KERITANG (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan membuka secara resmi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) ke-XII tingkat Kabupaten Inhil di halaman Pondok Pesantren Nurul Wathan Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, Senin (18/5/2015).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwaprogram tersebut tidak hanya sebatas dilakukan pada tingkat Kabupaten saja, namun juga akan digelar ditingkat Provinsi bahkan ditingkat Nasional, sebab kegotong royongan itu dinilai sangatlah penting.

“Karena ini kegiatan rutin, maka perlu juga kita kita lakukan evaluasi apa saja prestasi yang sudah diperoleh dan apa saja kekurangan agar ini bisa kita jadikan pedoman kedepan, apa yang mesti dilakukan lagi,” sampaikan Bupati.

Untuk kegiatan kegotong royongan ini lanjut Bupati, tentunya juga dilakukan dengan cara gotong royong secara pro aktif oleh masyarakat desa itu sendiri dengan berbagai kegiatan. Dicontohkannya seperti pembangunan sarana ibadah dan lain sebagainya.

Menurut Bupati, sehubungan dengan kegiatan ini juga akan dilakukan pembangunan kantor terpadu Babinsa dan Kamtibmas se-Kabupaten Inhil melalui anggaran Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yakni, dengan anggaran sebesar Rp 75 juta unitnya.

Kantor yang akan dibangun tersebut merupakan kantor satu atap kantor Babinsa dan Kantibmas. “Dari anggaran tersebut yang disediakan hanya berupa material, untuk pembangunannya dilakukan dengan cara gotong royong,” Terang Bupati.

Ditambahkan, dari 179 desa se Inhil, hanya 78 desa saja yang akan dibangun. Sebab kata Bupati, Babinsa dan Kantibmas di Inhil ini hanya ada di 78 desa saja. “Jika semua desa ada, pastinya kita anggarkan juga,” imbuh Bupati.

nantinya, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang juga akan melakukan penilaian, desa mana saja yang pro aktif dalam melakukan program kegotong royongan tersebut. Jika dinilainya satu desa paling sukses, maka ia menyatakan akan memberikan penghargaan khusus untuk desa berprestasi.

Yang terpenting katanya, dilakukan dengan transparan, bagaimana manajemen Mesjid yang selalu terbuka untuk umum.

Disamping dihadiri Bupati, Kegiatan ini juga dihadiri olejh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, unsur Forkopimda, camat se-Kabupaten Inhil, Kepala Badan, Dinas dan Bagian di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan, serta diramaikan masyarakat setempat. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto meningatkan kepada para pemimpin dan wakil rakyat yang telah diberi kepercayaan untuk membangun dan memajukan daerah untuk dapat menjaga amanah tersebut dengan sebaik mungkin.

“Salah satunya, dengan cara terus meningkatkan kinerja dan kompetensi diri,” sampaikannya saat menghadiri hearing Komisi IV di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Mariyanto, pembangunan dan kemajuan suatu daerah, hanya bisa diraih melalui kerja keras dan bersungguh-sungguh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Jadi, kalau ingin membangun Inhil ini, kita harus serius dan jangan hanya mementingkan seremonial saja,” terangnya.

Apabila sudah seperti itu, lanjut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini, tentu seluruh sumberdaya yang ada di Negeri Seribu Parit dapat digerakan untuk mencapai hasil dan tujuan pembangunan daerah yang sesuai dengan harapan serta impian bersama.

“Jangan sia-siakan amanah ini, kita yang telah diberi kepercayaan harus mampu berbuat yang terbaik dan maksimal bagi masyarakat, karena nantinya semua ini akan dipertanggungjawabkan,” ingatkannya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan kepada pihak terkait, untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pola kemitraan atau kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar saat diskusi Komisi I dan II DPRD dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Muammar, saat ini ada beberapa pola kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan, yang terkesan hanya mencari keuntungan dan merugikan masyarakat, seperti dengan kerjasama 60 persen perusahaan, 35 persen petani dan 5 persen koperasi.

“Selama ini, perusahaan bekerjasama dengan koperasi hanya untuk mengobok-obok masyarakat, sehingga masyarakat tak pernah merasa diuntungkan dengan pola kemitraan yang diterapkan perusahaan,” tutur Muammar.

Selain itu, dengan sistem kerjasama tersebut, lahan yang dulunya milik masyarakat akan berpindah tangan kepada pihak perusahaan selaku pemilik modal, dan masyarakat juga dibebankan dengan hutang-hutang yang harus dibayar, yang jumlahnya tidak sedikit.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, perlu diperjelas tentang pola kemitraan yang ditawarkan pihak perusahaan, sehingga seluruh petani di Negeri Seribu Parit ini bisa terlindungi, khusunya dari pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, tanpa menghiraukan nasib para petani.

