TEMBILAHAN (detikriau.org) – Para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tampak maksimal masuk kerja dihari pertama dibulan Ramadhan sebagaimana keharusan melalui surat edaran Bupati Inhil dalam rangka memasuki bulan Ramadhan ini.

“Bupati telah tanda tangani dan telah kita edarkan surat bernomor 800/BKD-AP/1475 tentang jam kerja dan pakaian pegawai selama bulan Ramadhan 1436 H tertanggal 16 Juni 2015,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil, H Syaifuddin saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (18/6/2015).

Ia menambahkan, surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan surat edaran dari Gubernur Riau bernomor: 800/BKP2D/91.09 tertanggal 5 Juni 2015 dengan prihal yang sama terhadap menyambut bulan Ramdhan yang diperuntukkan kepada para pegawai.

Sebab itulah, para PNS di sejumlah kantor SKPD di lingkungan Pemkab Inhil ini tetap terlihat aktif, seperti Dinas Pendidikan, Disperindag, dan lainnya, termasuk BKD sendiri. Selain itu PNS di Kantor Camat juga tampak hadir maksimal.

“Berdasarkan absen, kita di sini 99 persen PNS nya hadir belerja di kantor,” ungkap Camat Tembilahan, M Satir. (mirwan/adv)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti taja coffe morning bersama sejumlah awak media di Ball Room Coffe Tiam, Jalan Diponegoro Selatpanjang,  Rabu (20/5). Disamping untuk menjalin silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya untuk suksesnya helat pemilukada desember 2015 mendatang.

“Kita ingin mempererat sinergi, koordinasi, dan silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan, khususnya yang bertugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti,” Sampaikan Ketua KPU Meranti, Yusli

Menurut Yusli, kegiatan yang diagendakan akan dilaksanakan satu kali dalam setiap bulannya ini juga merupakan salah satu upaya untuk keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan di gelar akhir tahun nanti. Melalui rekan media diharapkan akan dapat menyampaikan informasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

“Kita saling membutuhkan satu sama lain, sehingga harus bersinergi, terlebih saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Dengan mengedepankan profesionalitas dan etika jurnalistik, kami siap memberikan informasi ke publik melalui teman-teman jurnalis,” ungkap Yusli.

Dalam kesempatan yang sama, Sekdakab Meranti, Drs Iqarudin MSi, juga memberikan apresiasi. Menurut Sekda, upaya menjalin silaturahmi KPU dengan awak Media dibidang sosialisasi dan penyampaian informasi ke publik dengan sangat baik ini patut diacungi jempol.

Selain dihadiri Sekda, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Polres Meranti, Panwaslu, serta sejumlah awak media.(eko)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Asisten IV Setda Kabupaten Rohil, Dahniar meminta semua pihak terlibat dalam gerakan memajukan pendidikan. Pasalnya, pendidikan menurutnya tidak terbatas hanya pada sebuah program, melainkan gerakan menumbuhkan rasa  memiliki pada semua kalangan.

Permintaan tersebut disampaikan Dahniar, saat menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2015 bertteemakan “Pendidikan dan Kebudayaana Sebagai Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila”, Sabtu (2/5/15) bertempat di kantor bupati, sesuai sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan.

“Kata kunci dari tema tersebut adalah “Gerakan”. Pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar  kolektif seluruh bangsa. Karena itu,  pendidikan  tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat terlibat,” katanya.

Usai menggelar apel didepan kantor bupati, peserta upacara  melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP). Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Nasrudin Hasan.[ tris/adv]

Jakarta – Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dijanjikan akan mendapatkan bantuan dana hingga Rp 100 miliar dari pemerintah pusat. Penambahan bantuan dana tersebut rencananya direalisasikan pada tahun 2016.

“Kemungkinan tahun 2016, kita berikan tambahan Rp 100 mliar. Kemungkinan,” Kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, di Jakarta, Rabu (29/4).

Musrenbangnas 2015 bertema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” ini juga turut dihadiri oleh Bupati Inhil HM Wardan.

Disamping Presiden, juga hadir Wapres Jusuf Kalla beserta menteri-menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota se Indonesia.

“Memang akan diberikan itu, tapi tidak semuanya pada angka Rp 100 miliar. Karena kalau kita lihat, tahun 2016 direncanakan belanja transfer ke daerah meningkat Rp 106 triliun. Oleh sebab itu, upaya tambahan dana kabupaten/ kota sebesar Rp 100 miliar tadi memang harus kita lakukan secara hat-hati,” Jelas Presiden.

