TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menekankan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Besih dan Sehat (PHBS), salah satunya dengan melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Inhil ini dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan, air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman akan berpindah ke tangan dan pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, sehingga bisa menimbulkan penyakit.

“Jadi, penggunaan sabun ketika mencuci tangan akan dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan,” tutur Kadiskes, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, CPTS ini sebaiknya dilakukan setiap kali tangan kotor, seperti setelah memegang uang dan binatang, berkebun, buang air besar, menceboki bayi atau anak, serta sebelum makan dan menyuapi anak, memegang makanan dan menyusui bayi.

“Sedangkan cara mencuci tangan yang baik dan benar adalah dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan memakai sabun, yang dimulai dari membersihkan telapak tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari dan penggung tangan. Setelah itu, barulah dikeringkan dengan lap yang bersih,” terangnya.

Adapun manfaat CPTS, yakni membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan berbagai penyakit, serta tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat selama Bulan Suci Ramadhan hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri 1436 H ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta segera melakukan operasi pasar dengan menggelar pasar murah.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Malian Ghazali saat ditemui detikriau.org di Kantor DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (7/7/2015).

Dikatakan Malian, keberadaan pasar murah dalam kondisi seperti saat ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Inhil, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Dengan adanya pasar murah, setidaknya mampu membantu dan meringankan beban masyarakat terhadap banyaknya biaya yang dibutuhkan selama Bulan Puasa dan menjelang lebaran.

“Jadi, kita minta Pemkab Inhil melalui satuan kerja (satker) terkait untuk secepatnya melakukan operasi pasar dengan melaksanakan pasar murah,” tutur Malian.

Dijelaskan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pasar murah merupakan salah satu program dan agenda yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Inhil setiap tahunnya. Oleh karena itu, seharusnya program ini sudah dipersiapkan secara matang dan bisa dilaksanakan secepat mungkin.

“Kalau tidak sekarang kapan lagi, karena kebutuhan saat ini sudah sangat banyak, belum lagi harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan,” terangnya.

Langkah ini sangat penting, lanjut Malian, apalagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi pasar pada tahun 2015 ini terlihat sepi dikarenakan belum berjalannya berbagai kegiatan dan murahnya harga kelapa masyarakat.

“Jadi, kita minta Pemkab Inhil lebih peka terhadap keadaan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat kurang mampu melalui pasar murah,” imbuhnya. (adi/adv)

“Terkait Kerusakan Perkebunan Kelapa Akibat Serangan Hama Kumbang”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Alvian meminta kepada pihak perusahaan untuk mempertimbangkan kembali besaran angka ganti rugi terhadap kerusakan perkebunan kelapa masyarakat di Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran.

Permintaan tersebut disampaikannya menanggapi besaran angka ganti rugi sekitar Rp 100 ribu perbatang atas kerusakan perkebunan kelapa masyarakat, akibat serangan hama kumbang dari PT Bhumi Nusa Setia (BNS).

Dikatakan Alvian, angka Rp 100 ribu perbatang merupakan hasil mediasi yang dipelopori oleh Polres Inhil, yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru antara masyarakat dan perusahaan, beberapa waktu lalu.

Dimana pada waktu itu, perusahaan menawarkan ganti rugi sebesar Rp 15 ribu dan ditambah beberapa bantuan lainnya. Sedangkan masyarakat meminta ganti rugi Rp 4,8 juta per batang.

“Ganti Rugi sebesar Rp 100 ribu itu merendahkan petani kelapa. Apalagi, saat itu masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp 4,8 juta per batang, dengan rincian harga bibit Rp 10 ribu, biaya perawatan selama 10 tahun Rp 1,2 juta dan angka produksi selama 10 tahun Rp 3,6 juta,” tutur Alvian kepada awak media, Senin (6/7/2015).

