TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta serius untuk memperioritaskan pembangunan daerah terutama di bidang pembangunan tanggul mekanik guna mengamankan kebun-kebun masyarakat dari intrusi air laut.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Inhil, Samino menyikapi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dari daerah pemilihan (dapil) 5, yang meliputi Kecamatan Enok, Tanah Merah, Concong dan Kuala Indragiri (Kuindra), belum lama ini.

Dikatakan Samino, dari hasil Musrenbang itu diketahui bahwa kondisi lahan perkebunan masyarakat setempat sudah sangat kritis, dikarenakan intrusi air laut yang melanda sebagian besar wilayah tersebut.

“Jadi, pembenahan tanggul mekanik sangat dibutuhkan oleh masyarakat Inhil, yang mayoritas penduduknya berprofesi dan menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan dan pertanian,” tutur Samino ditemui di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Untuk itu, lanjut politisi dari PDI Perjuangan Inhil ini, Pemkab Inhil melalui Dinas Perkebunan (Disbun) harus segera merealisasikan pengerjaan proyek pembangunan tanggul, seperti yang sudah masuk dalam rencana dan program kerja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

“Kami minta pihak Disbun lebih memperhatikan nasib masyarakat terutama para petani kelapa, karena saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya,” terangnya.

“Yang paling dibutuhkan para petani kita saat ini adalah tanggul. Jadi, Disbun seharusnya mengutamakan pelaksanaan program pembangunan tanggul bagi petani,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) komit benahi di dua taman yang ada di kota Tembilahan, yakni Taman di Jalan Swarna Bumi dan Taman di Jalan Gadjah Mada.

Pernyataan ini disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Inhil Eddywan Syasby melalui Kabid Pertamanan, Azwizarwi, Selasa (17/2/2015). Dikatakannya, kedua taman tersebut harus dikembangkan sebagai ojek untuk bersantai bagi warga kota Tembilahan maupun warga yang berkunjung ke kota Tembilahan ini.

“Taman itu mempunyai fungsi dan manfaat tersendiri seperti yang dimanfaatkan kebanyakan orang untuk bersantai melepaskan lelah, belajar dengan santai dan dijadikan tempat bermain bagi anak-anak,” katanya.

Selain itu lanjutnya, bebatuan yang ada di taman Jalan Gadjah Mada khususnya berguna untuk kesehatan bagi para Lansia yang berjalan di batu itu. Maka demikian, pihak DKPP Inhil berkomitmen untuk membenahi kedua taman itu untuk ditingkatkan pelestariannya.

Ia menjelaskan, rencana pembenahan ini salah satunya berupa penambahan pepohonan yang akan bermanfaat untuk berteduh. Artinya, dengan adanya pohon nantinya, para pengunjung taman akan lebih tertarik dan lebih merasakan kenyamanan.

Ditambahkan, menanam pohon nanti butuh waktu yang lama, dan ini perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk saling menjaga dan pemeliharaannya.

“kita berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan di taman kota kita ini sebagai fasilitas umum milik seluruh masyarakat juga, tidak hanya mengandalkan kinerja yang dimiliki oleh petugas kami,” harapnya.

Untuk jumlah tenaga operasional DKPP Inhil ini cukup banyak. Jika dirincikan katanya, maka terbagi pada 3 orang mandor, 1 orang penata lampu, 18 juru taman, 10 orang juru tebas , 10 lampu, dan 3 koordinator. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengatasi kembali terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Bupati Inhil HM Wardan wacanakan membuat surat edaran yang dibagikan ke Mesjid-mesjid.

“Rencananya kita akan buat surat edaran yang ditujukan ke Mesjid-mesjid di setiap kecamatan dan dimintakan kepada petugas mesjid untuk membacakan sebelum Shalat Jum’at,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan saat mimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (17/2/2015).

Timbulnya Karhutal dinilai Bupati kerap terjadi disebabkan kelalaian pada masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat paham akan dampak dari kebakaran itu maka mereka akan sadar sendiri dan mengurangi melakukan pembakaran, bahkan tidak akan melakukan lagi.

