32 Tenaga Honorer Dokter Terima SK CPNS

penyerahan skTEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 32 tenaga honorer dokter di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima Surat Keterangan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Kamis (12/2/2015).

Prosesi penyerahan SK CPNS yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dilakukan langsung oleh Bupati, HM Wardan.

Adapun 32 tenaga honorer dokter yang diangkat menjadi CPNS tersebut, terdiri dari 23 dokter umum, 5 dokter gigi dan 4 dokter spesialis.

Bupati Wardan dalam sambutannya berharap agar dokter-dokter yang baru menerima SK CPNS ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal di wilayah kerjanya masing-masing.

“Kehadiran para dokter di daerah terpencil dan tertinggal, tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, pekerjaan dan profesi dokter ini sangat mulia, karena bisa menolong orang sakit dan membutuhkan perawatan medis,” tutur Bupati.

Selanjutnya, orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga berharap, para dokter dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif dimanapun ia berada.

“Artinya, kehadiran dokter dapat menjadi corak warna tersendiri di tempat ia bertugas. Jadi, saya tidak mengharapkan adanya laporan minta pindah dan hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk persyaratan tenaga honorer dokter diangkat menjadi CPNS diantaranya, dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Sedangkan pengangkatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun pada 1 Januari 2016, serta bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 tahun. (adi)




Selain Perjelas Pola Kemitraan, BP2MPD Diminta Selesaikan Evaluasi Perizinan Perusahaan

Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said
Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Perizinan, Penanaman Modan dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera menyelesaikan evaluasi perizinan yang telah diberikan kepada seluruh perusahaan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

“BP2MPD kita minta segera menyelesaikan evaluasi perizinan yang telah dikeluarkannya, terutama bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Inhil,” tutur Yusuf.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, harus diperjelas juga pola kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat setempat, yang meliputi pembagian dan bentuk kerjasamanya.

“Jangan terjadi lagi seperti yang sudah-sudah, dimana masyarakat selalu berada diposisi yang terendah,” tegasnya.

Dijelaskan Yusuf, pola kemitraan yang baik dan bagus itu adalah lahan tetap milik masyarakat dan perusahaan hanya bertindak sebagai penjamin, yang mengambil keuntungan dari hasil pertanian atau perkebunan yang dijual oleh masyarakat.

“Perusahaan juga berkewajiban membina masyarakat, sehingga jauh lebih efektif dan masyarakat pun lebih diuntungkan dengan kerjasama seperti ini,” imbuhnya.(adi)




33 Perawat Inhil Diwisuda di Poltekes Kemenkes Riau

wisuda perawatTEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 33 Ahli Madya Kesehatan/Perawat dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diwisuda di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Provinsi Riau, Rabu (11/2/2015).

Prosesi wisuda yang dilaksanakan pada sidang senat terbuka Poltekes Kemenkes Riau periode ke-2 tahun akademik 2014/2015 ini, diikuti 33 perawat yang berasal dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Inhil.

Turut hadir saat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Aparatur Kemenkes RI, civitas akademika Poltekes Kemenkes Riau dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil beserta jajarannya.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie berharap, dengan diwisudanya 33 Ahli Madya Kesehatan/Perawat dari Kebupaten Inhil yang seluruhnya sudah bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ini, dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.

wisuda perawat1Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini juga berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri, dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Mari sama-sama kita bekerja secara cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas dalam mewujudkan Inhil Sehat, menuju kabupaten yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” ajak Alvi.

Adapun 33 peserta yang lulus dalam ujian akhir mahasiswa program khusus Diploma III Keperawatan Kabupaten Inhil Poltekes Kemenkes Riau tahun akademik 2013/2014, yakni Ade Purnama Sari, Anwar, Ari Setyaningsih, Atan Khairum, Daryadi, Endang Susanti dan Erwansyah.

