Kadinkes Lantik Kepala Puskesmas Teluk Belengkong dan Kepala TU Puskesmas Concong

image-6TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie secara langsung melantik Kepala UPT Puskesmas Teluk Belengkong, Imam Santoso dan Kepala TU Puskesmas Concong, Reni Susilawati, Kamis (4/6/2015).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula Wijaya Kusuma Kantor Dinkes, Jalan M Boya Tembilahan ini turut dihadiri Sekretaris Dinkes, Ridwan MKes, para Kepala Bidang, Kasubbag dan aparatur di lingkungan Dinkes Inhil.

Pada kesempatan itu, Kadinkes  menyatakan bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang yang dinilai mampu dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Jadi, kepada Kepala Puskesmas Belengkong dan Kepala TU Puskesmas Concong yang baru dilantik saya harapkan dapat menjaga dan menjalankan kepercayaan yang telah diberikan ini,” tutur Alvi.

Selanjutnya, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini menginstruksikan kepada pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran dan berbagai pihak terkait di wilayah tugasnya masing-masing.

Langkah tersebut, lanjut Alvi, dalam rangka mendukung dan mensukseskan seluruh program pemerintah khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

“Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi diri dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)




Meski DBH dipangkas, Dani Tegaskan Program Penyelamatan Kebun Kelapa Tetap Jadi Prioritas

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam
Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menegaskan bahwa program penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, harus tetap menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, terkait dengan adanya keputusan Pemerintah Pusat tentang pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Inhil, yang mencapai sebesar Rp 250 Miliar.

Dikatakan Dani, kendati DBH Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2015 ini dipangkas namun berbagai program yang berhubungan langsung kepada masyarakat di Negeri Seribu Parit ini harus tetap dilanjutkan dan tidak akan ditunda-tunda, seperti program penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat yang butuh penanganan secepatnya.

“Program penyelamatan kebun kelapa ini tidak akan kita pending, tetap dilanjutkan di APBD Murni. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Inhil sangat bergantung di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa,” tutur Dani kepada awak media, Rabu (3/6/2015).

Sedangkan untuk program-program lainnya yang tidak begitu mendesak, lanjut Dani, terpaksa harus ditunda, seperti program yang sifatnya sosialisasi dan pelatihan.

“Jadi kita utamakan kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, Dani meminta kepada Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait untuk segera melaksanakan program tersebut, karena saat ini sudah memasuki bulan terakhir pada triwulan kedua tahun anggaran 2015.

“APBD Inhil telah disahkan pada November 2014 lalu. Jadi, kita tidak ingin lagi mendengar adanya alasan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program terkendala oleh kondisi alam dan lain sebagainya,” pungkasnya.(adi/adv)




Tahun Ini, Desa di Inhil Peroleh Dana Pembangunan Rp 135 M

20141226-212607_29TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2015 ini, seluruh desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperoleh dana pembangunan sebesar Rp 135 Miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal MM kemaren

Dikatakan Yulizal, memang saat ini pembangunan di tingkat desa sedang menjadi perhatian dan prioritas, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, akan ada banyak dana yang dikucurkan untuk membangun desa melalui berbagai program‎.

“Saat ini, pembangunan di tingkat desa memang menjadi fokus utama, disamping pembangunan di sektor perkotaan yang juga terus dilaksanakan,” tutur Yulizal.

Seperti melalui APBD Inhil, yang pada tahun ini dikucurkan dana melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sebesar Rp 135 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 30 miliar dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 105 miliar.

“Selain itu, ada juga bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana yang berasal dari APBD provinsi,” tambahnya.

Dana tersebut, lanjut mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Inhil ini, nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan desa dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan umum, jembatan, jerambah beton, dermaga, pesanggrahan, turap, jalan lintas, pagar desa, semenisasi lapangan sekolah, semenisasi lapangan desa, pengadaan mobiler desa dan bahkan sampai pada pembangunan kantor desa.

“Ada sekitar 54 miliar dana dari ADD yang diperuntukan bagi setiap desa di Inhil,” imbuhnya.(adi/adv)




Sosialisasi PBDT, Pemkab Nilai Data Itu Nomor Satu

Asisten II Setdakab Inhil Fauzar saat menyampaikan kata sambutan, foto Humas Pemkab Inhil.
Asisten II Setdakab Inhil Fauzar saat menyampaikan kata sambutan, foto Humas Pemkab Inhil.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meluncurkan program untuk daerah ini harus berdasarkan dengan data. Jika tidak, maka segala program baik dari pemerintah pusat sampai program ke daerah tidak akan tersalurkan dengan baik.

Pernyataan tersebut diungkapkan Asisten II Setda Kabupaten Inhil H Fauzar saat menghadiri Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (3/6/2015).

