TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam waktu dekat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berencana akan memanggil pihak PLN, PDAM Tirta Indragiri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) guna membahas tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan pelayanan masyarakat.

Rencana tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemutusan aliran listrik oleh PLN terhadap PDAM Tirta Indragiri, sehingga berimbas pada sulitnya akses air bersih ke para pelanggan.

Dikatakan Iwan, pihaknya telah menghubungi PLN Rayon Tembilahan, untuk meminta klarifikasi terkait pemutusan aliran listrik di PDAM Tirta Indragiri.

“Pihak PLN sangat bermohon maaf, karena pemutusan aliran listrik terhadap PDAM ini merupakan instruksi dari pusat,” tutur Iwan kepada awak media usai rapat di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan Iwan, pemutusan aliran listrik PDAM Tirta Indragiri oleh PLN Rayon Tembilahan belum lama ini, disebabkan oleh tumpukan hutang PDAM kepada PLN yang mencapai Rp 731 juta selama 6 bulan, yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp 680 juta ditambah denda sebesar Rp. 51 juta. Sehingga, pemutusan pun tak dapat terelakkan lagi.

Meskipun diakuinya Iwan bahwa pihaknya bersama Pemda beberapa waktu yang lalu telah melakukan pembahasan dan menyetujui penyertaan modal berupa dana kepada PDAM guna membantu biaya operasional dari PDAM. Namun, hingga pemutusan aliran listrik terjadi, dana penyertaan modal tersebut belim bisa direalisasikan.

“Dalam hal ini, sejauh yang saya tahu, Pemda hanya menyurati pihak PLN dan meminta tenggat waktu selama 5 bulan. Ternyata, setelah 5 bulan, dana tersebut tak kunjung dicairkan. Selain itu, menurut Pihak PLN, Pemda tidak pernah berupaya untuk menemui pihaknya, begitu juga dengan PDAM. Seharusnya menurut saya, pemda tidak hanya menyurati PLN, melainkan harus bertemu langsung. Karena, permasalahan Air Bersih ini bukan lagi permasalahan BUMD, melainkan urusan bagi masyarakat luas yang tentunya merupakan tanggungjawab Pemda,” tambahnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar PLN dapat mencarikan solusi sementara terkait permasalahan ini, menjelang ditemukannya solusi permanen setelah pembahasan bersama oleh beberapa pihak yang bersangkutan.

“Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, sehingga pelayanan terutama suplai air kepada masyarakat tidak terganggu,” imbuhnya. / Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain menaikan gaji tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Bupati Indragiri Hilir (Inhil) juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di daerah tersebut, salah satunya guru honorer.

“Pada dasarnya kita sangat mendukung kebijakan Bupati ini, tapi sebaiknya jangan hanya pasukan kuning yang dinaikan gajinya, tenaga honorer yang lain juga, seperti guru,” tutur Anggota DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Meskipun pihak legislatif sangat memahami terkait anggaran daerah yang tidak akan mampu menaikan seluruh gaji pegawai honorernamun Pemkab Inhil disarankan membuat klasifikasi tenaga honorer yang diprioriaskan untuk dinaikan gajinya, dengan melihat aspek kinerja dan kebutuhan.

“Kita paham APBD tidak akan mampu, tapi kan bisa secara bertahap dan dibuat dulu klasifikasinya. Katakanlah yang kinerjanya bagus dan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil yang diutamakan,” tambahkannya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga menilai wajar jika muncul kecemburuan bagi tenaga honorer yang lain, hal inilah yang harus diantisilasi oleh Pemda secepatnya.

“Kita tidak ingin nanti ada kesenjangan antara para tenaga honorer,” terang Ketua Komisi III DPRD Inhil ini.

Sebelumnya, kebijakan Bupati Wardan menikan gaji tenaga kebersihan pada DKPP Kabupaten Inhil mendapat apresiasi yang positif dari berbagai kalangan. Dimana, pada awalnya tenaga kebersihan hanya digaji Rp 500 ribu perbulan dan sekarang menjadi Rp. 1,2 juta perbulan. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Bina Marga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau diminta, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan dan pembangunan fisik di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, kemarin.

