TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja aparaturnya, sehingga seluruh pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, H Adriyanto saat hearing yang digelar di ruang Komisi IV Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Diakui Adriyanto bahwa dirinya sangat menyayangkan kinerja Dinsos pada tahun 2014 lalu, yang dinilai gagal merealisasikan bantuan hibah bagi masyarakat.

Padahal, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini, masyarakat sudah menunggu-nunggu realisasi dana hibah tersebut, terutama masyarakat yang tidak mampu.

“Alasan tidak bisa direalisasikan, karena banyak proposal yang isinya tidak lengkap. Tapi yang lengkap juga adakan, kenapa malah semua tidak bisa terealisasi,” tutur Adriyanto.

Oleh karena itu, tahun 2015 ini Dinsos diminta untuk menempatkan satu orang dibagian khusus penerimaan proposal, sehingga jika ada yang tidak lengkap bisa langsung dikembalikan dan diperbaiki.

Hal ini jelas Adriyanto sangat penting, karena mengingat cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit ini yang tidak faham dalam pembuatan proposal.

“Mulai tahun ini, Dinsos harus banyak berbenah, dengan memperlihatkan kerja nyata di lapangan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) wacanakan perlombaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Ajang Kompetisi Seni Olahraga Madrasah (Aksioma) pada bulan Maret mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Madrasah, H Jisman Arif, Senin (26/1/2015) kemaren. Dikatakannya, tempat perlombaan ini nantinya akan berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tembilahan.

“Untuk peserta KSM dan Aksioma ini akan diikuti seluruh perwakilan pelajar Madrasah se-Kabupaten Inhil, baik tingkat MIN, MTsN maupun MAN,” terangnya

Ia menyebutkan bahwa perlombaan ini bertujuan untuk memotivasi dalam meningkatkan kecerdasan anak. Selain itu, juga mencari siswa yang berprestasi dari berbagai bidang mata pelajaran hingga mampu bersaing dengan lawan ketingkat lebih tinggi lagi.

Sebab, KSM maupun Aksioma ini digelar mulai tingkat Kabupaten sampai ketingkat Nasional. Oleh sebab itu, ia menginginkan putra daerah Inhil tidak hanya bersaing didalam ruang lingkup Kabupaten saja, namun mampu kembali meraih medali ditingkat Nasional.

“Tahun sebelumnya (2014), untuk KSM mewakili Provinsi Riau itu dari salah satu Madrasah Kabupaten Inhil berhasil meraih perunggu ketingkat Nasional yaitu dari MTsN Tembilahan bidang ilmu biologi,” ceritanya.

Dengan demikian, diharapkannya kepada seluruh Kepala Madrasah untuk lebih gencar menggelar latihan kepada anak didiknya dalam menghadapi perlombaan KSM dan Aksioma ini. Dan diharapkannya juga, kedepannya dalam perlombaan tersebut bisa berhasil mencapai ditingakat Nasional dan perstasi bisa lebih meningkat lagi dari tahun sebelumnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyediakan dana sebesar Rp 10,6 Miliyar untuk membayar tunjangan pada profesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS tahun 2015.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Pendidikan Madrasah, H Jisman Arif, Senin (26/1/2015) kemaren. Dikatakannya, dari Rp 10,6 Miliyar itu dikhususkan untuk guru-guru yang mengajar di Madrasah, baik MI, MTs maupun MA se-Kabupaten Inhil.

“Rp 6,5 Miliyar untuk guru PNS dan Rp 4,1 Miliyar guru non PNS,” kata Jisman Arif.

Dijelaskannya, untuk pencairan dana tunjangan tersebut sebenarnya akan dicairkan setiap triwulannya. Namun, melihat kondisi Inhil yang masih memprihatinkan khususnya bagi para guru yang tinggal di pelosok desa, akan lebih terasa sulit jika diberlakukan 1 kali cair dalam 1 triwulan.

