TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh jajaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diinstruksikan untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Unit Gawat Darurat (UDG) 24 jam di wilayah kerjanya masing-masing.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Sekretaris, Ridwan Ahim saat menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala UPT Puskesmas (Kapus) Guntung dan Pelangiran, yang digelar di dua tempat berbeda, Selasa (3/2/2015).

Dikatakan, dalam rangka pembenahan administrasi di lingkungan Diskes Inhil, selain melakukan sertijab Kapus, juga digalakkan program UGD 24 jam yang saat ini masih dalam proses dan penyempurnaan.

“Setelah sertijab ini, saya harapkan seluruh jajaran di Puskesmas dapat memaksimalkan kinerjanya, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, salah satunya melalui UGD 24 jam,” Pinta mantan Kabag Humas Setdakab Inhil ini.

Prosesi sertijab Kapus Guntung dari pejabat yang lama, Drg Roy Prasetya kepada pejabat yang baru Zainuddin SKM dan Kapus Pelangiran antara Zainuddin SKM kepada Hidayat SKM ini, turut dihadiri Kabid PPKDPK, NS Matzen serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Azri.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir menghimbau kepada pemilik tempat-tempat hiburan dan warnet untuk ikut berperan serta mensukseskan program magrib mengaji. Partisipasi itu dilakukan dengan cara menutup tempat usahanya pada jam-jam pelaksanaan mangrib mengaji.

Disampaikan Kepala Satpol PP Inhil, TM Syaifullah melalui Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Hadi Rahman, waktu pelaksanaan program Magrib Mengaji sejak sore sekitar pukul 17.30 Wib hingga pukul 20.00 Wib.

“Kita akan lakukan razia untuk emmastikan himbauan ini dipatuhi, “ ujarnya.

Upaya ini jelas Hadi Rahman merupakan penegakan peraturan daerah yang telah disepakati, apalagi sejak beberapa waktu yang lalu program ini juga telah didukung penuh para tokoh masyarakat dan alim ulama yang ada di Inhil.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Belum memiliki anggaran yang memadai, Pemkab Inhil melalui Dinas Sosial mengaku belum mampu memberikan kesejahteraan lebih bagi sejumlah Veteran. Sejauh ini, perhatian bagi pejuang kemerdekaan ini baru dilakukan pada dua kesempatan.

“Yang pertama pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus dan kedua pada hari Pahlawan tanggal 10 November,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil Nurlia melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, H Burhan, Selasa (3/2/2015).

Meski begitu, hingga saat ini sejumlah Veteran dan Janda Veteran menurutnya belum ada yang terdengar berkeluh kesah atas persoalan tidak adanya peningkatan kesejahteraan. kalaupun ada katanya, hanya sebagian kecil saja.

“Memang mayoritas persoalan ekonomi yang dipersoalkan Veteran, makanya dari dua moment itu kami berupaya memberikan perhatian seperti memberikan santunan berupa uang tunai, baik Veteran maupun Janda Veteran,” tambahnya

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Sosial Inhil, hingga akhir tahun 2014 lalu jumlah Veteran terdata sebanyak 26 orang yang tersebar di 20 kecamatan, dan untuk Janda Veteran berjumlah 54 orang, sedangkan untuk ahli waris pejuang sebanyak 30 orang.

“Data tersebut merupakan data binaan Dinsos Inhil terhadap Veteran, Janda Veteran dan ahli waris pejuang yang merupakan perintis kemerdekaan RI Kabupaten Inhil. Kami akan terus berupaya memberikan perhatian dan santunan terhadap mereka. Semua ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kita kepada jasa-jasa mereka. ” tutupnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir mentargetkan kedepan Bandara Tempuling akan mampu memberikan manfaat yang lebih luas untuk mempermudah tranportasi masyarakat.

Meski saat ini satu-satunya sarana tranportasi udara yang dimiliki Inhil ini baru melayani rute penerbangan Pekanbaru- Tempuling, namun akan terus diupayakan untuk juga melayani penerbangan rute Batam dan Jambi.

