TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyampaian Kata sambutan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau Prof Dr H Isjoni Msi pada acara pengukuhan pengurus PGRI Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Sabtu (21/3/2015) kemaren terkesan dicueki.

Kenapa tidak, ketika ia sedang berkicau, sejumlah anggota PGRI Kabupaten Inhil yang hadir malam itu sibuk berbincang tak menentu dengan teman seprofesinya.

Padahal, secara tidak langsung Ketua PGRI Riau dalam sambutannya sempat menyinggung bahwa seorang guru itu harus jadi panutan, tidak hanya pada murid, namun juga menjadi percontohan oleh sejumlah kalangan yang berkompeten.

“Jangankan anggota PGRI, guru secara umum itu juga harus tanggap, minimal memperhatikan dari segala aspek yang berkenaan dengan bahasan kemajuan pendidikan, apalagi kita sebagai anggota yang tercatat resmi,” katanya.

Meski begitu, perbincangan sesama anggota tersebut tetap berlanjut tanpa henti hingga akhir sambutan Ketua PGRI Provinsi Riau.

Mirisnya lagi, dari pantauan awak media di lapangan, ketika giliran sambutan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, sejumlah guru yang duduk di barisan kanan ruangan dan belakang itu malah meninggalkan ruangan acara dan memilih untuk pulang langsung.(mirwan)

JAKARTA–Hingga saat ini masih banyak pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang kurang kompeten, sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Lantaran pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatannya.

“Banyak jabatan yang diisi oleh ASN tidak kompeten. Ini akibat penempatan pejabat hanya didasari like and dislike. Cara ini akan merugikan organisasi,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Kamis (5/3).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya menyosialisasikannya rekrutmen terbuka. Dengan seleksi secara terbuka, diharapkan tidak ada lagi pejabat yang tidak berkinerja.

“Dalam open recruitment  harus dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang melakukan proses seleksi yang bekerja secara jujur. Mereka juga harus netral, kompeten di bidangnya, dan berintegritas,” kata Setiawan.

Jika memang tercium bau yang tidak sedap mengenai proses seleksi terbuka, pembatalan dapat dilakukan oleh Komisi ASN (KASN). “KASN mempunyai kewenangan menelusuri masalah yang terjadi dan dapat membatalkan proses open rekruitmen,” tandasnya.(JPNN)