TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Inhil yang baru AKBP Hadi Wicaksono Sik  yang menggantikan Kapolres Inhil yang lama AKBP Suwoyo Sik Msi di Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (28/5/2015).

Selain Bupati, juga dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan sejumlah camat di Inhil serta seluruh personil Polres Inhil.

Usai Sertijab ini, Bupati mnyampaikan sambutan baik dan menerima dengan baik kedatangan Kapolres yang baru. Diharapkannya kedepan, mitra terhadap kepemerintahan di kabupaten Inhil dapat semakin ditingkatkan.
“Atas nama pemerintah, kekompakan dalam membangun daerah itu yang kami harapkan. Yang jelas terus kita upayakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Terkait ditinggalkan jabatan oleh Kapolres lama, menurut Bupati, selama bertugasnya AKBP Suwoyo kurang lebih 1 tahun 10 bulan ini sudah cukup memberikan kontribusi terhadap kinerja kepemerintahan Inhil.

Sementara itu, Kapolres Inhil yang baru, AKBP Hadi Wicaksono saat dikonfirmasi mengaku sangat terkesan hadirnya di Kabupaten Inhil ini, sebab menurutnya masyarakat Inhil ini tampak menerimanya untuk bertugas.

Selain itu, ia juga baru sadar, kalau di Kabupaten Inhil ini ternyata banyak potensi yang memang patut untuk dikembangkan, pada intinya, ia siap membantu kinerja kepemerintahan Pemkab Inhil dalam mengembangkan Kabupaten seribu parit ini.

Kapolres Inhil yang lama, AKBP Suwoyo Sik Msi yang bakal menjabat sebagai Kapolresta Dumai nantinya mengungkapkan banyak kesan selama bertugas di Kabupaten Inhil ini.(advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Berbagai permasalah yang timbul di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini, dinilai karena faktor banyaknya jabatan yang dipegang oleh aparatur yang memang tidak ahli dibidangnya, sehingga kinerja yang dihasilkan pun tidak maksimal.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junadi saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Junaidi, berbagai permasalahan seperti minimnya infrastruktur, kerusakan perkebunan kelapa dan lain sebagainya adalah akibat dari penempatan aparatur, khususnya para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak pada tempatnya.

“Seperti diriwayatkan dalam Hadist Rasulullah SAW, yakni jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,” tutur Junadi.

Oleh karena itu, Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan, jika Bupati benar-benar ingin memajukan Negeri Seribu Parit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hendaklah dapat memilih kepala SKPD yang memang ahli serta menguasai tugas dan tanggung jawab di instansi yang dipimpinnya.

“Ke depan, kita harapkan aparatur yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk memegang jabatan, hendaknya dapat berkerja dengan baik dan maksimal, dalam upaya membangun dan memajukan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan segera mengganti jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

“Sekitar seminggu kedepan jabatan Plh Kepala DTPHP Inhil itu kita ganti menjadi Plt, karena sudah terlalu lama Dinas itu kekosongan Kepala, sedangkan jabatan Plh itu tidak boleh lama,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, H Syaifuddin kepada awak media, Kamis (12/3/2015).

Ia menerangkan, digantinya nama gelar jabatan tersebut karena kepala dinas yang definitif itu terlalu lama menjalani proses kasus yang membelitnya, padahal dinas itu membutuhkan pemimpin yang bisa memutusan sesuatu pekerjaan serta membuat suatu kebijakan.

“Jabatan Plh itukan hanya sebatas melanjutkan pekerjaan si pejabat definitif yang berhalangan saja, tapi pejabat definitifnya kita tidak tau sampai kapan menjalani proses dan ini menjadi suatu kendala bagi dinas, maka kami membuat kebijakan untuk mendudukan Plt,” terangnya.

Dijelaskan, jika jabatan Plt Kepala dinas itu di SK kan, maka dinas tersebut akan ada kebijakan tersendiri layaknya memiliki kepala difinitif, dan ini akan terwujud seminggu kedepan.

