TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk segera mencairkan alokasi dana desa yang telah dianggarkan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, HM Yusuf Said saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat bersama BPMPD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum Setdakab Inhil, Rabu (15/4/2015) malam.

Hearing yang digelar di ruang Komisi I Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD, Muammar serta anggota, Hj Siti Bungatang dan Asmadi, Kepala BKD, Syaifuddin, Sekretaris BPMPD, Yuserdi dan jajaran Bagian Hukum Setdakab Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said mempertanyakan tentang sejumlah kebijakan dari SKPD terkait, seperti yang berkenaan dengan dana desa, Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) dan rencana kunjungan Menteri Desa ke Kabupaten Inhil.

Dikatakan Yusuf, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan April tahun anggaran 2015, yang merupakan jadwal pencairan dana desa tahap pertama. Namun, dari informasi yang diperoleh di lapangan, Pemerintah Desa masih belum mengetahui dan mendapatkan berapa jumlah alokasi dana desa yang mereka peroleh.

“Berkenaan dengan Pj Kades, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penempatan pejabat di desa, karena berdasarkan keputusan yang telah disepakati sebelumnya, pejabat dalam struktural Pemerintah Kecamatan tidak dibenarkan menjadi pejabat desa,” tutur politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris BPMPD Inhil,Yuserdi menjelaskan bahwa dana desa untuk tahun anggaran 2015 ini sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu beberapa hal lagi yangg harus dilengkapi, sehinga pencairannya bisa segera dilakukan.

“Mengenai Pj Kades yang diambil dari struktural Pemerintah Kecamatan, ini karena kita masih kekurangan aparatur di daerah pedesaan, makanya kita angkat aparatur yang memang dinilai layak untuk menjabat sebagai Pj Kades,” terangnya.

Mendengar jawaban itu, Yusuf Said dan jajarannya di Komisi I DPRD Inhil meminta agar Pemkab Inhil benar-benar menempatkan aparatur yang siap turun dan berdomisili di desa bersangkutan, sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Memang aturannya tidak ada, tapi kita harapkan Pj Kades yang dipilih bukanlah mereka yang memegang jabatan di tingkat kecamatan, karena nantinya akan mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusuf yang diamini jajarannya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Husada Tembilahan diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie dalam sambutannya saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015 KPRI Husada Tembilahan, Kamis (16/4/2015).

RAT yang dipusatkan di aula Kantor Dinkes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dihadiri perwakilan Dinas Koperasi dan PKM, Dewan Pengawas, Ketua KPRI Husada Tembilahan dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinkes Inhil.

Dikatakan Alvi, RAT ini merupakan momentum bagi para pengurus KPRI Husada Tembilahan, untuk mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, sehingga bisa diketahui apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan saat penerapannya di lapangan.

“Kemudian, baru dicari solusi dan jalan keluarnya secara bersama-sama, dalam upaya memperbaiki kinerja para pengurus,” tutur Alvi.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, KPRI Husada Tembilahan termasuk salah satu koperasi terbesar di Negeri Seribu Parit, sehingga diharapkan apapun yang dilaksanakan bisa memperoleh hasil yang terbaik.

“Ke depan, saya harapkan para pengurus dapat membuat program dan kegiatan yang lebih baik lagi, dengan capaian hasil yang maksimal, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para anggota,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi aparatur di seluruh Puskesmas di Negeri Seribu Parit, Selasa (14/4/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Wisma Kemuning Muda Tembilahan ini, diikuti sebanyak 54 peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas dan pemegang program kesehatan lingkungan di 27 Puskesmas di Kabupaten Inhil.

Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan, Herman Mahat SKM, MM mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi STBM tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia (RI) nomor 3 tahun 2014.

“Tujuannya, untuk meningkatkan akses air bersih dan air minum, serta sanitasi pada jamban keluarga,” tutur Herman Mahat.

Apalagi, lanjut Herman Mahat, jika dilihat dari skala nasional, di Bumi Sri Gemilang ini pencapaian sanitasi masih cukup rendah, yakni mencapai sekitar 50 persen, sehingga penyebaran berbagai penyakit, seperti penyakit diare sangat banyak ditemukan, khususnya di daerah yang berdekatan dan memiliki akses langsung dengan perairan atau sungai.