Selanjutnya Eva Yunita, Fahrul Rizal, Gusmalena, Hendriyani, Herna, Ida Ema, Ima Nitrayani, Jutina Wati, Lindaeviati, Luci Indria Sari, M Timbul, Marwah, Meilinda, Murti, Nieke Sagala, Nofia, Nurhikmah, Nurul Indriyani, Nurwanto, Ramli, Rasyidah, Refi Fathoni, Rosdiana Elita, Rosiman, Sri Susianti dan susilawati.(adi)




Target Zero Hotspot, Bupati Pinta Peran Aktif Masyarakat

Bupati inhil, HM Wardan
Bupati inhil, HM Wardan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluruh masyarakat terutama para petani diharapkan untuk pro aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, mengingat pada tahun 2014 lalu Negeri Seribu Parit termasuk dalam salah satu daerah penyumbang asap di Provinsi Riau, maka harus ada tindak lanjut dan kebijakan Pemda dalam upaya mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Saya harapkan tentunya bisa zero hotspot, dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Jadi, jika masyarakat menemukan adanya titik api, segera laporkan ke aparat setempat,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil, pada Rabu (11/2/2015) ini terdeteksi 4 titik api, yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Gaung dan Kempas.

“Dari pantauan satelit tera dan aqua hari ini, diketahui ada 4 titik api di Kabupaten Inhil, terdiri dari 1 titik di Desa Simpang Gaung dan 2 titik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Kemudian, 1 titik lagi di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas,” terang Kelapa BLH Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Kerusakan Lingkungan, Ardhi Yusuf. (adi/adv pemkab inhil)




Sosialisasi Belum Maksimal, Penerbangan Melalui Bandara Tempuling Masih Sepi

Susi-AirTEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengharapkan kepada masyarakat Inhil untuk bisa memanfaatkan jasa transportasi udara untuk bepergian.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (dishubkominfo) Inhil, H Tantawi, sejak dibukanya penerbangan melalui Bandara Tempuling belum tampak antusias masyarakat untuk memanfaatkan sarana tranportasi ini. Dishubkominfo bekerjasama dengan Maskapai Susi Air sudah melayani penerbangan dengan tujuan Pekanbaru Tempuling PP sejak dua mingguan yang lalu.

“Mungkin masih baru, sosialisasi yang kita lakukan juga belum maksimal kepada masyarakat hingga menyebabkan antusiasme tersebut belum terlihat,”Ujar Tantawi melalaui sambungan selularnya, selasa (10/2).

Untuk mensosialisasi rute penerbangan Tembilahan-Pekanbaru tersebut, diakuinya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada berbagai instansi yang ada di Kota tembilahan dan kecamatan dengan tujuan bisa turut serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Hingga saat ini Bandara Indragiri yang ada di Tempuling itu hanya bisa melayani satu  rute penerbangan dan hanya satu kali dalam seminggu saja. Sebab, peraturan pemerintah bahwa Bandara yang baru merintis jasa penerbangan hanya bisa dilakukan satu kali dalam seminggu.

Namun lanjutnya, jika antusias dari masyarakat dalam memanfaatkan jasa penerbangan ini tinggi maka untuk tahun yang akan datang, jadwal penerbangan bisa ditambah lagi.(mirwan)




Lokasi Tak Memadai, Disdik Inhil Wacanakan Pisah SD 07 dan 08

SDN 007 dan SDN 008 berada pada satu lahan
SDN 007 dan SDN 008 berada pada satu lahan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) wacanakan untuk memisahkan antara kedua Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Jalan Bunga Tembilahan, yakni SDN 007 dan SDN 008.

Rencana ini disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Inhil Helmi D kepada awak media, Senin (9/2/2015) kemaren. Disebutkannya, rencana memisahkan antara kedua sekolah tersebut akan dilakukan pada tahun mendatang.

“Kita akan coba lakukan tahun depan, salah satu dari kedua lembaga pendidikan itu harus pindah kelokasi lain. kita upayakan bagaimana caranya nanti supaya tidak ada masalah,” kata Helmi.

Hingga saat ini ia belum bisa memastikan SD yang mana akan dipindah, bahkan rencana tempatpun juga belum bisa dipastikan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 008 Tembilahan, Sumarta menyampaikan bahwa kondisi yang dialaminya saat ini proses belajar mengajar bagi murid menggunakan sistem double ship, yakni pagi dan siang hari.

“Sistem ini diberlakukan karena kurangnya ruang kelas belajar. Jumlah murid kami sebanyak 250 pelajar sedangkan jumlah kelas hanya 4 buah, kemungkinan kondisi SDN tetangga kita juga seperti ini,” ujarnya.

Dijelaskan Sumarta, lokasi yang ada ini tidak bisa lagi untuk melakukan penambahan ruang kelas, karena luas wilayah yang dimiliki pemerintah di tempat itu cukup sempit. Sehingga solusi memindahkan salah satu SD kelokasi lain adalah jalan terbaik.(mirwan)