“Tunggakan Pelanggan Tercatat 12 Milyar Lebih”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Melihat situasi dan kondisi PDAM Tirta Ibdragiri sangat memprihatinkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menyikapi kondisi tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dani M Nursalam pada rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Inhil bulan Maret di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Selasa (17/3/2015).

“Pemkab harus serius perhatikan kondisi PDAM, karena saat ini sudah sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanannya termasuk juga belum ada direktur definitifnya,” ujar Dani.

Mirisnya lagi, Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil mengaku sangat kaget setelah mengetahui dari hasil hearing kemaren kalau tunggakan pelanggan PDAM Tirta Indragiri ini mulai tahun 2007 sampai 2014 tercatat mencapai Rp 12 miliyar lebih.

Apalagi katanya, modal yang dikantongi pihak PDAM Tirta Indragiri sangat minim. Dan ini menjadi perhatian khusus bagaimana nasib kebutuhan air kota Tembilahan kedepan.

“Kami sangat terkejut, tunggakan masyarakat yang belum bayar itu sangat tinggi. Dari permasalahan ini jadi pertanyaan bagi kami, sepertinya PDAM Tirta Indragiri ini hanya bisa menjual saja, tetapi menagih tidak bisa,” tukasnya.

Dengan demikian, dimintanya kepada Pemkab untuk mencari solusi bagaimana PDAM Tirta Indragiri ini kembali eksis. “Minimal kita pikirkan bersama bagaimana mencarikan modal untuk kembali memulihkan pelayanan PDAM ini,” pungkas Dani.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) jalin kerjasama dengan PT Pelindo sebagai salah satu upaya untuk mengoperasikan pelabuhan parit 21 Tembilahan yang sampai saat ini masih belum beroperasi.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhil, H Tantawi kepada awak media, kemaren. Dibenarkannya, bahwa Pemkab Inhil melalui dinasnya lakukan jalin kerjasama badan usaha operasiolan pelabuhan (BUP) PT Pelindo.

“Masih terkendalanya pengoperasian Pelabuhan Parit 21 dikarenakan Kabupaten Inhil belum memiliki BUP yang menjadi syarat dalam pengoperasian,” katanya.

Karena ketiadaan Badan Usaha tersebut lanjutnya, maka pihaknya melakukan kerjasama tersebut. Sebagai tindak lanjut pengoperasian Pelabuhan Parit 21, Dishubkominfo Inhil telah melakukan pertemuan dengan pihak PT Pelindo beberapa waktu lalu. Dimana, dari pertemuan itu dihasilkan berupa draf perjanjian pengoperasian pelabuhan.

Meski demikian, ia juga menyebutkan proses yang dilakukannya dengan PT Pelindo pada badan usaha operasional pelabuhan tersebut tetap memerlukan waktu yang panjang.

Selain itu, juga didapatnya kesepakatan dari Pemprov Riau dalam pekerjaan dibidang perhubungan ini. “Untuk sisi laut itu menjadi tanggung jawab Pemprov Riau dan untuk sisi darat baru menjadi tanggung jawab kita di Kabupaten,” pungkasnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diinstruksikan, untuk terus meningkatkan kinerja dan capaian progres pembangunan yang lebih baik dan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam upaya mendukung dan mensukseskan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilakukan oleh Pemkab Inhil ke depan.

Dikatakan Bupati, pimpinan SKPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, sehingga komitmennya sangat dibutuhkan dalam memajukan dan mengembangkan Negeri Seribu Parit ini.

“Jadi, kalau membuat suatu pekerjaan itu harus sesuai standar dan jangan asal jadi saja,” tutur Bupati Wardan saat berbincang dengan sejumlah awak media, belum lama ini.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, apabila merencanakan dan membuat suatu program dengan asal-asalan, maka hasilnya juga tidak akan optimal dan tidak memuaskan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, bagi aparatur atau pejabat yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menduduki serta menempati suatu jabatan, diharapkan dapat mengembannya dengan penuh tanggung jawab.

“Mari sama-sama kita bangun dan majukan kampung halaman tercina ini, menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” pesannya.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan mendukung MoU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) bersama Pemkab Karimun. Diharapkan hubungan kerjasama ini kedepannya benar-benar dijalankan dengan serius.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil HM Yusuf Said usai mengikuti pertemuan antara dua pemerintah kabupaten di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau itu di Kantor Bupati Inhil kemaren

“Kita tentunya berharap MoU ini tidak hanya sekedar MoU, tapi betul-betul dilakukan dengan baik untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Intinya kita selaku dewan di Inhil sangat mendukung,” ungkap Yusuf Said.

Ia mengatakan jalin kerjasama antara 2 daerah ini jika dijalankan dengan benar tentu akan memberikan berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat. dicontohkannya seperti masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Burung. Dimana, kecamatan ini lebih terjangkau ke ibu kota Kabupaten Karimun dibanding ke ibu kota Kabupaten Inhil.

