Detikriau.org – Badan Meteorologi dan Geofisika ( BMKG) menyatakan sembilan wilayah di Indonesia berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan pada bulan Februari hingga Maret 2018. Wilayah tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk itu, Sekretaris Utama BMKG Widada Sulistya ingin mengingatkan beberapa hal kepada masyarakat yang bermukim di wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan.

Ditemui di sela-sela konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BMKG Pusat di Jakarta pada Senin (19/2/2018), Widada meminta masyarakat untuk patut waspada dengan kemungkinan munculnya bencana kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Selama musim kemarau, hati-hati bagi masyarakat yang punya kebiasaan bakar jerami, rumput, dan lainnya di luar rumah, apalagi yang gemar buang punting rokok sembarangan,” ujarnya.

Menurut Widada, percikan api mudah sekali menyebar saat kemarau melanda karena panas yang dihantarkan cuaca.

Untuk wilayah yang terdapat tambang batubara seperti di Kalimantan, Widada turut berpesan agar masyarakat meningkatkan kehati-hatian saat berada di areal pertambangan. Pasalnya, tanpa tersulut api, batubara bisa terbakar sendiri oleh panas matahari.

Namun, masyarakat juga tidak perlu merasa takut karena pemerintah telah membangun kanal penahan kebakaran batubara.

Lalu, Widada juga meminta warga untuk tetap tenang karena BMKG meramalkan jika kebakaran hutan tidak berlangsung serius pada tahun ini. Hal tersebut karena dua hal, yakni dari sisi iklim dan kesiapan pemerintah.

BMKG pusat telah menginstrusikan wakil BMKG di daerah rawan kebakaran hutan untuk gencar menyebarkan informasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.

“Kalau dari sisi iklim, La Nina tahun ini lemah sehingga diharapkan kemarau nanti tidak begitu kering. Kalau dari pemerintah, kesiapan instansi terkait lebih matang sehingga kebakaran hutan lebih terkendali,” ujar Widada.

Sumber : kompas.com

Detikriau.org – upaya pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau membuahkan hasil. Beberapa hari sebelumnya sedikitnya di lima Kabupaten di Riau terpantau puluhan titik panas kini sudah tidak ditemukan lagi.

“Untuk Riau nihil dari hotspot,” Sampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dilansir melalui Otonomi.co.id. rabu (31/8/2016)

Sebelumnya di Riau sendiri banyak sekali titik panas kebakaran hutan. Beberapa di antaranya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sudah puluhan orang ditangkap karena diduga menjadi tersangka pembakaran hutan.

“Kini Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya sempat merebak di wilayah Riau telah berhasil dipadamkan,” tutur Sutopo.

Sutopo menjelaskan, pantauan satelit maupun patroli udara memang menunjukkan tidak ada yang terbakar. Asap tipis masih mengepul dari lokasi-lokasi yang terbakar sebelumnya. Nihilnya hotspot ini menyebabkan kualitas udara di Riau pada tingkat baik.

Seluruh pengukuran kualitas udara yang dilakukan di Sumatera menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengukuran Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepri, Palembang, Aceh dan Jambi semuanya di bawah 50 psi.

Artinya udara baik dan sehat. Jarak pandang juga di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 6 kilometer, Dumai 7 kilometer, dan Pelalawan 5 kilometer.

Tim Satgas Terpadu dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Masyarakat Peduli Api dan relawan terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pendinginan daerah bekas terbakar terus dilakukan.

“Asap tipis yang keluar dari lahan gambut tetap ditangani dengan menyemprot air hingga kedalaman tertentu di lahan gambut,” tuturnya.

Sutopo menambahkan, Patroli diintensifkan dengan menggunakan motor tril masuk permukiman, pekarangan, hutan dan perkebunan. Lima helikopter BNPB masih terus melakukan water bombing. Begitu juga dua pesawat Air Tractor melakukan patroli udara dan pengeboman air. “Hujan buatan terus dilakukan setiap harinya,” imbuhnya.

Editor: dro

Baca sumber

detikriau.org – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di Pekan Baru, Riau. BNPB menambah dua lagi helikopter water bombing di Riau. Total ada lima helikopter water bombing BNPB terdiri dari helikopter MI-171 dua unit, MI-8, Sikorsky S61, dan Bolcow 105.

