya mampu merealisasikan sebesar 15,28 persen untuk memenuhi usulan masyarakat. Dimana, seluruh kecamatan telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dalam sambutannya saat membuka resmi rapat forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadiri para asisten dan stafnya serta seluruh kepala Badan, Bagian dan Dinas Pemkab Inhil di aula Bappeda jalan Akasia Tembilahan, Senin (7/3/2016).

“Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan, terdata secara total usulan sebesar Rp 7,8 trilyun. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yang telah ditetapkan hanya sebesar Rp 1,2 trilyun sehingga hanya 15,28 persen saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan,” terang Wardan.

Meski katanya proses pembangunan daerah selama ini telah menunjukkan kinerja pemerintah dalam memajukan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, namun tetap masih ditemui berbagai kekurangan seperti pemerataan pembangunan yang dianggap oleh beberapa kalangan masih belum merata serta beberapa kekurangan lainnya yang harus menjadi perhatian kedepan.

Untuk itu, orang nomor satu di negeri sri gemilang ini sedang mengupayakan menyusun perencanaan pembangunan agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Salah satu upaya kita dalam perencanaan pembangunan adalah melalui Forum SKPD dimana dalam forum ini akan dibahas dan disinkronkan antara rencana kerja dari masing-masing SKPD dengan usulan kegiatan dari masyarakat yang dihimpun pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan beberapa waktu lalu,” Pungkas Bupati. Mirwan/adv

“Atasi KLB diare, Diskes dirikan posko pelayanan kesehatan, melakukan sweeping dan pengendalian.”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setidaknya 2 warga Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meninggal dunia dan puluhan lainnya harus mendapatkan pertolongan medis, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan pada pekan kemarin.

Kondisi tersebut menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr Saut Pakpahan, dikarenakan wabah diare yang menyerang desa tersebut pada Kamis (10/9/2015) lalu.

“Kejadian Luar Biasa (KLB) diare ini terjadi tanggal 20 September kemarin, yang mengakibatkan 2 orang meninggal, 83 orang rawat jalan dan 3 orang rawat inap di Puskesmas Sungai Piring. Namun, hari ini sudah terkendali,” tutur Saut saat diwawancarai sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil, Selasa (15/9/2015).

Untuk penyebabnya, dijelaskan dokter spesialis penyakit dalam ini, dikarenakan bakteri atau kuman ecoli dari air parit, yang digunakan oleh warga setempat untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, masak, cuci dan lain sebagainya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa penyebabnya ecoli, yang berasal dari air parit yang dikonsumsi dan digunakan warga di sana saat musim kemarau ini,” terangnya.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi KLB diare ini, lanjut Saut, diantaranya dengan mendirikan posko pelayanan kesehatan di wilayah setempat, serta sweeping dan pengendalian.

“Kita juga melaksanakan gotong royong membersihkan sumber air dan mengajak masyarakat agar menggunakan air yang bersih untuk kegiatan sehari-hari di rumah,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, sejak beberapa hari lalu terutama sejak kabut asap makin menebal, banyak warga di beberapa kecamatan menderita diare, bahkan harus dirawat serius di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Diduga, penyebab banyak warga yang terserang diare ini dikarenakan berkurangnya persediaan air bersih untuk dikonsumsi oleh warga, sehingga mereka mereka terpaksa mengkonsumsi air parit atau kolam yang tidak terjamin kebersihannnya.

Apalagi, selama ini warga di daerah-daerah mengkonsumsi air hujan untuk minum, serta kebutuhan memasak dan lain sebagainya. Namun hujan tidak kunjung turun. (adi/adv)

Rengat (detikriau.Org) – Antisipasi penyakit yang ditimbulkan akibat paparan kabut asap, Dinas Pendidikan Kab Inhu kembali meliburkan seluruh pelajar setingkat SD hingga SMA di tiga Kecamatan. Senen (7/9/2015)

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Inhu, Ir Winaldi, kebijakan itu diputuskan berdasarkan informasi dari  dinas kesehatan Inhu bahwa kualitas udara di Kecamatan Rengat, Rengat Barat dan Kuala Cenaku tidak sehat.

“Kita terpaksa kembali menghentikan aktifitas belajar mengajar untuk mengantisipasi penyakit yang ditimbulkan akibat bencana asap tersebut,” Ujar Winaldi di Rengat, senin (7/9/2015)

Libur tersebut dilakukan dalam artian siswa belajar di rumah sampai udara dinyatakan dalam status sehat. “mereka kita liburkan tetapi tetap belajar di rumah”, singkatnya.

Meski hanya mengeluarkan surat edaran penghentian aktifitas belajar mengajar pada tiga Kecamatan, bagi siswa sekolah di kecamatan lain, Disdik memberikan kewenangan kepada masing – masing kepala sekolah untuk meliburkan atau tidak siswanya.

Jika kondisi udara tidak sehat, pihaknya menyarankan agar kepala sekolah berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan, pihak Kecamatan dan Puskesmas terdekat sebelum meliburkan siswanya.

Namun jika kondisi udara masih sehat, Disdik meminta pihak sekolah untuk tidak meliburkan siswanya.

“Kita menghimbau kepada orangtua siswa agar tetap memantau anaknya agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. “ujarnya. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tokoh masyarakat yang ada di enam kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bagian selatan, yang meliputi Kecamatan Keritang, Kemuning, Sungai Batang, Reteh, Tanah Merah dan Enok disarankan agar melakukan musyawarah kembali untuk menentukan letak calon Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel).

Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Enok dan Tanah Merah, Edi Hariyanto Sindrang kepada sejumlah awak media di Kantor DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Edi, saat ini sejumlah masyarakat tidak menyetujui, jika seandainya letak Ibukota Kabupaten Insel ditetapkan di Kecamatan Kemuning karena yang paling tepat adalah di Kecamatan Reteh.

Oleh karena itu, anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini menyarankan agar semua tokoh masyarakat di enam kecamatan tersebut duduk kembali bermusyawarah, sehingga proses dan perjuangan pemekaran Kabupaten Insel tidak hanya didominasi serta berdasarkan kepentingan sejumlah elit saja.

“Kita tidak mempermasalahkan dimana saja ibukotanya, tapi yang harus dipertimbangkan adalah rentang kendali. Jadi, jangan ada unsur politik dalam proses pemekaran ini,” tutur Edi.

Dijelaskan Edi, untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya keresahan di masyarakat terkait hasil keputusan penetapan calon Ibukota Insel ini, maka penyelesaiannya jangan hanya di tingkat elit saja, tetapi harus dilakukan di tingkat bawah terlebih dahulu.

“Penetapan ibukota inikan harus melalui kajian atau musyawarah bersama, bukan karena keinginan atau hanya demi kepentingan elit-elit saja. Jadi, harus ditetapkan dulu dimana ibukota kabupatennya, baru kita bicara pemekaran,” terangnya.

Ditegaskan Edi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini, dirinya tidak ada kepentingan dalam hal tersebut, semua itu murni aspirasi dan demi kepentingan masyarakat.

“Beberapa waktu lalu, BPD Enok dan Tanah Merah sudah menyatakan menolak Kemuning menjadi ibukota kabupaten. Pernyataan ini juga sudah disampaikan ke Kemendagri,” tambahnya. (adi)

GAS (detikriau.org) – Sejumlah petani Parit Melon desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengaku kesal dengan ulah PT Citra Palma Kencana (CPK). Perusahaan perkebunan ini dituding telah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat setempat.

Menurut Kepala Dusun setempat, Ahmad (44) kepada tim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Inhil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Anak Negeri (PERAN) yang melakukan investigasi langsung ke lokasi, Sabtu (22/8/15) kemaren. Warga tidak pernah menjual lahan milik mereka. Anehnya, diatas lahan itu kini sudah rata ditanami pihak perusahaan dengan pohon sawit.

“Meski telah kita ccoba untuk melarang, perusahaan tidak pernah menghiraukan dan terus menyerobot lahan milik warga,” Adunya.

Padahal kata Kadus, warganya memiliki bukti surat kepemilikan yang sah dari pemerintah desa setempat, bahkan ada juga surat kepemilikan itu yang ditanda tangi oleh pemerintah kecamatan.

Asmuri, salah satu pemilik lahan yang diserobot perusahaan sempat mengutarakan, kalau lahan miliknya itu sudah hampir habis ditanami sawit oleh pihak perusahaan. Padahal katanya, lahan itu telah dikelolanya sejak lama sebelum PT CPK masuk ke kawasan desa Rambaian.

“Dulunya di sini perkebunan kelapa, buktinya masih ada bekas-bekas adanya tanaman kelapa. Sekarang, ludes ditanami dengan sawit,” terangnya ketika meninjau langsung ke kawasan lahan yang diserobot.

Pantauan lapangan, memang kawasan lahan warga yang dibuktikan dengan surat-surat resminya itu tampak penuh ditanami dengan sawit. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan penuturan sejumlah warga, total keseluruhan kawasan yang diserobot tersebut kurang lebih 50 hektar.

Hingga berita ini dirilis, pihak perusahaan belum dapat dikonfirmasi mengenai dugaan penyerobotan lahan milik petani Desa Rambaian ini. Salah seorang pekerja PT CPK mengatakan, saat ini pimpinannya sedang tidak ada di lokasi.

Hal serupa dengan Kepala Desa Rambaian, H Ardi saat dikunjungi LSM Peran dan sejumlah awak media ke kediamannya juga sedang tidak berada di tempat. (mirwan)

PELANGIRAN (detikriau.org) – Jembatan di desa Teluk Lanjut Kecamatan Pelangiran kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat memprihatinkan, sebab tampak jelas 2 tiang infrastruktur penyebrangan itu dalam kondisi patah. Bahkan, lantainya pun hampir tak layak untuk dilewati kendaraan bermotor.

“Lantai jembatan disitu mayoritas hanya menggunakan bahan seadanya sepeti belahan papan dari batang kelapa, padahal jembatan itu sering dilewati sepeda motor, anak-anak sekolah dan masyarakat yang ingin singgah ke Pustu,” ujar salah satu pengurus Komunitas Pencinta Kecamatan Pelangiran, Hamsan kepada awak media, Senin (10/8/2015).

Ditambahkan, jika jembatan itu tidak segera diperbaiki, berkemungkinan besar kondisinya akan semakin parah, secara otomatis menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat setempat dalam beraktivitas.

Senada, salah satu warga setempat, Nazwa juga menyampaikan hal yang serupa. Meski jembatan itu sudah pernah diperbaiki, namun hanya inisiatif warga saja tanpa ada bantuan dari pihak terkait, dalam hal ini pemerintah.

“Perbaikan kemaren itu sumbangan dari rumah ke rumah warga sini, dan hasilnya cuma dapat memperbaiki lantai jembatan dengan papan terbuat dari batang kelapa, itu saja. Kalau kita fikirkan berapa lamalah tahannya,” tandasnya.

Sebab itu, ia sangat berharap ada pandangan perhatian dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jembatan di desa tersebut, sebelum kerusakan semakin parah hingga tak layak dilewati lagi, apalagi jembatan tersebut merupakan infrastruktur penting bagi warga setempat. (mirwan)