TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 10 pegawai terjaring razia kedisiplinan pegawai daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (24/2/2015).

Dari sejumlah pegawai yang terjaring razia tersebut yakni 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 pegawai honorer yang sedang asyik nongkrong di beberapa rumah makan saat jam kerja.

Kepala Satpol PP TM Syaifullah melalui Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undangan Daerah, Hady Rahman mengatakan bahwa razia ini dilakukan sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil nomor 23 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupatan Inhil.

“Sanksi yang diberikan ada beberapa tahap, diantaranya sanksi secara administrasi berupa teguran secara tertulis melalui atasan langsung, dan kedua  akan diberi sanksi sosial,” ungkap Hady Rahman.

Dijelaskannya, untuk sanksi sosial ini banyak bentuknya. Dimana, sanksi tersebut bisa berupa diumumkan ketika upacara, bisa diumumkan pada acara-acara tertentu dan lain sebagainya yang bisa membuat pelaku jera.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-II masa persidangan 1 tahun sidang 2015, dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Inhil, Senin (23/2/2015) malam.

Adapun yang menjadi prioritas dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Inhil diantaranya, pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubungan di sejumlah daerah, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Sedangkan dalam hal ekonomi adalah masalah penyelamatan kebun kelapa masyarakat yang saat ini cukup banyak yang terendam, mengakibatkan produksi menurun.

Selanjutnya, masalah pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi prioritas utama agar segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, apakah itu secara kualitatif maupun kuantitatif, mutu, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Feriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Syahruddin ini, dihadiri oleh Bupati diwakili Asisten II Setda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, serta sejumlah anggota DPRD dan Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Feriyandi dalam kata pembukanya mengatakan, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh masing-masing komisi ini merupakan aspirasi masyarakat yang didapatkan melalui reses, kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

“Diharapkan, pokok-pokok pikiran yang disapaikan ini dapat menjadi acuan untuk pembangunan daerah pada tahun 2016 mendatang,” tutur Ferriyandi.

Sementara itu, Asisten II Setda, Fauzar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dalam perencanaan pembangunan Negeri Seribu Parit ke depan.

“Pembangunan fisik di Inhil memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu jangka waktu yang cukup panjang untuk menuntaskannya, karena dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, harus ada komitmen kita bersama,” katanya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Helmi D membuka secara resmi pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Negeri 2 Tembilahan, Senin (23/2/2015).

Dalam pemaparannya, Kadisdik menyebutkan bahwa dari sejumlah Sekolah Kejuruan, SMK Negeri 2 Tembilahan ini merupakan salah satu SMK yang melaksanakan UKK di Kabupaten Inhil pada tahun ajaran 2014/2015 ini.

Menurutnya UKK tersebut memang harus dilaksanakan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 144 tahun 2014 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuam pendidikan dan penyelenggaraan ujian.

“ujian nasional itu sangat mempengaruhi hasil ujian teori di kelas dan ujian praktek kejuruan yang sesuai dengan jurusannya masing-masing,” ungkap Helmi.

Diharapkannya kepada para pelajar SMK yang mengikuti UKK tersebut benar-benar memiliki kompetensi yang berkompeten serta bakat keahlian dibidang masing-masing.  Selain itu, juga diimpikannya dari tamatan SMK di Kabupaten Inhil pada umumnya akan memiliki kreatifitas serta memiliki jiwa kewirausahaan yang bermutu.

“Di bangku kelas akhir inilah kembali keahlian dan kemampuan para siswa akan diuji kemampuan pada praktek di dunia industri,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Tembilahan Sufriadi menyampaikan bahwa peserta UKK ditahun ini sebanyak 8 jurusan. Dari sejumlah jurusan tersebut, UKK dilakukan oleh penguji baik dari penguji internal maupun eksternal yakni para guru SMKN 2 dan dari dunia industri masing-masing.

