TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pendamping desa.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam dalam upaya meningkatkan kinerja pendamping desa, khususnya terkait pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Dani, apabila ada pendamping desa yang mengundurkan diri atau dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seharusnya BPMPD dapat segera mencari pengganti.

“Selama ini, kita banyak mendapatkan laporan tentang kinerja sejumlah pendamping desa. Jadi, harus ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait,” tutur Dani saat berbincang dengan sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pendamping desa itu harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya, yakni mendampingi aparatur desa dan masyarakat saat proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan berbagai program pembangunan daerah.

“Apalagi, Program DMIJ ini tidak hanya sebatas membagi-bagi pembangunan infrastruktur di setiap desa saja, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Itulah gunanya pendamping desa,” terangnya. (adi)

Tembilahan (detikriau.org) – April 2015 mendatang diyakini pasokan listrik PLN Rayon Tembilahan sudah dapat kembali berjalan normal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada detikriau.org melalui sambungan BlackBerry, selasa (3/3) malam. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil ini, penegasan itu diperoleh setelah dilakukannya pertemuan antara Komisi III DPRD Inhil dengan GM PLN Wilayah Riau di Pekanbaru, Doddy B Pangaribuan, rabu (25/2) yang lalu.

“Kedatangan kita ke PLN Wilayah Riau untuk mempertanyakan persoalan defisit daya yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir yang sudah cukup meresahkan masyarakat. Alhamdulillah kita mendapatkan penegasan, April 2015 mendatang, persoalan ini sudah dapat diatasi. Pasokan daya PLN akan kembali normal,” Sampaikan Iwan

Berdasarkan penjelasan pihak PLN ditambahkan Iwan, defisit daya yang terjadi di Tembilahan disebabkan adanya kerusakan beberapa unit mesin sewa. Untuk mengatasi defisit tersebut, pihak PLN sedang melakukan proses perbaikan yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan.

Disamping melakukan perbaikan, pihak PLN juga sedang melakukan proses sewa mesin baru dengan pihak ketiga yang dalam hal ini sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi kedudukan mesin tersebut dengan kontrak daya sebesar 4 MW.

Berdasarkan perhitungan pihak PLN, beban puncak PLN Rayon Tembilahan sekitar 13 MW, sedangkan daya yang mampu diproduksi hanya sebesar 10,5 MW. artinya PLN masih mengalami defisit sekitar 2,5 MW.

Upaya perbaikan kerusakan mesin pembangkit yang di lakukan PLN saat ini yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan adalah sekitar 1,8 MW. Setelah perbaikan mesin selesai, daya mampu PLN menjadi 12,3 MW. Dengannya PLN juga masih mengalami difisit daya sekitar 0.7 MW

“ namun menurut pihak PLN defisit tersebut akan teratasi dengan masuknya mesin sewa baru dengan daya mampu 4 MW, sekitar bulan april sesuai dengan kontrak pihak ketiga PLN akan memasok daya tersebut. Artinya nanti PLN rayon Tembilahan akan memiliki daya mampu sekitar 16,3 MW. ada surplus daya sekitar 3,3 MW,” Urai Iwan menerangkan penjelasan dari Pihak PLN

Dalam kesempatan pertemuan itu, Iwan juga memintakan kepada pihak PLN untuk merencanakan kontrak baru pada tahun 2016 menggantikan mesin yang sudah tua, seperti mesin yang disewa dari pihak PT. BPG, PT. MPI, dan PT. TBMA agar pasokan listrik terhadap masyarakat Inhil tidak lagi terjadi defisit di karenakan mesin sewa yang sering rusak.

“Alhamdulillah pihak PLN juga menyetujui peremajaan kontrak sewa mesin baru di tahun 2016,” Syukuri Iwan

Selain mengatasi defisit daya PLN Rayon Tembilahan, PLN Wilayah Riau juga telah mendatangkan mesin sewa baru bagi kebutuhan pelanggan PLN di Kuala Enok dan Pulau Kijang.

“ saat ini mesin telah sampai di lokasi dan dalam proses perakitan di masing-masing daerah.” Tandas Iwan.

Selain dihadiri oleh GM PLN Wilayah Riau, pertemuan itu juga dihadiri oleh Manajer Perencanaan, Manajer Pembangkit, Pihak PLN Area Rengat, PLN Rayon Tembilahan dan PLN Rayon Kuala Enok. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengetuk hati seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), untuk lebih peduli dengan lingkungan serta waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan (karhutla), Bupati Inhil, HM Wardan mengimbau kepada seluruh khatib Shalat Jumat di daerah ini membacakan khutbah yang berisi sosialisasi pelestarian alam.

Imbauan tersebut sesuai dengan Surat No 92/Adm-Kesra/II/2015/400 yang ditandatangani orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang, yang ditujukan kepada 20 Camat, KUA dan Pengurus Masjid se-Kabupaten Inhil.

Dalam surat itu, Bupati mengimbau kepada semua khatib agar secara serentak membacakan khutbah yang bertema pelestarian alam pada Jumat (6/3/2014).

Berkenaan dengan imbauan tersebut, bahan khutbah dimaksud dimintakan segera diambil pada Bagian Sosial Setda Inhil.

