Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menghadiri rapat paripurna TMMD Ke 53 tahun 2014 di Jakrta. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) A Yani Mabes (Markas Besar) TNI Cilangkap jakarta Timur juga di laksanakan Penandatanganan MoU PMI dan Rapat Paripurna TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Ke-53 TH 2014, Kamis (11/12/2014).

Kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum PMI HM.Yusuf Kalla, Panglima TNI, Pejabat TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI serta Kepala Daerah Gubernur, Walikota/Bupati Se-Indonesia.

Pelaksanaan penandatanganan MuO PMI dengan TNI ini di lakukan oleh Ketua Umum PMI, Yusuf Kalla ini diawali dengan Pemukulan Gong oleh panglima TNI Moeldoko sebagai tanda di mulainya Rapat Paripurna TMMD Ke-53 TH 2014 yang di laksanakan selama 1 hari.

Kegiatan ini mengangkat tema; “Dengan Semangat Kemanunggalan TNI, POLRI, Kementrian/LPNK, PEMDA dan Seluruh komponen Bangsa lainnya, kita laksanakan Percepatan Pembangunan Program TNI. (dro/Humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Didampingi Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM, Kadisperindag, H Fahrolrozy beserta sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil, Bupati, HM Wardan meninjau pelaksanaan pembangunan pasar Kayu jati di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Dalam kesempatan kunjungan itu, Bupati menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan pekerjaan los yang sudah hampir rampung dan berdialog dengan sejumlah pedagang serta pengujung pasar.

Sebagaimana disampaikan Bupati sebelumnya, lokasi pasar kayu jati yang kini dinamai pasar “Umbut Kelapa” itu, Pemkab Inhil merencanakan untuk membangun seribu unit los tempat berdagang. Pembangunan pasar terbesar di Kecamatan Tembilahan hulu ini selain didanai melalui dana pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat juga didanai melalui Coorporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

“Sebahagian besar los pasar yang dibangun diperuntukkan sebagi lokasi pemindahan pedagang di jalan Yos Sudarso Tembilahan. Dengan meningkatnya jumlah pedagang, kedepan kita berharap pasar ini akan tumbuh menjadi salah satu pasar terbesar yang akan mampu melayani semua kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di Kecamatan Tembilahan hulu,” Ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, upaya pemindahan pedagang dari pasar terapung, jalan Yos Sudarso ke pasar umbut kelapa ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menertibkan dan menjadikan kota Tembilahan yang bersih dan indah.

Usai meninjau pembangunan pasar “Umbut Kelapa”, bersama rombongan Bupati juga meninjau perisapan pelaksanaan MTQ ke 33 Riau. Saat itu Bupati menyempatkan melihat secara langsung proses pekerjaan pembuatan mobil hias Kabupaten Inhil yang nantinya akan diikutkan pada pawai Ta’ruf MTQ. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat dan partai politik tajaan Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Riau bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil lantai 5, selasa (9/12).

Turut hadir dalam kesempatan itu unsur Forkopimda Inhil, Kepala Badan Kesbangpolinmas Propinsi Riau, Kepala Badan Kesbangpol Inhil, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta Peserta Pelatihan.

Dalam sambutannya, Wabup menyatakan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik memiliki arti penting dan strategis agar dapat diketahui bagaimana sesungguhnya sistem politik Indonesia itu berjalan sesuai dengan mekanisme dan norma yang berlaku di negeri ini.

Oleh karena itu pemahaman tentang empat konsesus kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Konsepsi NKRI merupakan hal yang mutlak untuk terus kita kembangkan. NKRI adalan sebuah Negara Demokrasi. Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hakekat demokrasi adalah penghormatan terhadap Hak Azazi Manusia.

“Kendati demikian, hak azazi ini tidaklah bersifat mutlak karena ia akan berhenti manakala implementasi hak azazi kita telah menabrak hak azazi orang lain” Ujar Wabup.

Dalam kehidupan politik ditambahkan Wabup disadari bahwa politik itu identik dengan kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok atau masyarakat secara luas yang pada gilirannya bermuara pada kepentingan nasional.

Namun sebagai warga Negara yang baik maka harusnya menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan pendidikan politik ini diharapkan upaya pencapaian kepentingan itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan beradab.