“Maka perlu kita pahamkan dampak dari Karhutla itu kepada masyarakat, ini dilakukan karena dampak terjadinya karhutla yang sangat kita khawatirkan,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu.

Surat edaran nantinya, dijelaskan Wardan, jika tidak melalui Camat kemungkinan akan dilakukan memalui Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil. Sebab katanya, Kemenag ini sejalan dengan kegiatan Mesjid.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembetukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada unsur pimpinan daerah di Kabupaten Inhil pada rapat 17 hari bulan di aula Lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (17/2/2015).

Rapat yang digelar rutin setiap tanggal 17 ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Djarot Suprihanto, Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo, Kepala Pengadilan Agama, Moh Nur, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri dan Perwakilan dari Pengadilan Negeri Tembilahan.

Pada kesempatan itu, Bupati Wardan yang juga merupakan Ketua Forkopimda berharap forum ini dapat terus menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan baik, khususnya dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan di Negeri Seribu Parit.

“Dengan terbentuknya forum ini, mudah-mudahan dapat membangun dan memajukan negeri kita cinta Kabupaten Inhil,” tutur Bupati Wardan.

Senada dengan hal itu, Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo berharap agar forum ini tidak hanya dapat membahas permasalahan-permasalahan umum pada setiap menggelar rapat, namun juga dapat mengimpelemntasikan solusi dari setiap permasalahan tersebut.

Sementara, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan bahwa Forkopimda semestinya dapat mendukung dan memberi kepastian agar tugas Pemerintah Kabupaten Inhil berjalan dengan baik.

“Keberadaan Forkopimda ini seperti simbiosisi mutualisme, sepatutnya menguntungkan semua pihak, karena jika yang satu bermasalah, maka akan berdampak pada bidang lainnya,” imbuhnya.(adi/adv pemkab inhil)

KEMPAS (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM melantik pengurus Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kecamatan Kempas yang berlangsung di Desa Bayas Jaya, Senin (16/2/2015).

Dalam pemaparannya, Sekda menyebutkan BPD ini bagian dari Pemerintah Desa yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa.  Anggota yang termuat dalam BPD itu merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

“BPD bersama dengan Kepala Desa nantinya berfungsi menetapkan Peraturan Desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” ungkap Alimuddin.

Maka dengan demikian lanjut Sekda, Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam proses kepemerintahan, terlebih pada proses pembangunan desa.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bertugas kepada Pengurus BPD yang baru dilantik di Kecamatan Kempas ini, semoga kedepan roda kepemerintahan desa berjalan lebih baik lagi,” imbuhnya. (mirwan/ adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sebanyak 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer dokter mengikuti pembekalan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (16/2/2015).

Pembekalan yang dipusatkan di aula Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dilaksanakan selama 3 hari, yang diisi dengan materi pembekalan pada pagi hari dan pelaksanaan orientasi pada sore harinya.

“Jadi, mereka ini akan turun langsung ke unit dan bidang kerja,” tutur Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya.

Dikatakan Alvi, melalui pembekalan ini diharapkan seluruh CPNS dari tenaga honorer dokter dapat memahami aturan dan beban kerja di lingkungan Diskes Inhil, sehingga memperkuat fungsi dan peran mereka di lapangan.

“Dengan begitu, akan ada koordinasi yang jelas terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Apalagi, dokter adalah tim inti dalam pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit dan Puskesmas,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Inhil ini, pilihan profesi menjadi seorang dokter secara fungsional adalah dokter umum, tetapi status mereka juga melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan abdi negara dan pelayan masyarakat

“Jadi, mereka harus benar-benar berada di tempat tugasnya masing-masing dan semaksimal mungkin melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang dokter, yang telah ditempatkan di 28 wilayah terpencil dan sangat terpencil di Negeri Seribu Parit ini,” tegasnya.

Adapun materi pembekalan yang diberikan kepada 28 CPNS dari tenaga honorer dokter ini, meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian masalah kesehatan.(adi)