TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk menganggarkan harga satuan pekerjaan hingga di tingkat kecamatan.

Hal itu dimaksudkan agar proses pembangunan di seluruh wilayah di Negeri Seribu Parit ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa adanya kendala dan hambatan di lapangan, baik yang menyangkut masalah hukum maupun persoalan lainnya.

Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferryandi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I bersama sejumlah Kepala Desa (Kades), di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas, belum lama ini.

Menurut penilaian Ferryandi, Pemkab Inhil melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daetah (Setda) sangat lamban dalam menetapkan harga satuan di setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Padahal, seharusnya harga satuan di setiap kecamatan itu berbeda-beda, tergantung jarak tempuh atau jauh dekatnya lokasi pekerjaan pembangunan yang telah ditetapkan.

“Ini menjadi satu kendala bagi pihak kecamatan, karena kecamatan yang jauh harus disamakan harga satuannya dengan kecamatan yang terdekat dengan Ibukota Kabupaten. Sedangkan, jarak dan lokasinya jauh berbeda,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini meminta agar Bagian Ortala Setda, dapat menganggarkan harga satuan pekerjaan sampai di tingkat kecamatan.

“Ini perlu menjadi perhatian serius pihak terkait, karena jika keluar dari aturan dan buku pintar yang dipegang oleh Bagian Ortala, maka pekerjaan itu bisa disebut mark up,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mendatangkan Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau lebih akrab dengan sapaan Kak Seto dari Jakarta sebagai pemateri pada acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Kamis (6/8/2015).

Acara pagi itu langsung dibuka resmi oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil. Selain itu, acara tajaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil ini tampak dipadati pejajar SD, SMP dan SMA se-kota Tembilahan.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengaku sengaja menghadirkan Kak Seto ke Inhil dengan tujuan untuk menambah motivasi anak-anak Inhil agar terus giat mengejar cita-cita. Sebab diketahuinya, Kak Seto itu sedikit banyak mampu memberikan motivasi terhadap anak dibawah umur.

“Jadi, kehadiran Kak Seto di tengah-tengah kita ini sebagai hadiah untuk anak-anak Inhil dalam memperingati Hari Anak Nasional,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini juga menyebutkan kalau Pemkab Inhil ada upaya menerapkan konsep Hak Layak Anak. Selain mengikuti himbauan pusat juga menciptakan situasi nyaman terhadap anak-anak yang ada.

“Oleh karena itu kita hadirkan Kak Seto untuk menyampaikan seluas-luasnya bagaimana seharusnya kesuksesan anak untuk berkembang lebih baik. Kita ketahui, di Indonesia termasuk juga Kabupaten Inhil ini tidak luput dari kekerasan anak, baik pada lingkungan keluarga, pergaulan bahkan di lembaga pendidikan,” tambahnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) gelar rapat terbatas Forkopimda Kabupaten Inhil dalam rangka persiapan menjelang perayaan Idul Fitri tahun 1436 H di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Selasa (14/7/2015) kemaren.

Menurut Bupati, Rapat tersebut bukan lagi menyusun strategi secara teknis menghadapi lebaran Idul Fitri melainkan hanya sebatas mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh instansi dalam menghadapi perayaan lebaran nantinya.

“Dari hasil presentasi semua instansi yang hadir tadi dapat disimpulakan bahwa kita telah siap secara maksimal untuk menghadapi perayaan Idul Fitri baik dari segi sarana prasaran maupun lainnya,” ungkap Wardan.

Ditambahkan, selain sebatas kesiapan perayaan, Pemkab Inhil juga sudah siaga atas hal-hal yang tak diinginkan seperti ditemukan masyarakat yang sakit, karenanya semua Puskesmas di Inhil ini diharuskan untuk tetap beri pelayan seperti biasa tanpa ada hari libur.

“Dari presentasi dari Dinas Kesehatan, Puskesmas kita di Inhil sudah tetap waspada dalam menyambut perayaan lebaran nantinya, begitu juga kesiapan siaga lainnya, saya fikir sudah cukup maksimal,” katanya.

Dengan demikian, Bupati juga menghimbau kepada semua komponen di Kabupaten Inhil untuk bersama-sama mensukseskan perayaan lebaran Idul Fitri. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan diliburkan selama 6 hari kerja dimulai pada tanggal 16 sampai 21 Juli 2015 mendatang. Libur itu dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri tahun 1436 H.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil H Syaifuddin kepada awak media, Senin (13/7/2015). Libur bersama selama 6 hari itu menurutnya berdasarkan surat edaran yang ditanda tangani oleh Plt Sekda Inhil H Fauzar dengan nomor: 862.1/BKD-AP/1634 tertanggal 9 Juli 2015.

