Tembilahan, detikriau.org – Bencana asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 100.300 kematian dini di tahun 2015 yang lalu bisa diantisipasi di masa mendatang. Dengan terbukanya informasi geospasial pengelolaan hutan di Indonesia yang dimenangkan dalam gugatan oleh Greenpeace terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini kita memiliki harapan baru untuk masa depan kelestarian hutan dan masyarakat Indonesia.

Gugatan Greenpeace terhadap KLHK atas sengketa informasi pengelolaan kehutanan Indonesia telah dinyatakan MENANG oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Ini merupakan pencapaian besar setelah melalui proses panjang dalam mengkampanyekan perlindungan hutan Indonesia.

“Kini publik dapat mengakses informasi data peta kehutanan Indonesia seluas-luasnya” sampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono melalui pesan emailnya kepada detikriau.org

Dengan begitu ditambahkannya, sekarang publik bisa mengetahui siapa yang terlibat di balik kebakaran hutan dan mencegah api berkobar lagi di hutan kita. Masyarakat secara umum juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi letak kemunculan api melalui laman greenpeace.org/kepohutan

Greenpeace juga melakukan tindakan lanjutan dengan mengirimkan tim di lapangan untuk mencegah kebakaran hutan.

Dikutip melalui tempo.co, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan enam permohonan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia dalam perkara sengketa informasi publik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam sidang pembacaan keputusan itu, Ketua Sidang Dyah Aryani Prastyastuti memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan data dan informasi geospasial pengelolaan hutan di Indonesia dalam format shapefile.

Putusan gugatan sengketa informasi ini dibacakan dalam amar putusan di ruang sidang KIP, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.

Adapun enam data itu adalah Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2012, Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2013, izin dan lampiran Peta Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), izin dan lampiran Peta Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, serta izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Greenpeace meminta keenam data tersebut dibuka untuk publik dalam format shapefile.

Greenpeace Indonesia beralasan data geospasial dalam format shapefile memiliki sistem koordinat berbentuk digital. Dengan terbukanya data itu, maka publik dapat menentukan titik api atau lokasi kebakaran, lokasi hutan yang sedang dibuka, pemilik lahan yang terbakar, dan tumpang tindihnya dengan area gambut pada saat bersamaan. Format shapefile dinilai penting karena presisi dan akurasi data tidak terjamin bila peta diberikan dalam format JPG atau PDF.

Keterbukaan data ini akan memudahkan masyarakat untuk mengkritisi wilayah konsesi. Pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan pun dapat dilakukan. format shapefile dapat menganalisis data dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan.

“Kebakaran kemarin kan banyak yang terjadi di dalam konsesi, tapi kita tidak tau itu konsesi milik siapa. Apakah dia mendapatkan izin yang benar atau tidak, kita tidak tau. Dengan dibukanya data, kita bisa tahu siapa sebenarnya pelaku kebakaran dan korupsi di sektor kehutanan, bisa tuntut,” jelas Global Head of Indonesia Forest Campaign Kiki Taufik./Greenpeace/tempo.co/dro

Detikriau.org – upaya pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau membuahkan hasil. Beberapa hari sebelumnya sedikitnya di lima Kabupaten di Riau terpantau puluhan titik panas kini sudah tidak ditemukan lagi.

“Untuk Riau nihil dari hotspot,” Sampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dilansir melalui Otonomi.co.id. rabu (31/8/2016)

Sebelumnya di Riau sendiri banyak sekali titik panas kebakaran hutan. Beberapa di antaranya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sudah puluhan orang ditangkap karena diduga menjadi tersangka pembakaran hutan.

“Kini Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya sempat merebak di wilayah Riau telah berhasil dipadamkan,” tutur Sutopo.

Sutopo menjelaskan, pantauan satelit maupun patroli udara memang menunjukkan tidak ada yang terbakar. Asap tipis masih mengepul dari lokasi-lokasi yang terbakar sebelumnya. Nihilnya hotspot ini menyebabkan kualitas udara di Riau pada tingkat baik.

Seluruh pengukuran kualitas udara yang dilakukan di Sumatera menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengukuran Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepri, Palembang, Aceh dan Jambi semuanya di bawah 50 psi.

Artinya udara baik dan sehat. Jarak pandang juga di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 6 kilometer, Dumai 7 kilometer, dan Pelalawan 5 kilometer.

Tim Satgas Terpadu dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Masyarakat Peduli Api dan relawan terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pendinginan daerah bekas terbakar terus dilakukan.

“Asap tipis yang keluar dari lahan gambut tetap ditangani dengan menyemprot air hingga kedalaman tertentu di lahan gambut,” tuturnya.

Sutopo menambahkan, Patroli diintensifkan dengan menggunakan motor tril masuk permukiman, pekarangan, hutan dan perkebunan. Lima helikopter BNPB masih terus melakukan water bombing. Begitu juga dua pesawat Air Tractor melakukan patroli udara dan pengeboman air. “Hujan buatan terus dilakukan setiap harinya,” imbuhnya.

Editor: dro

Baca sumber

detikriau.org – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di Pekan Baru, Riau. BNPB menambah dua lagi helikopter water bombing di Riau. Total ada lima helikopter water bombing BNPB terdiri dari helikopter MI-171 dua unit, MI-8, Sikorsky S61, dan Bolcow 105.