Pendidikan politik tentunya merupakan bagian integral dari pembangunan politik yang meliputi struktur dan kultur politik. Oleh karena itu dalam pengembangan kehidupan politik nasional sebaiknya tidak melupakan sejarah dengan melihat dan menelaah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dianut, diyakini dan dikembangkan oleh nenek moyang kita.

“dengan demikian diharapkan dinamika kehidupan politik nasional dapat berjalan dalam suasana yang aman, damai dan harmonis dengan tetap mengedepankan tatacara yang sopan, santun dan beretika, yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kesamaan, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.”Pesan Wabup

Dipenghujung sambutannya Wabup menegaskan bahwa jika pendidikan politik mapan, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik ditengah dinamika politik yang cenderung mengalami pasang surut. Stabilitas politik akan berpengaruh besar terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentunya ditujukan untuk kesjahteraan masyarakat sebagimana yang dicita-citakan.

Kegiatan Pendidikan Politik yang di laksanakan selama 1 hari ini menghadirkan narasumber dari Kesbangpol linmas Propinsi Riau, Drs.Tyas Tinov, M.Si dan Prof.Sudjianto, M.Si dengan diikuti 80 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat, Organisasi pemuda, Organisasi Wanita, Fungsionaris Parpol yang ada di Kabupaten Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diwakilli Asisten I Setdakab Inhil, Drs Darussalam melantik anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kecamatan Tembilahan Hulu. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Camat setempat itu turut dihadiri oleh Camat, Upika Kecamatan serta Kepala Desa yang ada di Kecamatan bertetangga dengan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan itu. Senin (8/12)

Kegiatan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Palas, Desa Sialang Panjang, Desa Pekan Kemis ini diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Asisiten I.

Dalam Sambutan Bupati yang di bacakan Asisten 1 Setda Inhil Drs.Darussalam menyampaikan harapan agara moment ini dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi pembangunan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tembilahah Hulu ini. Pengurus dan Anggota BPD yang dilantik pada hari ini merupakan wakil masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat untuk duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Ditambahkan Bupati, BPD sebagai bagian dari Pemerintahan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD bersama dengan Kepala Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Dengan demikian, Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan,” Ujar Bupati

Diterangkan Bupati, secara umum BPD mempunyai kewenangan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Usai menyampaikan sambutan di lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Asisten 1 Setda kepada Anggota BPD yang baru di lantik. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan mengkritisi adanya oknum pejabat, mulai pejabat setingkat Camat hingga Kepala Sekolah yang jarang berada ditempat tugasnya.

“Kita menilai ada beberapa Camat dan Kasek malah lebih sering berada di Tembilahan daripada ditempat tugasnya masing-masing. Harusnya ini menjadi catatan serius oleh pimpinan mereka,” sampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini baru-baru ini di Tembilahan

Bahkan politisi partai Golkar ini juga mengaku menangkap kesan Badan Kepegawaian Daerah seakan tidak ambil peduli. Padahal penegakan disiplin PNS adalah tugas dan wewenangnya. “Kalau tidak mengetahui, rasanya jug aneh karena kelakuan pejabat tidak disiplin seperti ini cukup mudah ditemui,” Kritiknya lagi

Yuliantini bahkan secara terang-terangan memaparkan bahwa disalah satu Desa di Kecamatan mandah, salah seorang Kasek hanya datang 1 kali dalam setahun ditempat seharusnya ia memberikan pengabdian.

“Kita minta BKD tegas dan lebih memperketat pengawasan kepada para pejabat yang ada di desa hingga kecamatan. Kita tak ingin ke depan ada Camat, Kades maupun Kasek yang justru memberikan contoh yang tidak baik. Jika masih nakal, berikan mereka sanksi sesuai aturan,” Pintanya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengintruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu agar terus meng-up date kompetensi diri. Ilmu pengetahuan pada zaman yang terus berkembang menuntut setiap abdi masyarakat menguasai apa yang dibutuhkan.

“Selain bakal lebih mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan menguasai iptek juga akan mempermudah PNS dalam melaksanakan seluruh aktivitas lainnya,”Kata Bupati

Apalagi di era globalisasi saat ini sangatlah diperlukan PNS yang berkualitas tinggi. Tidak hanya pejabatnya, namun semua staf juga harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan.

Saat ini masyarakat khususnya warga Kabupaten Inhil sangat membutuhkan pelayanan yang kian optimal. Hal itu membutuhkan PNS yang capable dan tidak gagap iptek.(dro/*1/adv pemkab inhil)