Tembilahan, detikriau.org – Bencana asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 100.300 kematian dini di tahun 2015 yang lalu bisa diantisipasi di masa mendatang. Dengan terbukanya informasi geospasial pengelolaan hutan di Indonesia yang dimenangkan dalam gugatan oleh Greenpeace terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini kita memiliki harapan baru untuk masa depan kelestarian hutan dan masyarakat Indonesia.

Gugatan Greenpeace terhadap KLHK atas sengketa informasi pengelolaan kehutanan Indonesia telah dinyatakan MENANG oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Ini merupakan pencapaian besar setelah melalui proses panjang dalam mengkampanyekan perlindungan hutan Indonesia.

“Kini publik dapat mengakses informasi data peta kehutanan Indonesia seluas-luasnya” sampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono melalui pesan emailnya kepada detikriau.org

Dengan begitu ditambahkannya, sekarang publik bisa mengetahui siapa yang terlibat di balik kebakaran hutan dan mencegah api berkobar lagi di hutan kita. Masyarakat secara umum juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi letak kemunculan api melalui laman greenpeace.org/kepohutan

Greenpeace juga melakukan tindakan lanjutan dengan mengirimkan tim di lapangan untuk mencegah kebakaran hutan.

Dikutip melalui tempo.co, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan enam permohonan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia dalam perkara sengketa informasi publik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam sidang pembacaan keputusan itu, Ketua Sidang Dyah Aryani Prastyastuti memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan data dan informasi geospasial pengelolaan hutan di Indonesia dalam format shapefile.

Putusan gugatan sengketa informasi ini dibacakan dalam amar putusan di ruang sidang KIP, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.

Adapun enam data itu adalah Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2012, Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2013, izin dan lampiran Peta Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), izin dan lampiran Peta Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, serta izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Greenpeace meminta keenam data tersebut dibuka untuk publik dalam format shapefile.

Greenpeace Indonesia beralasan data geospasial dalam format shapefile memiliki sistem koordinat berbentuk digital. Dengan terbukanya data itu, maka publik dapat menentukan titik api atau lokasi kebakaran, lokasi hutan yang sedang dibuka, pemilik lahan yang terbakar, dan tumpang tindihnya dengan area gambut pada saat bersamaan. Format shapefile dinilai penting karena presisi dan akurasi data tidak terjamin bila peta diberikan dalam format JPG atau PDF.

Keterbukaan data ini akan memudahkan masyarakat untuk mengkritisi wilayah konsesi. Pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan pun dapat dilakukan. format shapefile dapat menganalisis data dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan.

“Kebakaran kemarin kan banyak yang terjadi di dalam konsesi, tapi kita tidak tau itu konsesi milik siapa. Apakah dia mendapatkan izin yang benar atau tidak, kita tidak tau. Dengan dibukanya data, kita bisa tahu siapa sebenarnya pelaku kebakaran dan korupsi di sektor kehutanan, bisa tuntut,” jelas Global Head of Indonesia Forest Campaign Kiki Taufik./Greenpeace/tempo.co/dro

Jakarta: Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) Komisi III DPR meminta Polda Riau menganulir Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga menjadi musabab karhutla di Riau. Penerbitan surat dianggap janggal.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Panja Masinton Pasaribu. Dia mendapat informasi dari Kejaksaan kalau 15 kasus yang di SP3 hanya tiga yang memiliki surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP).

“Kami memandang itu janggal, kami minta supaya dokumen itu dibuka. Kalau memang ada proses SP3 itu yang prosesnya tidak tepat, kami minta kepolisian menganulir itu, walaupun proses pengadilan bisa dijalankan,” kata Masinton saat rapat dengar pendapat dengan Polda Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Menurut Masinton, kepolisian memiliki landasan hukum yang cukup untuk menjerat 15 perusahaan itu sebagai pelaku karhutla di Riau. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar Polda Riau bersikap tegas terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau. Jika tidak, Masinton meminta agar pejabat di tingkat Polda tersebut dicopot lantaran menyalahi wewenang.

