ARBindonesia.com, JAKARTA – Tiga tokoh besar nasional berurutan melontarkan kritik atas kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan wabah corona atau Covid-19.

Setelah KH Said Aqil Sirodj dan Din Syamsuddin, terbaru, kritik dilontarkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
(JK).

Kritik dua kali sosok yang pernah menjabar Wapres itu dinilai mewakili perasaan rakyat Indonesia saat ini.

Demikian disampaikan analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira kepada RMOL, Kamis (21/5/2020).

“Sekilas (kritikan JK) memang tampak rasional dan mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia dengan pendapatnya yang sangat rasionallah,” ucap Geradi.

Geradi menekankan, Covid-19 adalah sesuatu yang tidak bisa diukur cara mengalahkannya.

Selain itu, juga tidak diketahui sampai kapan virus asal Kota Wuha, China, itu bakal terus menjangkiti.
Tak hanya itu, juga tidak pernah diketahui kapan antivirus atau senjata untuk melawan corona.

“Maka dari itu, sampai sekarang pun saya pikir Pak JK juga menilai itu,” tekan dia.

Geradi menilai, bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah strategi yang jelas untuk mengalahkan Corona ini dengan cara apa pun.

“Justru yang terjadi sekarang adalah mau melonggarkan PSBB,” jelas Geradi.

Sehingga, lanjut Geradi, pernyataan Presiden Jokowi agar rakyat hidup berdamai dengan Corona merupakan pernyataan yang lucu.

“Ini saya pikir juga menjadi sesuatu yang lucu. Karena itu sama saja begini, kita tidak tahu bagaimana cara melawannya, tapi kita disuruh untuk merangkul musuh kita, gitu,” kritiknya.

“Padahal kita tidak punya pertahanan diri yang kuat untuk melawan musuh kita itu,” terang Geradi.

Karena itu, ia menilai bahwa pandangan dan penilaian publik itu muncul dipicu sendiri oleh pemerintah.

“Menurut saya ini pandangan yang sangat naif ya, seolah-olah Corona ini adalah seperti manusia dan bisa dihadapi dengan sebuah kompromi,” pungkasnya.
(rmol/ruh)

Sumber pojoksatu.id

Presiden Jokowi saat meninjau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk merawat pasien terjangkit COVID-19. Foto Setkab

ARBindonesia.com, JAKARTA – Ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat berdamai dengan wabah corona atau Covid-19 masih menuai polemik.

Bahkan, ajakan itu seakan mencerminkan sikap pemerintah yang ingin lepas tanggung jawab dari penanganan wabah virus asal Wuhan tersebut.

Demikian disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta (UNJ), Saiful Anam kepada RMOL, Minggu (10/5/2020).

“Jokowi sudah mulai ketahuan belangnya, ingin lepas dari jeratan tanggung jawab dari corona,” ujarnya.

Selain itu, Saiful menilai bahwa Presiden Jokowi terkesan ingin menggiring opini publik soal virus corona.
“Ia mulai ingin menggeser opini publik bahwa corona adalah penyakit biasa,” sambungnya.

Hal itu ditambah dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang pernah menyampaikan sejak awal bahwa penyakit lain lebih berbahaya daripada corona.

“Ini harus kita catat bahwa ada keinginan dari presiden untuk membiarkan begitu saja wabah ini terus menjangkiti masyarakat,” bebernya.

Karena itu, Saiful menilai pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu sangat berbahaya bila dugaan tersebut benar adanya.

Menurutnya, dengan fakta bahwa corona telah merenggut ratusan nyawa, sangat jelas bahwa virus tersebut tidak bisa dianggap sepele.

Sayangnya, sambung dia, tanggung jawab penanganan wabah tersebut justru tak diperlihatkan pemerintah.

“Bisa jadi pemerintah sudah tidak kuat menahan beban ini semua, kemudian ingin cuci tangan dan lepas tangan dari persoalan corona ini,” ulasnya.

Yang cukup disayangkan, bisa saja pernyataan Jokowi itu diartikan jauh lebih parah oleh publik.

“Sama halnya ingin mengatakan, sudahlah biarkan saja, yang kuat tetap bertahan dan yang tidak kuat biarkan meninggal,” pungkas Saiful.

Sumber pojoksatu.id

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera menyikapi rencana dari Persaudaraan Alumni 212 yang akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember mendatang.

Menurut dia, Prabowo-Sandiaga selaku calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu tak pantas diundang. Seharusnya, panitia mengundang Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin.

