TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rapat Koordinasi Magrib Mengaji Kabupaten Inhil tahun 2014 yang di laksanakan di Aula Hotel Arrahman Tembilahan, Selasa Malam (30/12) dihadiri dan di buka Wakil Bupati H Rosman Malomo. Kegiatan ini juga turut di hadiri oleh Kepala Pengadailan Agama, Kepala Kantor Kementrian Agama, Beberapa pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan utusan Kecamatan Se-Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya Wabup meminta kepada seluruh pimpinan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Inhil untuk mendukung pelaksanaan Magrib Mengaji. Di Inhil, 90 persen  masyarakatnya adalah Umat Islam yag pastinya akan menjadi modal untuk suksesnya program magrib mengaji. Di samping itu Wabup menilai masih terdapat beberapa kelemahan di lapangan, salah satunya adalah perbandingan Guru yang mengajar di bandingkan jumlah Murid.

“Saya berharap dukungan dari pihak kecamatan, lurah dan kepala Desa sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk mendukung program Magri Mengaji dari segi finansial melalui program Desa Maju Inhil Jaya yang sudah dicanangkan oleh Bupati.

Rakor Magrib Mengaji Kabupaten Inhil TH 2014 ditujukan untuk memaksimalkan pelaksanaan Magrib Mengaji serta menyamakan persepsi dan konsep pelaksanaan  Magrib mengaji.

Rakor ini dilaksankan selama 2 hari sejak tanggal 30 – 31 Desember 2014, dengan menghadirkan Bupati Inhil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Ketua LPTQ Kabupaten Inhil degan peserta masing-masing utusan Kecamaatan se- Kabupaten Inhil yang terdiri dari camat, KUA, LPTQ, Perwakilan kepala Desa, Perwakilan lurah dengan jumlah keluruhnya 120 orang di tambah 10 orang tokoh masyarakat dan guru mengaji  yang ada di wilayah Kecamatan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (derikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo meminta kepada seluruh masyarakat Inhil untuk dapat menjaga diri agar tidak terseret untuk melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan norma hukum dan agama.

“kemauan untuk mentaati aturan itu haruslah dimulai dari diri sendiri,” kata Wabup kepada sejumlah awak media usai mengikuti pemusnahan Miras di Polres Inhil jalan Gajah Mada Tembiahan, Selasa (30/12/2014).

Dengan berhasilnya disita sebanyak 5.908 Botol Miras dan 331 Liter Tuak ini, Wabup menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras jajaran polres inhil dalam meminimalisir penyebaran miras.

“Ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif terutama untuk mengurangi peredaran minuman keras ditengah-tengah masyarakat. Dengan semakin minimnya peredaran miras, lambat laun kita berharap dapat meminimalisir pengkonsumsi barang haram ini,” tuturnya.

Diakhir kalimatnya Wabup juga berharap kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada pihak kepolisian agar dapat terus melakukan pengawasan dan penindakan untuk menekan angka pengkonsumsi miras di Inhil. (mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Inhil melaksanakan rakor Dewan Ketahanan Pangan Se- Kabupaten Inhil tahun 2014 bertempat dilantai 5 gedung Bupati Inhil. Selasa (30/12/2014).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Asisiten II Setdakab Inhil mewakili Bupati ini juga dihadiri oleh Badan Ketahanan Pangan (BPK) Propinsi Riau yang di wakili Ir Darmansyah, Kaban BP2KP serta pejabat eselon di lingkunga Pemkab Inhil.

Dalam sambutan tertulis Bupati Inhil, HM Wardan yang dibacakan Asisiten II mengatakan bahwa ia ingin menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan sudah menjadi komitmen dari pemerintah yang menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui RPJMD   telah meletakkan pembangunan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dalam Buku Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, yang dikeluarkan Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Presiden berpesan bahwa “Ketahanan Pangan merupakan issu yang penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Nasional”.

“Oleh karena itu saya menilai Rakor ini sangat strategis dalam rangka memantapkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya sinergitas pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan kecamatan.” Ujar Bupati

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan tugas yang tidak ringan, namun dengan kebersamaan, komitmen dan tekad bersama segala tantangan akan dapat diatasi.

Menurut Bupati, beberapa permasalahan yang hingga kini masih dihadapi diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan produksi, kemudian tingginya alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan dan kerusakan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta akses jalan menuju daerah-daerah produksi, perubahan iklim yang ekstrim dan degradasi Sumber Daya Alam dan lingkungan dapat menurunkan kapasitas produksi pangan, kecilnya penguasaan lahan petani sehingga tidak memenuhi skala ekonomi, budaya makan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga menyebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap beras.

Selanjutnya adalah masih belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dalam mencukupi sumber protein dan vitamin untuk meningkatkan kualitas konsumsi dan gizi rumah tangga, belum optimalnya pemberian “insentif” kepada petani, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha tani, sentuhan terhadap penyuluhan saat ini dirasakan masih kurang, hal ini terlihat dari metode dan materi penyuluhan yang belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kemudian juga jumlah dan kualitas tenaga penyuluh belum memadai dan belum sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan harapan petani serta masih belum optimalnya peranan Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan.