“Undang-undang bisa menyeretnya dalam tindakan hukum berikutnya, agar penegakan hukum kita benar-benar dan tidak dipermainkan,” ujar Masinton.

Anggota Panja lainnya Erma Ranik juga meminta Polda Riau membuka SP3 tersebut ke publik. Sebab, SP3 bukan rahasia negara dan masyarakat berhak tahu tentang proses dan isinya.

“Apa yang bapak lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Kita tahu ada tersangka, perusahaan. Tiba-tiba di-SP3. Kalau yakin buka dokumennya agar kita bedah sama-sama. Sebaiknya buka sebelum digugat,” pinta politikus Demokrat ini.

Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto yang hadir dalam rapat mengatakan, penerbitan SP3 sudah sesuai prosedur dan memang tidak ditemukan bukti ada pidana oleh korporasi. Dia mengakui, dari 15 kasus korporasi yang di SP3, hanya tiga yang memiliki SPDP.

“Kami hanya berdasarkan hotspot, tersangkanya belum ada,” kata Supriyanto.

Pernyataan itu ditanggapi Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman selaku pimpinan rapat. Menurut dia, penjelasan itu telah membuktikan bahwa Polda Riau belum memiliki nama calon tersangka dalam kasus karhutla. Dengan demikian pemberian SP3 kepada 15 perusahaan dianggap tidak masuk akal.

“Jadi ini ternyata belum ada tersangkanya? Kalau belum ada tersangkanya berarti untuk apa SP3,” tanya Benny./Metrotvnews.com

Detikriau.org – upaya pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau membuahkan hasil. Beberapa hari sebelumnya sedikitnya di lima Kabupaten di Riau terpantau puluhan titik panas kini sudah tidak ditemukan lagi.

“Untuk Riau nihil dari hotspot,” Sampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dilansir melalui Otonomi.co.id. rabu (31/8/2016)

Sebelumnya di Riau sendiri banyak sekali titik panas kebakaran hutan. Beberapa di antaranya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sudah puluhan orang ditangkap karena diduga menjadi tersangka pembakaran hutan.

“Kini Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya sempat merebak di wilayah Riau telah berhasil dipadamkan,” tutur Sutopo.

Sutopo menjelaskan, pantauan satelit maupun patroli udara memang menunjukkan tidak ada yang terbakar. Asap tipis masih mengepul dari lokasi-lokasi yang terbakar sebelumnya. Nihilnya hotspot ini menyebabkan kualitas udara di Riau pada tingkat baik.

Seluruh pengukuran kualitas udara yang dilakukan di Sumatera menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengukuran Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepri, Palembang, Aceh dan Jambi semuanya di bawah 50 psi.

Artinya udara baik dan sehat. Jarak pandang juga di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 6 kilometer, Dumai 7 kilometer, dan Pelalawan 5 kilometer.

Tim Satgas Terpadu dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Masyarakat Peduli Api dan relawan terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pendinginan daerah bekas terbakar terus dilakukan.

“Asap tipis yang keluar dari lahan gambut tetap ditangani dengan menyemprot air hingga kedalaman tertentu di lahan gambut,” tuturnya.

Sutopo menambahkan, Patroli diintensifkan dengan menggunakan motor tril masuk permukiman, pekarangan, hutan dan perkebunan. Lima helikopter BNPB masih terus melakukan water bombing. Begitu juga dua pesawat Air Tractor melakukan patroli udara dan pengeboman air. “Hujan buatan terus dilakukan setiap harinya,” imbuhnya.

Editor: dro

Baca sumber

detikriau.org – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di Pekan Baru, Riau. BNPB menambah dua lagi helikopter water bombing di Riau. Total ada lima helikopter water bombing BNPB terdiri dari helikopter MI-171 dua unit, MI-8, Sikorsky S61, dan Bolcow 105.

