TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin ingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak tidak nakal, terlebih tidak sampai melanggar kode etik kepegawaian.

“Cukup patuh dengan aturan yang ada. Kalau waktu jam kerja jangan lagi keluyuran sana sini,” ujarnya kepada awak media, belum lama ini.

Terkait banyaknya PNS yang telah terjaring razia oleh Satpol PP, kata Syaifuddin itu akan terus didata pelakunya dan ketika berulang kali melakukan ketidakdisiplinan maka akan dikenakan sanksi kode etik kepegawaian.

Untuk saat ini, diakuinya belum ada PNS di kota Tembilahan khususnya yang dikenakan sanksi kode etik tersebut, sebab sanksi melanggar kode etik kepegawaian ini katanya bisa saja sampai diberentikan sebagai PNS.

“Namun untuk sementara ini yang ada hanya sebatas surat teguran, belum ada diberi sanksi lebih dari itu,” sebutnya.

Sebenarnya lanjut Syaifuddin, nongkrong di warung-warung minum itu tidak ada masalah, tapi cukup waktu sarapan pagi dan waktu makan siang, maupun waktu lain yang hanya sebatas mengisi perut saja.

“Yang tidak benar itu seperti nongkrong diwarung dari jam 9 sampai jam 11 siang, lama ngobrolnya dari pada makan, kebanyakan sekarang ini begitu,” tandasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri berjanji bahwa pihaknya akan terus mendesak managemen PLN, untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan kelistrikan di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Kita minta pihak PLN secepatnya menyelesaikan kondisi pemadaman listrik bergilir, yang semakin parah melanda Tembilahan saat ini,” tutur Zulbahri kepada awak media, kemarin.

Untuk diketahui, rencana PLN Rayon Tembilahan untuk mengakhiri pemadaman bergilir di Kota Tembilahan dan sekitarnya pada awal bulan April mendatang sepertinya tidak akan bisa diwujudkan. Pasalnya, sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk itu masih tidak jelas sejauh ini.

“Mesin sewa baru yang dijanjikan entah dimana keberadaannya, begitu juga lokasi penempatan mesin tersebut yang belum selesai dibangun, sehingga harapan kita terbebas dari pemadaman bergilir masih kabur,” terang Zulbahri.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Nasdem Inhil ini, pihaknya juga telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak PLN Wilayah Riau, dimana keputusannya sejauh ini juga tidak jelas.

“Tidak ada kepastian yang bisa disampaikan pihak PLN sampai hari ini,” tambahnya.

Lebih jauh Zulbahri mengatakan bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan pembagunan gedung baru yang direncanakan untuk mesin sewa baru tersebut, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Bangunan pondasi tempat mesin kita nilai dibuat asal jadi dan sangat rapuh untuk dijadikan pondasi sebuah mesin ugm besar, saat ini saja sudah banyak yang pecah dan retak,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terutama para perokok diimbau, untuk tidak merokok di fasilitas umum dan kesehatan, karena dampak yang ditimbulkan nantinya tidak hanya bagi si perokok, tetapi juga orang-orang yang ada disekitarnya.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian, Kemitraan dan Promosi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, NS Matzen MSi dalam paparannya saat memberikan sosialisasi tentang bahaya merokok di salah satu Puskesmas di Kecamatan Kempas, kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan sempena pelantikan pengurus Saka Bhakti Husada (SBH) Kuartir Ranting Kecamatan Kempas ini, diikuti puluhan peserta yang merupakan anggota pramuka penegak dan penggalang, yakni siswa SMP dan SMA sederajat se-Kecamatan Kempas.

Dikatakan Matzen, melalui sosialisasi  tersebut diharapkan seluruh anggota pramuka penegak dan penggalang dapat menyebarluaskannya di lingkungan keluarga dan masyarakat, khususnya tentang bahaya merokok.

“Seperti kita ketahui bersama dan berdasarkan keterangan para dokter, untuk bahaya rokok yang lebih parah itu adalah bagi perokok pasif. Jadi, sebaiknya kurangi atau bahkan mungkin hentikan kebiasaan merokok,” tutur Matzen.