“Kalau bisa segera kita buat Perda yang mengatur tentang hal ini. Tapi karena itu memerlukan waktu, maka kita minta untuk diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menekankan kepada seluruh tenaga medis di jajarannya tentang pentingnya melakukan pendataan masyarakat secara valid dan akurat.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh program pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan maksimal.

“Kita tentunya sangat berharap seluruh program yang telah dan akan kita laksanakan nantinya tepat sasaran sehingga apa yang ingin kita capai dari program-program tersebut bisa terwujud,” tutur Alvi saat berbincang kepada detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, sangat dibutuhkan pendataan yang valid dan akurat, khususnya tentang kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

Apalagi, jika melihat kondisi Negeri Seribu Parit ini, yang terdiri dari wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan, seperti Kecamatan Tanah Merah, Teluk Belengkong, Pulau Burung dan beberapa daerah lainnya, sehingga sangat dibutuhkan aparatur yang memang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Selain untuk pelaksanaan program kesehatan, data ini juga bisa digunakan untuk bidanh-bidang lainnya. Karena itu, saya tegaskan kepada seluruh tenaga kesehatan, jangan asal-asalan dalam membuat data dan laporan,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, pemadaman listrik bergilir masih terus diberlakukan di sejumlah daerah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), termasuk Kota Tembilahan dan sekitarnya.

Kondisi tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat, karena sudah berlangsung cukup lama dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.

Padahal, sesuai dengan janji managemen PLN beberapa waktu lalu, persoalan pemadaman listrik bergilir untuk Kota Tembilahan dan sekitarnya ini akan tuntas pada akhir Bulan April 2015

Namun, sampai kini apa yang dijanjikan oleh managemen PLN itu tidak kunjung terbukti dan hanya terkesan sebagai Pemberi Harapan Palsu (PHP).

“Kita minta pihak PLN jangan hanya bisa memberikan janji-janji saja, tanpa ada bukti nyata. Kemarin bilangnya pertengahan April, kemudian akhir april, tapi sampai sekarang belum juga normal lampu kita. Jadi, jangan suka PHP-in masyarakat lah,” tutur Ketua Komisi III, Iwan Taruna saat hearing bersama PLN Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, di Gedung DPRD Inhil, beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri menyatakan bahwa permasalahan krisis listrik yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya ini merupakan kesalahan dari managemen PLN. Apalagi, kondisi seperti ini bukan pertama kali terjadi.

“Sejak saya kecil sampai sekarang, masalah PLN ya itu-itu saja. Jadi, seharusnya ini bisa segera diselesaikan, bukan malah menimpakan kesalahan kepada pihak lain,” Sindirnya.(adi/adv)

Jakarta (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menghadiri Opening Ceremoni Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) TH 2015 yang di buka Presiden Joko Widodo, Rabu (13/5/2015).

Hadir bersama Bupati pada kegiatan yang dilaksanakan di Hall D Jiexpo Kemayoran, Jakarta ini yakni Sekda Inhil, Kadis Pertambangan dan Energy, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Ciptakarya dan Perumahan, Kaban Perizinan dan Ketua Dekranasda Hj.Zulaikhah Wardan serta Dirut PDAM Tirta Indragiri.

Pada Kesempatan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pentingnya keaktifan kepala daerah untuk mempromosikan dan memberdayakan potensi daerahnya. Padi di sawah-sawah daerah Merauke, misalnya, yang menurut presiden memiliki potensi yang sangat menjanjikan.

Dalam kesempatan ini, Apkasi juga kembali mengadakan Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2015. Pameran AITIS ini dilaksanakan tanggal 13 hingga 15 Mei 2015 di Hall D, A1, 2 dan 3 Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran AITIS tahun ini banyak peserta yang dilibatkan seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, Kadin, pelaku usaha BUMN dan BUMD dan perusahaan asing yang berasal dari Asean, Tiongkok, Australia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat.

“Pada kesempatan ini juga Bupati dan rombongan juga menyempatkan untuk mengunjungi Stand Pameran Kabupaten Inhil yang juga ikut serta dalam Pameran AITIS tersebut”, Sampaikan Kabag Humas Setdakab Inhil, Ahmad Ramani

Untuk diketahui, sebelumnya pada pelaksanaan MUNAS APKASI yang turut di hadiri puluhan Kepala Daerah Se-Indonesia, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) periode 2015-2020.

Bupati Mardani terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke IV APKASI di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5). (humas/advertorial)