JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan para pengusaha agar tidak memaksa para pegawai mereka mengenakan atribut natal. Menurutnya, hak dan kepercayaan pekerja dalam beragama harus tetap dihormati.

“Perlu jadi atensi, jangan sampai ada pemilik toko memaksa karyawan yang muslim untuk pakai atribut natal, apalagi sampai mengancam akan dipecat,” ujar Tito di rumah dinas Kapolri di Kebayoran  Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam (20/12).

Pernyataan Tito itu menyusul hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin untuk membahas fatwa yang mengharamkan atribut natal dipakai oleh muslim. Fatwa itu merupakan pendapat MUI atas permintaan masyarakat tentang hukum Islam soal mengenakan atribut natal.

Tito menuturkan, bila ada pegawai pusat perbelanjaan atau restoran yang dipaksa mengenakan atribut natal, maka bisa membuat laporan ke polisi. Pihak yang memaksa bisa dijerat Pasal 335 KUHP ayat 2 tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Namun, bila pegawai mengenakan atribut natal atas kemauan sendiri, maka hal itu merupakan hak masing-masing. Sebab, urusannya adalah antara pemakai atribut natal dengan Tuhan.

“Jika karyawan yang memang menginginkan pakai atribut itu hak masing-masing dan tanggung jawab mereka dengan Tuhan karena ada fatwa. Tapi tidak berarti ini jadi dasar bagi pihak tertentu melakukan pemaksaan pihak tertentu,” terang Tito.

sumber: jpnn.com

JAKARTA, detikriau.org  – Menghindari potensi korupsi di Korps Bhayangkara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencanangkan program pelatihan pencegahan korupsi dengan para istri anggota Korps Bhayangkara. Tito menilai, peran istri harus dilibatkan agar suaminya yang mengemban tugas, terhindar dari budaya korupsi.

“Nanti kami minta di lingkup istri Polri. Karena peran istri sangat penting,” jelas Tito di Mabes Polri, Jakarta dikutip melalui JPNN.com, selasa (13/9/2016)

Upaya pencegahan korupsi ditubuh kepolisian, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemarin bersama ke Sumbar dengan KPK. Kami lakukan pelatihan bersama. Anggota dilatih tim dari KPK, sosialisasi pencegahan korupsi di lingkup pendidikan Polri,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/9).

Kedepannya, penyidik Bareskrim Polri juga akan dilibatkan dalam menyidiki kasus korupsi bersama dengan KPK. Sehingga diharapkan, Polri bisa terhindar dari potensi korupsi.

“Kami punya rencana joint investigation dalam beberapa kasus. Personel kami bisa bantu KPK berapapun yang diminta,” pungkas dia.

Editor: dro

Sumber: JPNN.com

JAKARTA – Mabes Polri mengetahui soal adanya massa yang menyandera di Bonai, Darussalam, Rokan Hulu, Riau pekan lalu.

Ada tujuh petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, staf penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang disandera saat itu.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan atas kasus ini, Kapolres Rokan Hulu sudah menuju lokasi dan ‎menyelesaikan semuanya.

“Kapolres Rokan Hulu sudah mengambil alih langsung. Itu penyanderaan spontan yang dilakukan penduduk,” kata Boy ‎disela-sela Rakernis Korlantas, Jakarta Utara, Senin (5/9/2016)

Lanjut Boy, saat itu Kapolres hadir bersama anggota mencoba memfasilitasi dan berdialog dengan ninik mamak yang ada di Rokan Hulu.

Diungkapkan Boy, dari hasil dialog, Kapolres berupaya mengakomodir keinginan warga‎ yakni bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Terakhir, Boy juga mengimbau agar ‎ke depan masyarakat tidak melakukan hal anarkis dan mengambil langkah sendiri untuk menyelesaikan masalah.

“Diharapkan kalau ada masalah didialogkan, itu lebih elegan dan bermartabat dibanding melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” katanya.

sumber: tribunnews.com

Jakarta – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan kepada Tito agar bekerja optimal nantinya.

“Ya bekerja dengan baiklah,” ujar JK di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/6/2016).

JK juga berharap Tito melaksanakan visi dan misinya untuk mereformasi kepolisian. Tito dalam paparan visi-misinya menekankan reformasi internal Polri agar mendapat kepercayaan publik.

“Semua janjinya mereform kepolisian jadi lebih baik, lebih melayani,” imbuhnya.

Namun JK tidak memberikan tanggapan soal calon Wakapolri. “Nanti,” jawab JK singkat.

Saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III, menjanjikan akan melakukan reformasi internal Polri saat menjabat sebagai Kapolri nanti. Ada beberapa hal yang menjadi fokus reformasi di Polri.

“Reformasi Polri memfokuskan ke reformasi kultural, budaya koruptif, hedonis, konsumtif. Anggaran penting, belanja pegawai 62 persen. Bisa ditebak bahwa Polri organisasi tidak sehat karena habis untuk gaji,” kata Tito.

“Perlu ada langkah anggaran, perlu perbaikan agar belanja pegawai tidak meledak. Take home pay cukup, biaya operasional cukup. Tidak akan ada lagi polisi jadi pemulung. Tidak harus terjadi seperti itu,” imbuh dia.

Hasil uji calon Kapolri akan dibawa ke rapat paripurna pada Senin (27/6) pekan depan. Setelah persetujuan Komjen Tito sebagai Kapolri disahkan di paripurna, keputusan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk pelantikan./detik.com

Jakarta – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memaparkan hasil penyelidikan terkait gerakan radikal ISIS di Indonesia. Pengaruh ISIS masih besar, terbukti dengan banyaknya WNI yang bergabung. Dari 483 WNI yang bergabung ke ISIS, 60 orang di antaranya sudah meninggal dunia.

“Pengaruh ISIS di Indonesia masih cukup tinggi dengan meningkatnya jumlah WNI yang berangkat ke Suriah-Irak untuk bergabung dengan kelompok ini,” kata Badrodin saat rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016).

Polri mewaspadai aksi teror yang terjadi di belahan negara lain karena ada kemungkinan aksi itu ditiru atau jadi motivasi bagi kelompok teroris di Indonesia. Badrodin lalu memaparkan data-data terkait WNI yang terkait ISIS.

“WNI yang diduga saat ini berada di Suriah-Irak bergabung dengan ISIS termasuk yang telah meninggal dunia sebanyak 483 orang. 174 orang pria dewasa, 43 orang wanita dewasa dan 40 orang anak-anak,” paparnya.

Sementara itu, ada 166 WNI yang belum teridentifikasi berdasarkan sumber dari media sosial dalam bentuk video dan foto. Mereka juga diduga bergabung pada konflik di Suriah-Irak sebanyak, ada 155 pria dewasa, 1 wanita dan 10 anak-anak.

Diduga ada 60 WNI yang tewas saat konflik di Suriah-Irak. Ada pula 43 WNI yang telah kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan ISIS.

“Sebanyak 250 orang WNI diduga akan menuju Suriah-Irak ke daerah konflik Suriah-Irak yang dideportasi kembali ke Indonesia oleh beberapa negara,” beber Badrodin.

Sebanyak 206 orang di antaranya dideportasi dari Turki, 30 orang dari Malaysia, dan 14 orang dari Singapura. Di antara yang dideportasi itu ada 6 orang anak-anak.

sumber; detik.com