Kata Presiden juga, penambahan dana itu tidak akan merata sebesar Rp 100 miliar untuk seluruh kabupaten/ kota. “Artinya ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada yang Rp 70 miliar.” Tambah Presiden.

Besar kecilnya penambahan dana akan didasarkan pada beberapa aspek. Salah satu aspek itu ialah terkait indikator tata kelola. Baik audit BPK, indeks korupsi, penyerapan anggaran, kemudian indikator pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.

“Lalu, luas wilayah dan jumlah penduduk. Yang kecil, besar pasti berbeda,” imbuh Presiden.

Pemberian dana diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden (inpres). “Misalnya ada Inpres Pembangunan SMK, karena SMK sangat kurang. Inpres Pasar, karena banyak pasar yang perlu dibangun. Inpres Jalan,” rinci Presiden.

Pemberian dana tidak bersifat permanen. Artinya, kata Presiden, belum tentu dana juga akan diberikan pada 2017. “Mungkin tahun 2017 ganti untuk provinsi. Atau dua-duanya kalau memang anggaran kita mencukupi,” ucap Presiden yang langsung disambut tepuk tangan peserta Musrenbangnas. (Humas Pemkab Inhil)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Yusli menyerukan kepada seluruh jajaran komisioner baik ditingkat PPK, PPS hingga KPPS untuk menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pesta demokrasi.

Dikatakannya, menjelang pelaksanaan Pemilukada, Desember 2015 mendatang, sikap netralitas sangat diperlukan agar nantinya benar-benar dapat terpilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat banyak.

“Jangan sekali-kali tergiur dengan hal-hal yang dapat merusak citra komisioner. Bekerjalah sesuai tupoksi,” Seru Yusli, di temui di ruang kerjanya, Rabu (29/4).

Diterangkanya, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan guna pelaksanaan tahapan penyelengaraan penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS yang  dijadwalkan pada 11 Juni 2015 – 15 Juni 2015 serta pendaftaran pasangan calon pada 14 Juli 2015 – 25 Juli 2015.

Kemudian dilanjutkan pelaksaan pemeriksaan kesehatan, penyampaian pemeriksaan hasil kesehatan, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, hingga pemberitahuan hasil penelitian. Ini di jadwalkan mulai 26 Juli 2015 hingga 4 Agustus 2015.(eko)

SELATPANJANG(detikriau.org) – Tokoh masyrakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Efendi Sag menilai bahwa peredaran Narkoba di daerah ini sudah sangat kronis. Diibaratkan dengan penyakit menurutnya kini sudah berada pada stadium 4.

Menanggapi kasus tertangkapnya oknum kepolisian di Kabupaten Meranti yang tertangkap aparat Polres Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu, dinilai Tokoh Masyarakat Kepulauan Meranti, Efendi SAg, sudah sangat kronis dan sudah berada di level stadium 4.

“Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Meranti ini bukan lagi di tingkat terendah, melainkan sudah sangat kronis. Ibaranya di level stadium 4. Apalagi di Kabupaten ini, oknum anggota polisi yang tersangkut kasus narkoba pun sudah tidak asing lagi didengar,” ungkap Efendi, kepada wartawan, melalui sambungan telepon genggam, Ahad (26/4) malam kemaren.

Dengan kondisi seperti ini Ia berharap, pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk tidak setengah hati dan tebang pilih dalam memerangi dan menangani persoalan narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Saya berharap pihak kepolisian dan pemerintahan untuk tidak setengah hati dalam penanganan persoalan narkoba di Meranti ini. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan lebih baik lakukan tes urin kepada masing-masing jajaran pepemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.

“Kita sering mendengar penangkapan narkoba, tapi ngapa tak tuntas-tuntas. Seolah-olah terputus begitu saja mata rantainya. Apakah tak ada bandar besar nya..? Sementrara si A dapat dari si B. Dan B dari C, dan C dari E dan seterusnya. Kita minta pihak Kepolisian dan pemerintahan tidak setengah-setengah berantas narkoba. Kasihan generasi kita kedepan jangan sampai mereka kecanduan dan dipengaruhi narkoba sehingga dapat merusak masa depan.Ini tanggung jawab semua pihak,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Efendi meminta pihak terkait untuk dapat segera membentuk Badan Narkotika Daerah (BNK). “Kita mendesak agar Badan Narkotika Negara (BNN) turun untuk menindak lanjuti kasus narkoba di Meranti sesegera mungkin dan melakukan koordinasi kepada berbagai pihak seperti tokoh dan pemuka masyarakat serta instansi terkait. Bentuk segera BND. Ini warning bagi penegak hukum,” tutupnya. (eko)