“Hasil dari sosialisasi ini, kita harapkan bisa diteruskan oleh aparatur di Puskesmas ke jajarannya di setiap desa, sehingga kondisi sanitasi masyarakat sekitarnya bisa semakin meningkat dan lebih baik, yang ke depannya tidak ada lagi ditemukan masyarakat yang membuat jamban keluarga di pinggiran sungai,” imbuhnya.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Riau, Dewani SKm, Mkes dan Koordinator Fasilitator Dinkes Provinsi Riau, Agus Suprianto SKm.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kelangsungan masa depan sebuah daerah atau bangsa akan sangat bergantung pada keberadaan generasi muda yang tangguh dan berkualitas. Dimana, hal itu dapat ditempa dan diwujudkan dengan berbagai proses, seperti salah satunya melalui bidang pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor penting dan prioritas utama yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), disamping upaya peningkatan bidang-bidang lainnya.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dani M Nursalam, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melakukan evaluasi terhadap seluruh program pendidikan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh pihak terkait.

“Jadi, Ujian Nasional (UN) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya ini merupakan salah satu momen bagi pemda, untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pendidikan dalam satu tahun berjalan,” tutur Dani kepada sejumlah awak media usai meninjau pelaksanaan UN hari pertama bersama Bupati Inhil, HM Wardan di beberapa sekolah di Kecamatan Tembilahan Hulu, kemarin.

Hasil yang didapat dari evaluasi tersebut, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, nantinya akan menjadi bahan dalam upaya perbaikan bidang pendidikan ke depan, guna mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah.

“Kita di DPRD tentunya akan melihat sejauh mana hasil yang bisa dicapai setelah UN ini. Hal itu penting bagi kita, untuk menyusun langkah dan kebijakan terkait dunia pendidikan di Negeri Seribu Parit ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, jumlah siswa SMA sederajat yang mengikuti UN tahun 2015 di Kabupaten Inhil berjumlah sebanyak 6.658 siswa.

6.658 peserta UN ini terbagi kepada 4 bagian, yakni untuk siswa SMA Negeri dan Swasta sebanyak 3.110, SMK Negeri dan Swasta sebanyak 1.128 siswa, MA Negeri dan Swasta sebanyak 2.053 serta peserta ujian paket C sebanyak 367. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015 ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menjadi prioritas, untuk lebih dimaksimalkan peranannya di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Alvi, pihaknya ingin seluruh Pustu yang saat ini secara fisik bangunannya sudah mencapai 154 Pustu itu dapat benar-benar mendukung dan menunjang penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Kami mau Pustu menjadi barometer untuk pelayanan terdekat bagi masyarakat. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena perlu komitmen bersama antar seluruh pihak terkait,” terangnya.

Dijelaskan Alvi, tekad itu akan didukung 100 persen dengan penguatan perencanaan serta pemahaman terhadap aturan dan sinkronisasi antar program, yang kedepannya diharapkan bukannya hanya capaian program yang terjadi, tetapi adalah efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, untuk mencapai paripurnanya kesehatan di Inhil.

“Salah satu mungkin yang perlu kita sikapi dengan bijak, misalnya kita bertekad di tahun 2017 nanti Inhil bebas pasung. Itulah diantaranya contoh perbaikan konprehensif untuk kesehatan, yang kami sudah mulai tata sejak RPJMD dan draft Rensra kita di pemerintahan yang baru ini,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akan melakukan pembenahan terhadap kondisi bangunan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tembilahan Hulu, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Alvi, dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit, maka berbagai permasalahan yang ada di Puskesmas, seperti masih banyaknya kondisi bagunan yang kurang baik harus diperbaiki dan dituntaskan sesegera mungkin.

“Dalam waktu dekat ini, pemerintah daerah akan melakukan perbaikan dan peningkatan pembangunan fisik Puskesmas, misalnya yang sebelumnya ruangan itu digunakan untuk non rawat inap, kami tingkatkan menjadi ruang inap,” tutur Alvi.

Langkah tersebut, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat terutama para pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Dengan begitu, kita harapkan mudah-mudahan komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat dapat tercapai,” imbuhnya.(adi/adv)