Sebelumnya, Bupati sudah mengajak kepada warga supaya selalu peduli dengan lingkungan, termasuk masalah kebersihan.

“Kita harapkan masyarakat turut berperan akif secara luas agar lebih santun dalam pelestarian alam,” tutur Bupati

Semua dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kebakaran lahan sangat merugikan kesehatan warga. Sebelum peristiwa yang tidak diinginkan itu terjadi. Warga, ditegaskan Wardan memiliki kewajiban untuk menjaga alam.

“Kami mengimbau kepada semua warga supaya serius dalam menjaga alam. Kita semua memiliki tanggung jawab dalam memeliharanya,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015 bertempat di Aula kantor Bappeda Inhil, Tembilahan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor dan kepala bagian SKPD yang ada diolingkungan Pemkab Inhil, selasa (3/3)

Dalam amarannya, Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus siap untuk menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan masyarakat. Pemeritnah juga harus mampu untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

“disamping semua itu kita juga mempunyai beberapa program prioritas diantaranya Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dalam rangka mempercepat pembangunan Inhil Kedepannya.” Sampaikan Wabup.

Adapun Pelaksanaan Rapat Forum SKPD di lingkungan Pemkab Inhil TH 2015 bertujuan untuk Mensinkronkan usulan kegiatan Kecamatan dari hasil reses Anggota DPRD Inhil TH 2014 dengan rancangan Kerja SKPD. Kemudian menetapkan Program Kegiatan Prioritas yang akan di muat dalam Rencana Kerja SKPD serta menyekapati pagu indikatif usulan TH 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Inhil dan rencana Strategis SKPD TH 2013-2018.

Rapat Forum SKPD yang di taja oleh BAPPEDA Kabupaten Inhil ini di laksanakan selama 3 hari kerja dan diikuti oleh seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Dinas serta RSUD se Kabupaten Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) adakan pertemuan kemitraan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan, Selasa (3/3/2015).

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB di aula Kantor Dinkes Inhil Jalan M Boya Tembilahan ini diikuti seluruh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Inhil.

Kepala Dinkes Inhil Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kabid PPK DBK, Matzen mengatakan BPJS ini perlu regulasi peraturan dan ketentuan yang merupakan salah satu upaya pihak PBJS bagaimana caranya pihak Puskesmas bisa tau tentang ketentuan dan peraturan untuk pembayaran JKN bagi peserta BPJS Kesehatan.

“Puskesmas itu harus tau, terlebih Kepala Puskesmasnya, karena bisa saja kalau tidak sesuai dengan ketentuan itu tidak terinput datanya, jadi tidak bisa dibayarkan kepihak pemberi pelayanan, dalam hal ini pihak Puskesmas itu sendiri,” katanya.

Terkait persoalan pembayaran ini katanya lagi, bagi Puskesmas memang harus jeli dalam menangani. Apalagi pada bulan 5 ataupun bulan 6 mendatang tidak ada lagi yang namanya Jamkesmas, sebab pada bulan tersebut kartu Jamkesmas itu akan beralih menjadi kartu Indonesia Sehat.

Pada pertemuan pagi itu, diharapkannya kepada Puskesmas yang ada di Kabupaten Inhil untuk dapat melaksanakan apa saja yang disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan, dengan tujuan supaya terbina kerjasama yang baik, terutama pihak Puskesmas itu sendiri sebagai si pemberi pelayanan dan imbalan jasa sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

“Prosedur pelayanan peserta BPJS hampir sama dengan pelayanan umum tapi pasien itu harus membawa kelengkapan-kelengkapan salah satunya kartu peseta BPJS, maka peserta BPJS itu akan dilayanani seperti pasien umum sesuai standar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Yessy Rahmi mengaku untuk Puskesmas di Inhil ini sudah menyadari tertib administrasi dengan melakukan pencatatan semua kegiatan Puskesmas secara komprehensif dan lainnya, seperti timbulnya motivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal. (mirwan/advetorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) surati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil untuk meminta penempatan tenaga Dokter di Kecamatan Kempas yang saat ini sedang kosong.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Dinkes Kabupaten Inhil Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Sekretaris Dinas, Ridwan Ahim kepada awak media, Selasa (3/3/2015).

“Sekarang ini di Kecamatan Kempas sedang kekosongan tenaga Dokter, kami sudah menyurati BKD untuk menempatkan dokter disana,” sebut Ridwan.

Untuk sementara agar pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan secara maksimal, Diskesberinisiatif untuk menempatkan dokter Puskesmas Sungai Salak ke Kecamatan Kempas. Sebab katanya, untuk Puskesmas Sungai Salak itu ada dua dokter yang bertugas.

Meski penempatan bersifat sementara, Dinkes Inhil tetap menunggu kepastian dari BKD Inhil untuk menempatkan dokter definitif di Puskesmas yang ada di Kecamatan Kempas. Dari pengajuan surat tersebut, Ridwan tetap optimis kalau BKD tanggap dengan apa yang dimintanya.

“Saya yakin dalam 2 hari kedepan pihak BKD sudah dapat memberikan keputusan terhadap kekosongan tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Kempas,” imbuhnya. (mirwan/advetorial)