TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk meninjau kembali seluruh Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diterbitkan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi AN. Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan adanya pengaduan dari sejumlah kelompok tani salah satunya di Kecamatan Kempas, tentang pola kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan di daerah setempat yang dinilai merugikan masyarakat.

Dikatakan Junaidi, hari ini beberapa dokumen pengusulan IUP sama sekali belum memperjelas tentang pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan. Seperti halnya dokumen pengusulan IUP yang dibedah oleh kawan-kawan anggota Komisi II baru-baru ini, yang terkesan abu-abu, tidak jelas dan melemahkan masyarakat, serta tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

“Permasalahan kemitraan perusahaan dengan masyarakat di Kempas ini, hendaknya tidak terulang kembali pada masyarakat lainnya, yang saat ini sedang menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan dan telah pula dikeluarkan IUP-nya. Bahkan, disinyalir sudah ada perpindahan tangan pada beberapa lokasi yang telah diterbitkan IUP-nya,” tutur Junaidi kepada awak media di Gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemkab Inhil wajib hukumnya meninjau kembali semua izin yang dikeluarkan, agar tidak dikatakan sengaja melakukan pembiaran atas persoalan tersebut.

“Kita harus berpihak pada masyarakat, kita tidak boleh membiarkan masyarakat dizalimi dengan pola kolonial gaya baru ini,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, permasalahan tersebut harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh berbaggai pihak terkait, sehingga masyarakat di Negeri Seribu Parit ini tidak semakin sengsara dan tertindas.

“Kalau semua ini tidak diatasi sedini mungkin, maka ke depan Kabupaten Inhil akan dipenuhi masalah dan menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar lagi bagi para petani,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan didampingi beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor PDAM Tirta Indragiri jalan M Boya Tembilahan, Rabu (24/6/2015).

Menurut Bupati, sidak ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kantor PDAM Tirta Indragiri yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Sebab sebelumnya mayoritas masyarakat Inhil kecewa dengan pelayanan dari PDAM yang belum maksimal.

“Banyak hal yang kita bicarakan tadi sesuai dengan tahapan-tahapan program yang akan kita laksanakan kedepan, yang jelas saya fokus untuk penyelesaian kebutuhan dasar, mulai dari infrastruktur jalan, listrik dan termasuklah air minum dari PDAM ini,” ungkap Wardan.

Kedepan, Bupati ini akan terus melakukan pemantauan terhadap upaya pihak PDAM dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Untuk saat ini ia menilai kalau kondisi PDAM masih dalam keadaan sakit. Artinya, untuk dimasa yang mendatang segera melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

“Jika ada permasalahan maka tentunya akan kita rumuskan dan mencarikan solusinya apa yang harus dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Indragiri, Agustian Rasmanto saat dikonfirmasi sangat menyambut baik kedatangan Bupati Inhil. Disampaikannya, dari pembicaraannya bersama pimpinan daerah Inhil ini bahwa pihaknya akan menerima bantuan dari Pemkab Inhil.

“Dari pembicaraan tadi, pihak pemerintah akan membantu semaksimal mungkin dan segera memulihkan PDAM,” sampaikannya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Yusuf Said menyebutkan bahwa perlu adanya perhatian yang lebih serius pada pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2015.

Pasalnya, jika berkaca pada pelaksanaan program unggulan Pemkab Inhil ini di tahun 2014 lalu, maka akan terlihat sejumlah perbedaan, seperti penerapannya yang sudah memasuki tahun kedua, sehingga diharapkan persiapan dan pelaksanaannya lebih matang, apalgi anggaran pada program DMIJ yang semakin besar.

“Tahun ini anggaran untuk desa lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, diperlukan upaya yang maksimal dari seluruh pihak terkait, khususnya dalam penerapan program ini di lapangan,” tutur Yusuf saat memimpin hearing bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), di Gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, mengingat besarnya dana yang akan diterima desa tersebut maka seluruh jajaran di kepengurusan program DMIJ harus lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Apalagi para Pendamping Desa yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini tentunya harus selalu dan tetap berada di desa tempat mereka ditugaskan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal menyatakan bahwa para Pendamping Desa yang kedapatan tidak berada di tempat maka akan diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, karena dinilai tidak layak mengemban amanah dan kepercayaan tersebut.

