JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengatakan guru honorer tidak akan dikhususkan untuk mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP),  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurutnya tidak elok jika memasukkan guru ke dalam golongan miskin.

“Kami tidak ingin guru masuk ke dalam golongan miskin makanya tidak akan mengkhususkan KIP, KIS, KKS buat guru. Guru honorer yang gajinya kecil arahnya ingin diubah saja statusnya sehingga gajinya jadi lebih baik,” kata Anies di Jakarta, Senin, (24/11).

Menurutnya gaji guru seharusnya tidak  di bawah UMR, sebab pekerja pabrik saja ada pengaturan upah minimal. “Jangan sampai guru yang  mendidik anak-anak orang lain. Namun  dia sendiri tak punya cukup uang untuk menyekolahkan anak-anaknya,”kata Anies.

Namun, lanjutnya, kalau guru honorer memang sudah termasuk dalam golongan kurang mampu, secara otomatis mereka mendapat KIP, KIS, KKS. Secara struktural, ujar Anies, pengelolaan guru akan berubah. Kemendikbud akan membentuk  direktorat jendral khusus yang  akan mengurus guru tersendiri.

Ia menambahkan, selama ini pengurusan guru terpencar-pencar. Sehingga pengurusan guru juga tidak fokus. (republika)

“Lowongan Dosen Juga Sepi Peminat”

JAKARTA – Fenomena menarik muncul dalam tes CPNS 2014 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk tahun ini, jumlah peminat untuk menjadi dosen menurun. Selain itu juga ada ratusan formasi CPNS baru yang tidak ada pelamarnya.

Kepal Biro Kepegawaian Kemenag Mahsusi menjelaskan, total calon peserta ujian CPNS di Kemenag berjumlah 12.552 orang. Dari jumlah itu, lowongan pekerjaan yang tersedia mencapai 2.096 kursi.

“Setelah selesai masa pendaftaran, ternyata tidak semua formasi yang tersedia terisi semuanya,” katanya di Jakarta kemarin.

Kekosongan untuk sejumlah formasi itu disebabkan murni tidak ada pelamar. Selain itu juga tidak ada peserta ujian yang nilai tesnya mencapai passing grade tes kompetensi dasar (TKD). Sehingga seluruh peserta ujian itu gugur dengan sendirinya.

“Untuk formasi yang kosong-kosong itu, kuotanya kita kembalikan lagi ke panitia seleksi nasional CPNS 2014,” jelas dia. Formasi yang tidak terisi ini juga terjadi dalam tes CPNS 2013 lalu. Saat itu dari 396 formasi, yang terisi hanya 269 formasi.

Mahsusi menerangkan kekosongan formasi diantaranya ada di formasi dosen yang sangat spesifik seperti akuntansi syariah. Dia mengakui disiplin ilmu akuntansi syariah baru berkembang beberapa tahun terakhir.

Sehingga belum banyak masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan untuk menjadi dosen akuntansi syariah.

Selanjutnya Mahsusi menjelaskan fenomena berkurangnya peminat dosen. Dia mengatakan menurunnya pelamar formasi dosen ini menunjukkan penurunan minat menjadi CPNS secara umum. Dia mengatakan rata-rata saat ini untuk formasi dosen yang menyediakan lowongan 50 kursi, hanya dilamar sekitar 100-150 orang saja.

“Sehingga tingkat persaingannya 1:2 atau 1:3. Padahal dulu bisa lebih besar dan ketat persaingannya,” katanya.

Salah satu dugaan penyebab minimnya peminatan dosen ini, terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tes CPNS yang dilaksanakan hampir serentak di seluruh Indonesia.

Sementara itu dalam tes CPNS 2014 mulai dibuka lowongan yang boleh dilamar dari semua rumpun disiplin ilmu.

Untuk kelompok lowongan yang terbuka untuk semua disiplin ilmu ini, Mahsusi mengatakan peminatnya sangat besar. Lowongan untuk kelompok ini biasanya mengisi jabatan staf dan fungsional umum.(jpnn)

JAKARTA (detikriau.org) – Mentri Dalam Negri Tjahyo Kumolo menolak untuk menandatangani APBD Riau tahun 2015. Mendagri juga meminta. agar APBD Riau itu diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD.

Dikutip dari riauterkini.com, Jumat (7/11/14) mendagri Tjahyo Kumolo memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Aryadjuliandi Rachman. Pertemuan untuk membahas dugaan terjadi pemalsuan APBD Riau 2015 yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebelum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Tadi pejabat Riau meminta putusan mendagri jangan kami ini disalahkan. Saya bilang kamu salah karena APBD itu diputuskan‎ bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan Mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun),” ujar Tjahjo kepada wartawan di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/11/14).

Ini besar (pemalsuan APBD Riau). Enggak mungkin soal receh. Jadi sekarang dikembalikan, kata Mendagri

Sebelumnya, kepada riauterkini.com, salah seorang pejabat penting di Kementerian Dalam sempat mengungkapkan temuan indikasi pemalsuan APBD Riau 2015 oleh Annas Maamun.

