TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan pendampingan tata kelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (6/5/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Wisma Indah Sari Tembilahan ini diikuti 50 peserta, yang terdiri dari 25 Kepala Puskesmas dan 25 Bendahara JKN.

Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie dalam sambutannya berharap agar setelah mengikuti pertemuan ini, para peserta bisa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatnya di tempat tugas masing-masing.

“Ke depan, saya harapkan adanya ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, baik itu pada pendapatan dan pengeluaran dana kapitasi JKN, yang setiap bulannya di laporkan ke Dinkes Inhil,” tutur Alvi.

Sementara itu, Panitia Pelaksana, drg Enni Kholisatun menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur di Puskesmas, khususnya dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan pertemuan ini, kita harapkan pengelolaan dana kapitasi JKN di setiap Puskesmas akan lebih tertib dan teratur, baik dari segi penganggaran, pemanfaatan dan pelaporannya,” terang Enni, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas Diskes Inhil.

Adapun narasumber dalam pertemuan pendampingan tata kelola dana kapitasi JKN tersebut, yakni dari perwakilan Bagian Keuangan dan Bagian Hukum Setda, serta Inspektorat Kabupaten Inhil.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan menilai persoalan krisis listrik yang tak kunjung tuntas ini bukan semata disebabkan kondisi mesin tetapi lebih kepada persoalan manusianya. Mesin tidak bisa mengendalikan manusia tetapi justru manusia yang menjadi pengendali mesin.

“Artinya, persoalan hari ini bukan semata terletak pada persoalan mesinnya tetapi lebih kepada manusianya. Kami nilai manajemen PLN-nya yang tidak benar. Hari ini kondisi PLN sudah sangat kronis, bak pepatah hidup segan matipun tak mau, ” Kecam Wakil Ketua DPRD Inhil Feriyandi dalam hearing bersama manajemen PLN diruang rapat Komisi III gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (5/5)

Politisi asal partai Golkar ini juga meminta agar pihak PLN tidak terus memainkan peran asal pusat senang. Sejak dulu ia menduga PLN selalu berupaya menyenangkan pihak pusat dengan mendapatkan penghasilan yang terus meningkat. Misalnya dengan terus melakukan penambahan pelanggan baru. Padahal kondisi ketersediaan daya sudah tidak memungkinkan.

“ini seperti kapal yang berkapasitas 100 penumpang tetapi dijejali dengan 200 penumpang. Konsekuensinya ditengah jalan, dihantam gelombang kecil saja kapal pasti akan karam karena kelebihan muatan. Ini yang terjadi kepada PLN sejak dulu. Ingatnya hanya menambah pelanggan tetapi lupa menambah daya. Makanya saya bilang bukan persoalan mesinnya teapi manusianya. Hanya itu persoalannya,” Kata Fery juga.

Senada, Ketua Komisi II, Junaidi yang juga ikut menghadiri hearing tersebut meminta pihak PLN untuk bersikap sangat tegas. Yang dikontrak PLN kepada pihak vendor menurutnya adalah daya bukan mesinnya. Artinya jika vendor tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai kontrak, berikan keputusan yang tegas.

“Masyarakat bayar kepada PLN bukan kepada vendor. PLN harus tegas agar vendor benar-benar memenuhi kewajiban menyediakan daya sesuai kesepakatan.” Pinta Junaidi.

Bahkan saat itu Junaidi juga mempertanyakan apakah sanksi penalty yang diberikan PLN bagi Vendor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mneyediakan daya sebanding dengan penderitaan masyarakat.

Kepada pemerintah daerah, Junaidi juga menyindir agar tidak memprogramkan kegiatan yang muluk-muluk seperti menambah penerangan jalan ditempat-tempat yang sudah terang, karena ini akan semakin membebani PLN.

“Jalan M Boya itu sudah sangat terang, kenapa masih diprogramkan untuk pemasangan lampu penerangan jalan? Ini namanya akan semakin membebani kemampuan ketersediaan daya PLN. Saya minta hari ini semua pihak harus senada untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan krisis listrik ini.” Tegas Junaidi. (*/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama jajaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, Selasa (5/5/2015).

