TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada seluruh rekanan atau kontraktor, untuk memaksimalkan pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III, Okta Hasanatan saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Okta, mengingat kondisi geografis tanah di Negeri Seribu Parit yang sangat labil, maka pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan harusnya dilakukan dengan baik dan maksimal sehingga mampu bertahan dan dapat dinikmati masyarakat dalam waktu yang cukup lama.

“Saat ini, banyak masyarakat di kecamatan mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Padahal baru saja diperbaiki tapi dalam beberapa bulan sudah rusak lagi,” tutur Okta.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pengawasan yang maksimal agar pembangunan jalan yang dilakukan oleh rekanan berkualitas.

“Kita juga meminta kepada rekanan agar melaksanakan pekerjaannya sesuai bestek sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal,” tambahnya.

Apalagi, banyak faktor yang memungkinkan jalan itu setelah dibangun tidak bertahan lama dan akhirnya rusak lagi. Ini tentu sudah diketahui oleh SKPD terkait, sehingga diharapkan saat melakukan proses penganggaran dapat lebih diperhatikan.

“Jadi ke depan, kita harapkan kualitas pembangunan jalan ini dapat lebih diprioritaskan, khususnya jalan-jalan yang ada di kecamatan,” pungkasnya. (adi/adv)

“Meski APBD 2015 disahkan Nov 2014, Progres Pembangunan Masih Minim”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun sudah memasuki triwulan ketiga di tahun anggaran 2015, namun hingga kini masih belum terlihat progres pengerjaan dan pembangunan daerah yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemkab Inhil untuk segera memulai proses pembangunan dan pengerjaan fisik, sehingga apa yang terjadi di tahun lalu tidak ditemukan lagi di tahun ini.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang saat menghadiri rapat dengar pendapat gabungan Komisi I dan Komisi III, bersama Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Perizinan Kabupaten Inhil, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Edy, masyarakat telah lama menunggu realisasi dan bertanya-tanya kapan akan dimulainya pelaksanaan pembagunan daerah, karena saat ini telah melewati pertengahan tahun 2015.

“Jika pelaksanaannya tidak dimulai sekarang, kapan lagi masyarakat bisa menikmati hasil pembagunan daerah,” tutur Edy.

Kondisi ini harus menjadi prioritas Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga kedepannya pelaksanaan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses penting penunjang aktivitas sehari-hari masyarakat bisa lebih cepat dilaksanakan.

Apalagi lanjut Edy, ada paket pengerjaan yang sudah dituangkan oleh pihak ULP tahun 2014 lalu yang belum dilaksanakan, padahal antusias masyarakat sangat tinggi saat survei di lapangan.

“Seperti kita ketahui bersama, APBD Inhil telah disahkan pada November 2014 lalu. Jadi sangat panjang waktu bagi SKPD terkait, untuk menyelesaikan segala administrasi sebelum proses pengerjaan fisik dilaksanakan. Untuk itu, ke depan SKPD harus lebih matang dalam membuat perencanaan agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Calon Jema’ah Haji (CJH) asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yang masuk dalam porsi keberangkatan ke Tanah Suci tahun 1436 H diimbau, untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, salah satunya dengan melakukan olahraga rutin.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus, Devi Natalia saat ditemui detikriau.org di kantornya, Jalan M Boya Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Devi, pelaksanaan Ibadah Haji ini memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik, yang bisa diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya melalui olahraga rutin.

“Jadi, untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit menjelang keberangkatan, seringlah berolahraga serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tutur Devi.

Sedangkan bagi CJH yang dalam kondisi sakit, lanjut Devi, dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan oleh petugas kesehatan secara teratur, serta menjaga pola makan dan istirahat yang cukup.

“Dengan begitu, diharapkan seluruh jama’ah kita tetap dalam keadaan sehat, sehingga bisa berangkat serta mampu melaksanakan seluruh rangkaian Ibadah Haji dengan baik dan khusyuk, guna memperoleh haji yang mabrur,” imbuhnya. (adi/adv)

PEKANBARU (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri acara ramah tamah pengurus besar Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) di Gubernuran Balai Serindit jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu(29/7/2015) malam.