“Saya yakin tanpa data, kita tidak akan dapat membuat program maupun membuat pencanangan dengan baik, jadi data ini sangat penting dan paling utama, apapun kegiatannya,” ungkap Fauzar.

Sebab itu, atas nama pemerintah, ia sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digelar BPS Kabupaten Inhil ini. Jika data benar maka katanya hasil dari berbagai program pemerintah akan menghasilkan yang baik pula sesuai harapan.

Ia sangat berharap dari pelaksanaan pendataan ini nantinya didukung penuh oleh masyarakat Kabupaten Inhil sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan lancar dan sukses. Pada intinya, semuanya ini untuk kebaikan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Inhil Sukarwanto saat dikonfirmasi awak media kalau sosialisasi ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Ia menerangkan, basis data terpadu ini merupakan lanjutan pada tahun 2011 lalu.

“Dikarenakan sudah cukup lama, jadi hari in kita lakukan dalam bentuk pendataan pemutakhiran saja, bukan lagi melakukan pendataan semula. Yang jelas, pendataan kali ini kuncinya meminimalisir data yang tidak benar,” tandasnya.(mirwan/adv)




Diskes Ajak Masyarakat Perangi Nyamuk Penular DBD Dengan 3 M Plus

“Sepanjang Bulan Januari 2015 Ditemukan 2 Kasus DBD” 

3m plus perangi nyamuk demam berdarahTEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diajak, untuk memerangi nyamuk Aedes aegepty yang menularkan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan melakukan berbagai langkah antisipasi, seperti 3 M Plus.

Dikatakan, penyebaran DBD biasanya terjadi saat perubahan cuaca , yaitu dari musim panas ke musim penghujan maupun sebaliknya, masyarakat harus mewaspadai terjangkitnya penyakit DBD, khususnya di daerah yang selama ini rawan DBD.

Pencegahan penularan DBD ini, dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

“Lakukanlah PSN dengan 3 M Plus,” tutur Alvi kepada detikriau.org, baru-baru ini.

Dijelaskan, 3 M Plus tersebut, yakni mendaur ulang tempat-tempat yang dapat menampung air hujan, seperti kaleng dan ban bekas, botol dan gelas plastik air mineral dan lain-lain.

Kemudian, menutup rapat tempat-tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air, bak mandi dan tempat sisa air, serta menaburkan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air.

“Yang juga tak kalah pentingnya dilakukan oleh masyarakat, adalah tidur menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk,” pesannya.(adi/adv)




Bupati Inhil Lantik 68 Penjabat Kepala Desa

DSC_4328 copyTEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melantik secara resmi sebanyak 68 Penjabat Kepala Desa dari 19 Kecamatan se-Kabupaten Inhil di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (1/6/2015) sore.

Pada pelantikan ini, tampak dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan serta seluruh kepala SKPD dan camat di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati mengatakan dalam sambutannya seharusnya pelantikan ini diikuti sebantak 96 penjabat Kepala Desa, namun 25 Kades lainnya sudah menjabat sebagai PNS, 2 diantaranya lagi masih menunggu proses penjabatan dan 1 orang penjabat sedang berhalangan.

Sebab itulah katanya, hanya ada 68 orang yang dilantik hari itu. Bupati juga memberi motivasi kepada seluruh penjabat yang dilantik untuk bersemangat dalam bekerja menjelang waktu pemilihan kepala desa definitif sebanyak 96 desa pada awal November mendatang.

Apalagi, keberadaan Kepala Desa ini sangat menentukan pembangunan desa dan sangat bertanggung jawab terhadap program unggulan Pemkab Inhil yakni Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Selain itu, juga bisa sebagai wadah mengayomi masyarakat desa.

“Karena itulah saya katakan tugas sebagai Kepala Desa ini sangat berat, karena langsung bekerja di lapangan. Melalui kesempatan ini, saya sampaikan betapa pentingnya kepala desa disuatu daerah itu, oleh sebab itu laksanakanlah tugas sebagaimana mestinya,” tutur Wardan.

Ia juga menyampaikan, tugas seorang Penjabat Kepala Desa itu tidak ada bedanya dengan Kepala Desa yang berstatus definitif. Apalagi jika telah menandatangi Fakta Integritas, maka juga akan terikat dengan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah terkait pemerintah desa.

“Jadi, tidak ada alasan lagi kalau jabatannya hanya penjabat sementara, melainkan sama halnya dengan jabatan definitif, apapun persoalannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil Yulizal saat dikonfirmasi menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan persiapan pada pemilihan Kepala Desa secara serentak pada awak bulan November mendatang, yakni sebanyak 96 Desa dari 19 Kecamatan selain kecamatan Tembilahan.

“Dalam hal ini, kami berharap bantuan dari pemerintah desa maupun kecamatan agar pelaksanaan pemilihan serentak nantinya terselenggara dengan sukses dan lancar,” ujarnya. (mirwan/adv)