Hearing yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi, Ketua Komisi II, Ahmad Junaidi, Sekretaris Komisi I, Muammar, perwakilan Distamben, LSM dan mahasiswa di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Iwan Taruna menyatakan keheranannya, karena hingga saat ini kondisi dan permasalahan pemadaman listrik bergilir masih terus berlangsung di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Belum lagi di waktu siang hari, yang pemadaman listriknya juga rutin terjadi. Ini yang saya tidak habis pikir dengan PLN sekarang,” tutur Iwan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Edy Haryanto Sindrang. Dikatakan Edy, dirinya sangat malu dengan kondisi PLN Rayon Tembilahan. Apalagi, ketika pelaksanaan salah satu kegiatan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015 di Kabupaten Inhil kemarin, listrik PLN sempat mati mendadak, sehingga panitia terpaksa menggunakan pengeras suara dari mobil ambulance.

“Mau letak dimana muka kita selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan itu. Dari dulu sampai sekarang, tak selesai-selesai juga masalah PLN ini,” kata Edy.

Oleh karena itu, Ketua DPRD, Dani M Nursalam meminta kepada pihak PLN, untuk segera mengambil langkah penyelesaian dan tidak main-main lagi, agar kejadian di Bima dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri tidak menjadi contoh bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Seperti diketahui, tak lama lagi kita akan memasuki Bulan Ramadhan. Kalau kondisinya masih seperti ini juga, tentu akan menimbulkan keresahan dan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” terang Dani.

Menanggapi penyampaian pimpinan dan anggota DPRD Inhil tersebut, perwakilan PLN Area Rengat Arip menjelaskan bahwa kondisi ini bukanlah kesengajaan, karena pihaknya terus berupaya melakukan yang terbaik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada Bulan Puasa nanti, insya Allah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Kalau pun ada, durasinya hanya ketika beban puncak saja, karena sejumlah mesin telah selesai diperbaiki,” tambah Kepala PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman.

Untuk diketahui, saat ini beban puncak di PLN Rayon Tembilahan adalah sebesar 13,1 MW, dengan daya terpasang sekitar 10,7 MW. Daya yang tersedia ini berasal dari mesin 3 Bintang sebesar 4 MW, 5 Golden sebesar 2 MW, MPI sebesar 1,8 MW dan mesin PLN sebesar 2,8 MW.(adi/adv)

“Fraksi Golkar Nilai Usulan Ranperda Terkesan Main-main”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2015 dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun 2015, Selasa (5/5/2015).

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan para Wakil Ketua DPRD lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Muammar mengusulkan agar pada salah satu Ranperda dibuat pasal yang jelas, untuk mengatur regulasi Perda pemberangkatan jema’ah haji, seperti menggunakan transportasi laut, serta melalui pelabuhan Tembilahan dan Guntung.

“Sedangkan 5 Ranperda lainnya, lebih baik disatukan, karena masih memiliki keterkaitan tentang desa,” tutur Muammar.

Sedangkan Jubir Fraksi Golongan Karya (Golkar) Inhil, HM Yusuf Said menilai bahwa dari sejumlah Ranperda yang telah diusulkan Pemkab Inhil, terlihat hanya merupakan dokumen asal jadi dan terkesan main-main, karena cukup banyak persyaratan yang belum dilengkapi.

Senada dengan itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil, Surya Lesmana meminta agar Pemkab Inhil untuk mensosialisasikan Ranperda tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa manfaat yang mereka peroleh dari penerapan Perda ini nantinya.

“Ranperda yang diusulkan ini seharusnya melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait terlebih dahulu dan Pemkab Inhil melalui Satker harus aktif dalam pembahasannya, sehingga bisa mengetahui apa saja yang harus dilengkapi dalam pengusulannya,” tambah Jubir Frasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Ghazali.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrat Inhil, Hasnawi mengapresiasi dan menyetujui 5 Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil untuk dibahas di tingkat selanjutnya, dengan melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan terlebih dahulu.

