Dewan Minta Aset Daerah Dimanfaatkan dan Dipelihara Dengan Baik

Anggota DPRD Inhil, Asnawie
Anggota DPRD Inhil, Asnawie

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar seluruh aset-aset daerah yang telah dibangun selama ini, dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik pihak terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Inhil, Asnawi terkait dengan masih adanya sejumlah aset daerah yang telah dibangun, namun masih terbengkalai dan belum digunakan sebagaimana peruntukannya.

Dikatakan, seharusnya Pemkab Inhil tidak membiarkan aset-aset yang sudah dibangun ini terbengkalai begitu saja, tanpa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Apalagi, mengingat semua aset-aset tersebut dibangun dengan biaya yang sangat besar dan menggunakan uang rakyat. Jadi, sudah seharusnya dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

“Bangunan yang dibangun pada pemerintahan sebelumnya hingga kini dibiarkan saja terbengkalai, padahal itu adalah aset yang harus dijaga dengan baik,” tutur Asnawi

Beberapa asset daerah yang hingga kini terbengkalai tersebut menurutnya seperti pembangunan Jalan High Way Tempuling-Mandah, Gedung Islamic Center dan Gedung Unisi.

“Kita semua tau saat ini pemda masih kekurangan gedung untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi, alangkah baiknya salah satu bangunan tak termanfaatkan, seperti gedung UNISI yang sudah ada dapat digunakan,” Sarannya. (adi)




Bupati Inhil Instruksikan Camat Proaktif Cegah Karhutla

DSC_1766TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menginstruksikan kepada seluruh Camat, untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dalan lahan (karhutla) di wilayahnya masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Penendalian Karhutla jajaran Forkopimda, yang turut dihadiri Camat, Upika dan perwakilan perusahaan di Kabupaten Inhil.

Dikatakan, dalam upaya mengantisipasi sejak dini munculnya titik api atau hotspot yang berasal dari karhutla, maka sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, khususnya aparatur pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan.

“Jadi, salah satu indikator saya dalam mengevaluasi kinerja camat adalah dengan penurunan jumlah hotspot di kecamatan masing-masing,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya, mantan Sekdako Pekanbaru ini juga menghimbau kepada masyarakat, untuk tidak membuka lahan baru atau membersihkan lahannya dengan cara dibakar, karena disamping akan mengakibatkan kebakaran juga dapat terkena saksi pidana.

“Perusahaan yang ada di Inhil juga harus menyediakan alat pemadam api ringan serta membentuk Masyarakat Peduli Api (MPI) di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)




Asisten II Setdakab Inhil Buka Pelatihan Kepala Perpustakaan

Asisiten II Setdakab Inhil, H Fauzar saat membacakan sambutan Bupati
Asisiten II Setdakab Inhil, H Fauzar saat membacakan sambutan Bupati

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten II Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar membuka pelatihan kepala perpustakaan Madrasah tajaan Kemenag Kabupaten Inhil bekerjasama dengan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kamis (22/1/2015).

Pelatihan yang berlangsung di aula Kantor Kemenag Inhil Kasubag TU Kemenag Inhil, H ABD Muis, Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Inhil dan para peserta pelatihan.

Asisten II Setdakab Inhil menyampaikan dalam sambutannya bahwa Perpustakaan Madrasah ini merupakan perpustakaan yang dikelola sepenuhnya oleh Madrasah yang bersangkutan, dengan tujuan utama mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan Madrasah dan tujuan pendidikan pada umumnya.

Selain itu juga merupakan suatu sistem pengelolaan sebagai sumber informasi oleh tenaga terdidik bagi para Guru, Siswa, maupun Karyawan dari ilmu perpustakaan ini. “Pada proses ini diperlukan sarana dan prasarana dengan menggunakan teknologi untuk memperlancar pelayanan dalam perpustakaan itu,” kata Fauzar.

Menurutnya dalam mewujudkan manajemen perpustakaan yang benar itu maka pengelola perpustakaan perlu mengembangkan kemampuan profesional sebagai Guru Pustakawan. Memperhatikan kemampuan yang diperlukan dan prosedur yang dibutuhkan, untuk dapat mengelola perpustakaan secara efektif dari perpustakaan yang sekedar bertahan hidup menjadi perpustakaan yang benar-benar berjalan secara baik.

Sementara itu, Kepala Kemenag Inhil melalui Kasubag TU, H ABD Muis menyampaikankan bahwa pada pelatihan ini diikuti sebanyak 57 guru agama yang bertujuan untuk dapat mengelola perpustakaan dengan lebih baik dan menarik minat baca anak dan harapan perpustakaan untuk lebih baik lagi.(mirwan/adv pemkab inhil)




Tahun Ini, Pemkab Inhil Cairkan Bansos Rp 17 Miliyar Lebih

Kabag Kesra Setdakab Inhil H Arifin
Kabag Kesra Setdakab Inhil H Arifin

TEMBILAHAN  (detikriau.org) – Ditahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) lebih dari Rp 17 Miliyar untuk perehapan bangunan rumah ibadah dan tempat belajar agama.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Inhil, H Arifin kepada awak media usai mengikuti Rapat koordinasi Terpadu Pengendalian Karhutla di gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (21/1/2015).

“Ada Rp 17 Miliyar lebih akan dicairkan yang akan dialokasikan kepada Mesjid, Surau, Pesantren, taman pengajian dan MDA yang ada di Kabupaten Inhil ini,” ungkapnya.