Temuan tersebut hasil dari upaya Kemendagri membandingan terhadap APBD Riau Tahun 2015 Rp 10,7 triliun yang disahkan DPRD Riau pada 4 September 2014 lalu, dengan dokumen APBD Riau yang dipalsukan. “Bedanya sangat jauh, rupanya APBD Riau mau dibagi-bagi ke kroni-kroninya Annas Ma`amun,” ujar pejabat yang menolak namanya dipublikan tersebut.

Kemendagri, lanjutnya, telah melakukan evaluasi total terhadap APBD Riau yang asli. Sebagaian besar mata anggaran yang diusulkan dalam APBD Riau Tahun 2015 telah dilakukan pencoretan dan koreksi. Namun, Donny enggan menjelaskan mata anggaran mana yang dicoret atau dikoreksi, termasuk apakah usulan APBD Riau Tahun 2015 Rp 10,7 triliun ditolak.

Atas temuan tersebut, Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasinya. Namun, ia belum bisa memastikan temuan kapan bakal diumumkan atau ditindaklanjuti ke aparat penegak hokum. (dro/rtc)

JAKARTA – Sejumlah pengamat dan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia siang tadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK segera memeriksa menteri di Kabinet Kerja yang baru sepekan dilantik, karena diduga mendapat tanda merah atau kuning dalam hal rekam jejak di kasus korupsi.

“Ini semacam pertanggung-jawaban KPK karena sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjut,” kata salah satu perwakilan dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti di KPK, Jakarta, Senin (3/11).

Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan pihak legislatif ke KPK.

Ada enam menteri di Kabinet Kerja yang dianggap perlu ditelusuri rekam jejaknya. Mereka adalah adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang perlu segera ditelusuri KPK adalah Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. “Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya masalah hukum,” kata Karyono menjelaskan alasan mereka menyerahkan nama-nama itu ke KPK.

Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK agar memprioritaskan penelusuran terhadap menteri dan pimpinan DPR yang telah disebut terindikasi korupsi. Menurut Chalid, jika bisa diprioritaskan maka bisa meminimalisir terjadi korupsi.

“Kalau ini bisa diprioritaskan maka dampaknya akan sangat besar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari,” tandasnya.(jpnn)

Jakarta – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menggelar rapat paripurna perdana. Dalam rapat tersebut, koalisi pro Jokowi itu juga memilih pimpinan DPR tandingan.

Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menilai kelahiran DPR tandingan merupakan bentuk frustrasi Koalisi Indonesia Hebat. “Koalisi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK dinilai gagal dalam melakukan manuver politik dan lobi di parlemen,” kata Dian kepada Tribunnews.com, Minggu (2/10/2014).

Kegagalan itu, menurut Dian, makin paripurna ketika Pramono Anung, politikus kawakan PDI Perjuangan, menolak mengisi jabatan Ketua DPR tandingan. Keberadaan DPR tandingan diprediksi tidak akan berlangsung lama.

“Ini dikarenakan efek bola salju dari manuver KIH itu sangat negatif,” katanya.

Bahkan, ujar Dian, mulai ada cibiran untuk pilpres atau presiden tandingan. Awalnya, KIH bermimpi DPR tandingan akan mendapat posisi tawar di DPR dan mendapatkan respons Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi yang menguasai alat kelengkapan DPR.

“Tapi, gayung tidak bersambut. PDI Perjuangan sebagai partai besar dan motor KIH harus mencoba mencari exit strategy mengatasi persoalan tersebut. Bisa saja melakukan pendekatan atau lobi-lobi dengan partai-partai dengan yang tergabung dengan KMP,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan manuver ini bisa berhasil apabila PDI Perjuangan dalam melakukan dialog politiknya tidak menggunakan pendekatan sebagai partai pemenang Pileg 2014. “Tetapi sebagai mitra partai di DPR,” kata Dian.

Diketahui, lima fraksi yang menggelar rapat paripurna tandingan yakni PDIP, Hanura, PKB, NasDem dan PPP. Mereka juga menunjuka pimpinan DPR sementara yakni Ida Fauziah dari fraksi PKB; Effendi Simbolon (PDIP); Dossy Iskandar (Hanura); Syaifullah Tamliha (PPP); Mayjen (Purn) Supiadin Aries (Nasdem).

JAKARTA – Penyidik Mabes Polri akhirnya membebaskan Muhammad Arsyad, buruh sate yang ditetepkan sebagai tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo.

Kepastian mengenai penangguhan penahanan dismapaikan langsung tim penyidik kepada Mursida, ibu Muhammad Arsyad, usai menjenguk ke tahanan Bareskrim Mabes Polri. “Ibu ke dalam sekarang, anak ibu, kita mau kasih (pulangkan) hari ini,” ungkap salah satu penyidik di Mabes Polri Jakarta, Jumat (31/10).

Mursida merasa senang dengan kabar tersebut. Dia pun langsung masuk kembali ke ruang Bareskrim Polri bersama penyidik dan didampingi kuasa hukumnya.

Sebelumnya, tadi pagi Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjenguk Muhammad Aryad. Fadli meminta Kapolri tidak menahannya, dan menyatakan bersedia menjadi jaminan.(jpnn)