Acara ramah tamah itu diserangkaikan dengan pengukuhan pengurus KBB Provinsi Riau periode 2015-2020 yang dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar KKB H Rudi Arifin yang juga merupakan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ramah tamah malam itu tampak dihadiri Menteri Riset dan Teknologi, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Dandrem serta sejumlah organisasi suku Banjar yang ada.

Bupati Inhil yang juga berpangkat sebagai Datuk Mangku Negeri menyampaikan, 30 persen penduduk Kabupaten Inhil adalah Keluarga Bubuhan Banjar. Jadi, partisipasi dalam mengisi pembangunan yang ada di Inhil juga sangat menentukan.

“Dengan kehadiran kerukunan bubuhan banjar tentunya sebagai perekat artinya bagi masyarakat banjar diperantauan dengan wadah ini menjalin satu ikatan kekeluargaan sangat tinggi sekali dan harapan kita tentunya wadah ini dapat kita jadikan sebagai wahana untuk mempererat,tentunya saling tukar informasi dan tukar pengalaman,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, sejumlah komponen keluarga banjar pun bisa saling mendukung dan tentunya memiliki potensi masing-masing yang luar biasa. Kedepan, dalam rangka untuk memajukan, baik memajukan kalimantan selatan maupun memajukan Provinsi Riau, wadah inilah salah satu tempat yang bisa kerjasama baik dibidang pindidikan, sosial, teknologi dan lain sebagainya.

Harapannya, kedepan dapat meningkatkan silahturahim sebab katanya banjar ini besar sekali hampir seluruh semua Provinsi ada warga banjar, tidak hanya di Indonesia, malah katanya ada juga di luar negeri. (Humas/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk memberikan pembinaan terhadap para rekanan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah SKPD terkait, guna membahas tentang progres kegiatan dan pembangunan tahun 2015, di ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebranas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, pembinaan ini sangat penting dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya hambatan dan kesalahan, baik dalam proses lelang di ULP maupun saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Dengan pembinaan ini, diharapkan tidak ada lagi kontraktor yang tidak mengerti, bahkan sampai menyewa jasa dari pihak lain, untuk mengurus kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan lelang di ULP,” tutur Yusuf.

Apalagi, lanjut Yusuf, saat ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan untuk bisa memasuki proses lelang di ULP dinilai sangat rumit.

“Selain menyulitkan pihak rekanan, ini juga berimbas pada rendahnya penyerapan progres fisik APBD Inhil tahun 2015,” tambahnya.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, apabila persyaratan lelang terlalu dipaksakan, maka akan menimbulkan korban, seperti yang terjadi pada pengerjaan fisik jembatan di Kecamatan Enok.

“ULP mintanya harus ada ISO, tapi pelaksanaan di lapangan tidak begitu, sehingga menjadi persoalan bagi pihak rekanan, karena adanya temuan oleh aparat hukum,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mempercayakan tim yustisi dalam memberantas Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Inhil. Hal itu diucapkannya usai memimpin Dialog Kebangsaan di Balai Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Selasa (28/7/2015) kemaren.

“Kita maksimalkan fungsi tim yustisi yang sudah kita bentuk dan terus saya intruksikan tim ini untuk melakukan razia, penertiban dan lainnya yang berkenaan dengan izin-izin, terlebih Pekat,” katanya.

Dengan demikian, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini sangat mengharapkan tim yustisi untuk dapat bekerja semaksimal mungkin, bahkan ia menyebutkan, merajalelanya Pekat tergantung pada hasil kerja tim yustisi, jika ditertibkan secara maksimal maka katanya masyarakat pun akan berfikir untuk melakukan hal-hal negatif.

“Saya percayakan dengan fungai tim yustisi, itulah guna kita membentuk tim itu demi ketertiban dari berbagai aspek yang masih dalam ruang lingkup kerja tim tersebut,” pungkas Wardan. (mirwan/adv)