Artinya, jika dari 9 bidang yang telah dibahas waktu itu akan bermanfaat bagi masyarakat Inhil, begitu juga bagi masyarakat Karimun sehingga akan saling menguntungkan antar kedua pihak.

Selain antar Kabupaten, kerjasama ini menurut politisi dari Partai Golkar Inhil ini juga bisa disebut dengan kerjasama antara dua Provinsi. Jadi, alangkah bagusnya, MoU ini tidak sekedar hubungan antara dua Bupati, namun juga perlu diketahui oleh kepala daerah Provinsi Riau dan Kepri. “Jika begitu maka kerjasama ini akan lebih terasa manfaatnya,” imbuhnya.

Bahkan katanya, yang lebih positifnya kerjasama antara dua derah tersebut akan lebih mempermudah dalam mengajukan anggaran APBN ke DPR RI, karena hal seperti ini termasuk dalam kepentingan nasional.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Karimun. Kerjasama ini dibicarakan langsung antara kedua pihak di Balai Kantor Bupati Inhil, Jum’at (20/2/2015).

Kerjasama kedua pemerintah Kabupaten ini meliputi 9 bidang diantaranya, koneksitas antar dua daerah, pendidikan, kesehatan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan budaya, perikanan dan kelautan, pertanian perkebunan dan kehutanan, dan terakhir tenaga kerja.

Dari 9 bidang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dilanjutkan pekerjaannya secara teknis oleh SKPD-SKPD terkait.

Pembahasan kerjasama ini dilakukan dalam pertemuan oleh Asisten I Setdakab Inhil Darussalam dan Asisten II Setdakab Karimun, Arnadi Supa’at serja jajaran SKPD kedua pihak. Selain itu, disaksikan juga oleh Ketua Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Inhil.

Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam memaparkan bahwa sebelumnya Pemkab Inhil ini telah mencoba memikirkan kerjasama antar beberapa daerah. Kebetulan saat ini, pertama yang dilakukan kerjasamanya terhadap Kabupaten Karimun.

Pada MoU tersebut, dikatakan Darussalam ada beberapa hal yang perlu dicoba menjajaki, terutama dibidang pendidikan. “Intinya, pertemuan kita hari ini mencoba membahas lebih detail dan konkrit terhadap kerjasama ini. Yang jelas, kerjasama antara dua daerah ini saling menguntungkan,” katanya.

Untuk keuntungan kedua pihak dijelaskannya, gambaran awalnya ada pada beberapa bidang seperti dari sisi transportasi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Apalagi katanya, diketahui bahwa Kabupaten Karimun itu sudah dikembangkan menjadi industry maritim dengan banyaknya investor-investor asing yang masuk dan ini membutuhkan tenaga kerja cukup banyak.

“Tentu saja kita akan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja dari putra daerah sesuai kualifikasi yang mereka butuhkan nantinya,” pungkas Asisten I Setdakab Inhil.

Untuk tindak lanjut kedepan lanjut Darussalam, Pemkab Inhil akan membuat rincian dan pajangan kerjasama ini untuk ditanda tangani oleh kedua kepala daerah nantinya.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Karimun Arnadi Supa’at saat menyatakan bahwa kerjasama seperti ini memang harus dibahas secara detail oleh kedua belah pihak.

Terkait banyak investor yang masuk, Asisten II Setdakab Karimun membenarkan adanya hal tersebut. bahkan diyakinkannya, dari banyaknya investor tersebut sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk saat ini kebutuhan tenaga kerja itu belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Karimun.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) diminta untuk memperjelas persyaratan dan kategori penyaluran beasiswa bagi seluruh mahasiswa di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Herwanissitas kepada sejumlah awak media, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, selama ini pihaknya sulit membedakan kategori beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa di Negeri Seribu Parit.

“Setahu saya, beasiswa itukan tidak hanya untuk kalangan mahasiswa yang tidak mampu saja, tapi ada juga beasiswa bagi mahasiswa berprestasi,” tutur Herwanissitas.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap, Bagian Kesra Setda dapat menganggarkan juga beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi

“Sebenarnya, yang dianggarkan Pemda itu adalah Bantuan Sosial (Bansos), tapi selalu dipemahaman kalangan mahasiswa biasanya disebut dengan beasiswa,” terangnya.

Dijelaskan Herwanissitas, Bansos ini berbeda dengan Hibah yang biasanya juga sudah dianggarkan oleh Pemkab Inhil setiap tahunnya.

“Kalau Bansos bisa didapatkan secara berturut-turut, apalagi jika seseorang itu masuk dalam kategori terkena dampak sosial, sedangkan kalau Hibah tidak,” imbuhnya.(adi)