TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih melanjutkan program lama.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal melalui Sekretarisnya, Yiserdi, Jum’at (16/1). Menurutnya, hingga saat ini belum ada program baru, yang ada hanya program lanjutan, baik dari Provinsi maupun Kabupaten.

“seperti program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), kemudian Pembinaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, Pembinaan Keuangan Desa, Penataan Kelembagaan Desa, termasuk pelaksanaan Pilkades,” rinci Yiserdi.

Meski program baru belum ada, tapi diakuinya dari kelima program lanjutan itu tetap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Inhil. Sebenarnya kata Yiserdi, program dari BPMPD Inhil ini banyak, namun hanya lima program itulah yang besar dan bisa dinikmati orang ramai.

“yang menjadi kendala seperti tenaga pendamping Desa dan lainnya masih banyak yang tidak mengerti persoalan administrasi, inilah salah satu penyebab lambatnya proses pengalokasian dana ke desa-desa,” tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Pengurus (DP) Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat kerja (Raker) pertanggung jawaban tahun 2014 di Balai Utama Kantor Bupati Inhil Tembilahan, Kamis (15/1/2015).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Ketua Dewan Pembina Korpri Inhil, H Alimuddin RM. Dalam arahannya mengatakan tugas pokok Korpri cukup banyak, namun paling utama untuk mensejahterakan anggota Korpri.

Sebagai organisasi aparatur negara, Korpi memiliki andil cukup besar dalam melaksanakan pembangunan. Hal itu bisa dilakukan dengan peleyelenggaraan sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek) ataupun sosialisasi perundang-undangan serta bantuan hukum.

“Kita ingin Korpri lebih memberikan warna terhadap proses pembangunan yang sedang dilakukan,”ungkap Alimuddin, yang saat ini juga menjabat sebagai Sekdakab Inhil.

Sejauh ini Korpri telah melakukan kegiatan baik yang bersipat umum dan sosial. Kegiatan yang sudah baik diinginkan Alimuddin, hendaknya tetap dipertahankan. Namun bila masih ada yang belum maksimal hendaknya dapat lebih ditingkatkan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Korpri hendaknya dapat terus bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Segala program yang dilakukan hendaknya selalu terukur dan dilaksanakan dengan baik.

“Korpri ini adalah organisasi para abdi negara dalam menyampaikan aspirasi. Untuk itu penguatan jiwa korsa dengan sasaran terbangunnya solidaritas anggota harus tetap dijaga,” cetus Alimuddin.

Sejalan dengan program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 lalu, DP Korpri masih menemukan sejumlah persoalan, diantaranya kekurangan staf pelaksana. Sehingga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dalam menghadapi persoalan itu, DP Korpri melakukan penghitungan kebutuhan pegawai di Sekretariat Korpri dan mengusulkan agar ada penambahan. Supaya impleminasi program bisa dilakukan dengan baik. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun ini, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) wacanakan membangun rumah singgah yang akan difungsikan sebagai wadah penampungan sementara bagi orang-orang terlantar.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil melalui Sekretarisnya, H Azwardi diruang kerjanya, kemaren, rencana ini sudah dimapankan pihaknya dalam proses pembangunan pada tahun ini.

Ia menerangkan bahwa fungsi rumah itu lengkap, artinya akan berguna bagi orang-orang terlantar yang tidak tahu mau kemana, selain itu juga akan berfungsi untuk penampungan sementara penderita gangguan jiwa sebelum dibawa berobat ke RSJ Pekanbaru.

“Seperti orang mengalami gangguan jiwa bisa dinginapkan menjelang menunggu proses administrasinya yang mungkin memakan waktu satu atau dua hari sebelum diberangkatkan, begitu juga bagi warga yang terlantar, dan banyak lagi fungsi lainnya yang sifatnya ada hubungannya dengan kegiatan Sosial,” terang Azwardi.