Dilanjutkan Bupati, kondisi ketahanan pangan dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir telah memperlihatkan keragaman dan capaian kearah yang lebih baik, walaupun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Untuk Kabupaten Inhil masih kata Bupati, tingkat ketersediaan pangan dalam bentuk energi saat ini mencapai 2.333 kkal/kapita/hari, di Provinsi Riau mencapai 3.212 kkal/kapita/hari, jauh lebih tinggi dibanding angka anjuran Nasional 2200 kkal/kapita/hari.

“Sedangkan Ketersediaan protein di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 67,09 dan di Provinsi Riau mencapai 74,26 gr/kapita/hari, cukup tinggi dibanding angka anjuran Nasional sebesar 57 gr.” Tandas Bupati

Pelaksanaan Rapat Koordinasi anggota Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2014 dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan peran anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Meningkatkan komitmen anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan untuk mengkoordinasikan pembangunan ketahanan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu hari kerja dengan mengangkat tema   “Percepatan Peningkatan Produksi dan Cadangan Pangan dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan” ini diikuti oleh sebanyak 50 peserta yang terdiri dari SKPD dan Camat se-Kabupaten Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H ROsman Malomo membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang di taja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil. Pada kegiatan yang dilaksankan di lantai 5 Gedung kantor Bupati Inhil yang dilaksanakan dalam 1 hari kerja ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Drs. Darmawan M.Si, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Forkopimda, Kepala Dinas, Camat serta perwakilan dunia usaha yang ada di Kabupaten Inhil. Senin (29/12/2014).

Dalam sambutannya Wabup menyatakan bahwa seperti diketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah system dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kebijakan Kota Layak Anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit For Children”, dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Kebijakan pengembangan KLA saat ini telah memasuki tahun ke-5. Dalam kurun waktu tersebut pula KLA Indonesia telah memperluas jaringannya kedunia Internasional dengan tujuan utama memperoleh lesson learned dari pengalaman-pengalaman terbaik Negara-negara lain sehingga program dan kegiatan yang dikembangkan akan menjadi lebih inovatif.

Diterangkan Wabup, ada 31 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam lima kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya serta Perlindungan Khusus.

Wabup berharap indikator-indikator Kota Layak Anak (KLA) tersebut dapat dievaluasi dan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Saya ingin mengajak kita semua, dalam proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.” Pesan Wabup

Wabup juga menyatakan sangat konsen pada penguatan koordinasi semua pihak baik Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat terus ditingkatkan dan dapat melakukan koordinasi secara rutin, karena anak adalah investasi dimasa yang akan datang, maka menjadi kewajiban secara bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas.

“Untuk itu peran seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya,” Tandas Wabup

Usai menyampaikan sambutan Wakil Bupati menyerahkan Plakat kepada Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Drs. Darmawan M.Si.

Acara di lanjutkan dengan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Pemkab Inhil Wakil Bupati H.Rosman Malomo dan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Konsep penerapan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang kini dijalankan Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir kedepannya direncanakan akan dijadikan acuan bagi pengembangan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan disela kata sambutannya saat meresmikan program DMIJ di Desa Harapan Makmur Kecamatan GAS yang juga disejalankan dengan Penyerahan RPJM-DES dan RKP-Des secara simbolis oleh kaban BPMPD ke Bupati Inhil, Rabu (24/12) kemaren.

Dikatakan Bupati, untuk hal ini, ia sudah dimintakan secara langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Djohermansyah Johan untuk menyampaikan presentase.

“Konsep DMIJ yang kita jalankan dinilai sangat baik sebagai acuan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia. Saya sudah dimintakan waktu untuk menyampaikan presentase,” Ujar Bupati kala itu.

Diterangkan Bupati, program DMIJ yang dijalankan Pemkab Inhil menekankan pada penerapan tranparansi dengan apa yang disebutnya sebagai konsep “Manajemen Masjid”.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 5 Unit mobil ambulance bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN tahun 2014 saat ini sudah tiba di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil Dr Hj Alvi Furwati Alwie, Selasa (24/12). Dari lima unit mobil ambulance tersebut, 1 unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 4 unit dari Tugas Perbantuan (TP).

“4 unit ambulance yang berasal dari TP sudah dilengkapi dengan peralatan promosi atau penerangan yang terdiri dari infokus, layar, genset dan pointer,” Ujar Mantan Kepala Bappeda Inhil ini.

Ditambahkannya, untuk 1 unit yang bersumber dari DAK diperuntukan bagi Puskesmas Kecamatan Kempas. Sedangkan untuk TP diperuntukan bagi Puskesmas Kecamatan Tembilahan Hulu, Puskesmas Pengalihan Kecamatan Keritang, Puskesamas Pengalihan Kecamatan Enok dan Puskesman Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

“Insyaalah penyerahannya akan dilakukan secara langsung oleh Bupati Inhil pada tanggal 7 januari 2015 mendatang,” paparnya.

Bantuan tersebut, menurutnya merupakan hasil lobi Pemkab Inhil dengan pemerintah pusat. Setelah diserahkan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Rawat dan manfaatkanlah sesuai dengan fungsinya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,”Tandas Alvi.(dro/*1/adv pemkab inhil)