Sebab, hal ini akan menambah kerja guru dalam pemberlakuan pengurusan administrasi. “Kita khawatir jam mengajar guru di Madrasah akan terganggu kalau cair setiap triwulan, oleh sebab itu kita berlakukan 1 kali cair dalam 2 triwulan, artinya 6 bulan sekali,” jelasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Untuk mencapai paripurnanya kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dapat dilakukan dengan barbagai cara, salah satunya mungkin yang perlu disikapi dengan bijak adalah terkait tekad dan komitmen Dinas Kesehatan (Diskes) dalam mensukseskan program Inhil bebas pasung 2017.

Pernyataan tersebut ditegaskan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie terkait dengan prioritas program pembangunan Pemkab Inhul ke depan, yang diantaranya di bidang kesehatan.

Dikatakan Alvi, Inhil bebas pasung 2017, berarti di tahun 2016 mendatang tidak boleh lagi ada orang sakit jiwa yang dipasung dan dirawat di rumah.

“Untuk penguatan lintas program dan lintas sektor seperti ini, tentunya kami akan memperkuat internal melalui pelayanan kesehatan khusus maupun secara koordinatif kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan,” tutur Alvi.

Dijelaskan Alvi, penguatan internal tersebut diantaranya dengan mendirikan ruang rawat inap bagi pasien sakit jiwa yang ada di Negeri Seribu Parit ini.

“Kita tidak bisa mencapai Inhil bebas pasung, kalau pasien sakit jiwa tidak punya ruang untuk dilakukan penjemputan dan pelayanan,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Bappeda Inhil ini menyatakan, itulah contoh perbaikan konprehensif untuk bidang kesehatan, yang sudah mulai tata dan disusun sejak RPJMD dan draft Rensra Kabupaten Inhil. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan melakukan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi tenaga bidan yang ada di daerah setempat.

Rencana tersebut diungkapkan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Alvi, salah satu upaya untuk menekan serta mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Inhil ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi para bidan.

“Terjadinya kematian pada ibu dan bayi sebagian besar dikarenakan kurangnya SDM bidan pada pertolongan persalinan. Untuk itu, di tahun ini kita akan lakukan pelatihan APN bagi 100 bidan,” tutur Alvi.

Dijelaskan Alvi, dengan adanya pelatihan ini diharapkan semakin memperkokoh dan menjaga profesi bidan, serta mampu menduduki posisi sentral di penjuru negeri seribu parit ini, sehingga dapat meningkatkan kepentingan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi ibu dan bayi.

“Apalagi seperti diketahui bahwa angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Inhil tercatat masih cukup tinggi, jika dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau,” terang Alvi.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Bappeda Inhil ini, sangat diperlukan adanya perpanjangan tangan Diskes, salah satunya melalui profesi bidan yang dapat bekerjasama dengan Puskesmas yang ada di seluruh Kecamatan, dalam rangka menurunkan angka kematian tersebut.

“Saya berharap agar program kesehatan yang sama-sama kita prioritaskan ini dapat lebih ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang, sehingga Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat dapat kita wujudkan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Inhil, Andi Rusli saat melakukan hearing bersama perwakilan petani di Desa Pekantua, Kecamatan Kempas, kemarin.

Seperti diketahui kata Andi, saat ini keberadaan sejumlah perusahaan di Negeri Seribu Parit cukup banyak menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sengketa lahan yang berujung pada kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar.

“Jadi, sebaiknya lakukan evaluasi kembali terhadap seluruh perusahaan yang ada di Inhil. Apakah sudah beroperasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak, serta menguntungkan masyarakat atau malah merugikan,” kata Andi Rusli.

Setelah dilakukan evaluasi dan ditemukan adanya perusahaan yang selama keberadaannya hanya membawa banyak mudarat daripada manfaat, politisi dari PPP Inhil ini mengatakan alangkah baiknya Pemkab Inhil menambil tindakan tegas, salah satunya dengan mencabut izin operasi perusahaan yang bersangkutan.

“Kalau perlu cabut saja tali akinya. Apalagi bagi perusahaan yang keberadaanya hanya membodoh-bodohi masyarakat, serta melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(adi)