JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo dan partai pengusungnya yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat (KIH) tidak bisa berbuat apa – apa. Meskipun mereka memenangkan pemilu kemarin, tapi mereka tidak bisa menikmati hasil kemenangan.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyatakan mereka ibarat petani yang sudah banting tulang menanam, tapi ketika panen, tidak bisa menikmati hasilnya. “Sia – sia,” paparnya, saat dihubungi, Kamis (9/10).

Memang benar status Jokowi dan partai pengusungnya PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI, adalah pemenang pemilu. Tapi kemudian, karena kelemahan mereka tidak mampu membangun lobi politik yang kuat, membuat mereka terjerembab dalam ancaman penjegalan di parlemen.

Jokowi memang presiden terpilih, tapi kemudian, papar Hendri, belum tentu bisa menjalankan pemerintahan di negeri ini dengan baik. Bisa jadi dia hanyalah boneka kekuasaan. Yang menyetir nantinya adalah koalisi merah putih.

Belum lagi Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dia pernah mengklaim Jokowi sebagai petugas partai. Hal ini menandakan Jokowi sangat mungkin disetir oleh Megawati.

Jokowi dan Megawati Soekarno Putri terutama melupakan satu hal mendasar, membangun lobi politik yang kuat. Kekakuan Megawati dalam membangun komunikasi politik menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi.

sumber: republika

JAKARTA – Putri Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputri menyerukan agar pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada 20 Oktober nanti ditangguhkan terlebih dulu. Rachmawati beralasan, sebaiknya ada proses klarifikasi terlebih dulu terkait kasus hukum yang diduga melibatkan presiden terpilih itu.

Permintaan Rachmawati itu disampaikannya usai menyerahkan “Petisi Rakyat Menggugat” kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto di Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).  “Saya meminta hold (tahan) dulu (pelantikan), klarifikasi dulu kasus hukumnya Jokowi. Sudah jelas kok banyak rekeningnya, belum lagi dia itu siapa,” kata Rachmawati yang duduk di atas kursi roda.

Rachmawati menambahkan, permintaan tentang penundaan pelantikan itu bukan saja didasari kasus hukum yang diduga menyeret Jokowi. Sebab, Rachmawati menuding mantan Wali Kota Solo itu membawa kepentingan asing.

“Yang menyakitkan saya (Jokowi) ini membawa kepentingan-kepentingan kapitalis, asing, sama etnis tertentu. Saya gak mau rasis ya, tapi ada kepentingan etnis tertentu yang dibawa. Ini kan republik ini bukan milik dia saja,” tegasnya.

Mantan petinggi Partai NasDem itu juga menyebut penyelenggaraan pemilu presiden lalu sarat kecurangan.  “Kecurangan masih betul-betul terjadi kok. Saya sendiri menyaksikan di mana ada sebuah tayangan TV, masa hasil Pilgub (saat) Jokowi menang dicopypaste untuk pilpres, itu memanipulasi,” sebut Rachmawati.

Adik Megawati Soekarnpoputri itu pun berharap DPR mengakomodir petisi untuk menunda pelantikan Jokowi. Soal mekanisme penundaan, Rachmawati menyerahkan hal itu ke DPR RI.

“Ini ada kepentingan yang lebih besar yang perlu kita buka mata lebar-lebar. Sebentar lagi Indonesia ini akan pecah dikuasai bangsa asing. Ingat ini. Jadi pengaduan saya harus ditanggapi secara objektif bukan subjektif,” tandasnya.(fat/jpnn)

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten. Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.

Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu. Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.

Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara. “Ternyata visi-misi Jokowi yg disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?”

Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPU mengandung filosofi yang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18). “Apakah Jokowi paham visi-misi yg dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu alam?”

Yang jelas, kata dia, budaya di PDIP yang memperjuangkan ideologi proklamator Sukarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat. “Sebenarnya Kultur politik PDIP yang mewarisi Sukarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD.”

sumber: Republika

JAKARTA — PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada.

PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR.

“Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet),” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Keputusan SBY mengeluarkan perppu meyakinkan PDIP untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik di parlemen mau pun pemerintahan.

Tjahjo mengatakan, komunikasi intensif terus dilakukan PDIP dan partai pengusung Jokowi-JK. “Saya kira kerja sama intensif terus dibangun, Hanura, dan Nasdem kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga sudah bertemu dengan SBY dan tokoh politik partai lain. Menurutnya, tawaran kursi kabinet merupakan hal wajar dalam proses tawar menawar politik.

“Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun,” katanya.

sumber: republika

JAKARTA – Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Salim Said mengatakan Indonesia harus mewaspadai lahinya gerakan Komunisme Gaya Baru (KGB). Gerakan ini akan memasukkan nilai-nilai komunisme ke dalam gerakan lain tanpa menyebut nama komunis.