Selain itu juga ada dua pesawat Air Tractor water bombing dan 1 pesawat CASA TNI AU hujan buatan. “Satgas udara ini terus menggempur hotspot kebakaran hutan dan lahan dari udara dan menyemai awan-awan potensial menjadi hujan,” ujar Kepala BNPB, Willem Rampangilei melalui rilis diterima Otonomi.co.id, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurutnya, sebanyak 800 kilogram garam dapur (NaCl) telah ditebarkan ke dalam awan-awan potensial di ketinggian 9.500 kaki di atas daerah Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa sel awan columnimbus dengan puncak awan 11 ribu hingga 12.000 kaki di sekitar Riau bagian Timur Laut – Tenggara.

“Total sudah 40 ton garam dapur digunakan untuk hujan buatan di Riau. Saat ini masih tersedia 9,5 ton garam dapur untuk hujan buatan,” tuturnya.

Satgas darat yang terdiri dari dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Basarnas, Masyarakat Peduli Api dan relawan juga terus beroperasi memadamkan api di darat. Untuk memperkuat satgas darat maka telah tiba bantuan dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekitar 200-300 personil dari Kodam I Bukit Barisan.

Willem menuturkan, mereka akan diperbantukan untuk memadamkan api dan menjaga wilayah-wilayah yang rawan dibakar. Upaya yang dilakukan secara intesinsif telah memberikan hasil yang signifikan. Hutan dan lahan yang terbakar hebat di Tanah Putih dan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah padam.

Permukaan lahan berwarna hitam bekas terbakar secara luas terhampar. Kepala BNPB yang terbang langsung dari helikopter water bombing melaporkan, “Secara umum kebakaran berhasil dipadamkan. Dari pengamatan visual masih terdapat asap yang sangat tipis keluar dari lahan bercampur uap air. Udara secara umum cerah,” ujar dia.

Hal ini juga sesuai dengan pantuan satelit MODIS dari NASA pada 30 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib, di Riau haya terdeteksi ada satu hotspot. “Kualitas udara semuanya baik hingga sedang. Sudah tidak ada kualitas udara yang tidak sehat seperti pada sebelumnya,” tutur Willem.

Jarak pandang di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 9 kilometer, Dumai 6 kilometer, dan Pelalawan 10 kilometer. Terjadi hujan di banyak tempat seperti Pekanbaru, Rengat, Bengkalis, Kampar dan lainnya. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat ancaman masih akan berlangsung hingga September nanti.

Willem menambahkan, dalam rapat koordinasi dengan Satgas Terpadu. “Saya tetap arahkan agar jangan lengah. Tetap maksimalkan kekuatan untuk kegiatan patroli dan pengawasan serta pemadaman secara dini,” jelasnya.

Kata dia, daerah-daerah yang sering terbakar harus kita jaga agar tidak dibakar kembali. Hujan buatan tetap kita laksanakan. Heli water bombing memburu bekas kebakaran yang masih berasap. “Cuaca saat ini mendukung kamu untuk melakukan pemadaman,” imbuhnya./*

baca sumber

Jakarta, detikriau.org – Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan dan  hutan membuat persoalan ini terus terulang setiap tahunnya. Selama Agustus, kebakaran hutan kembali terjadi dan lebih dari tiga ribu titik panas terpantau. Sejumlah 3.324 titik panas terpantau sejak 1 hingga 27 Agustus 2016. Kecenderungannya mengalami peningkatan dari 186 titik panas pada pekan terakhir bulan Juli, 446 pekan pertama Agustus, 777 pekan kedua Agustus dan 1.494 pada pekan ketiga.

Polusi akibat asap kebakaran di Kota Bengkalis, Provinsi Riau telah mencapai tingkat taraf “sangat tidak sehat”, sejak Sabtu (27/8). Indeks pencemaran udara di Singapura Jumat lalu di tingkat tidak sehat sementara Malaysia telah melayangkan surat protes resmi ke Indonesia.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumat (26/8) menunjukkan, hasil pemantauan 24 jam indeks pencemaran udara Singapura mencapai angka 105, di atas 100 diklasifikasi sebagai tidak sehat.

