TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan segera mengganti jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

“Sekitar seminggu kedepan jabatan Plh Kepala DTPHP Inhil itu kita ganti menjadi Plt, karena sudah terlalu lama Dinas itu kekosongan Kepala, sedangkan jabatan Plh itu tidak boleh lama,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, H Syaifuddin kepada awak media, Kamis (12/3/2015).

Ia menerangkan, digantinya nama gelar jabatan tersebut karena kepala dinas yang definitif itu terlalu lama menjalani proses kasus yang membelitnya, padahal dinas itu membutuhkan pemimpin yang bisa memutusan sesuatu pekerjaan serta membuat suatu kebijakan.

“Jabatan Plh itukan hanya sebatas melanjutkan pekerjaan si pejabat definitif yang berhalangan saja, tapi pejabat definitifnya kita tidak tau sampai kapan menjalani proses dan ini menjadi suatu kendala bagi dinas, maka kami membuat kebijakan untuk mendudukan Plt,” terangnya.

Dijelaskan, jika jabatan Plt Kepala dinas itu di SK kan, maka dinas tersebut akan ada kebijakan tersendiri layaknya memiliki kepala difinitif, dan ini akan terwujud seminggu kedepan.

“Yang jelas Plt Kepala dinas itu orang harus ligat bekerja dan tidak merangkap jabatan kepala Satker,” tutupnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Umar Pulungan mengatakan, bahwa Sampai akhir tahun 2014 Kabupaten setempat baru berhasil ditemukan 107 kasus HIV/Aids,yang tersebar hampir diseluruh kecamatan.

“Untuk itu jika dikalkulasikan maka dari 107 kasus yang ditemukan dikali 100 sama dengan 10.700 orang atau sekitar 1,65 persen peduduk dicurigai telah terinfeksi HIV dan ini berarti masih banyak kasus yang belum ditemukan,” sebutnya.

Bahkan menurutnya, penularan terbesar terdapat pada Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga (IRT), dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena secara tidak langsung dapat merusak masa depan pembangunan  khususnya untuk wilayah Kabupaten Inhil.

Dengan demikian, pihaknya gencar melakukan pencegahan. Saat ini, telah tersedia 4 unit Klinik VCT yaitu di RSUD Puri husada,Puskesmas Tembilahan Kota, Puskesmas Tembilahan Hulu dan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Awak Radio Gemilang FM 92,6 Mhz melakukan kunjungan silaturahmi ke bagian satlantas di mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan. Sabtu (7/3)

Kunjungan awak radio milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini selain bersilaturahmi juga dalam rangka menjajaki jalinan kerjasama.

“Banyak program kepolisian yang bisa kita saling bekerjasama. Misalnya ikut mensosialisasikan tentang tertib berlalu llintas,” Ujar salah seorang Crew Gemilang FM, Ahmad Ali Nabfaren.

Menurutnya, mentaati peraturan berlalulintas adalah hal yang sangat penting . selain menjaga keselamatan diri pribadi juga tentunya menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. “Makanya kita merasa mensosialisasikan hal ini adalah hal yang teramat penting. Disamping tentunya berbagai hal lainnya,”Sampaikannya

Pada kesempatan itu, Kasatlanas Polres Inhil, AKP Ahmad Salmi berharap agar momentum tersebut dapat semakin mempererat jalinan kerjasama, sehingga bisa saling memberikan dukungan terhadap tugas-tugas Kepolisian terutama Bagian Satlantas, seperti memberikan informasi terbaru dan penting tentang situasi dan perkembangan lalu lintas di Kabupaten Inhil, khususnya Kota Tembilahan.

“Setidak-tidaknya, kami berharap ada perubahan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga terjamin keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain,” tutur Salmi. (Adi /Adv Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Forum Komunikasi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) lakukan aksi kampanye nasional yang dilakukan dibeberapa titik jalan Kota Tembilahan seperti Jalan Sudirman dan Jalan M Boya, Kamis (5/3/2015).

Aksi kampanye ini dilakukan serentak seluruh Indonesia yang diikuti sedikitnya 21 Provinsi. Pada aksinya, massa meminta kepada pihak terkait untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Bidan PTT oleh Kemenpan-RB.

