TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mewacanakan mendorong para pekerja non formal untuk mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Disnakertras Kabupaten Inhil, H Masdar, Jum’at (13/2/2015). Dikatakannya, rencana ini dilakukan agar terpenuhinya undang-undang yang mewajibkan semua kalangan sudah mendapatkan jaminan kesehatan.

“kami akan upayakan agar kedepan wacana ini dapat terlaksana bekerjasama dengan pihak BPJS. Tujuannya tentu agar semua pekerja di Inhil baik formal maupun non formal terlindungi,” katanya.

Untuk saat ini, Disnakertras Inhil baru melakukan pendataan terhadap para pekerja formal. Para pekerja formal itu disebutkannya, sudah hampir semua terdata disetiap perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil.

Dengan demikian, kini pihaknya berencana merayap pendataan ke para pekerja non formal. Ia mengakui, untuk pendataan pekerja non formal tersebut cukup sulit. Sebab, pekerja non formal itu merupakan para pekerja penerima upah secara langsung, artinya para pekerja yang tidak menetap.

“Terkadang pekerja non formal ini hanya mengisi waktu kosong saja, atau tiba ada kerjaan baru turun seperti buruh di pasar, datang kapal membawa barang baru nampak mereka itu, jadi untuk sementara ini, menjaga kesehatan secara mandiri saja dan menjadi tanggung jawab pemilik usaha,” imbuhnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Inhil yang ke-15 bertempat di gedung Wanita Tembilahan, Kamis (12/2/2015).

Dalam sambutannya, Bupati Wardan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DWP Kabupaten Inhil.

“Semoga DWP Inhil selalu bersemangat untuk melanjutkan kiprah dan pengabdiannya dimasa-masa yang akan datang,” ucap Bupati.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Inhil Hj Hariyati Alimuddin mengungkapkan bahwa selain memperingati HUT DWP ini, pihaknya juga sekaligus merayakan hadirnya kepemerintahan baru yang merupakan hasil dari pilihan rakyat.

“Sebagai pemerintahan yang masih baru tentunya perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen termasuk DWP yang merupakan satu-satunya organisasi istri PNS” ujar Ketua DWP Inhil.

Pada acara HUT DWP pagi itu selain Bupati Inhil, juga tampak hadir Sekda Kabupaten Inhil H Alimuddin RM, Unsur muspida, Penasehat DWP Inhil Hj Zulaikhah Wardan, serta seluruh anggota DWP Inhil serta beberapa organisasi wanita yang ada di Kabupaten Seribu Parit ini.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 32 tenaga honorer dokter di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima Surat Keterangan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Kamis (12/2/2015).

Prosesi penyerahan SK CPNS yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dilakukan langsung oleh Bupati, HM Wardan.

Adapun 32 tenaga honorer dokter yang diangkat menjadi CPNS tersebut, terdiri dari 23 dokter umum, 5 dokter gigi dan 4 dokter spesialis.

Bupati Wardan dalam sambutannya berharap agar dokter-dokter yang baru menerima SK CPNS ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal di wilayah kerjanya masing-masing.

“Kehadiran para dokter di daerah terpencil dan tertinggal, tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, pekerjaan dan profesi dokter ini sangat mulia, karena bisa menolong orang sakit dan membutuhkan perawatan medis,” tutur Bupati.

Selanjutnya, orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga berharap, para dokter dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif dimanapun ia berada.

“Artinya, kehadiran dokter dapat menjadi corak warna tersendiri di tempat ia bertugas. Jadi, saya tidak mengharapkan adanya laporan minta pindah dan hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk persyaratan tenaga honorer dokter diangkat menjadi CPNS diantaranya, dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Sedangkan pengangkatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun pada 1 Januari 2016, serta bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 tahun. (adi)

“Jangan Menjadi Sebatas Debat Kepentingan Politik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek rentang kendali antar seluruh wilayah yang ada didalamnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya penetapan ibukota kabupaten didasari pada hasil kajian yang benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan berbagai masukan dan kondisi riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil, Edy Haryanto Sindrang terkait dengan proses pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel), yang selama 3 periode kepemimpinan di Negeri Seribu Parit ini belum juga tuntas dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan masyarakat.

