Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Herwanissitas meminta agar Panitia Lelang ULP kabupaten Inhil menjalankan seluruh proses pelelangan secara tranparan dan mematuhi semua ketentuan aturan hukum yang disyaratkan, termasuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang memintakan klarifikasi sehubungan dengan tugas yang dijalankannya. Hal ini dinilainya sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan profesionalitas pelaksanaan lelang dan memberikan jaminan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau memang ada pertanyaan yang timbul ditengah masyarakat sehubungan dengan tugas yang diembannya, berikan penjelasan. Rasanya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kalau memang seluruhnya telah dijalankan sesuai aturan,” Jawab Herwanissitas ketika dikomfirmasi detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, rabu (1 oktober 2014)

Ditambahkan Sitas sebagaimana ia akrab disapa, tahapan-tahapan lelang haruslah sesuai dengan Kepres dan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya. Secara teknis juga dijelaskan panitia lelang saat pelaksanaan Aanwidjing dan akhirnya berlanjut hingga ketahap penentuan pemenang. Proses-proses itu sudah baku dan harus dijalankan setahap demi setahap.

Sehubungan dengan proses itu yang ada kaitannya dengan lelang rehab bakau, ketersediaan bibit juga menjadi salah satu proses yang harus dilalui. Jaminan ketersediaan bibit ini juga harus diverifikasi secara langsung oleh panitia dilapangan bersama seluruh rekanan peserta lelang dan dibuatkan berita acaranya.

“Jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah ada, kenapa susahnya. Ini akan menjadi bukti bahwa proses lelang dilakukan secara prosedural. Entahlah kalau memang proses ini tidak dijalankan sebagaimana keharusan,”Terang Sitas

Dalam kesempatan komfirmasi ini, Sitas juga menyebutkan besarnya serapan dana reboisasi semasa kepemimpinan Thaher di dinas Kehutanan. Serapan dana yang sangat besar ini menurutnya harus memberikan efek langsung terhadap sasaran akhir yakni perbaikan kawasan hutan mangrove.

“Jangan ada lagi alasan macam-macam. Yang jelas harus ada bukti nyata dengan serapan dana yang demikian besar. Bakau itu barang hidup, ditanam dan masih ada masa pemeliharaan. Jika gagal juga, tentunya patut dipertanyakan bagaimana teknis pelaksanaannya dilapangan. Apakah benar teknisnya telah dilaksanakan dengan benar atau tidak,” Tandas Sitas.

Dalam pemberitaan sebelumnya, sumber detikriau.org yang meminta agar namanya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa Panitia lelang ULP Kab Inhil untuk paket rehab Bakau pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir di duga tidak melakukan proses evaluasi sesuai dengan aturan yang disyaratkan.

Bahkan hasil pengecekan bibit dilapangan juga tidak diklarifikasikan sebagaimana seharusnya dilakukan.

Sayangnya terkait dugaan ini, anggota panitia lelang pokja 6, Ahmad ketika dikomfirmasi terkesan mengelak. Menurutnya, menjawab komfirmasi ini bukan menjadi wewenangnya dan memintakan untuk mengkomfirmasikan langsung kepada ketua panitia lelang, Sumitro.

Upaya komfirmasi yang kembali coba dilakukan  kepada Sumitro termasuk kepada Kepala Dinas Kehutanan M Thaher juga tidak mendapatkan jawaban. Padahal telpon dalam keadaan hidup dan bahakan komfirmasi melalui pesan singkat juga tidak pernah dijawab.

Lebih anehnya lagi, pengecekan yang dilakukan pada website LPSE Kabupaten Inhil saat itu (http://lpse.inhilkab.go.id/eproc/lelang?s=5) , paket pekerjaan yang diindikasikan telah diatur pemenangnya ini sudah 6 kali dilakukan perobahan.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Inhil, Tengku Edy meminta kepada bawahannya untuk memberikan pelayanan ramah kepada seluruh warga masyarakat yang mengurus kelengkapan persyaratan e ktp untuk kegunaan pendaptaran C PNS tahun 2014.

“layani mereka dengan baik. Jika ada yang kurang mengerti, berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya minta jangan ada yang berlaku kasar apalagi marah-marah. Seberat apapun, ini sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat,” Sampaikan Edy kepada bawahannya dihadapan detikriau.org saat bertemu di ruang kerjanya, Rabu (1/10/2014)

Melalui layar monitor diraung kerjanya, tengku Edy mengamati secara langsung jubelan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan e KTP. Untuk memberikan pelayanan maksimal, ia bahkan juga menyediakan air minum secara gratis.

Dalam kesemaptan ini, Tengku Edy juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, Disdukcapil Inhil telah melakukan legalisir lebih dari 6000 lembar e KTP

Karena banyaknya permintaan untuk melakukan legalisir ini, ia meminta kepada masyarakat yang hendak melakukan legalisir untuk bersabar.

