TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, kondisi pemadaman listrik bergilir masih melanda sejumlah daerah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh PLN selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat.

Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan PLN Area Rengat dan Rayon Tembilahan, belum lama ini.

Menurut Junaidi, pihak PLN harus bertanggung jawab dalam mengatasi krisis listrik di Negeri Seribu Parit ini dan tidak menimpakan kesalahannya kepada pihak lain.

” PLN jangan banyak alasan dengan mengatakan bahwa mesin lah yang rusak atau vendornya, karena PLN itu membeli daya bukan mesin,” kata Junaidi.

Namun, dengan melihat kondisi krisis listrik yang sudah cukup lama tidak mampu dituntaskan oleh pihak PLN, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa hal itu termasuk dalam kejahatan dan penipuan terstruktur.

Untuk itu, Junaidi mengajak seluruh pihak terkait terutama PLN, agar berfikir cerdas dalam menyelesaikan persoalan ini dan tidak perlu lagi beretorika.

“Walaupun sekarang lagi musim batu, tapi kita jangan kembali ke zaman batu, karena permasalahan ini akan bisa dituntaskan apabila kita berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebelum memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama para guru atau tenaga pendidik yang ingin pindah dari daerah perdesaan ke perkotaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan pertimbangan secara matang dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini terkait dengan kurangnya jumlah guru yang ada di daerah perdesaan, sehingga menyulitkan para siswa yang ingin mendapatkan dan mengenyam dunia pendidikan.

Dikatakan Yuliantini, proses mutasi atau pemindahan guru dari daerah perdesaan ke perkotaan ini harus menjadi prioritas utama dan perhatian serius Pemkab Inhil melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan (Disdik), karena keberadaan guru sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di daerah terpencil.

“Jadi, Pemkab Inhil jangan melakukan mutasi secara asal-asalan. Harus dilihat terlebih dahulu, apakah di daerah itu kekurangan guru atau tidak,” tutur Yuliantini, Juru Bicara (Jubir) Anggota DPRD Inhil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4, yakni Kecamatan Kateman, Pulau Burung dan Teluk Belengkong pada Rapat Paripurna di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Seperti dicontohkan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, beberapa waktu lalu. Dimana, di SMAN Tunas Bangsa Kecamatan Pulau Burung, pada tahun 2009 lalu ditempatkan sebanyak 9 guru PNS.

Kemudian, lanjut Yuliantini, saat ini guru PNS yang tersisa di sekolah tersebut hanya berjumlah 2 orang saja, dengan jumlah siswa sebanyak 316 orang atau 9 rombongan belajar (rombel).

“Untuk itu, kita minta guru-guru yang telah dimutasi dan meninggalkan sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik, segera dikembalikan ke tempat tugas sebelumnya. Dan ke depan, hal ini diharapkan tidak terulang kembali,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Inhil, Rudiansyah membuka secara resmi pemilihan bujang dan dara. Kegiatan rutin tahunan yang mengikutsertakan usia anak-anak hingga dewasa ini dilaksankan di salah satu aula Hotel jalan Lingkar I, Tembilahan, Jum,’at (8/5)

Dalam sambutan Kepala Disporabudpar Inhil menyatakan bahwa putra dan putri Inhil memiliki potensi baik pada bujag dara dengan bukti salah satu diantaranya telah sampai ketingkat Nasional. Maka dari itu, atas nama pemerintah, Rudiansyah berkomitmen untuk selalu meningkatkan kegiatan pemilihan bujang dan dara setiap tahunnya.

“Kita mulai mencari bibit dari tingkat anak-anak dan kita didik hingga bisa memberi hasil terbaik untuk Kabupaten Inhil bahkan Riau,” kata Rudiansyah.

Minimal lanjutnya, cara berpakaiannya yang baik dididik sejak dini, terutama dalam berbusana melayu. Dan untuk seterusnya, barulah mental serta kreativitas para bibit bujang dara ini ditingkatkan hingga tidak diragukan lagi untuk memenangkan pemilihan bujang dara ditingkat lebih tinggi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan bujang dan dara Inhil tahun 2015, Darma Setiawan menerangkan kalau jumlah peserta bujang dara tahun ini sebanyak 451 peserta, baik tingkat anak-anak, remaja dan dewasa.

“Dari 451 peserta itu, diantaranya 231 dari anak-anak, 126 peserta remaja dan 94 peserta ditingkat dewasa,” rincinya.

Dijelaskan, dari sejumlah peserta tersebut sudah bisa diketahui pemenangnya pada tanggal 10 Mei mendatang. Dimana waktu itu, akan dilakukan penutupan pemilihan sekaligus mengumumkan siapa yang menjadi pemanangnya.