“Permintaan ini kami lakukan karena Bidan PTT ini tidak mempunyai payung hukum layaknya tenaga kesehatan yang lain,” kata Ketua Forum Komunikasi Bidan PTT Kabupaten Inhil, Nur Apriyeni.

Sebelumnya, ia mengaku Forum Komunikasi Bidan PTT yang dipimpinnya telah melakukan pertemuan dengan DPRD, Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta meminta kepada Bupati agar rekom mereka sampai ke Kemenpan-RB untuk pengangkatan Bidan PTT pusat menjadi PNS pusat.

“Bidan PTT di Inhil berjumlah 115 Bidan dengan wilayah kerja pada 19 Puskesmas,” tuturnya.

Setelah melakukan aksi, massa langsung menggelar kegiatan sosialisasi berupa pemeriksaan ibu hamil, pemasangan implant dan penyuntikan KB.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan tetap berkomitmen, untuk membangun dan menanggulangi masalah kesehatan yang ada di daerah setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2015, Kamis (5/3/2015).

Kegiatanyang dipusatkan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini dihadiri jajaran Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kemendagri, BPJS, Diskes Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Barat, serta perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun tema yang diangkat pada kegiatan tersebut, yakni “Pembangunan kesehatan dari pinggir ke tengah dalam pemantapan Program Indonesia Sehat, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

Dikatakan, saat ini pihaknya terus berupaya menghasilkan berbagai langkah dan terobosan, guna penanggulangan masalah kesehatan, perbaikan kinerja dan menyatukan langkah dalam pembangunan kesehatan di Negeri Seribu Parit ke depan.

“Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kita semua perlu kerja lebih keras lagi, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk lintas sektor, pihak swasta dan masyarakat,” tutur Alvi.

Selain itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dan fokus dengan berbagai pendekatan, mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan beserta pendukungnya, kompetensi tenaga kesehatan, transportasi, penyehatan lingkungan, pemukiman sehat, pasar sehat, air bersih dan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

“Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, yang semuanya itu dapat tercapai dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) adakan pertemuan kemitraan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan, Selasa (3/3/2015).

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB di aula Kantor Dinkes Inhil Jalan M Boya Tembilahan ini diikuti seluruh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Inhil.

Kepala Dinkes Inhil Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kabid PPK DBK, Matzen mengatakan BPJS ini perlu regulasi peraturan dan ketentuan yang merupakan salah satu upaya pihak PBJS bagaimana caranya pihak Puskesmas bisa tau tentang ketentuan dan peraturan untuk pembayaran JKN bagi peserta BPJS Kesehatan.

“Puskesmas itu harus tau, terlebih Kepala Puskesmasnya, karena bisa saja kalau tidak sesuai dengan ketentuan itu tidak terinput datanya, jadi tidak bisa dibayarkan kepihak pemberi pelayanan, dalam hal ini pihak Puskesmas itu sendiri,” katanya.

Terkait persoalan pembayaran ini katanya lagi, bagi Puskesmas memang harus jeli dalam menangani. Apalagi pada bulan 5 ataupun bulan 6 mendatang tidak ada lagi yang namanya Jamkesmas, sebab pada bulan tersebut kartu Jamkesmas itu akan beralih menjadi kartu Indonesia Sehat.

Pada pertemuan pagi itu, diharapkannya kepada Puskesmas yang ada di Kabupaten Inhil untuk dapat melaksanakan apa saja yang disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan, dengan tujuan supaya terbina kerjasama yang baik, terutama pihak Puskesmas itu sendiri sebagai si pemberi pelayanan dan imbalan jasa sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

“Prosedur pelayanan peserta BPJS hampir sama dengan pelayanan umum tapi pasien itu harus membawa kelengkapan-kelengkapan salah satunya kartu peseta BPJS, maka peserta BPJS itu akan dilayanani seperti pasien umum sesuai standar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Yessy Rahmi mengaku untuk Puskesmas di Inhil ini sudah menyadari tertib administrasi dengan melakukan pencatatan semua kegiatan Puskesmas secara komprehensif dan lainnya, seperti timbulnya motivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal. (mirwan/advetorial)