TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan lanjutan guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Siaga Aktif dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), akhir pekan kemarin.

Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Diskes, Jalan Kesehatan Tembilahan ini dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setda dan diikuti tim penyusun dari Diskes Inhil.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen Msi mengatakan, pertemuan ini membahas tentang hasil rumusan Ranperda yang telah disusun oleh tim ahli dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI).

“Saat itu kita bahas hasil rumusan Ranperda dari Kabag Peraturan Perundang-undangan Kemenkes, Sundoyo,” tutur Matzen.

Dijelaskan Matzen, dari pembahasan tersebut dihasilkan beberapa usulan, seperti perlu adanya survailans kesehatan, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan pada Ranperda Desa Siaga Aktif.

Sedangkan untuk Ranperda KTR, lanjut Matzen, perlu dilakukan teori pembelajaran atau studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, seperti di daerah Sumatera Barat, Bogor dan Bali.

“Hasil pembahasan ini, selanjutnya akan dilakukan presentasi terlebih dahulu kepada Bupati inhil, sebelum diajukan usulannya ke pihak DPRD untuk disahkan,” terangnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memantau secara langsung kesiapan Posko Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di depan Kantor Badan Pemberdayaan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil, Tembilahan, Selasa (4/8/2015).

Menurut Bupati, pantauannya itu bukan ada acara khusus, hanya saja untuk melihat upaya yang dilakukan dan kesiapan BPBD di Posko tersebut. Terkait hal itu ia menilai kesiapan petugas sudah cukup maksimal sigap dalam menyikapi persoalan Karhutla, khususnya kebakaran di wilayah Kabupaten Inhil.

“Memang beberapa waktu lalu daerah kita terdapat cukup banyak titik api akibat suhu alam dan pembakaran yang dilakukan segelintir masyarakat. Dalam hal ini saya lihat BPBD cukup mumpuni untuk mengatasinya,” ujar Wardan.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya titik api terdapat puluhan di Negeri ini, setelah diguyur hujan, titik api itu kini sudah tidak ditemukan lagi.

Dengan demikian, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menghimbau kepada seluruh komponen, baik Ormas hingga masyarakat umum untuk bersama-sama mengatasi timbulnya titik api. Selain dilarang Undang-undang, juga sangat berdampak terhadap kesehatan, salah satunya penyakit Ispa.

Sementara itu, Kepala BPBD Inhil, Yusfik melalui Kasubag Perencanaan BPBD Provinsi Riau, Indrawansyah menyampaikan bahwa timnya hanya mampu menekan titik api, sementara pencegahan timbulnya titik api tersebut jika tidak didukung masyarakat umum, maka diyakini titik api akan terus bermunculan.

Meski kini angka titik api sudah nol, namun katanya harus tetap siaga. Apalagi tampak cuaca kembali panas. “Oleh sebab itu kami dari BPBD minta dukungan secara bersama dalam mengatasi munculnya titip api di wilayah kita,” harapnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah perwakilan Kepala Desa (Kades) dari Kecamatan Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Kedatangan rombongan yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua Komisi I, HM Yusuf Said ini, bertujuan untuk mengadukan persoalan yang dihadapi desa, seperti tidak kunjung cairnya dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Padahal, saat ini sudah memasuki bulan kedua pada triwulan tiga tahun anggaran 2015, sehingga dikhawatirkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan akan terhambat.

Oleh karena itu, pada pertemuan tersebut dimanfaatkan perwakilan Kades untuk menyampaikan keluh kesannya seputar berbelit-belitnya proses pencairan dana DMIJ dan Dana Bantuan Pusat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

“Petunjuk teknis yang diserahkan kepada kami sering bermasalah dan sering berubah-ubah, sehingga kami khawatir pekerjaan tidak bisa selesai tepat pada waktunya, karena sampai kini dananya tidak kunjung dicairkan,” tutur Harlian, Kades Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka.

Senada dengan itu, perwakilan dari Desa Kuala Sebatu, M Idris dan Desa Simpang jaya, Nahrowi berpendapat bahwa keterlambatan pencairan dana desa tersebut, juga akan berimbas pada kualitas pekerjaan oleh perangkat desa yang sumber dayanya masih sangat minim.

“Ini harus mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, guna dicari solusi dan jalan keluarnya secara bersama-sama,” tambahnya

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi I, Yusuf Said menjelaskan bahwa permasalahan itu juga telah menjadi pembahasan pihaknya dalam beberapa hari belakangan ini, dan telah pula mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

“Permasalahan ini telah kita bahas dengan BPMPD, Bagian Keuangan Setdakab Inhil dan beberapa pihak terkait lainnya pekan lalu. Saat itu, telah diputuskan bahwa bagi 41 desa yang berkasnya telah masuk, diusahakan bisa cair dalam pekan ini,” terangnya.