Ia juga mengatakan, para pemenang bujang dara nantinya akan mewakili Kabupaten Inhil pada pemilihan bujang dara Riau mendatang. Namun, ia hanya bisa memastikan untuk ditingkat dewasa. “Kalau untuk tingkat anak-anak dan remaja kemungkinan juga dibawa ke Provinsi, tapi belum bisa dipastikan,” tutupnya.(mirwan)

“Janganlah kita menyalahkan kodisi alam, harus ada terobosan-terobosan baru menyikapi persoalan ini,”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebagian besar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengeluhkan lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya terhadap kerusakan sejumlah ruas jalan penghubung yang kondisinya semakin hari kian bertambah parah dan memprihatinkan.

Berbagai keluhan masyarakat tersebut disampaikan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) Anggota DPRD Inhil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga Dapil 6 pada pelaksanaan Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemaren.

Seperti penuturan Jubir Anggota DPRD Inhil dari Dapil 1, Muslim, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kecamatan Kempas.

Menurutnya, saat ini keberadaan infrastruktur, seperti jalan penghubung di wilayah-wilayah setempat belum memadai, karena masih banyak yang rusak dan butuh perbaikan segera, sehingga tidak menghambat aktifitas sehari-hari masyarakat.

“Terkait kerusakan jalan ini, janganlah kita menyalahkan kodisi alam, harus ada terobosan-terobosan baru dalam menyikapi persoalan ini,” tutur Muslim.

Senada dengan itu, Jubir Anggota DPRD Inhil dari Dapil 2, Padli juga menyampaikan permasalahan yang sama. Untuk itu, Padli meminta Pemkab Inhil agar lebih memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya perbaikan dan peningkatan ruas jalan penghubung antar desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

“Setiap Satker hendaknya dapat memilih dan memilah apa-apa saja program yang dibutuhkan masyarakat dan harus segera dilaksanakan. Jadi, bukan hanya untuk memenuhi selera pimpinan atau sebagian kelompok tertentu saja. Karena kami butuh kerja nyata bukan retorika, dan kami butuh bukti bukan janji,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak seluruh pihak terkait, untuk turut mendukung dan bersama-sama mewujudkan Desa Siaga Aktif di wilayahnya masing-masing.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, Suhariani SKM saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, Kamis (7/5/2015).

Dikatakan Suhariani, Desa Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap harinya, baik melalui Poskesdes atau sarana kesehatan yang ada di daerah tersebut, seperti Pustu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya.

Selain itu, penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), yang melaksanakan survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan, sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Dengan terwujudnya Desa Siaga Aktif ini, kita harapkan masyarakat peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat,” tutur Suhariani.

Oleh karena itu, lanjut Suhariani, selain melakukan pembinaan langsung di lapangan, saat ini pihaknya juga akan menginventarisir dan melihat desa mana saja yang bisa ditunjuk sebagai Desa Siaga Aktif.

Apalagi, untuk ditetapkan sebagai Desa Siaga Aktif, harus didukung oleh seluruh elemen yang ada di daerah setempat, mulai dari Pemerintah Desa, Kader PKK dan masyarakat. Sedangkan, Dinkes Inhil hanya memfasilitasi di bidang kesehatannya saja.

“Target kita tahun ini, minimal ada 1 Desa Siaga Aktif di setiap wilayah kerja UPT Puskesmas,” terang Suhariani seraya menjelaskan bahwa saat ini terdapat sebanyak 26 UPT Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Negeri Seribu Parit.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengakui bahwa memang masih ada aparatur desa yang belum memiliki kemampuan, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo saat membacakan tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang usulan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhil para Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dikatakan Wabup, Pemkab Inhil dalam hal ini bertindak sebagai pembina berkewajiban untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa melalui beberapa kegiatan dalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Diantara kegiatan tersebut yakni melakukan peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui kegiatan pelatihan pengelola keuangan Desa dan pelatihan sistem informasi Desa serta pelatihan pembuatan peta Desa secara partisipatif, dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa).

“Outputnya adanya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa,” tutur Wabup.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat desa, akan dilakukan rencana pelatihan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu bagi Sekretaris Desa PNS akan dilakukan di Baso Bukit Tinggi, sedangkan Sekdes non PNS akan dikelola pelatihannya oleh BPMPD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Riau.

“Disisi lain, dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam program DMIJ, maka dilakukan sistem manajemen masjid, agar masyarakat mengetahui dalam implentasi atau pengunaan dana program tersebut,” terangnya.(adi/adv)