“Semua ini tentunya disebabkan tingginya animo masyarakat untuk mendaftar CPNS. Saya pinta tentunya masyarakat juga harus bersabar karena yang kita layani setiap harinya mencapai ribuan orang.” Tandas Tengku Edy. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR). Forum ini diketuai oleh Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid. Sedangkan anggotanya terdapat sejumlah pihak, seperti pihak swasta ataupun pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Inhil.

Salah satunya, dikatakan Fauzan Hamid, dapat mengitegrasikan pencapaian sasaran rogram pembangunan daerah dalam arti memadukan sumber pembiayaan. Tak sedikit pula terhambatnya sebuah pembangunan hanya karena masalah dana.

“Kita sadar benar bahwa keterbatasan dana pembangunan, oleh sebab itu perlu dibentuk Forum CSR yang dibentuk melalui SK Bupati ini,” kata Fauzan Hamid, Ahad  (29/9).

Salah satunya CSR yang sudah diberikan sejumlah perusahaan baru-baru ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk membangun pasar yang diberi nama Pusat Kuliner Kelapa Gading (PKKG), Jalan Subrantas Tembilahan.(dro/*1/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menilai saat ini cukup banyak potensi Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) yang layak untuk dikembangkan guna mendorong pertumbuhan tingkat perekonomian masyarakat. 

Meski untuk mengembangkannya dikatakan Kepala Diskop, Hj Raja Rida Indaryati, tidak mudah. Sebab, banyak persoalan dan hambatan, baik bersipat internal maupun ekternal. Namun hal itu bukanlah penghalang untuk memajukan UMKM.

“Langkah awal untuk memajukan UMKM, terlebih dahulu kita akan berupaya untuk memperbaiki dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengolahan dan pemasaran produk-produk UMKM tersebut,” ujar Rida, kemarin.

Berdasarkan data yang ia miliki Diskop Inhil, pada tahun 2014 ini jumlah UMKM di Inhil terdata sebanyak 8.188. Dimana jumlah itu terdiri dari usaha mikro sebanyak 6.183, usaha kecil sebanyak 1.838 dan terakhir usaha menengah 167 usaha.

“Kita akan mendorong para pengusahan kecil, mikro, dan menengah serta kelompok usaha ekonomi produktif agar dapat lebih mampu mengembangkan usahanya,” Tandas Rida. (dro/*1/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Indragiri Hilir merencanakan pada semester ke II mendatang di setiap satuan pendidikan, mulai dari tingkatan PAUD hingga Pendidikan Menengah sudah menerapkan kurikulum berbudaya melayu.

Kurikulum muatan lokal berbudaya melayu ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti keinginan Bupati Inhil, HM Wardan.

“Nantinya kurikulum akan kita bagi dalam beberapa klaster, seperti klaster Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), Pendidikan Menengah (Dikmen) SMP dan SMA,” Sampaikan Kadisdik Inhil, Helmi D, Ahad (28/9/2014).

Tak hanya itu, Disdik juga berupaya mencari konten dan konsep budaya, kesenian, dan keterampilan-keterampilan yang besifat umum.

“Insya Allah, pada semeter II mendatang kurikulum berbudaya melayu sudah dapat kita implemintasikan disetiap satuan pendidikan” Yakini Helmi. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan mengukuhkan kepengurusan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir masa bhakti 2013-2018, di Gedung Wanita Tembilahan, Jum’at (26/9).

Prosesi pengukuhan yang dilaksanakan sempena pembukaan sosialisasi peran dan fungsi Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) dalam pembangunan ini, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo, Ketua Umum K3S Provinsi Riau, Auni M Noor dan Sekretaris, Sadriah Lahamid, sejumlah pejabat eselon, Camat, pengurus TP PKK dan perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Inhil.

Bupati Inhil dalam sambutannya berharap dengan terbentuknya kepengurusan K3S yang baru ini, dapat segera melakukan konsilidasi dan menyusun rencana program kerja.

“Kepada seluruh komponen masyarakat yang menjadi pengurus K3S Kabupaten Inhil, saya harapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Inhil, yakni menuju kabupaten yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat,” tutur Bupati, Wardan.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, keberadaan K3S di Kabupaten Inhil merupakan kebutuhan daerah sebagai mitra pemerintah, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Inhil.

“K3S juga diharapkan dapat merumuskan rencana kerja operasional yang terarah, sistematis dan berkisinambungan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua K3S Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah menyatakan bahwa pengukuhan ini akan menjadikan terobosan, sekaligus komitmen untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada sesama di masa mendatang.

“K3S merupakan salah satu institusi yang secara berjenjang berada di bawah pembinaan Kementrian Sosial Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan sosial. Untuk itu, K3S Kabupaten Inhil harus mampu melakukan koordinasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di bawah bimbingan dan pembinaan Pemkab Inhil,” imbuhnya. (dro/adv pemkab inhil)