Dikatakan Edy, untuk proses pemekaran Kabupaten Insel ini, seharusnya dewan presidium dan Komisi I DPRD Inhil bisa membicarakannya di tingkat bawah terlebih dahulu, khususnya kesepakatan tentang letak ibukota kabupaten, sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.

“Saya secara pribadi menyetujui pemekaran Insel, cuma hari ini saya tidak bisa memutuskan ibukotanya dimana, karena harus ada kesepakatan bersama masyarakat, salah satunya melalui Musyawarah Besar (Mubes),” tutur Edy saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (11/2/2015).

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini meminta kepada seluruh pihak terkait, untuk membicarakan kembali hal tersebut di tingkat bawah, sehingga pemekaran Kabupaten Insel ini tidak hanya dijadikan debatan kepentingan politik saja.

“Pada tahun 2013 lalu, perwakilan masyarakat Enok dan Tanah Merah sudah mendatangi Kemendagri, guna membicarakan proses pemekaran ini. Namun yang disampaikan Kemendagri saat itu, selagi masih ada konflik tidak akan dimekarkan,” terangnya.

Intinya, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, hasil kajian tentang pemekaran Kabupaten Insel sebelumnya harus diubah, karena hanya berdasarkan kepada kepentingan pihak tertentu.

“Pemekaran itukan bertujuan untuk memperpendek rentang kendali. Jadi, kalau dilihat dari jarak tempuhnya saja, yang lebih tepat ditunjuk sebagai Ibukota Kabupaten Inhil adalah di Kecamatan Reteh,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 33 Ahli Madya Kesehatan/Perawat dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diwisuda di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Provinsi Riau, Rabu (11/2/2015).

Prosesi wisuda yang dilaksanakan pada sidang senat terbuka Poltekes Kemenkes Riau periode ke-2 tahun akademik 2014/2015 ini, diikuti 33 perawat yang berasal dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Inhil.

Turut hadir saat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Aparatur Kemenkes RI, civitas akademika Poltekes Kemenkes Riau dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil beserta jajarannya.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie berharap, dengan diwisudanya 33 Ahli Madya Kesehatan/Perawat dari Kebupaten Inhil yang seluruhnya sudah bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ini, dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.

Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini juga berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri, dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Mari sama-sama kita bekerja secara cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas dalam mewujudkan Inhil Sehat, menuju kabupaten yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” ajak Alvi.

Adapun 33 peserta yang lulus dalam ujian akhir mahasiswa program khusus Diploma III Keperawatan Kabupaten Inhil Poltekes Kemenkes Riau tahun akademik 2013/2014, yakni Ade Purnama Sari, Anwar, Ari Setyaningsih, Atan Khairum, Daryadi, Endang Susanti dan Erwansyah.

Selanjutnya Eva Yunita, Fahrul Rizal, Gusmalena, Hendriyani, Herna, Ida Ema, Ima Nitrayani, Jutina Wati, Lindaeviati, Luci Indria Sari, M Timbul, Marwah, Meilinda, Murti, Nieke Sagala, Nofia, Nurhikmah, Nurul Indriyani, Nurwanto, Ramli, Rasyidah, Refi Fathoni, Rosdiana Elita, Rosiman, Sri Susianti dan susilawati.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluruh masyarakat terutama para petani diharapkan untuk pro aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, mengingat pada tahun 2014 lalu Negeri Seribu Parit termasuk dalam salah satu daerah penyumbang asap di Provinsi Riau, maka harus ada tindak lanjut dan kebijakan Pemda dalam upaya mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Saya harapkan tentunya bisa zero hotspot, dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Jadi, jika masyarakat menemukan adanya titik api, segera laporkan ke aparat setempat,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil, pada Rabu (11/2/2015) ini terdeteksi 4 titik api, yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Gaung dan Kempas.

“Dari pantauan satelit tera dan aqua hari ini, diketahui ada 4 titik api di Kabupaten Inhil, terdiri dari 1 titik di Desa Simpang Gaung dan 2 titik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Kemudian, 1 titik lagi di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas,” terang Kelapa BLH Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Kerusakan Lingkungan, Ardhi Yusuf. (adi/adv pemkab inhil)