“Sedangkan untuk Ranperda tentang Desa Adat, kita ingin mempertanyakan apakah betul di Inhil ini ada terdapat Desa Adat, karena setahu kami itu tidak ada,” terangnya.

Untuk dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) dan Fraksi Nasdem Plus, juga menyatakan sangat menyambut baik Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemkab Inhil, khususnya Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, karena menyangkut dengan kepentingan kaum muslimin dalam penyelenggaraan Rukun Islam.

Seperti diberitakan, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil melalui Bupati HM Wardan pada rapat paripurna sebelumnya, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan pers sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat bekerjasama dan memberikan dukungan yang maksimal dalam upaya membangun dan memajukan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat dikonfirmasi detikriau.org terkait dengan penyelenggaraan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2015, yang dipusatkan di Kota Tembilahan, Kabupaten Inhil.

Dikatakan Dani, dengan momentum peringatan HPN yang mengusung tema perkelapaan ini tentunya akan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penanganan masalah perkelapaan di Negeri Seribu Parit, selaku tuan rumah dan pihak penyelenggaran peringatan HPN Riau.

“Harapan saya, ke depan pers bisa lebih proporsional dan berimbang dalam pemberitaan, khususnya yang menyangkut dengan persoalan-persoalan di daerah kita,” tutur Dani di sela-sela menghadiri puncak peringatan HPN Riau, di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Minggu (3/5/2015) malam.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pers juga berperan penting dalam penyampaian informasi dan program pembangunan daerah, sehingga bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Inhil.

“Selama ini, kita lihat peran pers sudah bagus, hanya saja harus lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi,” imbuhnya.(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan dianugerahi Pin Emas oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono pada malam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Riau tahun 2015 di Kabupaten Inhil, Minggu (3/5/2015).

Anugerah Pin Emas ini merupakan penghargaan dari PWI Pusat kepada pimpinan daerah Kabupaten Inhil yang telah sukses dalam memeriahkan HPN Riau tahun ini. Penghargaan tersebut disaksikan seluruh komponen yang yang hadir malam itu, diantaranya Plt Gubri, beberapa Bupati dan Walikota di Riau serta unsur Forkopimda dan sejumlah wartawan se-Provinsi Riau.

Bupati Inhil HM Wardan mengucapkan ribuan terima kasih telah mempercayakan Kabupaten Inhil sebagai tuan rumah pada HPN Riau ini, terlebih pada penghargaan yang diberikan kepadanya berupa Pin Emas ini. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak mudah untuk mendapatkannya.

“Saya fikir tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah seperti ini, saya sangat berterima kasih semoga kebersamaan dan kekompakan seperti ini semakin erat kedepannya,” kata Wardan.

Orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini mengaku baru kali ini Kabupaten Inhil didatangi ratusan wartawan. Tidak hanya wartawan seputaran Riau, namun sesepuh wartawan Nasionalpun juga hadir ke Inhil. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Inhil.

Sebab, Bupati Inhil memiliki wacana besar untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Inhil, disebutkannya seperti perkelapaan, hutan Mangrove dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut kata Wardan, tanpa dukungan awak media maka akan sulit pada pengembangannya.

“Bagi saya, HPN Riau di Inhil ini adalah momen dalam mengembangkan potensi disini, terutama potensi perkelapaan, apalagi buah kelapa disini urat nadi masyarakat Inhil,” ujarnya.

Ia juga berterima kasih dari lomba karya menulis dieven HPN tersebut mengambil tema tentang kelapa Inhil, tentu katanya secara tidak langsung telah mempromosikan potensi kelapa tersebut. Namun demikian, ia berharap dari hasil tulisan itu untuk terus dikembangkan hingga sukses pada pengembangan nantinya.(mirwan/advetorial)