Pada 18 Agustus, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia mengatakan akan menghubungi pemerintah Indonesia terkait dengan pencemaran udara di Semenanjung Malaysia dari Sumatera. Analisa Peta Kepo Hutan Greenpeace mengungkapkan banyak kebakaran terjadi di konsesi perkebunan milik industri yang sama dengan kebakaran tahun lalu.

Bencana ini terjadi berulang kali karena perusahaan mengabaikan peringatan  pemerintah sejak November 2015 lalu untuk segera menyekat kanal-kanal agar gambut kembali basah dan tidak mudah terbakar. Ini adalah salah satu langkah penting pencegahan yang harus dilakukan selama 12 bulan terakhir.

“Seperti jarum jam, kebakaran kembali terjadi. Perusahaan lebih tertarik memamerkan pemadaman dengan bom air, padahal sebenarnya kebakaran tersebut bisa dicegah dengan membasahi kembali gambut yang telah mereka keringkan untuk perkebunan kelapa sawit, kertas dan pulp. Dan justru perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan masih memperdebatkan apakah wilayah gambut masih bisa dieksploitasi,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Minggu (28/8).

“Kebakaran tahun lalu telah merenggut nyawa banyak balita dan orang tua, dan membuat hampir lima juta anak-anak tidak masuk sekolah selama sebulan,” tambahnya.

Bank Dunia juga melaporkan, bencana kabut asap tahun lalu telah menyebabkan 500.000 kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Sementara itu, data dampak kesehatan akibat kebakaran tahun lalu masih belum lengkap, tetapi  sebuah penelitian tentang dampak bencana kabut asap di Indonesia pada tahun 1998 terhadap kematian janin, bayi dan balita di bawah 3 tahun menunjukkan bahwa polusi udara mengakibatkan penurunan jumlah anak yang selamat sebanyak 15.600 jiwa.

Yuyun menegaskan, perusahaan-perusahaan yang telah menolak mengambil langkah untuk mencegah kembalinya kebakaran, tangan mereka bukan hanya penuh abu tapi juga darah. “Pemerintah harus mengambil tindakan jika perusahaan mengabaikannya,” tegasnya.

Polisi dan kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya peta sendiri yang menunjukkan kawasan mana saja yang terjadi kebakaran hutan pada tahun lalu, namun hanya segelintir yang dituntut. Ironisnya, polisi telah menghentikan penyelidikan terhadap 15 perusahaan yang terbakar pada tahun 2015 lalu.

Meskipun 1.296 titik api terpantau dalam kawasan konsesi pada Agustus ini, Kamis (25/8) lalu, Kepolisian RI  hanya menyelidiki 9 perusahaan di Provinsi Riau. Sementara itu, 85 petani telah ditetapkan sebagai tersangka di Riau. “Mungkin menargetkan petani lebih mudah dibanding perusahaan dan keterkaitannya,” kata Yuyun.

Dia menegaskan, akses publik terhadap peta yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab atas api yang terpantau di lahannya sangat penting. Greenpeace kecewa terhadap pemerintah yang masih bersikukuh merahasiakan peta konsesi  dalam format shapefile, itulah mengapa Greenpeace saat ini sedang berjuang melawan kebijakan tersebut di Komisi Informasi Publik (KIP).

“Argumentasi dan kesaksian ahli sudah selesai dan kami berharap ada keputusan bersejarah dalam kasus ini yang akan diambil dalam waktu dekat,” ujarnya.

Yuyun mengatakan, Greenpeace mendukung kuat upaya penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah atas PT BMH baru-baru ini untuk membuat jera perusahaan yang lalai mencegah dan mengatasi  kebakaran di wilayah konsesi tanggungjawabnya. “Ini merupakan pesan kuat bagi perusahaan-perusahaan yang punya berkomitmen nol deforestasi seperti APP, APRIL dan perusahaan lainnya untuk melihat risiko kegagalan keberlanjutan terkait dengan kebakaran hutan,” ujarnya.

“Perusahaan pemasok dan anak perusahaan yang tersangkut kasus hukum dan diputuskan bersalah oleh pengadilan harus dikeluarkan dari rantai pasok sampai mereka berubah dan perbaikan terjadi,” pungkasnya./ villagerspost.com