Dari 8 jurusan tersebut, dirincikannya, untuk jurusan Terknik Gambar sebanyak 28 siswa dengan penguji dari Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Inhil, jurusan Teknik Survei dan Pemetaan sebanyak 11 siswa dengan tim penguji dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Inhil, jurusan Teknik Audio Video 22 siswa tim penguji Samudra Elektronik Tembilahan.

Sedangkan untuk jurusan Pemesinan sebanyak 51 orang dengan tim penguji dari PT Pulalu Sambu (PS) Kuala Enok, jurusan Kendaraan Ringan 37 siswa tim penguji RCM Grub Pekanbaru, jurusan Teknik Sepeda Motor 22 siswa dan komputer Jaringan 34 siswa dengan tim peguji dari PT Capela Pekanbaru dan Duta Interdata Tembilahan dan terakhir teknik Intalasi Tenaga Listrik sebanyak 24 siswa dari Tim Penguji PT PS kuala Enok.

“Para peserta ujian sebelumnya melakukan praktek kerja di sejumlah dunia industri, dan UKK akan berlangsung selama delapan hari mendatang. UKK ini wajib diikuti siswa sebagai syarat muklak untuk bisa lulus UN,” terang Kepsek SMKN 2 Tembilahan.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan perusahaan di suatu wilayah terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), tentunya diharapkan dapat membantu dan mendukung upaya pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Oleh karena itu, penyaluran dana CSR dari pihak perusahaan ini, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang berdampak dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti keberadaan infrastruktur.

“CSR yang telah diberikan perusahaan tersebut, daripada digunakan untuk membangun pasar di Tembilahan, lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di daerah setempat,” Pendapat Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat menggelar rapat di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dengan begitu, lanjut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, masyarakat yang berada di sekitar lokasi atau tempat perusahaan beroperasi, dapat benar-benar merasakan dan mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak sama sekali.

“Jadi, dana CSR itu jangan hanya digunakan untuk pembangunan di daerah perkotaan saja, karena masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tidak akan dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat saat ini membawa material melalui jalur laut sudah tidak aman bagi kontraktor, maka seluruh pihak terkait seperti kepolisian diminta untuk memberikan bantuan pengamanan dengan menurunkan personilnya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam. Permintaan ini menurutnya dalam upaya memberikan kenyamanan kepada pihak kontraktor saat menjalankan pekerjaannya di lapangan.

Dikatakan Dani, hal sekecil apapun akan dapat memberikan dampak yang besar, apalagi jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

“Jika terus dibiarkan adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan di laut, maka akan berimbas kepada kualitas dan mutu pembangunan di Inhil, karena bahan-bahan yang dibawa itu akan digunakan untuk pembangunan,” tutur Dani, belum lama ini.

Untuk itu, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, diperlukan koordinasi yang jelas dan antisipasi sejak dini. Pasalnya, walaupun terlihat sepele, namun hal ini dapat membawa dampak yang cukup besar.

“Ini tidak akan selesai di level bawah saja, jadi kita juga harus memikirkannya. Bagaimana agar pihak kepolisian mau mendampingi teman-teman kontraktor saat berada di laut,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diinstruksikan, untuk terus meningkatkan kinerja dan capaian progres pembangunan yang lebih baik dan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam upaya mendukung dan mensukseskan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilakukan oleh Pemkab Inhil ke depan.

Dikatakan Bupati, pimpinan SKPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, sehingga komitmennya sangat dibutuhkan dalam memajukan dan mengembangkan Negeri Seribu Parit ini.

“Jadi, kalau membuat suatu pekerjaan itu harus sesuai standar dan jangan asal jadi saja,” tutur Bupati Wardan saat berbincang dengan sejumlah awak media, belum lama ini.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, apabila merencanakan dan membuat suatu program dengan asal-asalan, maka hasilnya juga tidak akan optimal dan tidak memuaskan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, bagi aparatur atau pejabat yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menduduki serta menempati suatu jabatan, diharapkan dapat mengembannya dengan penuh tanggung jawab.

“Mari sama-sama kita bangun dan majukan kampung halaman tercina ini, menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” pesannya.