Dikatakan Iwan, berbagai pihak terkait harus meningkatkan kualitas pekerjaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan fisik  pada jalan provinsi di Negeri Seribu Parit, khususnya pembangunan Jalan Rumbai-Tempuling dan Tempuling-Tembilahan.

TEMBILAHAN (detikriau.org) –P emerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh kontraktor yang ada di daerah tersebut. Pembinaan ini dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan pembangunan di Negeri Seribu Parit, khususnya di bidang jasa kontruksi.

“Pemda perlu melakukan pembinaan, guna menambah wawasan dan pengetahuan para kontraktor,” tutur Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, belum lama ini.

Dijelaskan Iwan, pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan atau sosialisasi yang sifatnya dapat menambah wawasan dan pengetahuan para rekanan menyangkut pekerjaan dan pembangunan di lapangan.

“Kita tentunya ingin hasil pembangunan di Inhil ini berkualitas, makanya Pemda harus memfasilitasinya, seperti dengan mendatangkan narasumber yang benar-benar menguasai bidang kontruksi,” imbuhnya.(adi)

Tembilahan (detikriau.org) – HIPMI merupakan organisasi Independen non partisan dan HIPMI bukan merupakan Underbow (organisasi sayap) dari organisasi manapun. Hingga saat ini, HIPMI telah ada di 33 Provinsi di indonesia dan telah memilki 274 badan pengurus cabang.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Inhil, Sar’i saat menghadiri pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Inhil Priode 2014-2017 bertempat di Kolam Renang Telaga Puri Tembilahan. Sabtu (7/6/14) Malam.

“Sementara jumlah anggota HIPMI diseluruh indonesia hingga saat ini telah mencapai 25000 pengusaha yang mayoritas bergerak sektor UKM,” papar Sar’I dalam sambutannya.

Diantaranya bergerak dibidang Perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri kimia, industri elektronika, industri suku cadang otomotif, industri Furniture, pariwisata, jasa pengadaan, jasa keuangan , distributor dan lain- lain.

“Saya berharap kepada para pengurus HIPMI Inhil yang baru dilantik, kiranya dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, dengan senantiasa berikhtiar bersama untuk menjaga keutuhan dan persaudaraan yang telah terbina dengan baik selama ini,” harapnya.

Semoga, sambungnya lagi, dengan menjujung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa, kita segenap masyarakat Inhil akan dapat menggesa terwujudnya Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah.

sementara itu, Ketua HIPMI Inhil 2014-2017 terpilih, Iwan Taruna ST mengharapkan kepada pemerintah daerah dan pihak perbankan dapat memberikan kesempatan dan kemudahan segala urusan khususnya kepada pengusaha muda.

“Kami muda dan kami ingin memajukan perekonomian di Inhil ini, jadi tentunya kita sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak,” sebut Iwan dalam sambutannya.

Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk memajukan dan meningkatan perekonomian Inhil dengan dan HIPMI ini pun bukanlah organisasi untuk bersaing akan tetapi organisasi kekeluargaan.

“HIPMI ini bukan persaingan tetapi perkumpulan,” papar Iwan yang juga anggota DPRD Inhil Terpilih 2014-2019 ini.

Undangan kecebur kekolam

Hal lucu dan sedikit memalukan sempat terjadi saat pelaksanaan Pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Inhil periode 2014-2017 berlangsung. Entah apa sebabnya, Salah seorang undangan tercebur dalam kolam renang Telaga Puri Tembilahan.

Walaupun demikian, pelaksanaan Pelantikan HIPMI Inhil 2014-2017 tetap alot tanpa terganggu sedikitpun.

“Kejadian ini mungkin awal yang baik. Bisa saja ini awal rejeki kita yang lebih baik kedepannya karena HIPMIH katanya memang organisasi yang basah,” Guyon Ketua HIPMI Inhil 2014-2017, Iwan.
Namun Iwan juga meminta maaf atas kelalaian panitia sehingga ada peserta yang tercebut kekolam. (Ahmad Tarmizi)