TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama para petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), maka pola kerjasama atau kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan sebaiknya dengan pola jual beli hasil perkebunan, bukan dengan pola jual beli lahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi saat hering bersama dengan Komisi I DPRD serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Ditegaskan Junaidi, para investor atau perusahaan yang sudah dan akan beroperasi di Negeri Seribu Parit ini, jangan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memikirkan kondisi masyarakat sekitar.

“Jadi, khusus untuk pola kerjasama yang ditawarkan dalam bidang perkebunan ini, kita harapkan perusahaan tidak melakukan pembohongan dan penipuan terhadap masyarakat,” tutur Junaidi.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemda selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, hendaknya juga lebih selektif dalam memberikan izin kepada perusahaan, harus dilihat dan diteliti dengan baik apakah kehadiran perusahaan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Seperti dengan menilai pola kerjasama atau kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan terlebih dahulu, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Pemkab Inhil dan pihak terkait lainnya, jangan sembarangan dan asal saja dalam memberikan serta mengeluarkan izin perusahaan, apalagi dengan iming-iming tertentu. Karena siapa saja yang berniat menjual Inhil, maka saya berada paling depan untuk menentangnya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 240 tenaga honorer K2 terima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diserahkan oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Asisten I Setdakab Inhil Darussalam di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (11/5/2015) sore.

Asisten I Setdakab Inhil mengatakan kepada sejumlah awak media kalau mereka itu telah menjalani proses yang cukup panjang mulai tahun 2005 lalu dan tercatat selama 9 tahun bertugas sebagai tenaga honorer.

“Yang jelas mereka telah memenuhi syarat untuk menjadi abdi masyarakat yang akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pula,” katanya.

Untuk itu, diharapkannya sejumlah tenaga honorer K2 yang menerima SK CPNS tersebut untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena, masih banyak lagi tenaga honorer yang menginginkan namun masih belum kesampaian.

“Mulai hari ini mereka itu langsung diberi SK penempatannya diseluruh Kabupaten Inhil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil Syaifuddin menjelaskan dari jumlah 240 tenaga honorer K2 tersebut dibagi pada 217 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis.

Sebenarnya kata Syaifuddin, tenaga honorer K2 di Inhil ini banyak. Berdasarkan data tes pertama pada tahun 2013 lalu kurang lebih berjumlah 1000 orang, namun seletah diseleksi beberapa tahap ada 327 orang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi di BKN Provinsi Riau.

“Dari beberapa tahap penyeleksian tenaga honorer K2, 240 orang inilah yang dinyatakan lulus dan akan diberikan NIP,” terangnya. (advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penilaian Posyandu tingkat kabupaten di Posyandu Cermai, Jalan Trimas Tembilahan, Senin (11/5/2015).

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini bertujuan untuk mencari Posyandu terbaik yang nantinya akan menjadi duta Kabupaten Inhil dalam mengikuti lomba Posyandu tingkat Provinsi Riau.

“Ini merupakan salah satu persiapan kita, supaya bisa meraih hasil yang maksimal seperti tahun 2014 lalu pada lomba Posyandu tingkat provinsi yakni mendapat juara satu,” tutur Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan, NS Matzen MSi saat ditemui detikriau di ruang kerjanya, Senin (11/5/2015).

Adapun jumlah Posyandu yang sudah dan nantinya dinilai oleh Dinkes Inhil adalah berjumlah sebanyak 6 Posyandu yang tersebar di beberapa kecamatan di Negeri Seribu Parit.

“Dua Posyandu sudah kita nilai, yakni Posyandu di Kecamatan Concong dan Tembilahan. Jadi, yang belum tinggal Posyandu di Kecamatan Enok, Keritang, Sungai Batang dan Batang Tuaka,” terangnya.

Selanjutnya, Matzen berharap agar Posyandu dan kader-kadernya dapat terus memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.

Apalagi seperti diketahui, keberadaan Posyandu ini merupakan hasil swadaya masyarakat, dikelola serta diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan, ke depan kader-kader Posyandu dapat terus meningkatkan kinerjanya, dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan balita dan bayi, ibu hamil dan menyusui, pasangan usia subur dan pelayanan kesehatan lainnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan kembali menegaskan dalam pelaksanaan program Magrib Mengaji bertempat di Mesjid ataupun Mushola, bukan di rumah pribadi.

Pernyataan tersebut dilontarkannya dalam sambutan dikesempatan acara peresmian SMK Negeri Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas yang bersempena dengan Tabligh Akbar di halaman Kantor Desa Pekan Tua akhir pekan kemaren.

“Ini saya tegaskan karena ada beberapa tempat yang meminta insentif honorer tapi bukan di Mesjid maupun moshola, bukan itu yang saya maksud,” ujar Wardan.

Orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menjelaskan alasan kenapa berharap bertempat di Mesjid, karena ia menginginkan Mesjid-mesjid maupun Mushola di Inhil ini semarak penuh dengan jamaah.