Dijelaskan Alvian, angka produksi sebesar Rp 3,6 juta ini berdasarkan perincian satu pohon kelapa menghasilkan 60 butir kelapa per tiga bulan. Sementara, untuk lahan gambut, kelapa membutuhkan waktu 10 tahun sampai produktif, sedangkan tanah putih atau tanah liat hanya membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.

“Jadi, jika masyarakat kembali menanam pohon kelapa yang rusak mulai sekarang, maka 10 tahun ke depan baru bisa dipanen. Selama 10 tahun itu, akan ada 40 kali panen yang seharusnya dilakukan jika kebun tidak rusak akibat serangan hama kumbang ini,” terangnya.

Oleh karena itu, Alvian mengharapkan kepada pihak perusahaan, untuk dapat mempertimbangkan kembali dan memberikan besaran angka ganti rugi kepada masyarakat dengan selayaknya.

“Ke depan, kita juga meminta agar perusahaan bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan serupa,” tambahnya.

Selanjutnya, mewakili masyarakat Alvian mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Polres Inhil, untuk ikut membantu masyarakat mengatasi kesulitannya.

“Kepada Polres Inhil kami mengapresiasi itikad baiknya, dengan melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama para orang tua di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau, untuk menimbang balitanya secara rutin setiap bulan di Posyandu.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diajak, untuk memilih dan memilah serta membuang sampah pada tempatnya.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie kepada detikriau.org di kantornya, Jalan M Boya Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Alvi, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia dan alam yang dapat menjadi sarang kuman dan bakteri penyakit serta tempat berkembangbiak serangga dan tikus.

Selain itu, sampah juga menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan udara, serta dapat menimbulkan kecelakaan dan kebakaran.

“Jadi, membuang sampah pada tempatnya bisa menghindarkan tubuh kita dari penularan berbagai penyakit dan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” tutur Alvi.

Selanjutnya, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini meminta kepada seluruh masyarakat, untuk lebih teliti dalam memilih dan memilah sampah-sampah yang akan dibuang, karena sampah ini tidak sama dan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sampah anorganik/kering, sampah organik/basah dan sampah berbahaya.

Dijelaskan, sampah anorganik/kering adalah sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami, seperti sampah logam, besi, kaleng, plastik, karet dan botol.

Sedangkan sampah organik/basah adalah sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami, yakni sampah dapur dan restoran, sisa sayuran, rempah-rempah dan sisa buah.

“Kalau sampah berbahaya, contohnya baterai, botol racun nyamuk dan jarum suntik bekas,” terangnya.

Inilah tiga jenis sampah yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga diharapkan ketika akan membuangnya dapat dipilih dan dipilah terlebih dahulu, kemudian letakkan ditempat sampahnya masing-masing. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin katakan kalau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil ini sudah cukup disiplin selama bulan Ramadhan.

“Setelah beberapa kali Tim kita lakukan Sidak disejumlah rumah makan di Tembilahan, hanya Sidak pertama ada ditemukan, selebihnya tidak ada ditemukan lagi PNS kita,” ujarnya kepada awak media di ruang kerjanya,  kemaren.

Sesuai agenda, BKD Inhil menurutnya terus-menerus melakukan Sidak di sejumlah rumah makan maupun sejenisnya sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan jadwal yang tidak ditentukan. Hingga pertengahan Ramadhan, dinilainya PNS sudah disiplin dan telah mengikuti aturan untuk tidak berada di kedai kopi pada siang hari.

Namun begitu, ia sedikit bimbang mendapatkan laporan bahwa kedesiplinan Pegawai di kantor-kantor Satker sedikit berbeda dari biasanya. Berdasarkan beberapa laporan lisan yang diterimanya, kedesiplinan kehadiran PNS masih minim.

“Tapi kami serahkan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing kepala kantor, mereka yang melakukan absen dan mereka juga yang menindak lanjuti. Namun nantinya jika ada yang melimpahkannya ke BKD, kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.

“Yang jelas, untuk PNS yang berkeliaran pada jam kerja sudah bisa kita minimalisir selama Ramadhan ini,” tutupnya. (mirwan)