TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengatasi kembali terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Bupati Inhil HM Wardan wacanakan membuat surat edaran yang dibagikan ke Mesjid-mesjid.

“Rencananya kita akan buat surat edaran yang ditujukan ke Mesjid-mesjid di setiap kecamatan dan dimintakan kepada petugas mesjid untuk membacakan sebelum Shalat Jum’at,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan saat mimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (17/2/2015).

Timbulnya Karhutal dinilai Bupati kerap terjadi disebabkan kelalaian pada masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat paham akan dampak dari kebakaran itu maka mereka akan sadar sendiri dan mengurangi melakukan pembakaran, bahkan tidak akan melakukan lagi.

“Maka perlu kita pahamkan dampak dari Karhutla itu kepada masyarakat, ini dilakukan karena dampak terjadinya karhutla yang sangat kita khawatirkan,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu.

Surat edaran nantinya, dijelaskan Wardan, jika tidak melalui Camat kemungkinan akan dilakukan memalui Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil. Sebab katanya, Kemenag ini sejalan dengan kegiatan Mesjid.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhut menyebutkan bahwa upaya pembentukan daerah otonom baru dibagian utara kabupaten Inhil masih tersandung rekomendasi dari Bupati Inhil.

Menurut salah seorang anggota Tim, Herman Mahat, kesimpulan ini didapatkan setelah dilakukannya rapat bersama antara Tim Percepatan Pemekaran Inhut dengan DPR RI di Jakarta belum lama ini. Katanya, upaya pemekaran Inhut masih tersandung masalah rekomendasi Bupati Inhil ke Gubernur Riau.

“Itu kesimpulan hasil rapat bersama DPR RI. makanya dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan Bupati Inhil untuk membicarakan hal ini agar proses pemekaran Inhut dapat segera ditindaklanjuti,”Ujarnya kepada awak media di Tembilahan kemaren.

Dikhawatirkannya, apabila berkas rekomendasi dari bupati Inhil lambat diproses, maka dipredeksinya akan menghambat pemekaran, karena berkas pemekaran tersebut paling lambat harus sudah rampung pada bulan Maret mendatang.

“Mudah-mudahan persyaratan ini bisa secepatnya kita tuntaskan dengan penyampaian rekomendasi Bupati ke pihak provinsi,”harapnya.

Senada, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pelangiran H Ruslan yang juga tergabung dalam Tim tersebut menegaskan akan terus mengupayakan terwujudnya Kabupaten Inhut.

Terkait dengan persoalan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhil, H Alimuddin RM ditemui di kantor Bupati, rabu (11/2) menegaskan bahwa sejak awal Pemkab Inhil sudah memberikan dukungan penuh atas keinginan masyarakat Inhil dibagian utara itu untuk membentuk Kabupaten baru.

Persoalannya menurut Sekda, Tim Percepatan Pemekaran Inhutlah yang harus melengkapi segala persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan perundangan-undangan.

“Artinya dari Pemda sudah mendukung dari awal untuk pemekaran Inhut ini, tinggal penyelesaian secara administrasinya saja,” kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, untuk rekomendasi Bupati adalah persoalan yang sangat gampang, apalagi Bupati Inhil ditegaskan Sekda telah berkomitmen untuk memberikan dukungan wacana pemekaran Inhut tersebut.

“kalau tidak salah saya, rekomendasi itu sudah diteken oleh Bupati, yang jelas Bupati pasti sangat merespon wacana pemekaran Inhut ini. Tidak ada alasan untuk tidak merespon karena semua ini demi mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk menyediakan tempat-tempat Penampungan Air Hujan (PAH) bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, Yuliantini terkait dengan masih minimnya keberadaan fasilitas umum, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dikatakannya, Pemkab Inhil harus benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakatnya terutama di wilayah perdesaan. Karena selain keberadaan infrastruktur, masyarakat juga sangat membutuhkan ketersediaan air bersih.

“Seperti di Pulau Burung, disana tidak ada PDAM, sehingga masyarakatnya sangat susah mendapatkan air bersih,” tutur Yuliantini, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemkab Inhil harus membantu masyarakat dengan menyediakan tempat PAH agar kebutuhan akan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi.

“Tahun lalu saya telah sampaikan hal ini kepada Pemkab Inhil, tapi tidak juga terealisasi. Jadi, sudah seharusnya tahun ini masyarakat dapat merasakan bantuan PAH itu,” terangnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2015 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berencana akan membangun kantor satu atap di setiap desa, yang diperuntukan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Rencana pembangunan Kantor Babinkamtibmas yang akan didirikan di dekat kantor desa ini, menurut Bupati Inhil, HM Wardan dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakan kita dalam membangun kantor Babinkamtibmas di setiap desa ini, tentubya merupakan langkah positif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban,” tutur Bupati Wardan saat melakukan kunjungan kerja (kuker) ke salah satu kecamatan di Kabupaten Inhil, belum lama ini.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan salah satu program dan prioritas pembangunannya bersama Wakil Bupati, Rosman Malomo.