“Yang jelas Plt Kepala dinas itu orang harus ligat bekerja dan tidak merangkap jabatan kepala Satker,” tutupnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meski terbuka untuk umum, namun yang mendaftar dan mengikuti fit and proper test untuk jabatan direktur utama PDAM Tirta Indragiri yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) hanya diikuti oleh satu orang.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM  usai melakukan fit and proper test bagi calon direktur PDAM Tirta Indragiri di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (11/2/2015).

“hanya satu orang yang mengikuti, padahal terbuka untuk umum. kalau Bupati anggap ini tidak layak maka bisa saja peluang untuk jabatan dirut ini dibuka lagi,” sampaikan Sekda.

Diterangkan, memang saat ini bukan Bupati langsung yang melakukan fit and proper test tersebut, namun hasil dari semua yang didapatnya akan disampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Inhil.

“Bupati yang menentukan layak atau tidaknya, kita hanya menyampaikan point-point serta nilai-nilainya saja yang didapat selama pelaksanaan fit and proper test ini,” tutup Alimuddin.

Sebagaimana diketahui, sejak ditinggalkan Dirut PDAM Tirta Indragiri sebelumnya, Kemas Yusfery yang kini menjabat sebagai Dirut PDAM Pekanbaru. Kursi Dirut perusahaan daerah pengelola air bersih di kabupaten Inhil ini hanya dijabat oleh Pelaksana tugas, Edywan Shasby.

Untuk memaksimalkan pelayanan PDAM TI, Pemkab Inhil mengupayakan untuk merekrut seorang Direktur tetap. Kesempatan untuk menduduki jabatan ini sebelumnya sudah disampaikan Pemkab Inhil secara terbuka. Namun sayangnya hingga batas akhir pembukaan lowongan ini nyatanya hanya mendaftar seorang calon.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat mendesak pihak PLN menempatkan tenaga professional untuk menduduki jabatan penting di jajaran PLN Rayon Tembilahan. Pemutusan pasokan listrik yang semakin hari semakin parah dinilai sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

Menurut salah seorang warga Tembilahan, Indra Gunawan, pemadaman yang kini semakin kerap terjadi jelas menunjukkan ketidakmampuan tenaga-tenaga yang menduduki jabatan strategis pada PLN Rayon Tembilahan. Selama ini menurutnya pihak PLN selalu menuntut masyarakat pelanggannya memenuhi semua kewajiban tepat waktu. Tidak mengindahkan, sanksi denda keterlambatan secara otomatis pasti diberlakukan.

Namun apabila PLN yang tidak mampu memenuhi kewajiban, masyarakat hanya diminta bersabar tanpa ada sedikitpun mendapatkan sanksi atas ketidakmampuannya.

“Ini namanya tidak adil. PLN hanya mau menang sendiri. Kita masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Bayar telat, rekening tagihan pasti membengkak. Tapi disaat mereka yang tidak memenuhi kewajiban, paling banter PLN menyampaikan permintaan maaf.” Kritik Indra melalui detikriau.org di Tembilahan, Rabu (28/1)

Tidak hanya aktifitas masyarakat terganggu akibat terjadinya pemadaman listrik, bahkan berbagai peralatan elektronik juga menjadi sangat mudah rusak. Ia bahkan juga menduga pemadaman yang kerap terjadi secara berulang-ulang akan menjadi penyebab tagihan listrik menjadi membengkak.

“Tak ada kata lain. PLN harus mampu menempatkan tenaga-tenaga professional jika ingin memperbaikai krisis listrik yang terjadi saat ini,” Tambah Indra

Hendra, masyarakat Tembilahan lainnya juga mengaku kecewa dengan kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan yang semakin hari dinilai semakin anjlok. Ia juga mendesak harus ada langkah konkrit  dari manajemen PLN Riau untuk menuntaskan persoalan ini.

“Kami masyarakat tidak mengerti bagaimana caranya. Yang jelas kami juga menuntut hak-hak kami sebagai pelanggan untuk tidak terus dikecewakan,” Pinta Hendra. (dro)