“PNS kita diliburkan dari tanggal 16 sampai tanggal 21 Juli mendatang,” ungkap Syaifuddin.

Ia menambahkan, meski seharusnya cuti bersama secara nasional itu tidak sepenuhnya selama 6 hari, namun karena Pemkab kali ini sedikit memberi keringanan, maka ditambah libur satu hari.

“Pemberitahuan libur ini semua instansi Pemkab Inhil telah kita edarkan, jadi kami dari BKD sangat mengharap tidak ada lagi PNS yang menambah libur,” tambahnya.

Ia menegaskan, jika ada PNS yang menambah libur nantinya, maka sebagai Kepala BKD akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Tapi sebelumnya, jika memang ada PNS yang berulah, tentu kata Syaifuddin masing-masing Kepala kantor terlebih dahulu menindaklanjutinya.

“Yang jelas hari pertama masuk setelah lebaran Idul Fitri ini, kita dari BKD akan melakukan Sidak di sejumlah kantor,” pungkasnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat persiapan angkutan lebaran terpadu bertempat di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (8/7/2015).

Rapat ini langsung dipimpin oleh Bupati Inhil HM Wardan yang dihadiri oleh jajaran Polres Inhil, perwakilan Kodim 0314 Inhil, Jasa Raharja, Basarnas, Dinas Perhubungan serta sejumlah SKPD lainnya di lingkungan Pemkab Inhil. Bahkan, pada rapat itu juga dihadiri langsung oleh pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Inhil dan Pertamina.

Bupati mengatakan, sejumlah yang hadir rapat itu merupakan instansi terkait dalam menyukseskan menyambut Idul Fitri, baik dari segi kelancaran mudik hingga kesuksesan perayaan Idul Fitri dalam kota Tembilahan dan kecamatan-kecamatan.

“Semuanya kita libatkan dan diberi tanggung jawab masing-masing sesuai tupoksinya. Setelah beremuk, hasil dari rapat tadi semua instansi telah sepakat bekerjasama,” kata Wardan.

Namun begitu, ia tetap mengharapkan hasil rapat ini tidak hanya sebatas sampai disitu saja, melainkan secara serius ditindak lanjuti di lapangan agar tidak menimbulkan kendala-kendala besar dalam menyambut lebaran tahun ini.

“Minimal transportasi mereka (si pemudik, red) lancar dan tentunya dapat dilaksanakannya merayakan Idul Fitri di tempat tujuannya,” pesannya.

Sedikit ia menguraikan, dari hasil rapat dan menerima paparan dari pihak pertamina, menjelang lebaran ini kata Bupati stok Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mencukupi dan sangat aman bagi kebutuhan pengendara bermotor roda dua maupun empat.

Hal tersebut disampaikannya terkait ulasan dari pihak Organda yang menyebutkan kalau BBM di Inhil saat ini sudah langka.

“Karena pihak pertamina bersedia hadir dan juga telah dijaminnya kalau BBM di Inhil ini mencukupi dan terus ia salurkan. Pada intinya kita sudah mengumpulkan semua pihak dan sudah kita bicarakan apa saja yang menjadi kendala kita semua,” Tandasnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk meninjau kembali seluruh Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diterbitkan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi AN. Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan adanya pengaduan dari sejumlah kelompok tani salah satunya di Kecamatan Kempas, tentang pola kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan di daerah setempat yang dinilai merugikan masyarakat.

Dikatakan Junaidi, hari ini beberapa dokumen pengusulan IUP sama sekali belum memperjelas tentang pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan. Seperti halnya dokumen pengusulan IUP yang dibedah oleh kawan-kawan anggota Komisi II baru-baru ini, yang terkesan abu-abu, tidak jelas dan melemahkan masyarakat, serta tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

“Permasalahan kemitraan perusahaan dengan masyarakat di Kempas ini, hendaknya tidak terulang kembali pada masyarakat lainnya, yang saat ini sedang menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan dan telah pula dikeluarkan IUP-nya. Bahkan, disinyalir sudah ada perpindahan tangan pada beberapa lokasi yang telah diterbitkan IUP-nya,” tutur Junaidi kepada awak media di Gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemkab Inhil wajib hukumnya meninjau kembali semua izin yang dikeluarkan, agar tidak dikatakan sengaja melakukan pembiaran atas persoalan tersebut.

“Kita harus berpihak pada masyarakat, kita tidak boleh membiarkan masyarakat dizalimi dengan pola kolonial gaya baru ini,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, permasalahan tersebut harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh berbaggai pihak terkait, sehingga masyarakat di Negeri Seribu Parit ini tidak semakin sengsara dan tertindas.

“Kalau semua ini tidak diatasi sedini mungkin, maka ke depan Kabupaten Inhil akan dipenuhi masalah dan menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar lagi bagi para petani,” pungkasnya.(adi/adv)