Karena, kedua orang itu adalah alumni dari kegiatan yang digelar pada 2016 silam, sementara Prabowo-Sandiaga tak hadir dalam acara itu.

“Itu sudah teracuni dengan kepentingan paslon. Harus dibatalkan ini acara jika bawa nama 212, karena 212 gerakan keagamaan bukan gerakan dukung Prabowo-Sandiaga,” ujar Kapitra, Senin (18/11).

Dia yang juga merupakan alumni 212 ini menegaskan, aksi bela Islam bukan milik Persaudaraan Alumni atau sekelompok ormas tertentu. Aksi itu, kata dia, sudah menjadi milik jutaan umat yang hadir .

“Sehingga yang harus diundang dalam reuninya adalah orang-orang yang hadir. Bukan orang yang tidak hadir seperti Prabowo-Sandiaga,” tegasnya.

Kapitra menerangkan, Presiden Jokowi memiliki peran banyak dalam aksi superdamai tersebut. Di antaranya mengakomodasi segala aspirasi yang datang dari umat Islam dan membiarkan pihak kepolisian menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama.

Sementara, saat itu juga banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Jokowi.

“Jadi dari sekian banyak upaya Jokowi waktu itu, harusnya yang diundang dalam acara reuni akbar ini kan Pak Jokowi,” tegas dia

Artikel ini sudah terbit dilaman jpnn.com dengan judul “Jokowi lebih pantas hadiri reuni 212 ketimbang prabowo”/https://www.jpnn.com/news/jokowi-lebih-pantas-hadiri-reuni-aksi-212-ketimbang-prabowo?

Jaringan Merah Putih (JMP) memberi bantuan modal usaha untuk keluarga Muhammad Arsyad, buruh kipas sate yang menjadi tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“JMP menyerahkan bantuan sebesar Rp 35 juta. Dana ini hasil dari iuran anggota,” ujar Ketua Presidium Jaringan Merah Putih, Nanik S. Deyang saat berkunjung ke kediaman Arsyad di kawasan Ciracas, Jakarta, Jumat (31/10).

Menurutnya, modal usaha diberikan karena Arsyad yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat bekerja dan sempat meringkuk di ruang tahanan Bareskrim Mabes Polri.

“Kami berharap ini benar-benar dimanfaatkan untuk menjalankan usaha, bukan untuk yang lain,” kata Nanik.

Dia menambahkan, orang tua Arsyad yang menerima bantuan pun berjanji akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Terlebih, penahanan Arsyad otomatis mengganggu kehidupan keluarganyai.

“Kami akan mendukung keluarga dan mengupayakan perlindungan selama dalam proses hukum,” tegas Nanik. (jpnn)

Jakarta (detikriau.org) – Minggu (26/10/2014) pukul 17.16 Wib, tepat di hari ke enam setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan susunan kabinet yang dinamainya “Kabinet Kerja”.

Dikatakan Jokowi, penempatan mentri didasarkan pertimbangan kemampuan dibidangnya, leadership dan managerial yang baik.

“kita ingin mendapatkan orang-prang yang bersih dan tepat, makanya sebelumnya kita juga konsultasikan dengan KPK dan PPATK “kata Presiden ke 7 RI ini.

Berikut Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil
6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly
15. Menkominfo: Rudi Antara
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin
28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan
32. Menristek dan Dikti: M.Nasir
33. Menpora: Imam Nahrawi
34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar. (dro/jpnn)

detikriau.org – Komisi Pemilihan Umum mengubah formasi debat calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014. Perubahan dilakukan karena para kandidat tidak menyepakati formasi awal yang ditawarkan KPU.

“Formasi peserta debatnya berubah karena kesepakatan dari dua pasangan calon, itu saja. ” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya, sebagaimana dilansir vivanews.co.id.

Menurut Ferry, debat perdana dan terakhir akan dihadiri oleh pasangan capres dan cawapres. “Capresnya dua kali, cawapresnya satu kali,” jelasnya.

Berikut jadwal debat capres-cawapres 2014:

9 Juni 2014
Tema debat capres dan cawapres: Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. Disiarkan SCTV, Indosiar dan Berita Satu.

15 Juni 2014
Tema debat capres: Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Disiarkan Metro Tv dan Bloomberg Tv.

22 Juni 2014
Tema Debat Capres: Politik Internal dan Ketahanan Nasional. Disiarkan TV One dan ANTV.

29 Juni 2014
Tema Debat Cawapres: Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Disiarkan RCTI, MNCTV.

5 Juli 2014
Tema Debat capres dan cawapres: Pangan, Energi, Lingkungan. Disiarkan TVRI dan KompasTV.(dro)