“Pemasungan Termasuk Pelanggaran HAM”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan bahwa apa yang telah dicapai oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) Bakau Aceh, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah dalam penanganan pasien dengan gangguan kesehatan merupakan modal awal keberhasilan dan patut menjadi contoh bagi yang lain, khususnya dalam mendukung dan mensukseskan Program Inhil Bebas Pasung tahun 2017.

“Kita bertekad dan berusaha semaksimal mungkin, supaya penuntasan pasung di Inhil bisa terwujud. Kita tidak mau ada lagi masyarakat yang dipasung,” tutur Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Dijelaskan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, pihaknya hanya ingin menolong masyarakat, karena pasung juga termasuk dalam salah satu pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

“Jadi, kita tidak mau nantinya terjadi tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat disebabkan ketidaktahuan mereka, karena peran pemerintah disini bukan hanya untuk melakukan pengobatan terhadap para pasien, tapi juga melindungi masyarakat dengan program yang sebenarnya merupakan amanah dari Undang-undang,” tambahnya.

Oleh karena itu, mewujudkan Inhil Bebas Pasung tahun 2017 bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan kerjasama serta dukungan dari seluruh lintas sektor, seperti di RSUD Puri Husada Tembilahan, yang rencanananya pada tahun 2016 mendatang akan dibangun ruang rawat inap jiwa.

Dengan begitu, lanjut Alvi, proses pelaksanaan pasung dalam arti kata bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan berat bisa diinapkan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Tapi nantinya, untuk pengembalian mereka (pasien, red) ke masyarakat membutuhkan peran serta tenaga kesehatan kita di lapangan, sebagai pendamping pasien dalam memberikan pengobatan secara berkelanjutan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Perlahan namun pasti, Program Indragiri Hilir (Inhil) Bebas Pasung tahun 2017 yang telah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) beberapa waktu lalu menunjukan perkembangan dan kemajuan yang cukup mengembirakan.

Pasalnya, sejumlah pasien dengan gangguan kesehatan kejiwaan yang terdata oleh para petugas medis di lapangan sudah mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, hingga bisa kembali berbaur di tengah-tengah masyarakat, dimana sebelumnya mereka hanya dipasung dan jauh dari keramaian.

Seperti pengakuan Sopianto, Kepala Pustu Bakau Aceh, Wilayah Kerja Pustu Batang Tumu, Kecamatan Mandah saat berbincang dengan detikriau.org. Menurutnya, setelah dilakukan penjaringan di wilayah kerjanya, ditemukan ada 2 pasien yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan.

“Mereka adalah Pak Rus, yang sudah dipasung selama 20 tahun dan Ibu Ner, yang dipasung sekitar 3 tahun,” tutur Sopianto saat ditemui di Kantor Dinkes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan, kemarin.

Setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan yang intensif dari tenaga medis, lanjut Sopianto, akhirnya Ibu Ner sudah bisa berbaur kembali ke masyarakat, seperti pergi ke pasar sendiri, bisa melakukan pekerjaan rumah, serta mampu berkomunikasi dengan pihak keluarga dan masyarakat.

“Begitu juga dengan Pak Rus, yang pertama kali ingin diberikan tindakan injeksi atau suntikan mengamuk, tapi setelah seminggu suntikan pertama dan diberikan obat secara rutin setiap malam, kini sudah mau dan dengan keinginan sendiri minta disuntik, serta bisa berkomunikasi secara kooperatif,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan bahwa apa yang telah dicapai Pustu Bakau Aceh ini merupakan modal awal keberhasilan dan patut menjadi contoh bagi yang lainnya terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien dengan gangguan kesehatan kejiwaan.

“Kita bertekad dan berusaha semaksimal mungkin, supaya penuntasan pasung di Inhil bisa terwujud. Kita tidak mau lagi ada masyarakat yang dipasung,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Kalsel) diangankan teken MoU. Hal ini dilontarkan kedua Bupati Kabupaten tersebut pada acara Ramah Tamah suku Banjar Kalses di kediaman Bupati Inhil Tembilahan, Jum’at (3/4/2015) malam.

Seperti yang disampaikan Bupati Inhil HM Wardan pada pemaparannya, ia membuka diri dan mengundang para investor dari Kalimantan secara umum untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Inhil, hal ini tentunya kata Wardan sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaan pembangunan di Inhil.

Apalagi masyarakat Kabupaten Inhil ini banyak asli dari Kalsel itu sendiri, diperjelasnya dari sejumlah masyarakat Inhil yang ada saat ini, sekitar 38 persen merupakan warga asli suku Banjar. Dalam hal ini, tentu juga merupakan satu alasan untuk saling berbagi.

“Saya harap silaturrahmi ini tidak hanya sebatas sampai disini saja, namun tetap berlanjut. Apakah nanti berupa MoU ataupun bentuk lainnya, minimal balasan kunjungan kami ke Kalimantan,” ungkap orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini.

Tidak hanya sebatas itu, Wardan sempat membahas persoalan perkelapaan Inhil yang dinilainya sangat berpotensi, bahkan menjadi nadinya masyarakat Inhil. Menurutnya, yang menjadi pelopor perkelapaan di Inhil ini adalah orang Banjar.

Terkait persoalan ini, ditanggapi Bupati Balangan Kalsel H Sefek Effendie bahwa tujuannya mengunjungi Kabupaten Inhil ini adalah untuk mempererat tali silaturrahmi.

Namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah membicarakan persoalan kerjasama, sebab ia menyampaikan bahwa daerah yang  ia pimpin  tidak ada pohon kelapa. “Mana tau ada peluang bisnis, baik dari Kalimantan ke sini, ataupun sebaliknya,” kata H Sefek.

Bupati Balangan menegaskan, hubungan baik antara kedua daerah ini akan terus dieratkan dan diinginkannya membangun daerah secara bersama, lebih khusus dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Setelah kami pulang nanti, kita akan mencoba menganalisa apa yang mungkin bisa kita kembangkan di sini, jikapun kami tidak punya kelapa, tapi kami disana banyak karet,” tukasnya.

Selain itu, banyak lagi persoalan lain yang menjadi angan-angannya, apalagi sempat terdengar olehnya bahwa Kabupaten Inhil ini sedang krisis listrik, seumpama Inhil membutuhan batu bara sebagai upaya peningkatan pasokan listrik, sebagai pimpinan daerah, ia siap membantu.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan lantik Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Indragiri untuk masa tugas 2015-2019 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (1/3/2015) sore.

Pelantikan ini beriringan dengan Pengukuhan Komiten Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (KP3E) Kabupaten Inhil tahun 2014-2018 yang dihadiri para kepala Satker di lingkungan Pemkab Inhil dan beberapa anggota DPRD Inhil.

Dalam pemaparannya, Bupati menginginkan Dirut PDAM Tirta Indragiri yang baru dilantik ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pelanggan PDAM itu sendiri.

Apalagi katanya terhadap persoalan pelayanan yang dinilai selama ini sangat minim, sehingga keluhan pelanggan tersebut sering terdengar pada dirinya.

“Kalau secara administrasi maupun persyaratan lainnya, Dirut PDAM yang baru ini telah memenuhi persyaratan, namun tetap hasil kerja di lapangan yang kita inginkan, apalagi menyangkut hutang piutang PDAM,” kata Wardan.

Orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini sangat mengharapkan persoalan keuangan khususnya, maupun lainnya yang menyangkut dengan kelangsungan PDAM di kota ini segera mungkin diselesaikan.

Diakuinya, selama ini masih banyak persoalan yang masih minim seperti, dicontohkannya seperti masih rendahnya kualitas air. “Semoga dengan dilantiknya Dirut PDAM itu bisa meningkatkan kualitas produk PDAM Tirta Indragiri kedepan,” harapnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

“Jika Tidak Juga, Lebih baik Kita Sama-sama Terjun Ke Parit”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan menilai sudah sekitar 3 tahun belakangan ini, program perbaikan perkebunan kelapa masyarakat tidak berjalan dengan baik dan maksimal.

Oleh karena itu, perlu diambil langkah dan kebijakan strategis dari berbagai pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dalam hal ini Dinas Perkebunan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan mengatakan, mengingat berbagai keterbatasan yang ada, seperti anggaran, aparatur dan lain sebagainya, maka program perbaikan perkebunan kelapa masyarakat harus dilakukan secara bertahap, baik itu melalui kontraktual maupun swakelola.

“Yang jelas, pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan keseriusan Pemkab Inhil. Meskipun dana yang tersedia cukup kecil, tapi program ini bisa dilakukan secara bertahap, dengan pola swakelola,” tutur Edi Gunawan saat hearing Komisi II DPRD dengan Dinas Perkebunan (Disbun), di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas, kemarin.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Asun ini, program perbaikan perkebunan kelapa masyarakat melalui pola swakelola bukanlah yang pertama dilakukan di Kabupaten Inhil, karena beberapa tahun yang lalu sudah diterapkan pada proses pembangunan tanggul di sejumlah tempat.

Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi SKPD terkait tidak melaksanakan program perbaikan perkebunan kelapa masyarakat di tahun anggaran 2015 ini, karena sebenarnya yang bermasalah bukan pada pola penerapannya, tetapi pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

“Kalau tahun ini tidak terlaksana juga, lebih baik kita semua sama-sama terjun ke parit,” tegasnya.

Penegasan tersebut, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya atau golongan, tetapi lebih pada kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah menjerit, dikarenakan kerusakan perkebunan kelapa yang semakin parah.

Apalagi seperti diketahui, sebagian besar masyarakat Kabupaten Inhil menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan kelapa, sehingga apabila hal ini tidak menjadi prioritas utama, tentu akan banyak masyarakat yang sengsara, karena perekonomian keluarga yang semakin terpuruk.

“Jadi, dengan pola swakelola ini diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di bidang perkebunan. Sedangkan untuk masalah teknisnya, tergantung kepada aparatur pelaksananya, yang jelas tidak dilakukan secara fiktif,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berkomitmen, untuk membangun kesehatan masyarakat di seluruh daerah di Negeri Seribu Parit.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi. Menurutnya hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Inhil sehat, sesuai dengan spirit baru menuju kabupaten yang maju, bermarwah dan bermartabat.

Dikatakan Alvi, gambaran masyarakat Kabupaten Inhil di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, dengan meningkatkan perilaku hidup bersih, nyaman, aman dan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.

“Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” tutur Alvi.

Adapun strategi pembangunan kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Inhil, diantaranya dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, dengan menyediakan dan pemerataan SDM kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan.

“Output yang kita harapkan nantinya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan mampu mengatasi permasalahan secara mandiri,” terangnya.(adi/adv)