“Setelah satu tahun perjalanan program DMIJ, saya lihat sudah berhasil serta berjalan dengan baij dan lancar. Untuk itu, tahun ini kita mulai membangun kantor Bhabinkamtibmas di setiap desa dan kelurahan di Inhil,” terangnya.

Dijelaskan Bupati yang dikenal agamis ini, pelaksanaan program DMIJ dibagi dalam beberapa kategori, yakni Desa Swadaya dengan pagu dana sebesar Rp 350 juta, Desa Swakarya sebesar Rp 500 juta, Desa Swasembada sebesar Rp 750 juta dan Desa Mandiri dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar per desa.

“Saya harapkan melalui program ini, akan memberikan dampak positif dan dapat langsung dirasakan manfaatnya, baik di sektor sosial dan ekonomi masyarakat di Negeri Seribu Parit,” imbuhnya. (ad/adv pemkab inhil)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Upaya mengantisipasi terulangnya kasus Karhutla di Kabupaten Rohil perlu dilakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman terhadap siswa sekolah serta masyarakat. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedalda Rohil Suta Wirapraja, Rabu (28/1), mengatakan bapedal dalam persoalan penangganan Karhutla tetap berfokus pada pencegahan melaui sosialisasi, namun terpenting memberikan edukasi (pemahaman-red) kepada masyarakat luas.

“Selain sosialisasi terpenting lagi yakni, masyarakat tua dan muda diberikan pemahaman arti bahaya serta resiko membakar hutan secara semabarangan. Selain itu, perlunya masyarakat mengelola lahan gambut agar tidak terjadi Karhutla,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Wira, kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla tahun 2015, difokuskan di lima kecamatan yakni Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Pujud dan Tanjung Medan, karena wilayah tersebut dinilai rawan karhutla.

“Kegiatannya sekaligus, kalau di Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam pemberian bantuan mesin pompa kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Selanjutnya, Turun ke perusahaan perkebunan sebagai tindak lanjut audit kepatuhan tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP),” ujarnya singkat. [tris/adv]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Harga produk perkebunan di kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sejauh ini dinilai masih stabil. Ketersediaan di pasaran juga mencukupi baik di pasar tradisional tradisional maupun warung.

Kondisi musim penghujan saat ini tidak menyebabkan pengaruh pada menurunnya produksi perkebunan di sejumlah sentra di wilayah kecamatan yang ada. 

“Memang saat ini musim penghujan tapi produktifitas perkebunan tetap seperti biasa, dan begitu juga hasil secara kuantitas tetap banyak,” kata kepala dinas Perkebunan (Disbun) kabupaten Rohil Ir Syahril melalui Bagian Pemasaran Eri.

Diterangkan Eri, sejauh ini untuk harga pinang basah mencapai Rp3500 perkilogram sedangkan pinang kering sekitar Rp10500 perkilogram. Begitu juga untuk Kakao sekitar Rp17500 jika Kakao kering mencapai Rp23 ribu.

“Harga tersebut merupakan yang terdata di tingkat pembelian oleh Toke ke Petani, biasanya ada juga hasil produksi kebun dari daerah Rohil yang dijual ke daerah Medan, Sumut dengan harga yang lebih tinggi tentunya,” kata Eri kepada wartawan,  baaru-baru ini

Untuk pasokan buah kelapa tua pun menurut Eri sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat karena terpenuhinya persediaan kelapa di pasaran. Memang diakuinya bahwa kelapa merupakan salah satu komoditi yang menjadi kebutuhan wajib dari masyarakat terutama untuk keperluan bumbu dapur. Meskipun terjadi kenaikan harga BBM namun tidak berpengaruh pada produk perkebunan rakyat dimana harga kelapa perbutir Rp2000 untuk tingkat pemborong sedangkan ditingkatan pengecer atau konsumen sudah mencapai Rp3500.

Berkaitan dengan hal ini kepala Disbun Rohil Syahril ditemui terpisah, menyatakan pihaknya berupaya untuk mengiatkan progam perkebunan kelapa. Hal ini tidak terlepas dari sesuainya kondisi tanah untuk perkebunan kelapa selain itu permintaan terhadap buah kelapa baik yang masih muda ataupun kelapa tua tetap tinggi.

“Kalau saya cenderung untuk program perkebunan kelapa pada tahun ini, bagaimana kita kembalikan kejayaan daerah kita ini sebagai penghasil kelapa yang bisa diproduksi untuk memenuhi permintaaan ke luar daerah hingga ke luar propinsi Riau,” kata Syahril. [tris/adv]