Selain itu juga ada dua pesawat Air Tractor water bombing dan 1 pesawat CASA TNI AU hujan buatan. “Satgas udara ini terus menggempur hotspot kebakaran hutan dan lahan dari udara dan menyemai awan-awan potensial menjadi hujan,” ujar Kepala BNPB, Willem Rampangilei melalui rilis diterima Otonomi.co.id, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurutnya, sebanyak 800 kilogram garam dapur (NaCl) telah ditebarkan ke dalam awan-awan potensial di ketinggian 9.500 kaki di atas daerah Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa sel awan columnimbus dengan puncak awan 11 ribu hingga 12.000 kaki di sekitar Riau bagian Timur Laut – Tenggara.

“Total sudah 40 ton garam dapur digunakan untuk hujan buatan di Riau. Saat ini masih tersedia 9,5 ton garam dapur untuk hujan buatan,” tuturnya.

Satgas darat yang terdiri dari dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Basarnas, Masyarakat Peduli Api dan relawan juga terus beroperasi memadamkan api di darat. Untuk memperkuat satgas darat maka telah tiba bantuan dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekitar 200-300 personil dari Kodam I Bukit Barisan.

Willem menuturkan, mereka akan diperbantukan untuk memadamkan api dan menjaga wilayah-wilayah yang rawan dibakar. Upaya yang dilakukan secara intesinsif telah memberikan hasil yang signifikan. Hutan dan lahan yang terbakar hebat di Tanah Putih dan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah padam.

Permukaan lahan berwarna hitam bekas terbakar secara luas terhampar. Kepala BNPB yang terbang langsung dari helikopter water bombing melaporkan, “Secara umum kebakaran berhasil dipadamkan. Dari pengamatan visual masih terdapat asap yang sangat tipis keluar dari lahan bercampur uap air. Udara secara umum cerah,” ujar dia.

Hal ini juga sesuai dengan pantuan satelit MODIS dari NASA pada 30 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib, di Riau haya terdeteksi ada satu hotspot. “Kualitas udara semuanya baik hingga sedang. Sudah tidak ada kualitas udara yang tidak sehat seperti pada sebelumnya,” tutur Willem.

Jarak pandang di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 9 kilometer, Dumai 6 kilometer, dan Pelalawan 10 kilometer. Terjadi hujan di banyak tempat seperti Pekanbaru, Rengat, Bengkalis, Kampar dan lainnya. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat ancaman masih akan berlangsung hingga September nanti.

Willem menambahkan, dalam rapat koordinasi dengan Satgas Terpadu. “Saya tetap arahkan agar jangan lengah. Tetap maksimalkan kekuatan untuk kegiatan patroli dan pengawasan serta pemadaman secara dini,” jelasnya.

Kata dia, daerah-daerah yang sering terbakar harus kita jaga agar tidak dibakar kembali. Hujan buatan tetap kita laksanakan. Heli water bombing memburu bekas kebakaran yang masih berasap. “Cuaca saat ini mendukung kamu untuk melakukan pemadaman,” imbuhnya./*

baca sumber

“Bila ditemukan ada ketidaktepatan dilakukan Polda Riau menerbitkan SP3, maka harus ada konsekuensi administrasi maupun hukum terhadap oknum-oknum di Polda Riau.”

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta hasil evaluasi terkait proses terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus karhutla yang melibatkan 15 perusahaan segera dibuka.

Hal ini dikatakan Masinton, menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menghukum PT Nasional Sago Prima (NSP) membayar denda sebesar Rp 1,040 triliun dalam kasus kahutla 2015 di Kabupaten Meranti, Riau, kepada negara.

“Mabes polri harus segera menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap proses terbitnya SP3. Kan SP3 itu menjadi kontradiktif dengan adanya putusan pengadilan pada PT NSP,” kata Masinton saat dihubungi pada Jumat (12/8).

Putusan tersebut, lanjut Masinton, juga menegaskan bahwa ada pelanggaran dilakukan perusahaan walaupun itu dalam konteks keperdataan. Tidak tertutup kemungkinan hal yang sama dilakukan oleh 15 perusahaan yang di-SP3 oleh Polda Riau.

“Dalam konteks pidana sekalipun, perusahaan itu memang badan hukum dan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran di area konsensinya. Jadi harus dievaluasi terbitnya SP3 itu dan umumkan hasilnya,” tegas politikus PDIP itu.

Bila ditemukan ada ketidaktepatan dilakukan Polda Riau menerbitkan SP3, maka harus ada konsekuensi administrasi maupun hukum terhadap oknum-oknum di Polda Riau. Baik berupa pencopotan dari jabatan hingga diproses secara pidana.

“Dan perlu ditelusuri jangan-jangan (SP3) bagian dari permainan para pengusaha hitam yang membakar hutan. Perlu ada sanksi pidana terhadap oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

sumber: JPNN

TEMBILAHAN HULU (detikriau.org) – Sejumlah masyarakat turut membantu pembuatan kanal Blocking antisipasi Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu, Sabtu (12/3/2016).

Kegiatan tersebut merupakan program pihak kepolisian yang dipandu langsung oleh Kapolsek Tembilahan Hulu dan didampingi Danramil serta Kepala Desa Sungai Intan.

Kepala Desa Sungai Intan, Ahmad Efendi mengatakan, sangat wajar sekali masyarakatnya turut membantu secara swadaya, sebab tahun lalu di desa setempat merupakan salah satu TKP Karlahut yang menghabiskan 3 batang parit atau sekitar 10 hektar lahan.

“Oleh sebab itu, masyarakat antusias memberikan dukungan penuh terhadap program Polsek dalam pembuatan kanal ini,” kata Ahmad Efendi.

Dengan berlangsungnya program tersebut, ia berharap kedepannya jika terdapat kebakaran segera bersama-sama melakukan pemadaman memanfaatkan kanal Blocking. Mirwan