TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan agar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Calon Jama’ah Haji (CJH) di bidang kesehatan bisa dipertimbangkan sebagai alokasi biaya secara keseluruhan terhadap pelaksanaan Ibadah Haji di Kabupaten Inhil.

Hal itu disampaikan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie terkait dengan Rancanangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ibadah Haji yang telah diusulkan oleh Pemda dan saat ini dibahas di Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Inhil.

Dikatakan Alvi, untuk bidang kesehatan, ada beberapa item yang dibayar oleh CJH, baik itu pada pemeriksaan tahap 1 dan 2, serta pemeriksaan laboratorium hingga nanti saat kepulangan CJH ke tanah air.

“Ketika pulang nanti, selama dua minggu CJH masih harus diawasi oleh tenaga kesehatan, khususnya terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit menular yang dibawa saat kembali ke kampung halaman,” tutur Alvi saat ditemui detikriau.org di sela-sela kunjungan kerja ke Kecamatan Concong, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Bappeda Inhil ini, pihaknya akan mengirimkan surat secara resmi kepada Pansus II DPRD, tentang rincian biaya-biaya yang dibayar oleh CJH tersebut sehingga bisa dibahas dalam Ranperda Ibadah Haji.

“Dengan begitu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh CJH di bidang kesehatan ini bisa dipertimbangkan sebagai alokasi biaya secara akumulatif terhadap keseluruhan biaya pelaksanaan Ibadah Haji di Inhil,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Depot Air Minum yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kota Tembilahan dan sekitarnya diminta untuk menjual dan menyediakan air minum yang layak dikonsumsi oleh para pelanggannya.

Hal itu mengingat tingginya kebutuhan air minum di kalangan masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi para pengusaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang, untuk mencari keuntungan dan penghasilan di Negeri Seribu Parit ini.

Kepala Dinas Kesehatan, Hj Alvi Furwanti Alwi melalui Kepala Seksi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Herman Mahat mengatakan, hingga saat ini jumlah DAM yang beroperasi di Kabupaten Inhil, khususnya di Kota Tembilahan dan sekitarnya terus bertambah.

“Sampai kini, DAM yang terdaftar sudah mencapai ratusan lebih. Itu semua sudah memenuhi syarat operasional, berdasarkan hasil uji kelayakan dan layak memproduksi air minum isi ulang berstandar,” tutur Herman, kemarin.

Dijelaskan Herman, untuk mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut tidak mudah, semua harus berdasarkan uji kelayakan dan melalui berbagai tahapan yang berlaku sesuai peraturan yang telah ditetapkan, sehingga apabila dalam proses pemeriksaan dan penelitian uji sample dinyatakan lulus, barulah sertifikat kelayakan memproduksi air minum isi ulang bisa dikeluarkan.

“Mereka (para pengusaha DAM) juga harus bersedia melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin pertiga bulan yang dilakukan pihak Diskes, guna mendapat izin memproduksi air minum isi ulang stiap tahunnya,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Herman, pihak Diskes Inhil rutin melakukan sosialisasi terhadap mekanisme dan peraturan-peraturan baru, serta kewajiban bagi seluruh pengelola DAM yang beroperasional di Kabupaten Inhil.

“Kami harapkan semua pihak terkait, baik itu dari DAM itu sendiri,  Diskes maupun masyarakat, dapat bersama-sama melakukan pengawasan, sehingga semua bisa berjalan sesuai harapan dan air yang dijual layak untuk dikonsumsi,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pusat diminta untuk membantu dan turut bersama-sama dalam memperbaiki kondisi kerusakan perkebunan kelapa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Inhil, H Rosman Malomo terkait dengan semakin parahnya kerusakan perkebunan kelapa di Negeri Seribu Parit, baik karena intrusi air laut maupun permasalahan lainnya.

Dikatakan pria yang berasal dari Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang ini, apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil saja, tentu tidak akan cukup untuk memperbaiki kerusakan perkebunan kelapa masyarakat selama ini.

Oleh karena itu, Wabup Rosman berharap kepada Pemprov Riau dan Pusat, untuk ikut ambil bagian dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga tidak semakin meluas.

“Jangan sampai keberadaan kelapa di Inhil hanya tinggal nama dan kenangannya saja,” tutur Wabup Rosman dalam sambutannya saat menghadiri salah satu kegiatan di Kota Tembilahan, belum lama ini.