Selain itu juga ada dua pesawat Air Tractor water bombing dan 1 pesawat CASA TNI AU hujan buatan. “Satgas udara ini terus menggempur hotspot kebakaran hutan dan lahan dari udara dan menyemai awan-awan potensial menjadi hujan,” ujar Kepala BNPB, Willem Rampangilei melalui rilis diterima Otonomi.co.id, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurutnya, sebanyak 800 kilogram garam dapur (NaCl) telah ditebarkan ke dalam awan-awan potensial di ketinggian 9.500 kaki di atas daerah Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa sel awan columnimbus dengan puncak awan 11 ribu hingga 12.000 kaki di sekitar Riau bagian Timur Laut – Tenggara.

“Total sudah 40 ton garam dapur digunakan untuk hujan buatan di Riau. Saat ini masih tersedia 9,5 ton garam dapur untuk hujan buatan,” tuturnya.

Satgas darat yang terdiri dari dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Basarnas, Masyarakat Peduli Api dan relawan juga terus beroperasi memadamkan api di darat. Untuk memperkuat satgas darat maka telah tiba bantuan dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekitar 200-300 personil dari Kodam I Bukit Barisan.

Willem menuturkan, mereka akan diperbantukan untuk memadamkan api dan menjaga wilayah-wilayah yang rawan dibakar. Upaya yang dilakukan secara intesinsif telah memberikan hasil yang signifikan. Hutan dan lahan yang terbakar hebat di Tanah Putih dan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah padam.

Permukaan lahan berwarna hitam bekas terbakar secara luas terhampar. Kepala BNPB yang terbang langsung dari helikopter water bombing melaporkan, “Secara umum kebakaran berhasil dipadamkan. Dari pengamatan visual masih terdapat asap yang sangat tipis keluar dari lahan bercampur uap air. Udara secara umum cerah,” ujar dia.

Hal ini juga sesuai dengan pantuan satelit MODIS dari NASA pada 30 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib, di Riau haya terdeteksi ada satu hotspot. “Kualitas udara semuanya baik hingga sedang. Sudah tidak ada kualitas udara yang tidak sehat seperti pada sebelumnya,” tutur Willem.

Jarak pandang di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 9 kilometer, Dumai 6 kilometer, dan Pelalawan 10 kilometer. Terjadi hujan di banyak tempat seperti Pekanbaru, Rengat, Bengkalis, Kampar dan lainnya. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat ancaman masih akan berlangsung hingga September nanti.

Willem menambahkan, dalam rapat koordinasi dengan Satgas Terpadu. “Saya tetap arahkan agar jangan lengah. Tetap maksimalkan kekuatan untuk kegiatan patroli dan pengawasan serta pemadaman secara dini,” jelasnya.

Kata dia, daerah-daerah yang sering terbakar harus kita jaga agar tidak dibakar kembali. Hujan buatan tetap kita laksanakan. Heli water bombing memburu bekas kebakaran yang masih berasap. “Cuaca saat ini mendukung kamu untuk melakukan pemadaman,” imbuhnya./*

baca sumber

Jakarta, detikriau.org – Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan dan  hutan membuat persoalan ini terus terulang setiap tahunnya. Selama Agustus, kebakaran hutan kembali terjadi dan lebih dari tiga ribu titik panas terpantau. Sejumlah 3.324 titik panas terpantau sejak 1 hingga 27 Agustus 2016. Kecenderungannya mengalami peningkatan dari 186 titik panas pada pekan terakhir bulan Juli, 446 pekan pertama Agustus, 777 pekan kedua Agustus dan 1.494 pada pekan ketiga.