Rencananya bangunan itu akan menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp 350 juta. Meski anggaran ini sudah bisa dipastikan, namun pihaknya belum mengetahui seperti apa rencana bentuk rumah singgah yang akan dibangun ini. “Kalau bentuknya masih dalam perencanaan konsultan,” tutupnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam meningkatkan Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak hanya dilakukan oleh Badan terkait, namun juga perlu dukungan dari pihak-pihak lain seperti Dinas-dinas yang menangani persoalan Kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“BP3AKB tidak bisa bicara dan bekerja sendiri tanpa ada dukungan. Dinas Kesehatan misalnya dengan membuat layanan kesehatan ramah anak, begitu dengan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil, Hj Djamilah usai melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Inhil, Selasa (13/1/2015).

Hingga saat ini, pihaknya menyatakan sudah membentuk beberapa indicator, salah satunya Forum Anak yang merupakan satu dari 32 indikator menuju menuju Kota Layak Anak. Dan itu sudah dibentuk diseluruh kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Inhil.

Dalam membuat Forum Anak ini, diterangkan Djamilah, disetiap kecamatan mempasilitasi seluruh kebutuhan Forum Anaknya masing-masing, jikalau haknya tidak terpenuhi maka berhak melaporkan ke BP3AKB Inhil.

“Selain itu juga mereka disarankan untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah dimulai dari musrenbang di forum ank di kecamatan masing-masing,” tandasnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyarankan kepada Bupati, HM Wardan agar menempatkan aparatur yang benar-benar mumpuni dan menguasai pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga bisa mendukung dan mensukseskan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah tersebut.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini. Menurutnya,hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kinerja aparatur yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, terutama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga diharapkan tidak terjebak dengan situasi balas jasa, dalam menentukan para petinggi dan pemangku jabatan di Dinas, Badan maupun Kantor di jajaran pemerintahannya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dan harus menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan, yakni tidak mengabaikan konsep evaluasi kinerja SKPD, seperti yang sering disampaikan oleh Bupati Wardan pada beberapa kesempatan.

“Kami di DPRD sangat berharap dalam menyusun pemerintahan, Bupati tetap konsisten menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya dan tidak terjabak pada nepotisme dalam upaya balas jasa,” kata Yuliantini, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Inhil ini, Bupati Wardan akan bisa membangun sistem pemerintahan yang professional, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

“Dengan sikap konsisten itu, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme akan bisa dilakukan, sesuai dengan spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang maju, bermarwah dan bermartabat,” terangnya.(adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Rosman Malomo menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja PDAM Tirta Indragiri dan instansi terkait lainnya tahun 2013 dan 2014 dari BPK, di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Kamis (8/1).

Dikatakan Wabup, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan harus menjadi prioritas utama, khusunya dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan di PDAM Tirta Indragiri.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, agar ke depan PDAM Tirta Indragiri bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik,” Kata Wabup usai kegiatan

Kendati demikian, Wabup juga meminta kepada masyarakat yang sudah mendapatkan layanan PDAM, untuk membayarkan kewajiban tepat waktu, karena tidak mungkin PDAM bisa beroperasi tanpa didukung biaya operasional yang didapat dari pembayaran penggunaan air oleh para pelanggan.

“Kalau masyarakat menunggak pembayaran sampai berbulan-bulan, tentunya akan menjadi masalah. Jadi, mari sama-sama kita berikan perhatian yang serius, guna membantu PDAM agar bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi saat ini,” Tambah Wabup

Dijelaskan Wabup, Pemkab Inhil akan berupaya semaksimal mungkin agar keberadaan PDAM Tirta Indragiri ini dapat tetap eksis dan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

“Kalau ini berjalan lancar, tentu berbagai permasalahan yang dihadapi di PDAM, khususnya tekait dengan biaya operasional akan bisa teratasi dan ke depan pelayanan pun bisa lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.(adv pemkab inhil)