TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali melaksanakan shalat istisqa terkait pekatnya kabut asap di wilayah Kabupaten Inhil di lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (17/9/2015).

Shalat pagi itu langsung diikuti Bupati Inhil HM Wardan dan unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan tokoh agama dan juga dipadati masyarakat umum kota Tembilahan.

Kali ini, Bupati Inhil berdoa semoga upaya masyarakatnya diridhoi oleh tuhan yang maha kuasa untuk menurunkan rahmat berupa hujan, dan dibebaskan dari permasalahan kabut asap.

“Kita sadari, ini merupakan sebuah ujian dan teguran bagi kita, untuk kita renungkan dan kita perhatikan, benarkah taqwa kita belum sempurna. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah SWT, atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini,” tuturnya.

Menurutnya, kabut asap saat ini sudah berada pada level berbahaya, untuk itu kesekian kalinya ia menghimbau kepada semua pihak untuk berhentikan membuka lahan dengan cara membakar, karena hal tersebut selain memberikan dampak negatif pada lingkungan, pelaku pembakaran juga katanya diancam dengan hukuman pidana yang cukup berat.

Terkait hal ini, ia meminta semua kalangan terlibat dalam mengatasi dan mencegah terjadinya Karlahut. Dikhususkannya kepada para alim ulama ataupun tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat lainnya terkait efek dari pembakaran.

“Kepada Al-Ustadz ataupun Mubaligh, agar pada setiap kesempatan memberikan ceramah ataupun khotbah, agar dapat menyelipkan materi kewajiban umat Islam menjaga dan menyayangi lingkungan, serta melakukan do’a baik secara berjama’ah maupun shalat tahajud,” pintanya.

Sebelumnya, pada tanggal 7 September 2015 shalat itu telah dilakukan, namun berhubung Kabupaten Inhil tampak belum dikabulkan, shalat tersebut kembali dilaksanakan yang diajak oleh Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Inhil. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemennya dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Edi Hariyanto Sindrang dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, maka terhitung pada tahun 2015 penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan haruslah  berbasis akrual.

“Sejalan dengan amanat ini, tentunya kepada pemerintah daerah agar dapat menyiapkan diri, baik dari sisi SDM, manajemen dan hal lain yang berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan,” tutur Edi.

Dengan begitu, lanjut Edi, di tahun-tahun yang akan datang tidak terdapat lagi kendala dan persolaan dikarenakan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemda dalam melaksanakan amanat peraturan dimaksud.

“Kita harapkan, ini dapat menjadi perhatian serius bagi kita bersama, khususnya Pemkab Inhil,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen untuk terus mengupayakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Inhil, HM Wardan saat menghadiri Rapat Paripuna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mariyanto didampingi Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Menanggapi pemandangan umum dari sejumlah fraksi yang mempertanyakan realisasi target opini WTP dari BPK, Bupati Wardan mengakui bahwa hingga kini target tersebut memang belum tercapai.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berjanji, pihaknya akan terus berusaha dan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

“Upaya untuk meraih WTP ini akan kita lakukan dengan memperbaiki data aset daerah dan penyelesaian investasi, yang sekarang masih menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya dijelaskan Bupati Wardan, memang tidak mudah untuk mencapai dan mendapatkan opini WTP ini. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Inhil hingga legislatif.

“Ke depan, kita akan berusaha meminimalisir serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ditemukan secara berulang-ulang pada LKPj, guna menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjadwalkan pelaksanaan event wisata pacu sampan leper untuk tahun 2015. Berdasarkan data yang ada, event wisata itu dijadwalkan pada tanggal 22 sampai 23 Agustus mendatang.

“Kegiatan itu beriringan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-70, dan akan digelar di kawasan kuala Getek Kelurahan Sungai Beringin,” sampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olaharaga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Inhil, Rudiansyah melalui Sekretaris Dinas, Palisman kepada awak media, belum lama ini.

Ditambahkan, untuk peserta objek wisata tahunan ini bisa diikuti oleh utusan dari setiap kecamatan di Inhil dan bisa ditonton oleh siapa saja. Sebab selain ruang lingkupnya luas, jadwalnya pun juga masih bernuansa kemeriahan HUT kemerdekaan RI.

“Kita menggelar event wisata ini juga melihat kondisi alam, karena harus menyesuaikan pasang surut sungai Indragiri. Dari perhitungan kita, bulan Agustus inilah pacu sampan leper ini dijadwalkan,” jelas Palisman.

Menurutnya event wisata perlombaan itu cukup terbilang langka, tidak hanya di tanah air, melainkan di dunia karena arena perlombaannya di permukaan lumpur. Jadi sangat diharapkannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil khususnya untuk bersama-sama menyukseskan even wisata tahunan tersebut. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta menganggarkan pengajuan belanja subsidi, yang telah diajukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Inhil.

Hal itu disampaikan Direktur PDAM Tirta Indragiri, Agustian Rasmanto. Menurutnya hal ini dilakukan terkait dengan upaya pemulihan kondisi PDAM TI, yang saat ini sedang mengalami sakit kritis.

“Permohonannya sudah dimasukan, kita harapkan mudah-mudahan Pemda dan DPRD tetap komitmen membantu kita, dengan menganggarkannya di APBD-P,” tutur Agustian di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2015).

Dijelaskan Agustian, pengajuan belanja subsidi ini dasarnya sangat kuat, yaitu dari Kepmendagri dan usulan dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Nilai yang kami ajukan untuk belanja subsidi ini sebesar Rp 3,8 M, yang diperuntukan bagi belanja pembayaran listrik, belanja bahan kimia dan belanja bahan bakar minyak,” terang Agustian.

Selain itu, apabila belanja subsidi ini bisa direalisasikan oleh Pemkab Inhil, maka Agustian optimis pihaknya akan mampu memulihkan kembali kondisi PDAM TI.

“Nantinya, pembayaran rekening dari para pelanggan dapat digunakan untuk pembayaran hutang-hutang perusahaan yang jumlahnya sekitar Rp 7 M dan gaji-gaji karyawan, yang sudah sekitar 5 bulan belum dibayarkan,” tambahnya.

Adapun yang menjadi penyebab PDAM TI selalu mengalami kerugian, kata Agustian lagi, adalah dikarenakan biaya produksi yang lebih tinggi dari pada harga jual air.

Dimana, harga produksi air rata-rata Rp 6 ribu, sedangkan harga jual air Rp 4 ribu. Jadi, ada kerugian Rp 2 ribu perkubik air, belum lagi jika ada kebocoran dan pencurian air.

Oleh karena itu, Agustian sangat berharap Pemkab Inhil dapat membantu pemulihan PDAM dengan belanja subsidi ini, karena jika tidak dapat dipastikan akan ada penutupan unit PDAM di beberapa daerah di Kabupaten Inhil.

“Saat ini, kami sudah bekerja sangat maksimal, dan kami menemukan satu-satunya solusi untuk memulihkan PDAM ini, hanya dengan belanja subsidi,” imbuhnya. (adi)