Selain itu, Matzen juga mengimbau kepada para perokok agar tidak merokok di dalam rumah, kantor, tempat umum dan fasilitas kesehatan.

“Kita harapkan pihak Puskesmas dan lintas sektor terkait, untuk memberikan pemahaman, baik kepada pasien yang datang ataupun masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, supaya turut bersama-sama menjaga lingkungannya agar bebas dari adap rokok, sehingga dengan begitu polusi udara dari asap rokok akan berkurang,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2016 mendatang, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan akan kembali memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini usai membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Bupati Wardan, berdasarkan masukan dan saran dari seluruh kecamatan hingga pokok-pokok pikiran DPRD, jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan tahun depan adalah sebesar Rp 15 triliun.

“Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan APBD kita yang cukup kecil,” tutur Bupati Wardan.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menyatakan tetap optimis, program dan kegiatan pembangunan akan terus berjalan di Kabupaten Inhil, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

“PAD kita hanya sekitar Rp 1,9 triliun, paling maksimal 2 triliun. Makanya, kita pilah-pilah mana yang akan diprioritaskan, seperti salah satunya perbaikan infrastruktur jalan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, bidang pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi fokus utama untuk diselesaikan di tahun depan. Mengingat, masih cukup banyak sekolah yang memerlukan bantuan, terutama sekolah-sekolah agama yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Jika hanya mengharapkan dari APBD kabupaten, tentu hal ini tidak akan tercapai. Jadi, kita juga akan berusaha mendapatkan bantuan melalui APBD Provinsi dan APBN,” imbuhnya. (adv/humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan segera mengganti jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

“Sekitar seminggu kedepan jabatan Plh Kepala DTPHP Inhil itu kita ganti menjadi Plt, karena sudah terlalu lama Dinas itu kekosongan Kepala, sedangkan jabatan Plh itu tidak boleh lama,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, H Syaifuddin kepada awak media, Kamis (12/3/2015).

Ia menerangkan, digantinya nama gelar jabatan tersebut karena kepala dinas yang definitif itu terlalu lama menjalani proses kasus yang membelitnya, padahal dinas itu membutuhkan pemimpin yang bisa memutusan sesuatu pekerjaan serta membuat suatu kebijakan.

“Jabatan Plh itukan hanya sebatas melanjutkan pekerjaan si pejabat definitif yang berhalangan saja, tapi pejabat definitifnya kita tidak tau sampai kapan menjalani proses dan ini menjadi suatu kendala bagi dinas, maka kami membuat kebijakan untuk mendudukan Plt,” terangnya.

Dijelaskan, jika jabatan Plt Kepala dinas itu di SK kan, maka dinas tersebut akan ada kebijakan tersendiri layaknya memiliki kepala difinitif, dan ini akan terwujud seminggu kedepan.

“Yang jelas Plt Kepala dinas itu orang harus ligat bekerja dan tidak merangkap jabatan kepala Satker,” tutupnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menambah serta melengkapi peralatan dan tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Musa dan Tengku Sulung.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan memaksimalkan keberadaan dua RSUD berplat merah tersebut.

Dikatakan Dani, Pemkab Inhil harus memberikan perhatian khusus bagi RSUD Raja Musa yang terletak di Guntung dan RSUD Tengku Sulung yang terletak di Pulau Kijang.

Pasalnya, keberadaan dua RSUD milik Pemerintah Daerah ini akan dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi para pasien dari daerah setempat.

“Untuk tahun 2016 nanti, kita mengusulkan agar keberadaan RSUD Raja Musa dan Tengku Sulung dapat lebih diperhatikan oleh Pemda melalui dinas dan insansi terkait, sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah lagi datang ke Tembilahan jika ingin berobat, karena disamping membutuhkan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh,” tutur Dani saat menyampaikan padangan pada Musrenbang RKPD, di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, kemarin.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Pemkab Inhil juga harus memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur dan perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit, seperti penyelamatan perkebunan kelapa.

“Semua yang kita usulkan ini, sudah sejalan dengan visi dan misi yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk bidang lainnya, seperti pendidikan,” imbuhnya.(adi/adv)