“Ini sudah ketentuannya begitu juga dengan yang rangkap pekerjaan. Yang jelas, kita akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program DMIJ di lapangan,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pasca dicanangkannya Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bebas pasung tahun 2017, saat ini Dinas Kesehatan (Diskes) terus melakukan berbagai upaya dan langkah konkrit di lapangan, seperti melaksanakan penjaringan dan pengobatan bagi para pasien atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus Diskes, Devi Natalia mengatakan, dari proses penjaringan yang telah dilakukan, ditemukan sebanyak 97 ODGJ di 18 kecamatan di Kabupaten Inhil, selain di Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) dan Teluk Belengkong.

“Dari keseluruhan jumlah tersebut, 4 ODGJ sudah meninggal dunia dan 49 ODGJ diantaranya masih di pasung, dengan kondisi penyakit yang berat dan tidak bisa dilepas,” tutur Devi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, Senin (22/6/2015).

Sedangkan 44 ODGJ lainnya, lanjut Devi, sudah mulai membaik dan dilepas untuk membaur kembali di tengah-tengah masyarakat, namun masih tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan dan keluarga.

“Mereka yang dilepas ini, rata-rata sudah mulai bisa beraktifitas normal dan melakukan pekerjaan sehari-hari,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie berharap agar pihak keluarga dapat terus mendukung dan turut bersama-sama dalam proses pengobatan ODGJ ini, sehingga kondisi para pasien semakin membaik dan benar-benar sehat.

“Yang paling penting dalam proses pengobatan ini adalah peran aktf pihak keluarga, seperti dengan rutin mengambil obat yang disediakan secara gratis di Puskesmas dan memberikannya kepada pasien,” tambah Alvi.

Adapun berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui oleh tenaga kesehatan di lapangan, diantaranya masih cukup banyak masyarakat yang enggan melaporkan dan mengobati keluarganya yang menderita ganggung jiwa, sehingga tenaga kesehatan harus turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman.

“Kebanyakan masyarakat juga merasa malu, apabila ada anggota keluarganya yang menderita penyakit gangguan jiwa ini. Karena itu, kita sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh linas sektor dalam upaya mewujudkan Inhil bebas pasung tahun 2017,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera melaksanakan kegiatan dan program pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Dani, dalam upaya memajukan dan mengembangkan Negeri Seribu Parit di masa mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Salah satunya melalui pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan terukur, serta berkesinambungan,” tutur Dani.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, maka seluruh SKPD harus secepatnya melakukan berbagai persiapan yang dibutuhkan, untuk pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Jika sudah dilengkapi semua persyaratannya, maka program pembangunan tersebut bisa langsung dilelang dan dimulai pengerjaannya, sehingga progres kegiatan bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, namun seluruh aparatur dan tenaga kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk tetap memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Sekretaris, Ridwan MKes saat berbincang dengan detikriau.org di kantornya, kemarin.

Dikatakan Ridwan, memasuki Bulan Suci Ramadhan 1436 H ini, seluruh aparatur dan tenaga kesehatan, mulai dari jajaran Diskes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas hingga Posyandu harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

“Jadi, walaupun sedang berpuasa, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dan melalaikan pekerjaan kita,” tutur Ridwan.

Apalagi, lanjut mantan Kabag Humas Setdakab Inhil ini, jika aparatur dan tenaga kesehatan dapat lebih serius serta ikhlas dalam memberikan pelayanannya, maka selain memberikan kepuasan kepada masyarakat juga akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda.

“Mari terus tingkatkan kinerja kita dan jadikan bulan puasa ini sebagai ladang untuk memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah SWT, guna mendapatkan keselamatan hidup di dunia dam akhirat,” imbuhnya.(adi/adv)