Polusi akibat asap kebakaran di Kota Bengkalis, Provinsi Riau telah mencapai tingkat taraf “sangat tidak sehat”, sejak Sabtu (27/8). Indeks pencemaran udara di Singapura Jumat lalu di tingkat tidak sehat sementara Malaysia telah melayangkan surat protes resmi ke Indonesia.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumat (26/8) menunjukkan, hasil pemantauan 24 jam indeks pencemaran udara Singapura mencapai angka 105, di atas 100 diklasifikasi sebagai tidak sehat.

Pada 18 Agustus, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia mengatakan akan menghubungi pemerintah Indonesia terkait dengan pencemaran udara di Semenanjung Malaysia dari Sumatera. Analisa Peta Kepo Hutan Greenpeace mengungkapkan banyak kebakaran terjadi di konsesi perkebunan milik industri yang sama dengan kebakaran tahun lalu.

Bencana ini terjadi berulang kali karena perusahaan mengabaikan peringatan  pemerintah sejak November 2015 lalu untuk segera menyekat kanal-kanal agar gambut kembali basah dan tidak mudah terbakar. Ini adalah salah satu langkah penting pencegahan yang harus dilakukan selama 12 bulan terakhir.

“Seperti jarum jam, kebakaran kembali terjadi. Perusahaan lebih tertarik memamerkan pemadaman dengan bom air, padahal sebenarnya kebakaran tersebut bisa dicegah dengan membasahi kembali gambut yang telah mereka keringkan untuk perkebunan kelapa sawit, kertas dan pulp. Dan justru perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan masih memperdebatkan apakah wilayah gambut masih bisa dieksploitasi,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Minggu (28/8).

“Kebakaran tahun lalu telah merenggut nyawa banyak balita dan orang tua, dan membuat hampir lima juta anak-anak tidak masuk sekolah selama sebulan,” tambahnya.

Bank Dunia juga melaporkan, bencana kabut asap tahun lalu telah menyebabkan 500.000 kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Sementara itu, data dampak kesehatan akibat kebakaran tahun lalu masih belum lengkap, tetapi  sebuah penelitian tentang dampak bencana kabut asap di Indonesia pada tahun 1998 terhadap kematian janin, bayi dan balita di bawah 3 tahun menunjukkan bahwa polusi udara mengakibatkan penurunan jumlah anak yang selamat sebanyak 15.600 jiwa.

Yuyun menegaskan, perusahaan-perusahaan yang telah menolak mengambil langkah untuk mencegah kembalinya kebakaran, tangan mereka bukan hanya penuh abu tapi juga darah. “Pemerintah harus mengambil tindakan jika perusahaan mengabaikannya,” tegasnya.

Polisi dan kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya peta sendiri yang menunjukkan kawasan mana saja yang terjadi kebakaran hutan pada tahun lalu, namun hanya segelintir yang dituntut. Ironisnya, polisi telah menghentikan penyelidikan terhadap 15 perusahaan yang terbakar pada tahun 2015 lalu.

Meskipun 1.296 titik api terpantau dalam kawasan konsesi pada Agustus ini, Kamis (25/8) lalu, Kepolisian RI  hanya menyelidiki 9 perusahaan di Provinsi Riau. Sementara itu, 85 petani telah ditetapkan sebagai tersangka di Riau. “Mungkin menargetkan petani lebih mudah dibanding perusahaan dan keterkaitannya,” kata Yuyun.

Dia menegaskan, akses publik terhadap peta yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab atas api yang terpantau di lahannya sangat penting. Greenpeace kecewa terhadap pemerintah yang masih bersikukuh merahasiakan peta konsesi  dalam format shapefile, itulah mengapa Greenpeace saat ini sedang berjuang melawan kebijakan tersebut di Komisi Informasi Publik (KIP).

“Argumentasi dan kesaksian ahli sudah selesai dan kami berharap ada keputusan bersejarah dalam kasus ini yang akan diambil dalam waktu dekat,” ujarnya.