“Komunisme secara kelembagaan di Indonesia sudah bangkrut. PKI (Partai omunis Indonesia) berkembang di dalam pemerintah yang berezim otoriter bukan demokratis,” ujarnya saat menghadiri Halaqoh Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia, di Kantor MUI Jakarta, Rabu (1/10).

Salim melanjutkan saat ini berbeda jauh dengan zaman saat PKI timbul dan berkembang. Menurutnya PKI hanya bisa tumbuh di zaman yang otoriter, seperti yang terjadi sebelum reformasi. Namun sebaliknya, PKI tidak bisa hidup di era demokrasi. Sebab PKI tidak memiliki common enemy, untuk dijadikan bahan konsolidasi.

Menurutnya Indonesia tidak akan menjadi negara besar tanpa mengusung sistem demokrasi yang baik. Banyaknya bangsa, keyakinan dan ideologi di dalam indonesia, kata dia, mengharuskan Indonesia memperbaiki sistem berdemokrasi.

“Jika ada kekurangan dalam berdemokrasi maka yang bisa menjawab kekurangan tersebut adalah waktu dan proses,” ujar dia.

Dia menyayangkan mundurnya proses demokrasi di tanah air. Salim menyebut, kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan pencabutan hak rakyat untuk memilih kepada daerah. “Karena, demokrasi urusan semua elemen bangsa, bukan cuma elit partai saja,” ujar dia.

Sebab menurutnya dalam negara demokrasi, semua orang berpartisipasi. Secara terbuka, Salim menyatakan bahwa sistem demokrasi merupakan lawan dari pada gerakan komunisme. PKI yang lahir dari Syariat Islam (SI) tidak bisa hidup di dalam iklim yang demokratis.

Ia menjelaskan, PKI selalu menganggap kelompok di luar PKI sebagai musuh. Sehingga, kata dia, PKI melakukan pembantian terhadap lawan musuhnya. “Seperti pembantaian di Madiun, Jawa Timur pada 1948,” katanya.

Menurut Salim, dalam sejarahnya PKI merupakan pecahan dari SI. Dalam membaca situasi politik kala itu, SI terbagi menjadi dua. Kelompok pertama merasa kurang puas dengan ide perlawanan Islam. Lalu mereka menemukan cara pandang yang lebih pas dalam ajaran Komunisme. Maka kelompok pertama ini mendirikan PKI.

Kelompok lain adalah kelompok yang tetap bertahan pada gerakan Islam yang tidak revolusioner, dan tetap berada di dalam SI. Perpecahan itu, kata Salim dikarenakan Islam memang belum menjadi gerakan sosial dan politik. Namun, Islam baru sebatas gerakan keagamaan.

Citra PKI menjadi buruk usai gerakan 30 September 1956. PKI dianggap mendalangi sejumlah pembunuhan terhadap para jendral di Jakarta. Sejak saat itu, nama PKI meredup dan organisasi tersebut menjadi salah satu organisasi yang dilarang di Indonesia.

Memperingati sejarah G30S/PKI, MUI menggelar halaqoh Nasional yang mengangakat tema, “Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme Gaya Baru di Indonesia”. Acara tesebut diangkat dengan harapan agara Masyarakat tetap mewaspadai gerakan komunisme di Indonesia.

sumber: Republika

Fraksi Demokrat mengaku tidak mendapatkan dukungan pada saat lobi

Jakarta – Semalam, dalam rapat paripurna DPR, Fraksi Partai Demokrat walk out dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengaku tak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi.

“Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Syarif mengatakan setelah tak mendapatkan dukungan dalam lobi fraksi, partai ini tak mendapatkan dukungan, partainya akhirnya memutuskan untuk walk out.

“Pada saat lobi fraksi tidak ada dukungan, ketua fraksi kami melihat bahwa tidak ada dukungan. Ya, akhirnya walk out,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Syarief mengatakan partainya belum berpikir untuk melakukannya. “Kalau uji materi, saya pikir kami belum sampai ke sana. Saya melihat saja perkembangannya nanti,” katanya.

Pada sidang paripurna yang berakhir Jumat 26 September 2014 dinihari, sebanyak 229 anggota DPR memilih opsi pemilukada oleh DPRD dan 135 legislator memilih pemilukada langsung oleh rakyat.

Opsi pertama didukung Partai Golkar (73 dari 84 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Partai Gerindra (22 anggota). Sedangkan pilihan kedua didukung PDIP (88 anggota), PKB (20 anggota), dan Hanura (10 anggota). Kelompok ini mendapatkan tambahan dukung dari sejumlah anggota fraksi lain yang berbeda sikap, yaitu 11 suara dari legislator Golkar dan 6 suara dari Partai Demokrat. (Vivanews)