Untuk itu, Yusuf Said mengingatkan kepada seluruh Kades, untuk melaksanakan pembangunan menggunakan dana DMIJ dan dana bantuan Pusat sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku, karena pertanggungjawaban penuh berada di tangan para Kades.

“Saat ini, sudah ada 41 desa yang berkas administrasinya sudah masuk. Jadi, kita sudah deadline BPMPD dan Bagian Keuangan agar bisa mencairkan dalam minggu ini, namun pertanggungjawaban desa juga harus tuntas, karena ini adalah dana bantuan langsung ke desa, bukan lagi dana program proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi menyampaikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pust tersebut harus mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan di desa. Untuk itu, pelaksanaannya oleh perangkat desa harus dengan penuh kehatian-hatian dan teliti.

“Pemerintahan Desa saat ini posisinya sudah sama dengan Pemerintahan Kabupaten, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan pembangunan. Karena itu, untuk ADD ini harus terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada,” imbuhnya. (aadi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Darussalam membuka secara resmi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa di aula hotel Telaga Puri Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Kegiatan yang ditaja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Inhil ini dihadiri oleh pihak Kodim 0314 Inhil, beberapa pejabat eselon Pemkab Inhil serta sejumlah peserta dari tokoh masyarakat, mahasiswa dan pelajar.

Atas nama pemerintah kabupaten Inhil, Asisten I menyambut baik dengan terlaksananya sosialisasi tersebut, karena dinilai dapat memberikan pembelajaran akan nilai-nilai budaya bangsa.

“Apalagi pesertanya masyoritas dari kalangan mahasiswa dan pelajar, harus lebih cermat dalam menyikapi persoalan yang berkenaan dengan kesadaran nilai luhur budaya bangsa,” kata Darussalam.

Hal itu dikatakannya karena, mahasiswa dan pelajar ini merupakan generasi selanjutnya bagi daerah dan bangsa. Pada dasarnya, sebagai estapet kepemimpinan yang akan datang, karena itulah katanya harus dibekali dengan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur sehingga dapat melahirkan generasi yang santun.

Sekedar diketahui, sosialisasi sehari itu pihak panitia menghadirkan narasumber dari pihak Kodim 0314 Inhil dan dari pihak Kesbangpol Provinsi Riau. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM meminta maaf kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Inhil selama ia menjabat sebagai Sekda.

“Saya menyadari, masih ada beberapa amanah yang belum terselesaikan hingga akhir tugas saya sebagai PNS,” ujarnya yang didampingi sang Istri saat Halal Bihalal Pemkab Inhil dan Purna Tugasnya di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Meski begitu, ia sangat berterima kasih kepada seluruh kepala daerah Inhil, sebab telah mempercayakannya menjabat beberapa Satker selama 29 tahun diantaranya Kepala Bagian Hukum, Kepala Disperindagm Kepala Distamben dan BLH, Asisten hingga menjabat sebagai Sekda.

Menurut pensiunan PNS yang terhitung dari 1 Juli ini bahwa, kepercayaan jabatan yang diberikan itu satu kehormatan baginya oleh Kepala Daerah Inhil dan sejumlah PNS yang ada.

“Meski masa tugas saya sudah berakhir, tapi semoga hubungan silaturrahmi tetap berlanjut dan jikapun dari berbagai kegiatan pemkab saya diundang, insya Allah saya bersedia untuk hadir,” tutup Alimuddin. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 5 petugas dari Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) telah disiapkan, untuk mendampingi para Jama’ah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat berada di Tanah Suci.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus, Devi Natalia saat ditemui detikriau.org di kantornya, Jalan M Boya Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Devi, keberadaan 5 petugas TKHI ini, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi JCH yang masuk dalam porsi keberangkatan ke Tanah Suci tahun 1436 H.

“Para petugas TKHI ini terdiri dari 2 dokter, yaitu dr Nursamsir dan dr eka Alpasra, serta dibantu 3 perawat, yakni Hj paridah, H taslim dan Andriana,” tutur Devi.

Adapun tugas dan tanggung jawab para petugas TKHI tersebut, diantaranya memberikan pengobatan bagi setiap JCH yang sedang mengalami sakit dan mengontrol kesehatan seluruh JCH.

“Dengan adanya petugas TKHI ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal bagi JCH, sehingga seluruh rangkaian Ibadah Haji dapat dilaksanakan JCH dengan baik dan sempurna, guna memperoleh Haji yang mabrur,” imbuhnya. (adi/adv)