Yuyun mengatakan, Greenpeace mendukung kuat upaya penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah atas PT BMH baru-baru ini untuk membuat jera perusahaan yang lalai mencegah dan mengatasi  kebakaran di wilayah konsesi tanggungjawabnya. “Ini merupakan pesan kuat bagi perusahaan-perusahaan yang punya berkomitmen nol deforestasi seperti APP, APRIL dan perusahaan lainnya untuk melihat risiko kegagalan keberlanjutan terkait dengan kebakaran hutan,” ujarnya.

“Perusahaan pemasok dan anak perusahaan yang tersangkut kasus hukum dan diputuskan bersalah oleh pengadilan harus dikeluarkan dari rantai pasok sampai mereka berubah dan perbaikan terjadi,” pungkasnya./ villagerspost.com

Detikriau.org – Pantauan satelit dari Lapan jum’at (26/8/2016) pagi dilaporkan terpantau sebanyak 17 titik panas (hotspot) yang tersebar di lima Kabupaten di Provinsi Riau. Kabut asap yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Dumai ini terbawa angin kearah Timur-Tenggara-Timur Laut hingga mencapai Singapore.

Berdasarkan pantauan udara dan satgas darat melaporkan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan banyak ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, seperti di daerah Pujud dan Bagan Sinembah.

Sedangkan dari Posko Satgas Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau melaporkan terdapat 67 hotspot di Riau dengan tingkat kepercayaan lebih dari 50 persen yaitu di Rokan Hilir 44, Bengkalis 17, Siak 4 dan Rokan Hulu 2 pada, Jumat (26/8/2016) pagi.

Konsentrasi asap terpantau masih cukup tipis. Arah angin di atmosfer Riau dominan bergerak dari Barat-Barat Laut ke arah Timur-Tenggara, yang kemudian di sekitar barat Singapura mengarah ke Timur Laut,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada Tribunnews.com, Jumat (26/8/2016).

Menurutnya, ini adalah pola pergerakan angin pada musim kemarau di Riau yang selalu dikhawatirkan membawa asap dari Riau ke Singapore seperti halnya pada tahun sebelumnya seperti saat kebakaran hutan dan lahan tahun 2013, 2014 dan 2015.

Selain itu analisis citra satelit Himawari dari BMKG menunjukkan bahwa sebaran asap di Riau menyebar ke timur pada Jumat (26/8/2016) pukul 12.40 Wib dan 14.20 Wib.

Begitu pula analisis dari citra satelit Modis dari NASA juga menunjukkan bahwa sebaran asap kebakaran hutan dan lahan di Riau telah menjangkau wilayah di Riau dengan konsentrasi yang tipis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bau asap kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan oleh masyarakat Singapore seperti halnya yang dimuat banyak media, bersumber dari kebakaran hutan dan lahan dari Riau.

Di Jambi tidak terdeteksi hotspot, sedangkan di Sumatera Selatan hanya ada 2 hotpsot.

Kualitas udara di Singapore untuk PM10 masih tergolong Baik (Good), sedangkan untuk PM2,5 sudah Tidak Sehat (unhealthy).

Terukur kualitas udara PM2,5 di beberapa wilayah di Singapore berkisar antara 215-217 psi yang artinya tidak sehat pada Jumat (26/8/2016) pukul 13 Wib.

Udara dikatakan Sehat jiwa PM2.5 berkisar 65-88 psi, Baik (89-100 psi), Sedang (101-200 psi), dan Tidak Sehat (151-250 psi).

Upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau terus dilakukan. Sebanyak 7.200 personil satgas darat dan satgas udara dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

BNPB mengerahkan 3 helikopter water bombing, 2 pesawat Air Tractor water bombing dan 1 pesawat Casa untuk hujan buatan.

Sebanyak 21,7 juta air sudah dijatuhkan dari udara untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di Riau. Begitu juga 40 ton garam dapur (NaCl) telah ditaburkan ke awan-awan untuk dijatuhkan menjadi hujan.

Ribuan sekat kanal, embung dan sumur telah dibangun untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Editor: dro

Baca sumber