JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meningkatkan kekritisan di parlemen. Namun kekritisan yang dibangun ini didasari argumentasi yang kuat dan bukan kekritisan membabi buta.

SC Silaturahim Nasional (Silatnas) PKS, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS akan ikut memberikan kontribusi bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kontribusi yang diberikan PKS tidak dalam bentuk bergabung ke pemerintahan tapi di luar pemerintahan.

“Capres yang diusung PKS belum berhasil maka PKS di luar pemerintahan, maka harus dimaksimalkan peran di legislatif,” kata Abdul Hakim, kepada Republika Online (ROL), Senin (22/9).

Dalam posisinya PKS akan memerankan fungsi mencegah kemungkaran. Dalam arti, PKS akan mengawal kebijakan agar sesuai dengan undang-undang. Sikap kritis PKS menjadi jati diri PKS untuk amar ma’ruf nahi munkar. “Kekritisan harus lebih tajam, tapi tidak membabi buta.”

PKS yakin dengan kekuatannya di parlemen. Hal ini karena lebih dari 60 persen anggota legislatifnya yang terpilih di Pemilu 2014 mengenyam pendidikan sarjana.(republika)

Jakarta (detikriau.org) — Politisi partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta agar PDIP menghargai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. ia mengingatkan bahwa pemerintahan SBY baru berakhir pada tanggal 20 oktober mendatang setelah pelantikan.

“dulu PDIP jadi oposisi, jadi kebiasaan oposisi itu jangan dibawa-bawa, jadi hargailah, belum memerintah udah beri perintah,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari voa-islam.com. rabu (3/9/2014)

urusan ‘hobi’ menjual aset negara itu katanya sudah menjadi ‘watak’ PDIP. Karena itu, Partai Demokrat mengingatkan PDIP terkait rencana penjualan pesawat kepresidenan. Demokrat meminta PDIP tidak mengulang kebiasaan untuk menjual aset negara.

Rencana penjualan pesawat kepresidenan itu mengingatkan kebiasaan PDIP menjual aset negara ketika memerintah. Nurhayati juga mengingatkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati menjadi presiden menjual Indosat yang merupakan aset negara.

“Kebiasaan lama jangan diulang-ulang, belum apa-apa sudah menjual aset. Mengingatkan kita, kebiasaan lama jangan selalu menjual-jual aset. Kalau dulu memerintah hobinya menjual aset,” kata Nurhayati.

Sebab, kata dia, pembelian pesawat kepresidenan itu tidak serta merta untuk kepentingan pribadi. “Ketika membeli pesawat itu tak serta merta, tapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat,” katanya.

Usul penjualan pesawat kepresidenan dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Dia meminta presiden terpilih Jokowi untuk menjual saja pesawat kepresidenan karena tidak mencerminkan pemimpin yang sederhana. “Saya mau usulin pesawat presiden dijual,” kata Ara, di Jakarta, Senin (1/9/2014) yang lalu.

Penjualan pesawat kepresiden itu, dikatakan akan mengurangi beban pemerintah yang sudah dililit defisit APBN.

Di zaman Mega berkuasa, juga sudah pernah menjual kapal super tanker, kemudian Indonesia menyewa untuk mengangkut minyak.(dro)

Jakarta (detikriau.org) – Bupati Inhil mengharapkan masyarakat yang ada di perantauan untuk ikut serta membangun daerah asalnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Inhil saat buka puasa bersama dengan masyarakat Inhil di Jakarta yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Inhil (KKIH) bertempat di Hotel Grand Sahid Jalan Jendral Sudirman Jakarta, Sabtu (12/7/2014) kemaren.

“Jika bandara Tempuling sudah aktif, masyarakat Inhil yang ada di perantauan tentunya akan lebih mudah untuk pulang dan bersama-sama membangun kampung halaman,” Sampaikan Bupati dalam kata sambutannya

Bupati juga mengenalkan berbagai program yang digulirkannya semenjak dia dilantik menjadi bupati inhil serta mengajak kepada masyarakat inhil yang bertempat tinggal dijakarta untuk ikut berperan aktif dalam membangun inhil.

Buka puasa bersama dilanjutkan teraweh dan dialog bersama. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Skpd dan Para Camat.(Ahmad Tarmizi/adv pemkab inhil)

JAKARTA– Pemerintah Republik Indonesia mengecam agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak. Menurut pemerintah RI, tindakan Israel ini adalah satu lagi hambatan bagi proses perdamaian dengan Palestina.

“Indonesia mengecam aksi militer Israel di Gaza; suatu tindakan yang telah menimbulkan banyak korban sipil yang tidak berdosa di kalangan Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina-Israel,” ujar Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam pernyataannya, Kamis 10 Juli 2014, tulis vivanews.

Sedikitnya 61 orang meninggal dunia dalam serangan brutal roket Israel ke Gaza sejak awal pekan ini. Di antara korban syahid adalah 13 anak-anak yang termuda berusia 18 bulan. Banyak bangunan rumah warga sipil hancur lebur dihajar roket Israel.

“Tindakan Israel ini perlu ditentang. Suatu aksi militer yang semakin menambah penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat selama ini sebagai akibat pengepungan oleh Israel yang tiada lain merupakan suatu “collective punishment” terhadap rakyat Palestina,” kata Marty.

Marty melanjutkan bahwa inti permasalahan adalah pendudukan Palestina oleh Israel yang harus segera diakhiri melalui proses perundingan. Di antara solusi yang harus diambil adalah mencapai visi dua negara yang hidup berdampingan (two states solution).

Dalam kaitan ini, kata Marty, melalui Perutap RI di PBB, Indonesia akan bekerja sama dengan Palestina, sesama negara GNB, OKI dan negara-negara lainnya dalam mendorong kepedulian internasional mengenai perkembangan di Gaza.

“Menghadapi sikap Israel ini, Dewan Keamanan-PBB, PBB pada umumnya dan masyarakat internasional secara keseluruhan perlu menekan Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Lingkaran kekerasan di kawasan perlu diakhiri,” kata Menlu RI. (*)
– See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/07/10/pemerintah-ri-kecam-agresi-milter-israel-ke-gaza.html#sthash.5vpJTJuW.dpuf

Partai tengah mempersiapkan sanksi untuk Ruhut

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya telah mempersiapkan sanksi untuk Ruhut Sitompul. Ruhut dianggap Max memanipulasi nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Akibat manuver Ruhut, SBY dituduh melakukan politik dua kaki. Itu sangat menyakitkan kami sebagai kader partai,” kata Max ketika dihubungi VIVAnews, Kamis 26 Juni 2014.

Menurut Max partainya memiliki prosedur untuk menjatuhkan saksi terhadap kader-kadernya, yakni melalui dewan kehormatan. Namun, menurut Max, Demokrat tidak akan seperti Partai Golongan Karya yang memecat kadernya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Max dukungan yang dideklarasikan Ruhut adalah hak pribadinya. Max mengatakan saat ini Demokrat secara organisasioal memang mengambil sikap netral dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014.

“Namun sebagian besar memang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,” ungkapnya.

Partai Demokrat telah menggeser Ruhut dari Komisi Hukum DPR, Selasa 24 Juni 2014. Ruhut kini ditempatkan di Komisi Perdagangan. Dia dirotasi karena dianggap mencemarkan nama baik SBY.

Langkah Ruhut mendukung Joko-Kalla, menurut Demokrat, bukan alasan di balik keputusan menggeser politisi kelahiran Medan itu. Yang jadi masalah, Ruhut kerap menyebut SBY dalam menjelaskan motifnya mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

sumber: viva.co.id