Dari sekian banyak rumah ibadah di Kabupaten Inhil, dikatakannya hanya ada sekitar 100 lebih yang akan dibantu perehapan perbaikan, dan ini juga dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda, dari angka pencairan Rp 200 juta kebawah hingga Rp 1 Miliyar.

“Pencairannya nanti berpariasi, yang paling tinggi itu Mesjid Al-Huda Tembilahan yang akan dicairkan sebesar Rp 1 Miliyar,” terang Arifin.(mirwan/adv pemkab inhil)




Kadiskes Inhil Lantik 22 Pejabat Eselon IV

IMG_5030TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 22 pejabat eselon IV di lingkungan Diskes Inhil, Rabu (21/1/2015).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini, turut dihadiri Sekretaris Diskes, Ridwan Ahim, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Dinas tersebut.

Kadiskes Inhil dalam sambutannya berpesan kepada seluruh Kepala UPT Puskesmas yang telah dilantik, untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Jadikan seluruh keterbatasan yang ada saat ini sebagai modal dan titik awal untuk melakukan perubahan, bukan berarti dengan keterbatasan kita tidak bisa berbuat maksimal,” tutur Alvi.

Selanjutnya, mantan Kepala Bappeda Inhil ini berharap agar Kepala UPT Puskesmas, yang merupakan perpanjangan tangan Diskes dapat bertindak sebagai pengayom dan memberikan pembinaan kepada jajarannya, sehingga pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.

“Fahami seluruh persoalan yang ada dan jalin koordinasi yang baik kepada seluruh pihak terkait, karena prioritas kita di tahun ini adalah menyukseskan pelayanan Puskesmas UGD 24 jam. Jadi, melalui peran optimal seluruh jajaran Puskesmas dan Diskes, diharapkan apa yang menjadi cita-cita kita ini dapat tercapai,” imbuhnya.

Adapun 22 pejabat eselon IV di lingkungan Diskes Inhil yang dilantik saat itu, yakni Kasubbag UP, Azri, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, Feri Irawan, Kasubbag Perencanaan, Edi, Kasi Yandan, Hayandi, Kasi SDM, Burhanudin, Kasi Kefarmasian, Irdawati, Kasi Pemberdayaan Promkes, Suhariani dan Kasi Promkes, Fitri Astuti.

Selanjutnya Kepala UPT GF, Irmanita. Kepala UPT Gajahmada, Subowo Radianto, Kepala UPT Enok, Edi Candra, Kepala UPT Pengalihan Keritang, Hj Herawati, Kepala UPT Sungai Guntung, Zainudin, Kepala UPT Bekawan, Supardi Saleh, Kepala UPT Sungai Iliran, Kusma Hendra, Kepala UPT Kotabaru, Yuheldi, Kepala UPT Selensen, Suharmin, Kepala UPT Kempas Jaya, Didik Suhardiman, Kepala UPT Kuala Enok, M Syum, Kepala UPT Pelangiran, Hidayat Kepala TU GFK, Sari Ulina dan Kepala TU Tembilahan Kota, Suryadi. (adi)

 




Pemkab Inhil Gelar Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Karhutla

Foto: Mirwan
Foto: Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi terpadu pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertempat di gedung Engku Klana Tembilahan, Rabu (21/1/2015).

Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Ketua DPRD Inhil, Kajari, Kapolres Inhil serta jajarannya, seluruh kepala Satker dilingkungan Kabupaten Inhil dan beberapa perwakilan Perusahaan.

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan kondisi umum Karhutla terbesar di Inhil ini menurut data yang tercatat terjadi pada tahun 2004 lalu, untuk tahun 2014 tidak juga dikatakan menurun namun kondisi Inhil lumayan membaik dari 10 tahun yang lalu.

“Meski angka Karhutla tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2013 lalu, tapi sekarang sudah mulai kurang dirasakan terjadinya Karhutla, dan ini perlu ditingkatkan pengawasan serta disosialisasikan disetiap kecamatan, jangan sampai ada lagi terjadi Karhutla dengan ketidak tahuan masyarakat atas aturan larangan itu,” katanya.

Menurut data Hotspot ditahun 2014 ini lanjut Bupati, Karhutla terbesar di Inhil terjadi pada bulan Februari dan Maret dan yang terkecil terjadi dibulan April. Sementara untuk 20 kecamatan dilingkungan Inhil terjadi Karhutla terbesar terdapat di kecamatan Mandah dan kecamatan Teluk Belengkong, untuk Karhutla terkecil terdapat di kecamatan Sungai Batang dan kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan data itu juga disebutkan Bupati ada 5 kecamatan yang paling rawan yakni Mandah, Telok Belengkong, Pelangiran, Pulau Burung dan Gaung. Mayoritas kebakaran ini terjadi pada areal Perusahaan perkebunan atau kehutanan yang merupakan areal konfliks, selain itu juga sempadan sungai atau perusahaan kehutanan yang tidak aktif lagi.

“Yang menjadi evaluasi lanjutan bahwa kebanyakan masyarakat melakukan pembakaran karena adanya peraturan tentang mekanisme pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla,” sebut Wardan.

Untuk itu, Ia menghimbau kepada pihak perusahaan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa setempat yang rawan kebakaran, melengkapi sarana pemadaman Karhutla, mempertahankan tinggi air maksimal 40 cm, serta membuat tangki air pada perusahaan yang berlokasi di tanah mineral.

Selain itu juga dihimbau untuk masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar yang melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 huruf h undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

“Dalam upaya mengurangi terjadinya kebakaran di Kabupaten Inhil perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam mengendalikan Karhutla ini,” tutup Bupati Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)