Terlebih katanya, bagi anak-anak yang dinilai masih perlu bimbingan penuh oleh orang tua. Sebab itu, Bupati menempatkan program Magrib Mengaji ini di Mesjid dan Mushola.

Sebenarnya, insentif bagi guru mengaji tersebut telah disediakan Pemkab Inhil melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Namun khusus bagi guru yang mengajar di rumah ibadah bagi umat islam itu. Dan kalau perlu bagi anak-anak yang berkeliaran pada saat jadwal magrib hingga kewaktu Isya boleh dijaring razia oleh petugas terkait.

“Razia saja dan bawa ke Mesjid. untuk guru kalau di rumah tidak ada anggarannya, khusus untuk guru yang mengajar di Mesjid dan Mushola,” pungkas Bupati Inhil. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku sering terima sms dari masyarakat terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten Inhil. Hal tersebut disampaikannya disela sambutan peresmian SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas, Sabtu (9/5/2015) pekan kemaren.

“Mereka yang melontarkan keluhan itu rata-rata terkait kondisi jalan kita. Dan yang paling sering sms saya terima waktu pagi,” kata Wardan.

Tapi, lanjutnya, keluhan yang disampaikan secara langsung itu mayoritas terkait kondisi jalan Provinsi yang ada di Inhil. Atas nama pemerintah Kabupaten, Bupati mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab jalan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

“Kalau jalan Provinsi, disini saya sampaikan, jalan itu tanggung jawab bapak Gubernur Riau, bukan Bupati. Jika Permprov mengalokasikan dana untuk jalan di Inhil, baru bisa kita laksanakan perbaikannya,” tegaskannya.

Sebenarnya kata Bupati lagi, sebagai insan di muka bumi juga merasa mengeluh terhadap kondisi jalan yang memprihatinkan ini, apalagi ia hampir 3 kali dalam seminggu berangkat ke Pekanbaru dan melintasi jalan Provinsi.

Tentu katanya juga dapat ia rasakan betapa gelisahnya kodisi jalan Provinsi. Terutama jalan lintas Tembilahan ke Rumbay Jaya.

“Kita boleh buktikan, jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab yang dimana belum mulai pekerjaannya, hampir semua sudah bahkan sudah banyak yang bisa kita nikmati,” pungkasnya.(mirwan/advertorial)

KEMPAS (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan negerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pekan Tua Kecamatan Kempas bersempena Tabligh Akbar Isra’ Mi’raj di halaman Kantor Desa Pekan Tua, Sabtu (9/5/2015).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan satu bulan berturut-turut ia melakukan penegerian sekolah setingkat SLTA. Sebulan sebelumnya, Buati juga telah meresmikan SMK yang ada di Kecamatan Kemuning.

“Jika sesuai prosedur dan telah memenuhi syarat akan saya segerakan meresmikan penegeriannya supaya harapan untuk meningkatkan aktivitas di sekolah bisa meningkat, baik itu meningkatkan kedesiplinan, berbagai kegiatan, maupun kelengkapan-kelengkapan sarana belajar,” ujar Wardan.

Pada intinya, SMK tersebut mulai saat ini telah menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Apalagi katanya, keberadaan SMK di desa Pekan Tua itu dinilainya mendapat dukungan penuh oleh masyarakat setempat, tentu hal ini mempermudah untuk mengembangkannya.

Untuk saat ini, bagi Bupati terdapat satu kondisi yang mesti segera dievaluasi yakni SMK tersebut hanya memiliki 1 guru PNS, selebihnya berstatus honorer. “Yang penting adalah dukungan bersama-sama membangun disemua lini dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, termasuklah dibidang pendidikan,” tukas Wardan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil Helmi D saat dikonfirmasi menjelaskan sampai hari ini sudah 8 SMK di Inhil yang telah dinegerikan, termasuklah SMK Negeri Pekan Tua Kecamatan Kempas.

Kedepan, tidak hanya di Kempas, namun Kadisdik mengupayakan disetiap kecamatan memiliki SMK dan jika telah pantas dinegerikan sesegera mungkin akan dinegerikan oleh Pemkab Inhil. Helmi menyebutkan satu SMK yang mulai digesa pendiriannya yakni SMK di Kateman.

“Hal ini dilakukan agar kualitas proses belajar lebih baik lagi. Harapan lainnya bisa mandiri, khususnya pada SMK di Pekan Tua ini kepada Kepsek maupun guru-gurunya bisa berfikir keluar, seperti di Kempas ini banyak perusahaan yang bisa diajak bermitra dalam mengembangkan dunia pendidikan setempat,” pesannya.

Kepala SMK Negeri Pekan Tua, Abd Rahim mengatakan kepada awak media kalau SMK tersebut sampai hari ini baru memiliki dua juruan yakni pertanian dan pemasaran. Untuk sarana, masih dibutuhkannya pengembangan dari bantuan semua lini, salah satunya laboratorium.(mirwan/advetorial)