Selanjutnya, Wabup Inhil dua periode ini menekankan agar permasalahan tersebut tidak terus dibiarkan dan harus menjadi prioritas utama untuk segera dibenahi serta dicari solusi dan jalan keluarnya bersama-sama.

“Mudah-mudahan ke depan, Inhil yang dikenal juga dengan sebutan hamparan kelapa dunia ini, bisa tetap ada dan terus dipertahankan hingga ke generasi-generasi berikutnya,” imbuhnya.(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie secara langsung melantik Kepala UPT Puskesmas Teluk Belengkong, Imam Santoso dan Kepala TU Puskesmas Concong, Reni Susilawati, Kamis (4/6/2015).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula Wijaya Kusuma Kantor Dinkes, Jalan M Boya Tembilahan ini turut dihadiri Sekretaris Dinkes, Ridwan MKes, para Kepala Bidang, Kasubbag dan aparatur di lingkungan Dinkes Inhil.

Pada kesempatan itu, Kadinkes  menyatakan bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang yang dinilai mampu dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Jadi, kepada Kepala Puskesmas Belengkong dan Kepala TU Puskesmas Concong yang baru dilantik saya harapkan dapat menjaga dan menjalankan kepercayaan yang telah diberikan ini,” tutur Alvi.

Selanjutnya, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini menginstruksikan kepada pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran dan berbagai pihak terkait di wilayah tugasnya masing-masing.

Langkah tersebut, lanjut Alvi, dalam rangka mendukung dan mensukseskan seluruh program pemerintah khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

“Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi diri dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2015 ini, seluruh desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperoleh dana pembangunan sebesar Rp 135 Miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal MM kemaren

Dikatakan Yulizal, memang saat ini pembangunan di tingkat desa sedang menjadi perhatian dan prioritas, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, akan ada banyak dana yang dikucurkan untuk membangun desa melalui berbagai program‎.

“Saat ini, pembangunan di tingkat desa memang menjadi fokus utama, disamping pembangunan di sektor perkotaan yang juga terus dilaksanakan,” tutur Yulizal.

Seperti melalui APBD Inhil, yang pada tahun ini dikucurkan dana melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sebesar Rp 135 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 30 miliar dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 105 miliar.

“Selain itu, ada juga bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana yang berasal dari APBD provinsi,” tambahnya.

Dana tersebut, lanjut mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Inhil ini, nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan desa dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan umum, jembatan, jerambah beton, dermaga, pesanggrahan, turap, jalan lintas, pagar desa, semenisasi lapangan sekolah, semenisasi lapangan desa, pengadaan mobiler desa dan bahkan sampai pada pembangunan kantor desa.

“Ada sekitar 54 miliar dana dari ADD yang diperuntukan bagi setiap desa di Inhil,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie melakukan pertemuan bersama Kadinkes Provinsi Riau, H Andra Sjafrik MKes, di ruang rapat pimpinan Kantor Dinkes Riau, Senin (1/6/2015).

Kedatangan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) PPSDK Dinkes Inhil, Rahmi Indrasuri ini bertujuan meminta penjelasan teknis, terkait dengan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, berupa ambulance air, ambulance desa roda tiga dan tenaga PTT untuk Puskesmas di Kabupaten Inhil.

“Kita juga mensinkronkan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi dan inovasi yang dibutuhkan sebagai dukungan dari Pemprov terhadap pelayanan kesehatan di Inhil,” tutur Alvi.

Selain itu, lanjut Alvi, pihaknya juga membahas berbagai persoalan yang menyangkut tentang alat-alat kesehatan bagi Pustu, seperti yang sudah diusulkan ke Pemprov Riau tahun anggaran 2016.

“Intinya, kita sangat mengharapkan bantuan yang maksimal dan tepat sasaran dari Pemprov Riau dalam upata meningkatkan pelayanan kesehatan di Negeri Seribu Parit,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadinkes Riau, H Andra Sjafrik menyatakan sangat menyambut baik dan akan segera merespon berbagai persoalan yang dibahas saat itu seperti melengkapi dokumen-dokumen sebelum pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi secara langsung.

“Ini dimaksudkan agar apa yang telah diusulkan tepat dan sesuai sehingga dalam pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak menemukan berbagai kendala dan hambatan,” imbuhnya.(adi/adv)