TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh pemilik badan usaha di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau, untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya, baik pada BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup), H Rosman Malomo dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dan pertemuan bersama semua badan usaha swasta di wilayah Kabupaten Inhil, di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Kesehatan Tembilahan, Senin (2/3/2015).

Dikatakan Wabup Rosman, dari 222 badan usaha swasta dengan 41.883 tenaga kerja, baru 37 badan usaha yang sudah mendaftar pada BPJS Kesehatan, dengan jumlah pekerja yang sudah terdaftar sebanyak 6.190 orang.

“Kita berharap semua badan usaha untuk dapat melakukan registrasi dan mendaftarkan semua karyawannya,” Himbau Wabup

Padahal, lanjut Wabup Inhil dua periode ini, masyarakat terutama serikat pekerja dan pengusaha, sangat membutuhkan informasi yang baik dan benar tentang teknis pelaksanaan BPJS.

“Misalnya, informasi tentang manfaat, iuran, pendaftaran kepesertaan, sanksi dan informasi lain yang berhubungan dengan BPJS ini,” terangnya.

Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi tersebut, mantan Ketua DPRD Inhil ini berharap dapat lebih meningkatkan hubungan kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan seluruh badan usaha swasta yang ada di Negeri Seribu Parit.

“Sedangkan Pemkab Inhil, juga akan terus melakukan koordinasi dengan BPJS, untuk lebih menjamin kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Ditemui usai kegiatan, Kepala Disnakertras Inhil H Masdar juga menyatakan bahwa seharusnya per Januari 2015 pihaknya sudah harus mendaftarkan semua pekerja Badan Usaha, namun dikarenakan ada beberapa kendala maka sedikit tertunda.

“Sekarang sudah bulan Maret, dibulan ini kita upayakan akan rampung dan terselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Yessy Rahmi mengaku telah menyurati semua Badan Usaha yang ada di kabupaten Inhil dengan tujuan agar semua Badan Usaha tersebut bisa mengetahui makna dari program BPJS Kesehatan, terlebih mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS.

“Ini sudah salah satu upaya untuk mengoptimalkan sosialisasi bagi Badan Usaha yang ada di kabupaten Inhil ini,” imbuh Yessy.(adi/mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi pengisian SPT Tahunan bagi aparatur di lingkungannya, Senin (2/3/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Diskes, Jalan M Boya Tembilahan ini bekerjasama dengan KPP Pratama Rengat dan diikuti pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Diskes Inhil.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Sekretarisnya, Ridwan MKes mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap penyampaian SPT Tahunan, khususnya PPh Orang Pribadi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan sendiri oleh aparatur yang bersangkutan,” tutur Ridwan.

Dijelaskan mantan Kabag Humas Setdakab Inhil ini, penyampaian SPT Tahunan juga merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya di lingkungan Diskes Inhil.

“Jadi, kita imbau semua PNS dapat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apalagi, saat ini pengisiannya dilakukan secara online,” imbuhnya.(adi/advetorial)

TEMBILAHAN (detikriauy.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bertekat mencari pelajar ditingkat Sekolah Dasar (SD) untuk diikutsertakan pada OSN tingkat Provinsi mendatang.

“Saat ini kami sedang mencari para pelajar SD yang betul-betul berbakat melalui Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan nantinya bakal dikirim pada OSN ketingkat Provinsi untuk mewakili Kabupaten kita,” kata Kepala Disdik Kabupaten Inhil melalui Kabid Dikdas, Raja Abdullah, akhir pekan kemaren.

Disebutkannya, saat ini pihaknya sedang melakukan OSN ditingkat Kabupaten yang sedang berlomba untuk menjadi yang terbaik ditahun ini.

“Bidang ilmu yang diperlombakannya yakni Matematika (MTK) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA),” tukasnya saat mengawasi pelaksanaan OSN di gedung SDN 032 Tembilahan.

Ia menambahkan, dari 80 siswa SD tersebut akan dibagi menjadi 2 kelompok yakni 40 mengikuti bidang Matematika dan 40 lagi IPA.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pihak kontraktor yang menjadi rekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan untuk melaporkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ke jalur hukum apabila diketahui tidak transparan dalam melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut.

Hal itu dimintakan oleh anggota DPRD Inhil, Adli Zulbahri terkait dengan keluhan para kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia kepada Komisi III DPRD Inhil, belum lama ini.

“Jika mengetahui ULP tidak transparan, jangan diam saja, surati Pemkab atau kalau perlu leporkan ke jalur hukum,” tutur Adli Zulbahri, yang juga anggota Komisi III DPRD Inhil.

Dijelaskan Adli Zulbahri, untuk mengikuti pelelangan adalah hak setiap kontraktor, sehingga seharusnya tidak ada pihak-pihak lain yang membatasi kinerja para komtraktor.

Kendati demikian, lanjut politisi partai Nasional Demokrat ini, semua rekanan juga harus untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan ULP, sehingga kontraktor juga lebih mudah dalam mengikuti pelelangan berbagai proyek yang diajukan oleh Pemkab Inhil.

“Lengkapi juga persyaratannya, karena jika semua sudah lengkap dan ULP masih bermain, maka itu sudah menyalah. Saya harap teman-teman kontraktor juga lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum bisa memastikan apakah sekolah di Inhil nantinya bisa menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) pada Ujian Nasional (UN) tahun 2015.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Inhil Helmi D melalui Sekretarisnya, Ahmad Ramani akhir pekan kemaren. Dikatakannya, saat ini pihaknya masih menunggu intruksi dari Pemprov Riau melalui Dinas terkait, dalam hal ini Disdik Provinsi Riau.

“Hingga hari ini kita belum ada menerima intruksi dari Disdik Provinsi Riau untuk memberlakukan sistem UN CBT di Kabupaten,” sebut Ahmad Ramani.

Meskipun sistem CBT itu telah diberlakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk UN 2015, namun katanya hanya dilakukan di sekolah-sekolah tertentu saja, dan ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah menilai sekolah tersebut siap atau tidak melakukan sistem UN CBT tersebut.(mirwan/adv pemkab inhil)