“Tahun lalu kami sudah usulkan kepada Pemerintah Pusat agar ada penerbangan dari Batam dan Jambi, tapi belum terealisasi karena ada beberapa hal yang menyebabkan usulan tersebut belum diterima,” Sampaikan Kadishubkominfo Inhil, H Tantawi Jauhari diruang kerjanya kemaren

Ditambahkan, ditahun 2015 ini pihaknya telah melayangkan surat dengan maksud kembali meminta adanya penerbangan dari Batam-Tembilahan serta Jambi-Tembilahan. Dalam hal ini akan rapat koordinasi teknis yang juga diikuti pihaknya, direncanakannya dalam rapat itu ia akan memperkuat usulan dari surat yang telah dilayangkan tersebut. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan nyatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya sebagai Bupati Inhil akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung.

“Dalam satu, dua dan tiga tahun kedepan saya masih menitik beratkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung desa ke desa dan desa ke kecamatan,” Ujar Bupati saat menyambut kunjungan kerja (kuker) anggota DPRD Provinsi Riau dari Komisi D, serta sekaligus melakukan dialog bersama di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (3/2/2015).

Menurut Bupati, Kabupaten Inhil ini merupakan daerah yang rentan dengan banjir, sebab Inhil ini merupakan daerah dataran rendah dan rawa. Oleh sebab itu, ia menginginkan pembangunan jalan di Bumi Sri Gemilang ini harus memiliki kualitas yang tinggi.

“Artinya, tidak lagi kita mengutamakan aspal atau hotmix, karena rawan dan rentan sekali dengan kondisi alam di daerah ini. Belum lagi ketika musim air pasang besar, sebagian ruas jalan yang ada di daerah kita tergenang air, makanya kita usulkan dengan rigit,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta masukan dari Pemda setempat, khususnya tentang apa saja yang menjadi keinginan dan diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga bisa dibantu dari dana APBD Provinsi Riau.

“Tadi kita sudah mendengar banyak sekali permintaan dari Pemkab Inhil, terutama jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Semua ini akan kami bawa ke provinsi dan akan kami pelajari, untuk dipilah mana saja yang bisa dibantu sesuai dengan alokasi dana yang disediakan oleh Pemprov bagi kabupaten dan kota se-Riau,” terang Erizal.

Jika tidak bisa dibantu seluruhnya oleh APBD Riau, lanjut Erizal, pihaknya akan berusaha meminta bantuan melalui dana APBN. Apalagi kalau dilihat kebutuhan untuk pembangunan di Kabupaten Inhil ini sangat besar.

“Jadi, kita perlu sharing dana dari APBD kabupaten, provinsi dan kalau perlu minta bantuan dana dari APBN. Yang jelas, kita pilih dulu mana yang menjadi prioritas untuk Inhil di tahun anggaran 2015 dan 2016 nanti,” imbuhnya.(mirwan/adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar pembangunan Instalansi Pengolahan Air Limbah oleh pihak perusahaan harus jauh dari bantaran sungai atau laut.

Langkah tersebut dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pada air sungai yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Negeri Seribu Parit untuk keperluan sehari-hari.

Menurut anggota Komisi III DPRD Inhil, M Amin, salah satu penyebab seringnya masyarakat terserang dan terjangkit penyakit kulit, seperti gatal-gatal adalah karena pihak perusahaan meletakkan IPAL tidak sesuai pada tempatnya.

“Ketika kami berkunjung ke beberapa perusahaan, kami dapati banyak perusahaan yang meletakan IPAL tidak jauh dari bantaran sungai,” tutur Amin, belum lama ini.

Dijelaskan Amin, seharusnya pembangunan perangkat dan peralatan teknik beserta perlengkapan yang memproses dan mengolah cairan sisa produksi pabrik seperti IPAL ini, ditempatkan sangat jauh dari tepian sungai, sehingga tidak mencemari air sungai di wilayah setempat.

“Sedangkan meletakkannya (IPAL, red) jauh saja bermasalah, apalagi jika dekat dengan sungai,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, kondisi itulah yang menyebabkan air sungai tercemar, sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari.

“Ini sudah meresahkan masyarakat, kita minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) memikirkannya. BLH harus memberi teguran kepada perusahaan yang bersangkutan dan meminta mereka memindahkan letaknya,” imbuhnya.(adi)